Tugas PKN tentang Kewenangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Karya Kevin Royan Yamari.

1. “MOBIL”

2. Menu

3. MENU
Pengertian
Landasan Hukum
Asas-Asas
Kewenangan Daerah
Dalam Pelaksanaan Otda
Pasal-Pasal Tentang
Kewenangan Daerah

4. Pengertian
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Secara harfiah,
otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah.
Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos
dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti
aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan
sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau
kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus
rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah.
Menu

5. Landasan Hukum
1. UU No. 1/1945 (menganut sistem otonomi daerah
rumah tangga formil)
2. UU No. 2/1948 (menganut otonomi dan mebedewind
yang seluas luasnya)
3. UU No. 1/1957 (menganut otonomi riil yang seluas-luasnya)
4. UU No. 5/1974 (menganut otonomi daerah yang
nyata dan bertanggung jawab)
5. UU No. 22/1999 (menganut otonomi daerah yang
luas, nyata, dan bertanggung jawab)
6. UU NO. 32/2004 (menganut otonomi daerah yang
luas, nyata, dan bertanggung
Mejnawuab).

6. Asas-Asas
1. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada
daerah dan/atau desa, serta dari pemerintah propinsi kepada
kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Menu

7. Kewenangan Daerah Dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dalam susunan pemerintahan di negara kita ada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta
Pemerintahan Desa. Masing-masing pemerintahan
tersebut memiliki hubungan yang bersifat hierakhis.
Dalam UUD Negara Indonesia yahun 1945 ditegaskan,
bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota,
atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur
dengan undang-undang dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18A (1)].
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan

8. Berdasarkan kedua ayat tersebut dapat dijelaskan, bahwa:
 Antar susunan pemerintahan memliki hubungan yang
hierarkhis;
 Pengaturan hubungan pemerintahan tersebut
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
 Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal
18A ayat (1) diatur lebih lanjut dalam UU Republik
Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
memiliki hubungan keuangan, pelayanan umum, dan
pemanfaatan sumber daya;
 Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal
18A ayat (2) diatur lebih lanjut dalam UU Republik
Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Menu

9. Pasal-Pasal Tentang
Kewenangan Daerah
Pasal 7
(1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam
seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan
dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter, agama, serta kewenangan bidang
lain.
(2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan
nasional dan pengendalian pembangunan nasional
secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara dan lembaga perekonomian
negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya
manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta
teknologi tinggi yang strategis, dan konservasi.

10. Pasal 8
(1) Kewenangan pemerintahan yang diserahkan
kepada daerah dalam rangka desentralisasi
harus disertai dengan penyerahan dan
pengalihan pembiayaan, sarana dan
prasarana, serta sumber daya manusia sesuai
dengan kewenangan yang diserahkan
tersebut.
(2) Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi
harus disertai dengan pembiayaan sesuai
dengan kewenangan yang dilimpahkan
tersebut.

11. Pasal 9
(1) Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom
mencakup kewenangan dalam bidang
pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan
kota, serta kewenangan dalam bidang
pemerintahan tertentu lainnya.
(2) Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom
termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum
dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota.
(3) Kewenangan provnsi sebagai wilayah
administrasi mencakup kewenangan dalam bidang
pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur
selaku wakil pemerintah.

12. Kesimpulan
Pada dasarnya daerah memiliki
kewenangan atas seluruh bidang
pemerintahan, kecuali beberapa bidang
yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

13. Terima Kasih
“MOBIL”
&
Sampai Jumpa!!!