2. Asuransi
Perusahaan di bidang jasa keungan dengan menghimpun
dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi,
untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat
pemakai jasa asuransi, terhadap kemungkinan timbulnya
kerugian, hidup atau meningggalnya seseorang, karena suatu
peristiwa yang tidak pasti
3. ASURANSI
DEFINISI :
Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi
risiko dengan jalan mengkombinasikan dalam satu pengelolaan atas
sejumlah obyek-obyek yang cukup besar jumlahnya sehingga
kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-
batas tertentu.
UU HUKUM DAGANG INDONESA :
Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung
mengingkat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu
premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,
yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak
tertentu.
4. Training
Intermediate
DASAR PELAKSANAAN
1. Pasal 246 KUHD JO UU Asuransi No.2/1992
2. Syarat “Banker’s Clause”
3. Pasal 255 KUHD Pertanggungan harus tertulis
4. Menunggak premi, maka pertanggungan tidak ada
5. Endorsement asuransi bila kredit take over dari bank lain
6. Hindari over / under value insurance
7. Placing slip Cover note Polis asuransi
5. Asuransi
Perusahaan di bidang jasa keungan dengan menghimpun
dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi,
untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat
pemakai jasa asuransi, terhadap kemungkinan timbulnya
kerugian, hidup atau meningggalnya seseorang, karena suatu
peristiwa yang tidak pasti
6. ASURANSI
DEFINISI :
Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi
risiko dengan jalan mengkombinasikan dalam satu pengelolaan atas
sejumlah obyek-obyek yang cukup besar jumlahnya sehingga
kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-
batas tertentu.
UU HUKUM DAGANG INDONESA :
Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung
mengingkat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu
premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,
yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak
tertentu.
7. Training
Intermediate
DASAR PELAKSANAAN
1. Pasal 246 KUHD JO UU Asuransi No.2/1992
2. Syarat “Banker’s Clause”
3. Pasal 255 KUHD Pertanggungan harus tertulis
4. Menunggak premi, maka pertanggungan tidak ada
5. Endorsement asuransi bila kredit take over dari bank lain
6. Hindari over / under value insurance
7. Placing slip Cover note Polis asuransi
10. Training
Intermediate
Asuransi Non Marine
1. Asuransi Kebakaran
2. Business Interuption Insurance (Asuransi Gangguan
Usaha)
3. Asuransi Kendaraan Bermotor
4. Contractor’s All Risk Insurance
5. Erection All Risk Insurance
6. Machinery Breakdown Insurance
7. etc
JENIS-JENIS ASURANSI (lanjutan)
Asuransi Rangka Kapal
11. Training
Intermediate
PRINSIP CO INSURANCE
adalah penutupan pertanggungan atas suatu obyek
asuransi yang dilakukan oleh lebih dari satu penanggung
(perusahaan asuransi) baik pada waktu yang bersamaan
ataupun pada waktu yang berbeda.
PRINSIP SINGLE INSURANCE
adalah penutupan pertanggungan atas suatu obyek
asuransi dilakukan oleh satu penanggung (perusahaan
asuransi).
