Sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, yaitu presidensial menurut UUD 1945, parlementer menurut KRIS 1949 dan UUDS 1950, kemudian kembali ke presidensial menurut amandemen UUD 1945.

2. Pengertian sistem pemerintahan, antara lain:
1. Negara dan pemerintahan sangat saling
berhubungan.
2. Pemerintah adalah salahsatu unsur
konstitutif.

3. 1. pemerintah dalam arti luas adalah suatu
pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan
semua badan atau lembaga kenegaraan yang
berkuasa dan memerintah di wilayah suatu
Negara, meliputi badan
eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
2. pemerintah dalam arti sempit adalah suatu
pemerintah yang berdaulat sebagai badan
atau lembaga yang mempunyaiweenang yang
melaksanakan kebijakan Negara (eksekutif)
yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan
para menteri.

5. 1. Pengertian Sistem
sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari
berbagai bagian yang saling tergantung dan
bekerjasama satu sama lainnya. Untuk
mewujudkan tujuan. Kegagalan satu bagian
sistem adalah bekerjasama mengakibatkan
gagalya sistem secara keseluruhan dalam
mewujudkan tujuan

6. 2.pengertian pemerintahan
pemerintahan mengandung 3 kata yaitu:
 Perinea
 Pemerintah
 Pemerintahan
Menurut kamus besar bahasa
Indonesia, pemerintahan adalah segala
urusan yang dilakukan oleh Negara dalam
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat
dan kepentingan Negara.

7. Sistem pemerintahan adalah satu kesatuan
yang terdiri dari berbagai bagian yang saling
tergantung dan bekerjasama satu sama
lainnya dalam melakukan perbuatan, proses
dan cara memerintah oleh pemerintah dalam
suatu Negara untuk menyelenggarakan
kesejahteraan umum dan kepentingan Negara.

8. 1. Kekuasaan legislatif (legislative power) adalah
kekuasaan membuat undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif (eksekutif power) adalah
kekuasaan melaksanaka undang-undang.
3. Kekuasaan yudikatif (yudikatif power) adalah
kekuasaan menegakkan undang-undang.

10. Yaitu sistem pemerintahan yang dilatar belakangi
oleh pemerintahan yang bersifat otoriter. Dalam
system ini eksekutif parlementer terikat kepada
legislatif. Sifat serta rasa “ketergantungan”
eksekutif terhadap legislatif ini berbeda antara satu
Negara dengan Negara lainnya. Yang umumnya
untuk mencapai keseimbangan antara badan
eksekutif dan badan legislative, agar pemerintahan
stabil.

11. Dengan kekuatan politik dalam parlemen
tersebut, seorang pemimpin politik dapat
memperoleh dukungan untuk membentuk kabinet
baru. Seorang pemimpin kabinet disebut perdana
menteri. Pemerintah (eksekutif) yang dibentuk dari
parlemen ini dapat dijatuhkan pula oleh parlemen
karena adanya mosi tidak percaya. Hal ini
disebabkan karena pandangan masing-masing
partai tidak dapat dipertemukan.
Dalam keadaan seperti itu terpaksa harus
dibentuk ekstra-parlementer, yaitu suatu kabinet
yang dibentuk tanpa terikat kepada konstelasi
politik dalam badan legislatif.

12. Dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi
kepala Negara dan kepala pemerintahan diduduki
oleh dua figur yang berbeda. Hal ini menutup
kemungkinan terpusatnya kekuasaan eksekutif di
satu tangan. Kepala pemerintahan adalah
perdana menteri (di Jerman disebut kanselir).
Sementara jabatan kepala Negara biasanya
dipegang oleh presiden atau raja. Presiden dipilih
oleh rakyat, sedangkan raja merupakan
kedudukkan yang diwarisi secara turun-temurun.

13. 1. kabinet dipimpin oleh perdana menteri.
2. para anggota kabinet mungkin seluruhnya
anggota parlemen, mungkin pula tidak
seluruhnya, mungkin pula seluruhnya bukan
anggota kabinet.
3. ketua kabinet bertanggungjawab pada
parlemen.
4. sebagai imbangan dapat dijatuhkannya
kabinet, maka kepala Negara dengan saran
atau nasehat perdana menteri dapat
membubarkan parlemen.

14. 1. Prancis
2. Inggris
3. India

15. Dalam sistem pemerintahan ini, kelangsungan
masa jabatan eksekutif tidak tergantung pada
badan legislatif. Presiden dipilih oleh
rakyat, presiden yang bertindak sebagai
eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu yang
pasti.

16. Legislatif tidak memiliki wewenang untuk
menjatuhkan Presiden karena lemahnya
dukungan politik atau ketidakefektifan kinerja
pemerintah.
Apabila terjadi perselisihan antara eksekutif dan
legislatif, maka yang akan memutuskannya adalah
badan yudikatif.

17. 1. Presiden adalah kepala eksekutif yang
memimpin kabinetnya yang semuanya
diangkat olehnya dan bertanggungjawab
kepadanya. Presiden sebagai kepala Negara
sekaligus kepala pemerintahan.
2. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif
akan tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih, oleh
karenanya dia bukan bagian dari badan
legislatif seperti dalam sistem parlementer.

18. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada
badan legislatif dan dalam hubungan ini ia
tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, di
Amerika Serikat presiden dapat dijatuhkan
melalui “impeachment”.
4. Sebagai imbangannya, presiden tidak dapat
atau tidak mempunyai wewenang
membubarkan badan legislatif

19. 1. Amerika Serikat
2. Pakistan
3. Indonesia

20. No. Sistem Kelebihan Kelemahan
Pemerintahan
1. Parlementer Kontrol terhadap Pemerintahan
pemerintah dapat tidak stabil,
dilakukan secara terus-
akibatnya
menerus. pemerintah bisa
jatuh setiap saat.
2. Presidensial Penyalahgunaan Pemerintah
kontrol oleh parlemen cenderung
dapat dihindari, otoriter, karena
karena pemerintahan kekuasaan
tidak bisa dijatuhkan pemerintah besar.
oleh parlemen.

22. Sistem Pemerintahan menurut UUD’45 Naskah
Asli adalah Presidensial. Lembaga Negara yang
meenjalankan kedaulatan rakyat sehari-hari
adalah DPR-RI. Menurut UUD’45 naskah asli:
a. Eksekutif : Presiden dan Menteri-menteri
b. Legislatif : Presiden dan DPR-RI
c. Yudikatif : MA

23. Sistem Pemerintahan menurut KRIS 1949
adalah Parlementer.
1. Eksekutif : Presiden dan Menteri-menteri
2. Legislatif : Pemerintah, DPR, dan Senat
3. Yudikatif : MA

24. Sistem pemerintahan Indonesia menurut
UUDS’50 adalah Parlementer.
a. Eksekutif : Pemerintahan dan DPR
b. Legislatif : Dewan Menteri yang dipimpin oleh
Perdana Menteri
c. Yudikatif : MA

25. Sistem pemerintahan Indonesia menurut
UUD’45 Hasil Amandemen adalah
Presidensial.
a. Eksekutif : Presiden
b. Legislatif : Presiden dan DPR
c. Yudikatif : MA dan MK
d. Lembaga Inspektif : BPK