Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah meliputi berbagai aspek seperti pembagian wewenang, keuangan, pelayanan umum, dan sumber daya alam. Pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah terkait.
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Andy Susanto
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi awal pengelolaan dana desa di Jawa Tengah yang mengalami banyak penyimpangan. Jawa Tengah menerima alokasi dana desa terbesar di Indonesia yaitu Rp6,3 triliun pada 2017. Namun ditemukan 33 kasus indikasi penyelewengan dana desa oleh oknum aparat desa setempat. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber pendapatan desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
Sistem pemerintahan desa dan peranannya dalam pembangunan desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa memiliki peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mencakup pengertian, ruang lingkup, jenis, muatan, penilaian, dan penyampaian LKPJ.
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Andy Susanto
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi awal pengelolaan dana desa di Jawa Tengah yang mengalami banyak penyimpangan. Jawa Tengah menerima alokasi dana desa terbesar di Indonesia yaitu Rp6,3 triliun pada 2017. Namun ditemukan 33 kasus indikasi penyelewengan dana desa oleh oknum aparat desa setempat. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber pendapatan desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas tentang ketentuan umum pemerintahan daerah, pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan dan urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, keuangan daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar daerah.
Sistem pemerintahan desa dan peranannya dalam pembangunan desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa memiliki peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mencakup pengertian, ruang lingkup, jenis, muatan, penilaian, dan penyampaian LKPJ.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kepemimpinan pemerintahan dan teori-teori kepemimpinan. Beberapa teori kepemimpinan yang dijelaskan antara lain teori sifat, lingkungan, pribadi dan situasi, humanistik, tukar menukar, serta interaksi dan harapan. Dokumen juga menjelaskan pendekatan dan gaya kepemimpinan pemerintahan serta sifat penting bagi pemimpin.
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik memberikan tiga perubahan paradigma utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu: (1) standar pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat, (2) sistem informasi yang terintegrasi, dan (3) mekanisme penyelesaian pengaduan oleh ombudsman.
1. Dokumen menjelaskan tentang lembaga-lembaga penting di desa seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan, Badan Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa beserta tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Frans Dione
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas konsep baru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan daerah otonom baru, dan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa. Perencanaan yang ideal adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam prosesnya. Perencanaan desa perlu dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat. Moderator desa memainkan peran penting dalam memfasilitasi diskusi partisipatif.
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi DPRD serta proses perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, dibahas mengenai tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif.
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan beberapa materi yang disampaikan meliputi langkah penyusunan RPJMD, logframe, indikator, RPJMN 2010-2014, pelayanan publik, dan janji Jokowi-Ahok 2012-2017.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mencakup kewenangan pengelolaan keuangan desa, kedudukan keuangan desa, pengelola keuangan desa, dan klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa."
Dokumen tersebut membahas tiga dimensi penguatan kapasitas otonomi desa, yaitu: (1) penataan kewenangan dan urusan desa, (2) penguatan kelembagaan desa, dan (3) penguatan sumber daya desa melalui transfer dari pemerintah kabupaten/kota.
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo NugrohoGedhe Foundation
Makalah Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Lumbir, Banyumas tentang Perencanaan penyelenggaraan pelayanan publik di desa yang menjadi acuan bagi Gerakan Desa Membangun (GDM)
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Pemerintahan pusat dan daerah memiliki hubungan yang teratur dalam penyelenggaraan pemerintahan, keuangan, kerja, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya. Hubungan ini diatur dalam undang-undang dan mencakup pembagian tugas, koordinasi, serta bagi hasil antar tingkat pemerintahan.
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnatal kristiono
Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah pusat menangani urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan agama, sedangkan urusan lain dibagi antara pusat dan daerah. Pembagian tugas mempertimbangkan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Pemerintah daerah menangani urusan wajib dan p
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kepemimpinan pemerintahan dan teori-teori kepemimpinan. Beberapa teori kepemimpinan yang dijelaskan antara lain teori sifat, lingkungan, pribadi dan situasi, humanistik, tukar menukar, serta interaksi dan harapan. Dokumen juga menjelaskan pendekatan dan gaya kepemimpinan pemerintahan serta sifat penting bagi pemimpin.
