Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan, dasar hukum, pengertian, azas, syarat pembentukan, dampak, wewenang pemerintah pusat dan daerah, serta fungsi DPRD dalam otonomi daerah.

2. Galuh Fadillah Musa
 Gio Suryana Putra
 Eric Shandy
 Dwiki Brian Prambudi
 Muhammad Arif
 Ahmad Dzahabi


3. Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban
daerah otonomi untuk mangatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai perundang-undangan.
Tujuan Otonomi Daerah
Untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat,meningkatkan pelayanan umum,dan
pemberdayaan dan peran serta masyarakat sehingga
masyarakat ikut bertanggung jawab dalam
pemerintahan.

4. Dasar Hukum Otonomi Daerah
UUD 1945 pasal 18,18A,18B tentang pemerintah Daerah.
 UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan.
 UU no.33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pusat
dan daerah.
 UU no.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU no.32 tahun
2004 tentang pemerintah daerah.

Pengertian Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah adalah penyelengara urusan pemerintah
oleh pemerintah daerah dan DPRD,menurut azas Otonomi dan
tugas perbantuan dengan prinsip seluas-luasnya.

5. Azas – azas Otonomi Daerah
o
o
o
Azas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh
pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus
pemerintahan sendiri dalam sistem NKRI.
Azas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat pada
gubernur sebagai wakil daerah artinya gubernur harus dapat memimpin
dengan baik dan bertanggung jawab.
Azas Perbantuan adalah penugasan pemerintah pusat kepada
daerah/desa,propinsi,kabupaten kedesa untuk melaksanankan tugas
tertentu.
Syarat – syarat Pembentukan Otonomi Daerah








Syarat administrasi,yaitu adanya persetujuan dari DPRD dan kepala
daerah serta rekomendasi dari mentri dalam negri.
Kemampuan ekonomi
Letak daerah
Sosial budaya
Sosial politik
Kependudukan
Pertahanan
Keamanan dll.

6. A. Dampak Positif
Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah
akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat.
Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah
daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh
lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut
memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi
kebudayaan dan juga pariwisata
Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran,
hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cinderung lebih menegeti keadaan dan situasi daerahnya,
serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua
program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena
sebagian penduduk disana tidak bisa menkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi sagu, maka
pemeritah disana hanya mempergunakan dana beras meskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi,
dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, denga system otonomi daerah pemerintah
akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, yanpa harus melewati
prosedur di tingkat pusat.
B. Dampak Negatif
Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah
daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugika Negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan
nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi
Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau
bahkan daerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi di tingkat
daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih
susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena memang dengan sistem.otonomi
daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti.

7. Wewenang Pemerintah Pusat meliputi :






Politik luar negeri, mengangkat pejabat diplomatik,
megadakan perjanjian dengan negara lain.
Ketahanan menyatakan perang atau damai dengan
negara lain.
Keamanan menindak orang yang melanggar hukum,
mendirikan dan membentuk kepolisian.
Moneter mencetak uang, menentukan nilai mata uang
dari pengendalian peredaran uang termasuk fiscaf
(pajak)
Yustisi mendirikan lembaga peradilan mengangkat hakim
dan jaksa serta kebijakan kehakiman.
Agama pemerintah pusat menetapkan hari libur
keagamaan secara nasional.

8. Wewenang Pemerintah Daerah
















Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Penyediaan sarana dan prasarana umum.
Penanganan bidang kesehatan.
Penyelenggaraan dan alokasisumber daya manusia potensial.
Penanggulangan masalah sosial di daerah dan lintas daerah (provinsi).
Pelayanan bidang ketenagakerjaan di daerah dan lintas daerah
(provinsi).
Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah UKM.
Pengendalian lingkungan hidup.
Pelayanan pertanahan di daerah dan lintas daerah (provinsi).
Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
Pelayan administrasi penanaman modal di daerah dan lintas daerah
(provinsi).
Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.

9. Fungsi DPRD :





Legislasi yaitu membentuk peratura daerah.
Anggaran mengesahkan RAPBD
Pengawas yaitu mengawasi pemerintah daerah.
Keanggotaan DPRD yaitu DPRD disebut juga lembaga
legislatif yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan
dicalonkan oleh partainya jumlah anggota DPRD propinsi 35100 orang jumlah anggota DPRD kabupaten atau kota 20-50
orang.
Jumlah anggota DPR 560 orang.
Hak-Hak DPRD sesuai pasal 43 ayat 1 UU no.32 tahun 2004.



Hak interplasi yaitu hak meminta keterangan dari pemerintah
Hak angket hak menyelidiki suatu masalah
Hak menyatakan pendapat

10. Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya