SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Inovasi Pelayanan Publik untuk Mendukung
Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara)
Inovasi Pelayanan Publik untuk Mendukung
Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara)
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Talkshow Inovasi Pelayanan Publik
Convention Hall Samarinda, 29 Agustus 2023
VISI IBU KOTA NUSANTARA
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
VISI IBU KOTA NUSANTARA
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Pilar Visi Indonesia 2045 :
• Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
• Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
• Pemerataan Pembangunan
• Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola
Kepemerintahan
• Aman dan Terjangkau
• Desain sesuai Kondisi Alam
• Terhubung, Aktif, dan Mudah
Diakses
• Sirkuler dan Tangguh
• IKN yang Rendah Emisi Karbon
KOTA PALING
BERKELANJUTAN DI DUNIA
Keindahan khas Indonesia: Bhinneka
Tunggal Ika
SIMBOL IDENTITAS
BANGSA INDONESIA
• Kenyamanan dan Efisiensi melalui
Teknologi dan Inovasi
• Peluang Ekonomi yang Kuat untuk
Semua
PENGGERAK EKONOMI
INDONESIA DI MASA DEPAN
DAMPAK EKONOMIS PEMINDAHAN IBU KOTA
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
JANGKA MENENGAH-PANJANG
FASE OPERASIONALISASI IBU KOTA BARU DAN
PENINGKATAN AKTIVITAS EKONOMI
JANGKA PENDEK
FASE KONTRUKSI
Mendorong Ekonomi Melalui
Investasi Infrastruktur
Mendorong Perdagangan Antar
Wilayah di Indonesia
Mendorong Output Sektor Lain
Mendorong Penciptaan
Kesempatan Kerja
Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi
Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi
Mendorong Peningkatan Sektor
Non-Tradisional
Mendorong Diversifikasi Ekonomi
di Kalimantan
Meningkatkan Perdagangan Antar
Wilayah
Ketimpangan Pendapatan
Menurun
INOVASI UNTUK AKSELERATOR PEMBANGUNAN IKN
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Tata kelola pemerintahan
yang efisien dan efektif
Visi Pembangunan IKN Upaya
Simplifikasi proses bisnis
dan urusan pemerintahan
Big Innovation
Transformasi menjadi
birokrasi yang lebih
egaliter dan melayani
Data Science for
Evidence-based Policy
Potret Inovasi Daerah Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan 2022
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Kondisi ini sudah baik, tetapi harus terus ditingkatkan atau minimal dipertahankan mengingat tantangan
ke depan, terutama bagi Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru negara.
Pada tahun 2022, seluruh
provinsi di Pulau Kalimantan
mencapai predikat INOVATIF
Skor Indeks
53,09
Skor Indeks
50,17
Skor Indeks
47,82
Skor Indeks
46,37
Skor Indeks
45,62
Potret Top 15 Inovasi Daerah di Kalimantan Berdasarkan Provinsi
(2019-2022)
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
 2 Provinsi di pulau Kalimantan merupakan
daerah mitra Labinov LAN, yaitu
Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.
 Selama 4 tahun terakhir (2019-2022),
seluruh provinsi mitra Labinov LAN
pernah meraih Top 15 inovasi daerah.
 Satu provinsi lainnya yang masuk top 15
tetapi non mitra Labinov, yaitu Provinsi
Kalimantan Tengah.
 Provinsi Kalimantan Timur dan
Kalimantan Selatan belum pernah
memperoleh peringkat 15 besar
berdasarkan penilaian skor indeks inovasi
daerah.
Tren Inovasi Daerah di Wilayah Kalimantan (2019-2022)
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Tren predikat inovasi di
setiap provinsi
cenderung variatif.
Masih banyak daerah di
wilayah Kalimantan yang
belum inovatif hingga
tahun 2022.
Hanya Kabupaten Hulu
Sungai Selatan mampu
mempertahankan
predikat sangat inovatif
selama 4 tahun terakhir.
Persentase Kab/Kota di Wilayah Kalimantan Menurut Predikat Inovasi
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
 Selama 4 tahun terakhir,
persentase daerah yang tidak
dapat dinilai di Kalimantan
mengalami penurunan;
sampai dengan 2022 semua
inovasi kab/kota dapat
dinilai. Begitupun persentase
daerah kurang inovatif
sudah berkurang dari tahun
2020-2022.
 Persentase daerah inovatif
selalu mengalami kenaikan.
Akan tetapi, persentase
daerah sangat inovatif
cenderung menurun dari
tahun 2020-2022.
66,07%
3,57%
1,79%
14,29%
67,86%
41,07%
30,36%
7,14%
51,79%
66,07%
19,64%
21,43%
5,36%
3,57%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2019
2020
2021
2022
Tidak dapat dinilai Kurang Inovatif Inovatif Sangat Inovatif
Progres Inovasi Kab/Kota di Wilayah Kalimantan (2019-2022)
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
5,13%
1,71%
8,55%
3,42%
1,71%
0,85%
5,98%
7,69%
2,56%
2019 2020 2021 2022
Mitra
Mitra
Mitra
Mitra Labinov
Labinov
Labinov
Labinov
Tidak dapat dinilai Kurang inovatif
Inovatif Sangat Inovatif
7,31%
0,47% 0,24%
1,42%
6,60%
4,48%
3,54%
0,71%
5,19%
6,60%
1,89%
2,83%
0,71%
0,47%
2019 2020 2021 2022
Non Mitra
Non Mitra
Non Mitra
Non Mitra Labinov
Labinov
Labinov
Labinov
Tidak dapat dinilai Kurang inovatif
Inovatif Sangat Inovatif
Potret Inovasi Daerah Menurut Kab/Kota di Kalimantan Timur 2022
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
 Pada tahun 2022, Kota Bontang,
Samarinda, dan Balikpapan sudah
mencapai predikat daerah
inovatif.
 4 kabupaten di Kalimantan Timur
sudah inovatif, sedangkan 3
kabupaten lainnya yaitu Mahakam
Ulu, Kutai Timur, dan Penajam
Paser Utara masih kurang inovatif.
 Tantangan pemerintah daerah IKN
untuk meningkatkan predikatnya
sebagai daerah inovatif dan
sangat inovatif di tengah tuntutan
layanan publik yang semakin
besar.
Skor Indeks
28,40
Skor Indeks
53,88
Skor Indeks
52,16
Skor Indeks
5,80
Skor Indeks
55,45
Skor Indeks
0,40
Skor Indeks
44,08
Skor Indeks
45,13
Skor Indeks
55,83
Skor Indeks
45,44
Profil Daya Saing Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2022
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
Kabupaten/Kota
Ekosistem Inovasi IDSD 2022
Pilar 10 Pilar 11 Pilar 12 Skor Predikat
Provinsi Kalimantan Timur 1,99 5,00 1,91 3,27 SEDANG
Kabupaten Berau 1,89 5,00 0,60 -
Kabupaten Kutai Barat 1,41 5,00 0,49 -
Kabupaten Kutai Kartanegara 5,00 5,00 0,87 3,20 SEDANG
Kabupaten Kutai Timur 5,00 5,00 0,74 3,02 SEDANG
Kabupaten Mahakam Ulu 0,12 5,00 1,27 -
Kabupaten Paser 2,40 5,00 0,31 2,87 RENDAH
Kabupaten Penajam Paser Utara 0,43 5,00 0,82 2,76 RENDAH
Kota Balikpapan 5,00 5,00 2,05 3,71 TINGGI
Kota Bontang 2,62 5,00 1,40 -
Kota Samarinda 3,04 5,00 3,00 3,60 TINGGI
• Pilar 10 : Ukuran pasar
• Pilar 11 : Dinamisme bisnis
• Pilar 12 : Kapabilitas inovasi
 IDSD merefleksikan tingkat
produktivitas suatu daerah.
 Hanya 2 dari 10 kab/kota di
Kaltim memiliki skor IDSD di
atas skor provinsi, yaitu Kota
Balikpapan dan Kota
Samarinda.
 Secara umum, kab/kota di
Kaltim perlu meningkatkan
pilar kapabilitas inovasi.
 Kapabilitas inovasi mengukur
kemampuan daerah dalam
penguasaan iptek serta
penerapannya dalam aktivitas
ekonomi bernilai tambah.
Agenda Penguatan Inovasi Kalimantan Mendukung IKN
humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI
www.lan.go.id
 Kalimantan pada umumnya dan Kaltim khususnya
mengemban panggilan sejarah sebagai ibukota
dan penyangga ibukota.
 Untuk mendukung hal tsb, seluruh pemda di
Kalimantan masih membutuhkan akselerasi
inovasi baik secara kuantitas maupun kualitas.
 Kolaborasi inovasi menjadi keniscayaan. Jika
dibutuhkan, model pendampingan dapat
dipertimbangkan.
 Penguatan kapasitas berinovasi diharapkan tidak
hanya memperkuat posisi Kaltim & Kalimantan
sbg penyangga IKN, namun juga meningkatkan
Indeks Daya Saing Daerah.
# Hebatkan NKRI dengan Inovasi
# Hebatkan NKRI dengan Inovasi
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Core values dan transformasi digital katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
Core values dan transformasi digital   katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021Core values dan transformasi digital   katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
Core values dan transformasi digital katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021KutsiyatinMSi
 