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik memberikan tiga perubahan paradigma utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu: (1) standar pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat, (2) sistem informasi yang terintegrasi, dan (3) mekanisme penyelesaian pengaduan oleh ombudsman.
1. Dokumen menjelaskan tentang lembaga-lembaga penting di desa seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan, Badan Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa beserta tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Frans Dione
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membahas konsep baru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan daerah otonom baru, dan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa. Perencanaan yang ideal adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam prosesnya. Perencanaan desa perlu dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat. Moderator desa memainkan peran penting dalam memfasilitasi diskusi partisipatif.
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi DPRD serta proses perencanaan pembangunan daerah. Secara garis besar, dibahas mengenai tiga fungsi utama DPRD yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif.
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan beberapa materi yang disampaikan meliputi langkah penyusunan RPJMD, logframe, indikator, RPJMN 2010-2014, pelayanan publik, dan janji Jokowi-Ahok 2012-2017.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mencakup kewenangan pengelolaan keuangan desa, kedudukan keuangan desa, pengelola keuangan desa, dan klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa."
Dokumen tersebut membahas tiga dimensi penguatan kapasitas otonomi desa, yaitu: (1) penataan kewenangan dan urusan desa, (2) penguatan kelembagaan desa, dan (3) penguatan sumber daya desa melalui transfer dari pemerintah kabupaten/kota.
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo NugrohoGedhe Foundation
Makalah Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Lumbir, Banyumas tentang Perencanaan penyelenggaraan pelayanan publik di desa yang menjadi acuan bagi Gerakan Desa Membangun (GDM)
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Pemerintahan pusat dan daerah memiliki hubungan yang teratur dalam penyelenggaraan pemerintahan, keuangan, kerja, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya. Hubungan ini diatur dalam undang-undang dan mencakup pembagian tugas, koordinasi, serta bagi hasil antar tingkat pemerintahan.
Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnatal kristiono
Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah pusat menangani urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan agama, sedangkan urusan lain dibagi antara pusat dan daerah. Pembagian tugas mempertimbangkan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Pemerintah daerah menangani urusan wajib dan p
Dokumen tersebut membahas hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Secara struktural, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat hierarkis berdasarkan UUD 1945. Sedangkan secara fungsional, pemerintah daerah memiliki otonomi yang luas untuk mengelola urusan pemerintahan kecuali yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Dokumen juga menjelaskan berbag
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Juga menjelaskan pengertian otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, klasifikasi urusan pemerintahan, serta penyelenggaraan pemerintah daerah.
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...Researcher Syndicate68
LATAR BELAKANG
Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa pada
hakekatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara,
penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan Otonomi daerah yang
diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, bermuara pada pengakuan
adanya/pembentukan Daerah Otonom dan sekaligus
pengakuan/penyerahan wewenang, hak, kewajiban untuk mengelola
urusan pemerintahan di bidang tertentu oleh/dari Pemerintah
kepada Daerah. Pada dasarnya urusan yang dikelola daerah adalah
pararel dengan urusan yang ditangani pemerintah, diluar urusan
bidang-bidang dan segmen urusan pemerintahan yang dikecualikan,
disini tersirat dalam konsep otonomi luas.
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia yang diatur berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang terkait, termasuk pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, struktur pemerintahan daerah, dan hubungan antar pemerintah daerah."
Hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam undang-undang. Secara struktural, hubungan ini mencakup sentralisasi dan desentralisasi kewenangan berdasarkan tingkatannya. Secara fungsional, kedua tingkatan pemerintahan saling melengkapi dalam memenuhi tujuan pelayanan masyarakat secara adil dan merata.
1. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi serta pengelolaan Transfer ke Daerah seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan bagian penting dari Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan ekonomi era otonomi daerah di Indonesia, termasuk latar belakang, definisi, landasan hukum, pembagian urusan, dan tantangan pelaksanaan otonomi daerah."
