Dokumen tersebut membahas partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia, termasuk berbagai cara partisipasi masyarakat. Dokumen juga menjelaskan hambatan dan tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia, seperti faktor sosial budaya, komunikasi, kebijakan pemerintah, perangkat perundangan, dan aparat penegak hukum. Tantangan utama yang dihadapi adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap

1. Partisipasi Masyarakat,
Hambatan dan Tantangan
dalam penegakan HAM di
Indonesia
Disusun oleh kelompok 5 :
 Ani Anjaswati
 Dienike Elsarah Hanifah
 Ira Herawati
 Rasyid Akbar

2. Partisipasi masyarakat dalam
penegakkan HAM
Partisipasi masyarakat (civil society) dalam upaya
penegakan hak asasi manusia di Indonesia sangat
besar. Pada masa pemerintahan Orde Baru,
partisipasi dari kalangan masyarakat ini dipersepsi
secara negative. Sekarang, di masa reformasi,
tampaknya pandangan tersebut sudah “menjadi masa
lalu”, dan berganti dengan pandangan yang lebih
positif terhadap peran yang dijalankan oleh kalangan
civil society dalam upaya-upaya penegakkan hak asasi
manusia di Indonesia

3. Partisipasi masyarakat dalam penegakkan HAM dapat
dilakukan dengan berbagai tindakan, antara lain :
 Berusaha berperilaku sehari-hari sesuai dengan
nilai-nilai HAM dimanapun kita berada.
 Berusaha memahami berbagai instrumen HAM dan
pada saat dan cara yang tepat
 mengamati dan mendiskusikan berbagai
perkembangan kebijakan HAM dan peristiwa
pelanggaran HAM terutama yang terjadi di
lingkungan sekitar kita.

4.  Bersedia menyatakan solidaritas dalam
bentuk tindakan nyata untuk membantu
korban pelanggaran HAM.
 Melaporkan apabila terjadi pelanggaran
HAM kepada komnas HAM atau lembaga
lain yang berwenang.
 Turut serta membangun opini publik melalui
media massa mengenai wacana dan kasus
HAM.
 Bekerja sama dengan komnas HAM untuk
meneliti,memberi pendidikan, menyebar
luaskan informasi mengenai HAM pada
segenap lapisan masyarakat.

5. Hambatan Penegakan HAM
Berbagai hambatan penegakan HAM di Indonesia
di identifikasikan :
a. Faktor kondisi sosian budaya
• Stratifikasi dan status sosial
• Norma adat atau budaya lokal kadang bertentangan
dengan HAM
• adanya konflik horizontal di kalangan masyarakat
yang hanya disebabkan hal sepele.

6. b. Faktor Komunikasi dan Informasi
• Letak geografis Indonesia yang luas dengan laut,
sungai, hutan, dan gunung yang membatasi
komunikasi antar daerah.
• Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi
yang belum terbangun secara baik yang
mencakup seluruh wilayah Indonesia
• Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi
yang masih sangat terbatas baik sumber daya
manusianya maupun perangkat (software dan
hardware) yang diperlukan

7. c. Faktor Kebijakan Pemerintah
• Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang
sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia
• Ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional,
persoalan hak asasi manusia sering diabaikan.
• Peran pengawasan legislatif dan kontrol sosial oleh
masyarakat terhadap pemerintah sering diartikan
oleh penguasa sebagai tindakan ‘pembangkangan’.

8. d. Faktor Perangkat Perundangan
• Pemerintah tidak segera meratifikasikan hasil-hasil
konvensi internasional tentang hak asasi manusia.
• Kalaupun ada, peraturan perundang-undangan
masih sulit untuk diimplementasikan.

9. e. Faktor Aparat dan Penindakannya (Law
Enforcement).
• Masih adanya oknum aparat yang secara
institusi mengabaikan prosedur kerja yang
sesuai dengan HAM.
• Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian
aparat yang dinilai belum layak sering membuka
‘jalan pintas’ untuk memperkaya diri.
• Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum
aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan
tindakan penyimpangan berupa KKN

10. Tantangan Penegakan HAM
A. Kejahatan Genosida
Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok
bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama, dengan cara :
a) Membunuh anggota kelompok;
b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap
anggota-anggota kelompok
c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya;
d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran
di dalam kelompok
e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke
kelompok lain.

11. a) Pembunuhan ,Pemusnahan ,Perbudakan
b) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
c) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik
d) Penyiksaaan
e) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa,
pemaksaan kehamilan , permandulan atau strerilisasi secara paksa
atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
f) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau
perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras,
kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain
yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang
menurut hukum internasional
g) Penghilangan orang secara paksa
h) Kejahatan aparrtheid
B. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang
meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan
langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

12.  Jika ingin bertanya dipersilahkan 