Selamat belajar! majukan kualitas generasi muda yang taat akan aturan dan hukum yang ada. dengan mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. HARMONISASI PEMERINTAH
PUSAT DAN DAERAH

3. HARMONISASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
A. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
D. Hubungan Stuktural dan Fungsional Pemerintah Pusat
dan Daerah

4. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Desentralisasi Otonomi Daerah
Otonomi Daerah Dalam
Konteks Negara Kesatuan
Landasan Hukum Penerapan
Otonomi Daerah di Indonesia
Nilai, Dimensi, dan Prisip
Otonomi Daerah di Indonesia
A B C D

5. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
Fungsi dalam Pelaksanaan
Tujuan
Kewenangan
A B C D

6. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Kewenangan Pemerintah
Daerah
Perangkat Daerah Sebagai
Pelaksana Otonomi Daerah
Daerah Khusus, Daerah
Istimewa, dan Otonomi
Khusus
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD)
Peraturan daerah (PERDA)
Proses Pemilihan Kepala
Daerah
Keuangan daerah
A B C D

7. Hubungan Stuktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Stuktural
Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Fungsional
Pemerintah Pusat dan Daerah
A B C D

8. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
 Secara etimologis, berasal dari Bahasa Belanda de berarti lepas, dan
centerum berarti pusat. Dengan demikian desentralisasi adalah sesuatu hal
yang terlepas dari pusat.
• Desentralisasi adalah proses penyerahan wewenang dan tanggung jawab
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar menjadi rumah
tangganya sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
• Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada
daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah
dalam kerangka NKRI.
1 2 3 4 5
DESENTRALISASI

9. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Kelebihan Desentralisasi:
• Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat
pemerintahan.
• Peningkatan efisiensi dalam segala hal.
• Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak,
pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari
pusat.
• Resiko yang mencakup kerugian dalam bidang
kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapan terbagi-bagi.
DESENTRALISASI
1 2 3 4 5

10. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Kelemahan Desentralisasi:
• Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam
kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.
• Memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh
keseragaman dan kesederhanaan.
• Keputusan yang diambil memerlukan waktu lama karena
perundingan yang bertele-tele.
• Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur
pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada
lemahnya koordinasi.
DESENTRALISASI
1 2 3 4 5

11. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Otonomi Daerah adalah …
keleluasaan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya.
OTONOMI DAERAH
1 2 3 4 5

12. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
 C.J. Franseen
Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah
dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat
dengannya.
 J. Wajong
Otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan
memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri,
menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.
OTONOMI DAERAH
1 2 3 4 5

13. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
 Ateng Syarifuddin
Otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan
kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan
perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus
dipertanggungjawabkan.
 Menurut UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyaraskat sesuai dengan
peraturan perundang—undangan.
OTONOMI DAERAH
1 2 3 4 5

14. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
 Ateng Syarifuddin
Otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan
kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan
perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus
dipertanggungjawabkan.
 Menurut UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyaraskat sesuai dengan
peraturan perundang—undangan.
OTONOMI DAERAH
1 2 3 4 5

15. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan
memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk
menyelenggarakan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam
rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat disesuaikan dengan
memperhatikan potensi dn kekhasan daerah itu sendiri.
 Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan
dan kemauan untuk melaksanakan pemerintah daerah.
Otonomi Daerah
Dalam Konteks
Negara Kesatuan
1 2 3 4 5

16. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
1. UUD 1945 Pasal 18 ayat (1)
2. UUD 1945 Pasal 18 ayat (2)
3. TAP MPR RI No. XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaran Otonomi
Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya
Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dalam Rangka NKRI.
4. UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
1 2 3 4 5

17. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
 Nilai Unitaris
Kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa dan Negara Republik
Indonesian tidak akan terbagi diantara kesatuan-kesatuan
pemerintahan.
 Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial
Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi di
bidang ketatanegaraan.
Nilai, Dimensi, dan
Prinsip Otonomi
Daerah di Indonesia
1 2 3 4 5

18. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Dimensi Politik
Kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme
kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang
berkembangnya aspirasi federalis.
Dimensi Administratif
Penyelenggaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif
dapat lebih efektif.
Kabupaten/Kota
Daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan, sehingga
kabupaten atau kotalah yang lebih tau kebutuhan dan potensi rakyat di
daerahnya.
Nilai, Dimensi, dan
Prinsip Otonomi
Daerah di Indonesia
1 2 3 4 5

19. Desentralisasi Atau Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
Prinsip Otonomi Daerah:
 Nyata
Otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi
obyektif di daerah.
 Bertanggung jawab
Pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar
pembangunan di seluruh plosok tanah air.
 Dinamis
Pelaksanaan otonomi selalu menadi sarana dan dorongan untuk lebih
baik dan maju.
Nilai, Dimensi, dan
Prinsip Otonomi
Daerah di Indonesia
1 2 3 4 5

20. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
a. Fungsi layanan (Servicing Function) => untuk memenuhi
kebutuhan rakyat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak
memberatkan serta dengan kualitas yang sama
b. Fungsi pengaturan (Regulating Function) => untuk memberikan
penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi
kepada pemerintahan sendiri. Fungsi pemerintahan adalah
mengatur dan memberikan perlindungan pada masyarakat dalam
menjalankan hidupnya sebagai warga negara.
c. Fungsi Pemberdayaan => dijalankan pemerintahan dalam rangka
pemberdayaan masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator dan
motivator untuk membantu dalam menghadapi setiap persoalan
hidup.

21. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
Kewenangan pemerintah pusat:
a. Perencanaan nasional dan pengendalian secara makro
b. Dana perimbangan keuangan
c. Sistem administrasi negara lembaga perekonomian negara
d. Pembianaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
e. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber
daya strategis
f. Konservasi dan standarisasi nasional

22. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
Tujuan umum diberikannya kewenangan kepada pemerintah
pusat:
1. Meningkatkan kesehteraan rakyat
2. Pemerataan dan keadilan
3. Menciptakan demokratisasi
4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai
lokal dan nasional
5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat
lokal maupun nasional

23. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
 Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud
dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
 Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas
otonomi dan tugas pembatuan.
Tugas pembantuan (asas Medebewind) adalah keikutsertaan
pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang
kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut.
Kewenangan
Pemerintah Daerah

24. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Yang menjadi kewenangan pemeritah daerah:
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
Kewenangan
Pemerintah Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9

25. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Pasal 18 B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan “Negara mengakui dan menghormati satuan satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan Undang Undang”. Undang Undang yang dimaksud adalah Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang
dimaksud satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah
daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan
Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah Daerah Istimewa (Nanggroe
Aceh Darussalam) dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Daerah Khusus,
Daerah Istimewa, dan
Otonomi Khusus

26. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintah yangbersifat khusus dalam
kedudukannya sebagai Ibu kota NKRI dan sebagai daerah otonomi memiliki fungsi dan
peranan yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut UU No.29 Tahun 2007, hal yang menjadi pengkhususan bagi provinsi DKI
Jakarta antara lain:
1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota negara.
2. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota negara
dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi
3. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota negara NKRI yang memiliki
kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam
penyelenggaran pemerintah dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara
asing, serta pusat/ perwakilan lembaga internasional
4. Wilayah provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten
administrasi
Daerah Khusus,
Daerah Istimewa, dan
Otonomi Khusus

27. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi yang
mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
dalam kerangka NKRI. Kewenangan istimewa DIY adalahwewenang
tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana
ditentukan dalam UU tentang pemerintah daerah.
Menurut UU Nomor 13 Tahun 2012, keistimewaan DIY meliputi
a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugs, dan wewenang
gubernur dan wakilnya
b. Kelembagaan pemerintah DIY
c. Kebudayaan
d. Pertahanan
e. Tata ruang
Daerah Khusus,
Daerah Istimewa, dan
Otonomi Khusus

28. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan kesatuan masyarakat hukum
yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara NKRI
• Keistimewaan Aceh:
1. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat islam
bagi pemeluknya di aceh dangan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat
beragama,
2. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan islam,
3. Penyelenggaraan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai
dengan syari’at islam,
4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan aceh,
5. Serta penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai peraturan perundang-
undangan.
Daerah Khusus,
Daerah Istimewa, dan
Otonomi Khusus

29. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Otonomi Khusus bagi provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui
dan diberikan kepada provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil
pemekaran dari provinsi papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak
dasar masyarakat Papua.
Menurut UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, hal yang
mendasar antara lain :
• Pengaturan keweangan antara pemerintah dengan pemerintah Provinsi Papua
serta penerapan kewenangan tersebut di provinsi Papua yang dlakukan
dengan kekhususan
• Pengakuan dan penghormatan hak hak dasar orang asli Papua serta
pemberdayaan secara strategis dan mendasar
• Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik
Daerah Khusus,
Daerah Istimewa, dan
Otonomi Khusus

30. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah
adanya urusan pemerintah yang perlu ditangani. Susunan organisasi perangkat
daerah ditetapan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor
tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah.
Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis
daerah.
Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah
bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, berbentuk
badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah
Perangkat Daerah
sebagai
Pelaksanaan
Otonomi Daerah

31. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat
daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun hak yang
dimiliki DPRD adalah hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.
Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang
kedudukannnya setara dan bersifat kemitraan.
Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu
memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.
Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD adalah
mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomidaerah
sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antarkedua lembaga itu membangun
suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung.