Dokumen tersebut membahas tentang hubungan fungsional antara pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dokumen ini menjelaskan bahwa pemerintah pusat mengatur hubungan antara pusat dan daerah, serta tanggung jawab akhir penyelenggaraan urusan pemerintahan tetap ada pada pemerintah pusat. Dokumen ini juga menjelaskan peran dan kewenangan masing-masing p

1. Kelompok :
 Ainun Oktavia S.
 Ani Anjaswati
 Ayu Melati p.
 Fajar Agus S.
 Inca Amelia F.
 Resti Pertiwi
 Rizky Pangestuti
 Rasyid Akbar

2. Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan
Daerah
Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan
kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintahan pusat dan
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bak.
Secara umum hubungan antara pusat dan daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah Pusat yang mengatur hubungan antara Pusat dan
Daerah yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang
bersifat mengikat kedua belah pihak.
b. Tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi
tanggung jawab pemerintah pusat karena dampak akhir dari
penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab
negara.
c. Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah banyak bersifat
menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi,
monitoring,evaluasi, kontrol dan pemberdayaan sehingga daerah
dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran
daerah lebih bersifat pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam
melaksanakan otonominya, daerah berwenang membuat
kebijakan daerah. Kebijakan diambil daerah adalah dalam batas-
batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

4. Hubungan Kewenangan Pusat-Daerah Menurut UU No.32
Tahun 2004
Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan
negara secara keseluruhan,yakni urusan pemerintahan yang terdiri dari :
a. Politik Luar Negeri, dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara
untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional.
b. Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai
dan perang, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan,
menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan
sebagainya.
c. Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menindak kelompok
atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya.
d. Moneter, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan
moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya.
e. Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, memberikan
grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti
undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain
sebagainya.
f. Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional,
memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama dan sebagainya dan bagian
tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

5. Undang- undang yang mengatur hubungan
pemerintahn pusat dan daerah
• UUD 1945 Amandemen IV pasal 18 A ayat 1 & 2.
• UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahn
Daerah pasal 2 ayat 1 – 9.
Berdasarkan pengaturan pemerintahan tersebut ,
pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan
kabupaten & kota mengurus dan mengatur
urusan pemeinahan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.

6. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan
dalam skala provinsi yang meliputi:
a) perencanaan dan pengendalian pembangunan.
b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
d) penyediaan sarana dan prasarana umum.
e) penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
f) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.
g) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota.
h) fasilitasi pengembangan koperasi,usaha kecil, dan menengah termasuk lintas
kabupaten/kota.
i) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota.
j) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota.
k) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
l) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota.
m) pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
n) pelayanan administrasi umum pemerintahan.
o) penanganan bidang kesehatan.
p) pengendalian lingkungan hidup.

7. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan berskala
kabupaten/kota meliputi :
a) perencanaan dan pengendalian pembangunan.
b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
d) penyediaan sarana dan prasarana umum.
e) penanganan bidang kesehatan.
f) penyelenggaraan pendidikan.
g) penanggulangan masalah sosial.
h) pelayanan bidang ketenagakerjaan.
i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
j) pengendalian lingkungan hidup.
k) pelayanan pertanahan.
l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
m) pelayanan administrasi umum pemerintahan.
n) pelayanan administrasi penanaman modal.
o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

8. Hak dan Kewajiban daerah otonom
Hak dan kewajiban daerah
otonom
Kewajiban daerah otonom
1. Mengatur dan mengrus
sendiri urusan
pemerintahannya.
2. Memilih pemimpin daerah
3. Mengelola apatur
4. Mengelola kekayaan
daerah
5. Memungut pajak daerah
6. Mendapatkan bagi
hasildari pengelolaan
sumber daya alam dan
sumber pendapatan
lainyang sah
7. Mendapatkan hak lainnya
yang diatur dalm peraturan
perndang-unangan
1. Melindungi mastarakat.
2. Menjaga persatuan dan kerukunan nasional.
3. Meningkatkan kualitas moral masyarakat.
4. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
5. Mewujudkan keadilan dam pemeataan.
6. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
7. Menyediakan fasilitas sosial dan umum yang
layak.
8. Mengembangkan sisem jaminan sosial.
9. Menyusun reencana dan tata ruang daerah.
10. Mengembangkan sumber daya produktif daerah.
11. Melestarikan lingkungan hidup.
12. Mengelola administrasi kependudukan.
13. Melestarikan nilai sosial budaya.
14. Membentuk dan menerapkan peraturan
perundang-undangan.

9. Jika ada yang ingin bertanya silahkan
search pada kami..