Dokumen tersebut membahas tentang harmonisasi pemerintah pusat dan daerah dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Ia menjelaskan tentang desentralisasi dan otonomi daerah, serta peran dan fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

1. Harmonisasi Pemerintah Pusat
dan Daerah

2. Nama Kelompok
1. Adhenia Chris dalova (01)
2. Aisyah Ananda Agsmy (02)
3. Alya Rosa Wildenowi (03)
4. Amalia Rizky Tania (04)
5. Moh. Ilham (20)
6. Muhammad Saifudin (21)
7. Rico Cahya Apriliawan ( 25)

3. A. Desentralissi atau Otonomi Daerah dalam
Konteks Negaraa Kesatuan Republik Indonesia
Desentralisasi
Anglo Saxon
Kontinental
Dekonsentrasi
Jabatan
Desentralisasi
Ketatanegaraan

4. 1. Desentralisasi
Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa
Belanda, yaitu de berarti lepas, dan centrum berarti pusat. Jadi
desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.
Menurut bahasa latin, Desentralisasi yaitu pelimpahan
wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai
wakil pemerintahan atau perangkat pusat di daerah dalam
kerangka negara kesatuan.

5. Anglo Saxon
Menurut anglo saxon definisi dari desentralisasi adalah
sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik
kepada para pejabat pusat yang ada di daerah ( dekonsentrasi
) atau kepada badan otonom daerah ( devolusi )

6. Kontinental
• Dekonsentrasi jabatan adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke
bawah, hanya dalam kepegawaian untuk mencari kelancaran
pekerjaan saja.
• Desentralisasi Ketatanegaraan adalah pemberian kekuasaan untuk
mengatur daerah di dalam lingkungannya untuk mewujudkan asas
demokrasi dalam pemerintahan negara.

7. Menurut Amran Muslimin, desentralisasi dibagi menjadi 3 :
1. Desentralisasi Politik
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan
mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan politik di daerah yang
dipilih oleh rakyat dalam daerah tertentu.
2. Desentralisasi Fungsional
Pemberian hak kepada golongan tertentu untuk mengurus segolongan
kepenetingan tertentu dalam masyarakat yang terikat atau tidak.
3. Desentralisasi Kebudayaan
Pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk
menyelenggarakan kebudayaan sendiri

8. Fungsi Pemerintah dalam
Desentralisasi
1. Satuan desentralisasi dapat menyesuaikan dalam memenuhi
berbagai perubahan yang terjadi secara cepat
2. Satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efisien dan
efektif
3. Satuan desentralisasi lebih inovatif
4. Satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral lebih
tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif

9. Kelebihan desentrilisasi
1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
2. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat
segera dilaksanakan.
3. Struktur organisasi yang disentralisasikan merupakan pendelegasian
wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat.
4. Dalam menghadapi permasalahan yang sangat mendesak, pemerintah
daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat
5. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan
di tempat masing – masing .

10. Kelemahan desentralisasi
1. Besarnya organ pemerintah yang membuat struktur pemerintahan
bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi
2. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam kepentingan
daerah dapat lebih mudah terganggu.
3. Desentrilisasi membutuhkan biaya besar dan sulit mendapatkan
keseragaman dan kesederhanaan.

11. 2. Otonomi Daerah
Beberapa pendapat para ahli tentang Otonomi Daerah :
1. C.J. Fransen
otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan – urusan daerah dan
menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat dengannya.
2. J. Wajong
otonomi daerah adalah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan
kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, hukum sendiri dan
pemerintah sendiri.

12. Otonomi Daerah
Menurut UUD Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua UUD Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah
Daerah.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
Jadi dapat disimpulkan, otonomi daerah yaitu keleluasaan dalam
bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan
kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desintrilisasi.

13. Otonomi Daerah dalam Konteks Negara
Kesatuan
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan
dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat.
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan hukum juga
sebagai pelaksanaan tuntunan globalisasi yang diberdayakan
dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas,
nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur,
memanfaatkan dan menggali sumber potensi di daerahnya masing
– masing.

14. Nilai Dasar Otomi Daerah di Indonesia
a. Nilai Unitaris
indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di
dalamnya yang berisifat negara ( Eenheidstaat ), artinya
kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan NKRI
tidak akan terbagi di antara kesatuan pemerintahan.
b. Nilai Dasar Desentrilisasi
Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik
desentrilisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

15. Dengan demikian , terdapat titik berat pelaksanaan otonomi daerah pada kab / kota,
dengan pertimbangan :
1. Dimensi politik
daerah kab / kota dipandang kurang mempunyai fatisme kedaerah sehingga risiko
minimnya aspirasi.
2. Dimensi administratif
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan berkembangnya aspirasi federalis
relatif minim
3. Kab / Kota adalah daerah “ Ujung Tombak”
pelaksanaan pembangunan hany akab / kota yang tahu tentang potensi rakyatnya

16. Prinsip Otonomi Daerah
Prinsip yang dianut :
1. Nyata
sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah
2. Bertanggung Jawab
pemberian otonomi daerah diupayakan untuk
memperlancar pembangunan di seluruh indonesia.
3. Dinamis
pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan
untuk lebih baik dan maju.

17. Prinsip Pemerintah Daerah
5 prinsip dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1. Prinsip kesatuan
Pelakasanaan Otoda harus menjujung aspirasi perjuangan agar
memperkokoh negara kesatuan dan menjunjung tinggi kesejahteraan
lokal.
2. Prinsip Riil dan Tanggung Jawab
pemberian otonomi kepada daerah harus nyata dan bertanggung jawab
3. Prinsip Penyebaran
asas desentrilisasi perlu dilakukan dengan asas dekonsentrasi dengan cara
memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam
membangun daerahnya.

18. 4. Prinsip Keserasian
5. Prinsip Pemberdayaan
tujuan pemberian otonomi ke daerah untuk meningkatkan daya
guna dan hasil guna penyelenggaran pemerintahan di daerah,
utamanya dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan
politik dan kesatuan bangsa.

19. B. Kedudukan dan Peran Pemerintah
Pusat

20. Fungsi Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi :
1. Fungsi Layanan
fungsi pelayanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak
diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama.
2. Fungsi Pengaturan
fungsi memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi
kepada pemerintah sendiri.
3. Fungsi pemberdayaan
fungsi dijalankan untuk pemberdayaan rakyat. Masyarakat harus sadar dan mampu
melilih alternatif untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Pemerintah dalam
fungsi ini hanya sebagai fasilitor dan motivatos saja.

21. Fungsi Pengaturan yang dimiliki
Pemerintah :
1. Menyediakan infrastruktur ekonomi
2. Menyediakan barang dan jasa
3. Menjembatani konflik dalam masyarakat
4. Menjaga kompetisi
5. Menjamin akses minimal setiap individu kepada
barang dan jasa
6. Menjaga stabilitas ekonomi

22. Tujuan diberikannya Kewenangan
Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan
Otonomi Daerah
• Meningkatkan kesejahteraan rakyat
• Pemerataan dan keadilan
• Menghormati serta menghargai kearifan atau
nilai lokal dan nasional
• Memperhatikan potensi dan keanekaragaman
bangsa, baik tingakat lokal dan nasional

23. Tujuan Kewenangan yang diberikan
kepada Pemerintah Pusat dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Menjamin kualitas pelayanan umum bagi
seluruh masyarakat
Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat,
baik pada tingkat nasional maupun lokal
Dapat mengawasi kebijakan pemerintah daerah
Dapat mengembangkan keanekaragaman yang
dimiliki daerah tersebut.