12. Training
Intermediate
1. Perjanjian Asuransi
2. Risiko Yang Dijamin
3. Tertanggung
4. Penutupan Pihak Ketiga
5. Risiko Yang Tidak Dijamin
6. Klausula Asuransi
7. Kondisi Umum Polis Asuransi
UNSUR POKOK POLIS
13. Dasar Hukum
Asuransi UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Asuransi dan
KHUD pasal 246 dst tentang Asuransi pada umumnya
Usaha Asuransi
a. Termasuk perjanjian untung-untungan
b. Untuk menghindari risiko
c. Sarana untuk menghimpun dana masyarakat
d. Perlindungan kepada tertanggung
14. Unsur Asuransi (Pasal 246 KUHD)
a. Penanggung (perusahaan asuransi)
b. Tertanggung (nasabah/anggota/peserta)
c. Premi (sekaligus/angsuran)
d. Peristiwa yang belum tentu terjadi (kerugian, kerusakan,
kehilangan keuntungan)
e. Polis, akta perjanjian asuransi (pasal 255 KUHD)
15. Asuransi (Pasal I UU No. 2/1992)
Perjanjian antara dua pihak/lebih dengan mana pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian
kepada tertanggung karena : Kerugian, kerusakan, atau
kehilangan keuntunga yang diharapkan, atau tanggung jawab
hukum kepada pihak ketiga, untuk membayar atas dasar
meninggal/hidupnya seseorang yang dipertanggungkan
16. Prinsip-prinsip dasar Asuransi
a. Insurable Interst, seseorang boleh mengasuransi barang,
apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atau
barang yang dipertanggungkan (pasal 250 KUHD)
b. Urmost Good Faith, penutupan asurasni baruh sah, apabila
penutupannya atas dasar itikad baik (Pasal 251 KUHD)
c. Idenmity, dasar penggantian kerugian dari penanggung
kepada tertanggung setinggi-tingginya adalah sebesar
kerugianyang sesungguhnya diderita tertanggung (tidak
dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi)
d. Subrogation, apabila tertanggung sudah mendapat
penggatian, maka tidak berhak lagi memperoleh penggantian
dari pihak lain. Namun asuransi kedua kali dapat batal, jika
objek dan ancamannya sama
17. Waralaba (Franchise)
Waralaba adalah suatu cara melakukan kerjasama di bidang
bisnis antara dua/lebih perusahaan dimana satu pihak
bertindak sebagai franchisor/pemberi dan pihak lain sebagai
franchisee/penerima (Dominique Voillemont)
Pihak franchisor/pemilik usaha merek dan know how,
memberikan haknya kepada fanchisee melakukan kegiatan
bisnis yang berkaitan dengan merek dan know how tersebut
Waralaba adalah suatu badan usaha yagn sudah khas memiliki
ciri bisnis di bidang perdagangan atau jasa , berupa produk
atau bentuk yang diusahakan, identitas perusahaan (logo,
desain (merek) bahkan pakaian dan penampilan karyawan
18. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
Haki berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta
melindungi karya itelektual yang lahir dari hak cipta, rasa dan
karsa manusia
Haki adalah sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum
untuk melindungi investasi ekonomi baru suaha-usaha yang
kretif
Haki mengandung 3 unsur
a. Mengandung hak eksklusif yang diberikan oleh hukum
b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang
disasarkan pada kemampuan intelektual
c. Kemampuan intelktual tersebut memiliki nilai ekonomi
19. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
a. Hak Cipta (UU No. 19 tahun 2002)
b. Merek (UU No. 15 tahun 2001)
c. Paten (UU No 14 tahun 2001)
d. Desain industri (UU No 31 tahun 2000)
e. Rahasia dagang (UU No. 30 tahun 2000)
20. Hak Cipta
a. Indonesia memilki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan
budaya, kekayaan di bidang seni
b. Indonesia sebagai anggota konvensi/perjanjian internasional
di bidang HAKI
c. Perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi
sehingga perlu peningkatan perlindungan hak cipta
Ruang lingkup hak Cita
a. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak
b. Dapat dialihkan melalui : warisan, hiba, wasiat, perjanjian
tertulis atau sebab lain yang dibolehkan UU
21. Hak Cipta (UU No. 19 tahun 2002)
a. Hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
b. Buku, pogram komputer, karya tulis dan lain-lain
c. Lagu dan musik
d. Drama, tari
e. Seni lukis, seni ukir
f. Arsitektur
g. Peta
h. Seni batik
i. Fotogarafi
j. Terjemahan, tafsir dll
22. Kecuali hal-hal :
a. Hasil rapat terbuka lembaga negara
b. Peraturan per undang-undangan
c. Pidato kenegaraan
d. Putusan pengadilan
e. Keputusan badan arbitrasi dan lain-lain
f. Mengkopi, mengumumkan atau memperbanyak hak cipta
seseorang/badan, tidak termasuk pelanggaran apabila :
mencantumkan/menyebutkan sumbernya contoh :
mengambil sebagian karya tulis orang lain
