Pendidikan Kewarganegaraan Semester 2, Bab hubungan pemerintah pusat dan derah

1. PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan
Daerah

2. Anisa Ramadhani
(04)
Bugi Setiawan
(08)
Reza Nur Amrin
(27)
Shafira Maharani Malik
(29)
X.MIA.5 - SMA Negeri 1 Kota Tegal

3. HUBUNGAN STRUKTURAL
PEMERINTAHAN PUSAT
DAN DAERAH
• Pengertian Pemerintah Pusat
• Pengertian Pemerintah Daerah
• Hubungan Pusat dan Daerah

4. Pengertian Pemerintah Pusat


Pengertian pemerintah pusat adalah lembaga
negara yang mengurus urusan di tingkat
pusat, artinya bahwa lembaga inilah yang
bertugas mengurus urusan negara. Hanya ada
beberapa urusan yaitu : agama, peradilan,
pertahanan, keamanan, fiskal dan moneter,
serta politik luar negeri
Secara struktural , pemerintah pusat
merupakan penyelenggara urusan
pemerintahan di tingkat nasional.

5. Pengertian Pemerintah Daerah



Pengertian pemerintah daerah adalah
lembaga yang mengurus urusan di tingkat
lokal/ daerah, terutama dalam bidang
pelayanan publik
Pemerintah daerah merupakan penyelenggara
urusan pemerintahan di daerah masing
masing bersama DPRD menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan, dalam sistem dan
prinsip NKRI.
Secara struktural, pemerintah daerah berada
di bawah pemerintah pusat.

6. Hubungan Pusat dan Daerah



Tampak dalam mekanisme hubungan di bidang otonomi,
dekonsentrasi, medebewind, susunan organisasi,
keuangan, dan pengawasan.
Tugas pembantuan : melaksanakan peraturan lebih
tinggi dengan disertai sumber daya tapi tanpa
kekuasaan.
Pengawasan :
Represif : menangguhkan, menunda, membatalkan
peraturan perundang-undang yang dibuat daerah.
 Preventif : pencegahan agar perda yang dibuat tidak
menyimpang dari koridor dan rambu-rambu pemerintah
pusat.


Mekanisme bidang keuangan :
Sumber utama keuangan pemda : pajak dan retribusi.
 Masih dibutuhkan bantuan pemerintah pusat, didapat melalui


7. Hubungan Pusat dan Daerah

HUBUNGAN STRUKTURAL PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
(HUBUNGAN YANG BERSIFAT STRUKTURAL)
Jadi secara struktural , pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan
pemerintahan di tingkat nasional. pemerintah daerah merupakan penyelenggara
urusan pemerintahan di daerah masing masing bersama DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan, dalam sistem dan prinsip NKRI. Secara struktural
presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggara urusan
pemerintahan di tingkat nasional. kepala daerah merupakan penyelenggara urusan
pemerintahan di daerah masing masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas
luasnya secara struktural kepala daerah kabupaten/ kota tidak memiliki garis
struktural dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena memiliki
otonomi seluas-luasnya struktur pemerintahan berdasarkan uu no 32 tahun 2004

8. STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN
PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 2004
>> PP NO. 32 TAHUN 2004
Kec.
Desa

9. TERIMAKASIH
^O^)//
*arigatou*