Organisasi Digital
Organisasi DigitalOrganisasi Digital
Organisasi Digitalhoyin rizmu
 
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURKEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURTri Widodo W. UTOMO
 
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasMateri pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
 
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota DepokBahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depokifa09
 
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaCeramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
 
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananAktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananTri Widodo W. UTOMO
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen
 
bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
 
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikManajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkptemanna #LABEDDU
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
 
Draf pokjanal posyandu
Draf pokjanal posyanduDraf pokjanal posyandu
Draf pokjanal posyanduMilaKasumawati
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
 
Manajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil NegaraManajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil NegaraSiti Sahati
 
3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutikTV Desa
 

What's hot (20)

Core values dan transformasi digital katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
Core values dan transformasi digital   katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021Core values dan transformasi digital   katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
Core values dan transformasi digital katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
 
Organisasi Digital
Organisasi DigitalOrganisasi Digital
Organisasi Digital
 
1. smart asn
1. smart asn1. smart asn
1. smart asn
 
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...
 
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATURKEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR
 
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasMateri pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas
 
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota DepokBahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
Bahan Musrenbang Kecamatan Di Kota Depok
 
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaCeramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
 
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam PelayananAktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
Aktualisasi Kepemimpinan Dalam Pelayanan
 
overview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptxoverview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptx
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasila
 
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikManajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor Publik
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkp
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 344 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
 
Draf pokjanal posyandu
Draf pokjanal posyanduDraf pokjanal posyandu
Draf pokjanal posyandu
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
 
Manajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil NegaraManajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil Negara
 
3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik3. ppt bu anastutik
3. ppt bu anastutik
 

Similar to Inovasi Pelayanan Publik untuk IKN

Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Kota Cilegon: Recharging the Spirit to Innovate
Kota Cilegon: Recharging the Spirit to InnovateKota Cilegon: Recharging the Spirit to Innovate
Kota Cilegon: Recharging the Spirit to InnovateTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
SISTEM INOVASI DAERAH.pptx
SISTEM INOVASI DAERAH.pptxSISTEM INOVASI DAERAH.pptx
SISTEM INOVASI DAERAH.pptxYudiAlfan1
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Kabupaten PPU Menginspirasi Perubahan
Kabupaten PPU Menginspirasi PerubahanKabupaten PPU Menginspirasi Perubahan
Kabupaten PPU Menginspirasi PerubahanTri Widodo W. UTOMO
 
Design Thinking dalam Kepemimpinan ASN
Design Thinking dalam Kepemimpinan ASNDesign Thinking dalam Kepemimpinan ASN
Design Thinking dalam Kepemimpinan ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptxGuideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptxWindaFaza
 
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era Disrupsi
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era DisrupsiInovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era Disrupsi
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
1_2_Bahan_Paparan_Direktur_-_Undangan_FGD_Forum_Komunikasi_Pendidikan_dan_Keb...
1_2_Bahan_Paparan_Direktur_-_Undangan_FGD_Forum_Komunikasi_Pendidikan_dan_Keb...1_2_Bahan_Paparan_Direktur_-_Undangan_FGD_Forum_Komunikasi_Pendidikan_dan_Keb...
1_2_Bahan_Paparan_Direktur_-_Undangan_FGD_Forum_Komunikasi_Pendidikan_dan_Keb...Putrajab
 
pemaparan di provinsi kalimantan selatan
pemaparan di provinsi kalimantan selatanpemaparan di provinsi kalimantan selatan
pemaparan di provinsi kalimantan selatanNajwanajwa48
 