Kajian Evaluasi Kewenangan dan Peningkatan Hubungan Kerja Antara Eksekutif da...Tri Widodo W. UTOMO
Laporan ini membahas evaluasi kewenangan dan hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif di Kalimantan. Ada beberapa masalah seperti pemahaman superioritas salah satu lembaga atas yang lain dan intervensi legislatif terhadap tugas eksekutif. Kajian ini bertujuan meningkatkan kerja sama dengan memahami sistem presidensial yang memberi keseimbangan antara kedua lembaga. Hasilnya akan digunakan untuk merumuskan kebijakan pening
Dokumen tersebut membahas tentang elemen-elemen dasar yang membentuk entitas pemerintahan daerah yang terdiri atas anggota kelompok, urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan daerah, pelayanan publik, dan pengawasan.
Pemerintahan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah."
Similar to Hub Pempus dan Pemda Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia STKS Bandung (20)
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
2. Kelompok 6
Nama Anggota : 1. Esti Rahayu (1404259)
2. Meta Septiyana P (1404)
3. Heru Cahyo R (1404)
3. Pengertian Hubungan Pemerintah Pusat
dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan
pemerintah pusat dan daerah sebagai
konsekuensi dianutnya asas desentralisasi
dalam pemerintahan negara. Pada dasarnya,
guna mencapai tujuan Negara yaitu
kemakmuran rakyat, perlu adanya hubungan
harmonis dari berbagai pihak. Termasuk
pemerintah pusat dan daerah.
4. Dengan adanya hubungan yang harmonis, diharapkan terjalin
kinerja yang sinergis sehingga pelayanan negara terhadap
rakyat dapat diwujudkan
Hubungan pemerintah pusat dan daerah mempunyai kaitan erat
dengan usaha penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu
UU. No. 5 Tahun 1974 dan peraturan Pemerintah No.45 Tahun
1992 tentang titik berat pelaksanaan otonomi daerah di
Daerah Tingkat II perlu diupayakan agar realisasinya benar-benar
diwujudkan.
5. Jenis – Jenis Hubungan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
Hubungan kerja dalam pemerintahan yaitu
hubungan kerja kedinasan antara unit satu
dengan unit lainnya (hubungan kerja formal) baik
hubungan vertikal maupun hubungan horizontal.
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah adalah hubungan antara Pemerintah
Tingkat Pusat sebagai keseluruhan dengan aparat
Pemerintahan Daerah termasuk hubungan unit
hubungan pusat dengan daerah.
6. Ada dua jenis hubungan yang ada di dalam hubungan
kerja pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu :
Hubungan Hierarkhi
Yaitu hubungan kerja yang bersifat vetikal, yakni
hubungan kerja timbal balik antara atasan dan bawahan,
dari tingkat pejabat tertinggi sampai ke tingkat pejabat
terendah.
Hubungan Fungsional
Yaitu hubungan kerja yang bersifat horizontal yang
berbentuk hubungan kerja sama antara dua atau lebih unit
organisasi/ pejabat yang mempunyai kedudukan ekselon
yang setara. Hubungan ini bertujuan melancarkan kegiatan
pembangunan dan aplikasi pelaksanaan administrasi.
7. Hubungan kerja antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dapat dilihat pada instansi Daerah. Instansi Daerah terbagi
atas :
• Instansi Vertikal, yaitu instansi yang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya bertanggung jawab langsung kepda Pemerintah Pusat.
• Instansi Horizontal, yaitu instansi yang dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sebagai
Pemerintah Daerah.
Adapun hubungan kerja secara yuridis antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah adalah :
- kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui
menteri dalam negeri
- instansi vertikal secara teknis bertanggung jawab kepada menteri
yang bersangkutan (yang menaungi)
- instansi otonomi mempunyai hubungan hierarkhi dengan Kepala
Daerah, namun secara teknis mempunyai hubungan dengan
Departemen yang menaungi
8. Selain itu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat
suatu pengawasan yang bersifat represif terhadap semua Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, walaupun Peraturan Daerah dan
Keputusan Daerah itu sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Pengawasan itu berwujud :
mempertangguhkan berlakunya suatu Peraturan Daerah atau
Keputusan Daerah
membatalkan suatu Peraturan Daerah atau Keputusan Daerah
Azas pokok yang dipedomani dalam hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah adalah desentralisasi dan dekonsentrasi.
Pada hakekatnya negara lah atau Pemerintah Pusat lah yang mempunyai
kata terkhir terhadap ketentuan-ketentusn tentang batas otonomi, baik
secara positif maupun secara negatif. Hal ini memamg sesuai dengan
maksud daripada desentralisasi dan dekonsentrasi yang pada hakekatnya
tidak lebih dari suatu sarana atau cara untuk melakukan pemerintahan di
daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.
9. Hubungan Pemerintah Pusat dan
Daerah
Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan
dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi:
a) Hubungan wewenang
b) Keuangan
c) Pelayanan umum
d) Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan
selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar
susunan pemerintahan.
10. 1. Pembagian urusan Pemerintahan
Ketentuan hukum yang mengatur lebih lanjut hubungan antara
pempus dan pemda sebagai penjabaran dari dasar konstitusioanal
adalah Pasal 10-18 UU Nomor 32 Tahun 2004.
Dalam kaitannya dengan hubungan pempus dan pemda maka
adanya pembagian wewenang urusan pemerintahan. Pembagian
urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakekatnya dibagi dalam 3
kategori, yaitu :
a). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat
(pemerintah)
b). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi
c). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah
Kabupaten/Kota
11. 2. Kriteria Pembagian urusan antar Pemerintah, daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang
concurren (artinya urusan pemerintahan yang penanganannya
dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama
antara Pemerintah dan pemerintah daerah) secara proporsional
antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota
maka disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas
dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar
susunan pemerintahan sebagai suatu sistem antara hubungan
kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah Kabupaten/kota, atau antar pemerintahan daerah
yang saling terkait, tergantung dan sinergis.
12. 3. Urusan Pemerintah yang menjadi urusan pempus
Urusan pemerintahan terdiri atas urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi
bersama antar tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah,
pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
13. 4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Dalam menyelenggarakan 6 urusan pemerintahan (pasal 10 ayat 3 UU No.32/2004)
Pemerintah :
a) Menyelenggarakan sendiri
b) Dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat
Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau
c) Dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
Di samping itu, penyelenggaraan di luar 6 urusan pemerintahan (Pasal 10 ayat 3)
Pemerintah dapat :
a) Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau
b) Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil
pemerintah,
c) atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau
pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
14. 5. Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemda
Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah, yang
diselenggarakan berdasarkan kriteria-kriteria,
terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
15. Hubungan Dalam Berbagai Bidang
1. Urusan wajib yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan
daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan wajib dan pilihan
berpedoman kepada norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/kepala
lembaga pemerintah non departemen untuk
pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
Pembagian urusan antar pemerintah, pemprov
dan pemkab diatur lebih lanjut dalam PP No 38
tahun 2007.
16. 2. Hubungan Dalam bidang keuangan
Hubungan keuangan antara pempus dan pemda Pasal 15 ayat 1 UU
No.32/2004 meliputi :
a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah
Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah meliputi :
a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan.
pemerintahan daerah kabupaten/kota;
b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
c. pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan
d. pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.
17. 3. Hubungan dalam bidang pelayanan umum
Antara Pempus dan pemda (vertikal) meliputi :
a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan
minimal;
b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi
kewenangan daerah; dan
c. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah
dalam penyelenggaraan pelayanan umum.
Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi :
a) pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi
kewenangan daerah;
b. kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelengaraan
pelayanan umum; dan
c. pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.
18. 4. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya
Antara Pemerintah dan pemerintahan daerah
a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan,
pengendalian dampak, budidaya,
dan pelestarian;
b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya; dan
c. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan
Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi :
a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
yang menjadi
kewenangan daerah;
b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. dan
sumber daya lainnya antar
pemerintahan daerah; dan
c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya.
19. Daerah yang memiliki wilayah laut
diberikan beberapa kewenangan untuk
mengelola sumber daya di wilayah laut.
Daerah mendapatkan bagi hasil atas
pengelolaan sumber daya alam di bawah
dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.