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
Membangun Kolaborasi &  Pemetaan Potensi untuk  RB BerdampakMembangun Kolaborasi &  Pemetaan Potensi untuk  RB Berdampak
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 
Situbondo, Merebut Kembali Kehormatan
Situbondo, Merebut Kembali KehormatanSitubondo, Merebut Kembali Kehormatan
Situbondo, Merebut Kembali KehormatanTri Widodo W. UTOMO
 
Menjaga Ritme Perubahan di Era Surplus Inovasi
Menjaga Ritme Perubahan di Era Surplus InovasiMenjaga Ritme Perubahan di Era Surplus Inovasi
Menjaga Ritme Perubahan di Era Surplus InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Peran LAN Dalam Habituasi Inovasi Pemda
Peran LAN Dalam Habituasi Inovasi PemdaPeran LAN Dalam Habituasi Inovasi Pemda
Peran LAN Dalam Habituasi Inovasi PemdaTri Widodo W. UTOMO
 
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifMembangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan DaerahInovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Issu-Issu Konektivitas Pembangunan
Issu-Issu Konektivitas PembangunanIssu-Issu Konektivitas Pembangunan
Issu-Issu Konektivitas PembangunanTri Widodo W. UTOMO
 

Similar to Inovasi Pelayanan Publik untuk IKN (20)

Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Kota Cilegon: Recharging the Spirit to Innovate
Kota Cilegon: Recharging the Spirit to InnovateKota Cilegon: Recharging the Spirit to Innovate
Kota Cilegon: Recharging the Spirit to Innovate
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
SISTEM INOVASI DAERAH.pptx
SISTEM INOVASI DAERAH.pptxSISTEM INOVASI DAERAH.pptx
SISTEM INOVASI DAERAH.pptx
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Kabupaten PPU Menginspirasi Perubahan
Kabupaten PPU Menginspirasi PerubahanKabupaten PPU Menginspirasi Perubahan
Kabupaten PPU Menginspirasi Perubahan
 
Design Thinking dalam Kepemimpinan ASN
Design Thinking dalam Kepemimpinan ASNDesign Thinking dalam Kepemimpinan ASN
Design Thinking dalam Kepemimpinan ASN
 
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptxGuideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
 
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era Disrupsi
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era DisrupsiInovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era Disrupsi
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era Disrupsi
 
1_2_Bahan_Paparan_Direktur_-_Undangan_FGD_Forum_Komunikasi_Pendidikan_dan_Keb...
1_2_Bahan_Paparan_Direktur_-_Undangan_FGD_Forum_Komunikasi_Pendidikan_dan_Keb...1_2_Bahan_Paparan_Direktur_-_Undangan_FGD_Forum_Komunikasi_Pendidikan_dan_Keb...
1_2_Bahan_Paparan_Direktur_-_Undangan_FGD_Forum_Komunikasi_Pendidikan_dan_Keb...
 
pemaparan di provinsi kalimantan selatan
pemaparan di provinsi kalimantan selatanpemaparan di provinsi kalimantan selatan
pemaparan di provinsi kalimantan selatan
 
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
Membangun Kolaborasi &  Pemetaan Potensi untuk  RB BerdampakMembangun Kolaborasi &  Pemetaan Potensi untuk  RB Berdampak
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
 
INAGARA Award
INAGARA AwardINAGARA Award
INAGARA Award
 
Situbondo, Merebut Kembali Kehormatan
Situbondo, Merebut Kembali KehormatanSitubondo, Merebut Kembali Kehormatan
Situbondo, Merebut Kembali Kehormatan
 
Menjaga Ritme Perubahan di Era Surplus Inovasi
Menjaga Ritme Perubahan di Era Surplus InovasiMenjaga Ritme Perubahan di Era Surplus Inovasi
Menjaga Ritme Perubahan di Era Surplus Inovasi
 
Peran LAN Dalam Habituasi Inovasi Pemda
Peran LAN Dalam Habituasi Inovasi PemdaPeran LAN Dalam Habituasi Inovasi Pemda
Peran LAN Dalam Habituasi Inovasi Pemda
 
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifMembangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan Inovatif
 
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan DaerahInovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
 
Issu-Issu Konektivitas Pembangunan
Issu-Issu Konektivitas PembangunanIssu-Issu Konektivitas Pembangunan
Issu-Issu Konektivitas Pembangunan
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan PekerjaanKepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan PekerjaanTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Organisasi: Peningkatan Integritas Dalam Mewujudkan Budaya Mutu
Transformasi Organisasi: Peningkatan Integritas Dalam Mewujudkan Budaya MutuTransformasi Organisasi: Peningkatan Integritas Dalam Mewujudkan Budaya Mutu
Transformasi Organisasi: Peningkatan Integritas Dalam Mewujudkan Budaya MutuTri Widodo W. UTOMO
 
ASN Harus Sehat untuk Kinerja Bangsa yang Maksimal
ASN Harus Sehat untuk Kinerja Bangsa yang MaksimalASN Harus Sehat untuk Kinerja Bangsa yang Maksimal
ASN Harus Sehat untuk Kinerja Bangsa yang MaksimalTri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
 
Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan PekerjaanKepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
 
Transformasi Organisasi: Peningkatan Integritas Dalam Mewujudkan Budaya Mutu
Transformasi Organisasi: Peningkatan Integritas Dalam Mewujudkan Budaya MutuTransformasi Organisasi: Peningkatan Integritas Dalam Mewujudkan Budaya Mutu
Transformasi Organisasi: Peningkatan Integritas Dalam Mewujudkan Budaya Mutu
 
ASN Harus Sehat untuk Kinerja Bangsa yang Maksimal
ASN Harus Sehat untuk Kinerja Bangsa yang MaksimalASN Harus Sehat untuk Kinerja Bangsa yang Maksimal
ASN Harus Sehat untuk Kinerja Bangsa yang Maksimal
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 

Recently uploaded (9)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 

Inovasi Pelayanan Publik untuk IKN

  • 1. Inovasi Pelayanan Publik untuk Mendukung Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) Inovasi Pelayanan Publik untuk Mendukung Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA. Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI Disampaikan pada Talkshow Inovasi Pelayanan Publik Convention Hall Samarinda, 29 Agustus 2023
  • 2. VISI IBU KOTA NUSANTARA humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id
  • 3. VISI IBU KOTA NUSANTARA humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Pilar Visi Indonesia 2045 : • Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi • Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan • Pemerataan Pembangunan • Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan • Aman dan Terjangkau • Desain sesuai Kondisi Alam • Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses • Sirkuler dan Tangguh • IKN yang Rendah Emisi Karbon KOTA PALING BERKELANJUTAN DI DUNIA Keindahan khas Indonesia: Bhinneka Tunggal Ika SIMBOL IDENTITAS BANGSA INDONESIA • Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi dan Inovasi • Peluang Ekonomi yang Kuat untuk Semua PENGGERAK EKONOMI INDONESIA DI MASA DEPAN
  • 4. DAMPAK EKONOMIS PEMINDAHAN IBU KOTA humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id JANGKA MENENGAH-PANJANG FASE OPERASIONALISASI IBU KOTA BARU DAN PENINGKATAN AKTIVITAS EKONOMI JANGKA PENDEK FASE KONTRUKSI Mendorong Ekonomi Melalui Investasi Infrastruktur Mendorong Perdagangan Antar Wilayah di Indonesia Mendorong Output Sektor Lain Mendorong Penciptaan Kesempatan Kerja Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Mendorong Peningkatan Sektor Non-Tradisional Mendorong Diversifikasi Ekonomi di Kalimantan Meningkatkan Perdagangan Antar Wilayah Ketimpangan Pendapatan Menurun
  • 5. INOVASI UNTUK AKSELERATOR PEMBANGUNAN IKN humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif Visi Pembangunan IKN Upaya Simplifikasi proses bisnis dan urusan pemerintahan Big Innovation Transformasi menjadi birokrasi yang lebih egaliter dan melayani Data Science for Evidence-based Policy
  • 6. Potret Inovasi Daerah Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan 2022 humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Kondisi ini sudah baik, tetapi harus terus ditingkatkan atau minimal dipertahankan mengingat tantangan ke depan, terutama bagi Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru negara. Pada tahun 2022, seluruh provinsi di Pulau Kalimantan mencapai predikat INOVATIF Skor Indeks 53,09 Skor Indeks 50,17 Skor Indeks 47,82 Skor Indeks 46,37 Skor Indeks 45,62
  • 7. Potret Top 15 Inovasi Daerah di Kalimantan Berdasarkan Provinsi (2019-2022) humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id  2 Provinsi di pulau Kalimantan merupakan daerah mitra Labinov LAN, yaitu Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.  Selama 4 tahun terakhir (2019-2022), seluruh provinsi mitra Labinov LAN pernah meraih Top 15 inovasi daerah.  Satu provinsi lainnya yang masuk top 15 tetapi non mitra Labinov, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah.  Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan belum pernah memperoleh peringkat 15 besar berdasarkan penilaian skor indeks inovasi daerah.
  • 8. Tren Inovasi Daerah di Wilayah Kalimantan (2019-2022) humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Tren predikat inovasi di setiap provinsi cenderung variatif. Masih banyak daerah di wilayah Kalimantan yang belum inovatif hingga tahun 2022. Hanya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mampu mempertahankan predikat sangat inovatif selama 4 tahun terakhir.
  • 9. Persentase Kab/Kota di Wilayah Kalimantan Menurut Predikat Inovasi humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id  Selama 4 tahun terakhir, persentase daerah yang tidak dapat dinilai di Kalimantan mengalami penurunan; sampai dengan 2022 semua inovasi kab/kota dapat dinilai. Begitupun persentase daerah kurang inovatif sudah berkurang dari tahun 2020-2022.  Persentase daerah inovatif selalu mengalami kenaikan. Akan tetapi, persentase daerah sangat inovatif cenderung menurun dari tahun 2020-2022. 66,07% 3,57% 1,79% 14,29% 67,86% 41,07% 30,36% 7,14% 51,79% 66,07% 19,64% 21,43% 5,36% 3,57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2019 2020 2021 2022 Tidak dapat dinilai Kurang Inovatif Inovatif Sangat Inovatif
  • 10. Progres Inovasi Kab/Kota di Wilayah Kalimantan (2019-2022) humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id 5,13% 1,71% 8,55% 3,42% 1,71% 0,85% 5,98% 7,69% 2,56% 2019 2020 2021 2022 Mitra Mitra Mitra Mitra Labinov Labinov Labinov Labinov Tidak dapat dinilai Kurang inovatif Inovatif Sangat Inovatif 7,31% 0,47% 0,24% 1,42% 6,60% 4,48% 3,54% 0,71% 5,19% 6,60% 1,89% 2,83% 0,71% 0,47% 2019 2020 2021 2022 Non Mitra Non Mitra Non Mitra Non Mitra Labinov Labinov Labinov Labinov Tidak dapat dinilai Kurang inovatif Inovatif Sangat Inovatif
  • 11. Potret Inovasi Daerah Menurut Kab/Kota di Kalimantan Timur 2022 humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI  Pada tahun 2022, Kota Bontang, Samarinda, dan Balikpapan sudah mencapai predikat daerah inovatif.  4 kabupaten di Kalimantan Timur sudah inovatif, sedangkan 3 kabupaten lainnya yaitu Mahakam Ulu, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara masih kurang inovatif.  Tantangan pemerintah daerah IKN untuk meningkatkan predikatnya sebagai daerah inovatif dan sangat inovatif di tengah tuntutan layanan publik yang semakin besar. Skor Indeks 28,40 Skor Indeks 53,88 Skor Indeks 52,16 Skor Indeks 5,80 Skor Indeks 55,45 Skor Indeks 0,40 Skor Indeks 44,08 Skor Indeks 45,13 Skor Indeks 55,83 Skor Indeks 45,44
  • 12. Profil Daya Saing Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2022 humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id Kabupaten/Kota Ekosistem Inovasi IDSD 2022 Pilar 10 Pilar 11 Pilar 12 Skor Predikat Provinsi Kalimantan Timur 1,99 5,00 1,91 3,27 SEDANG Kabupaten Berau 1,89 5,00 0,60 - Kabupaten Kutai Barat 1,41 5,00 0,49 - Kabupaten Kutai Kartanegara 5,00 5,00 0,87 3,20 SEDANG Kabupaten Kutai Timur 5,00 5,00 0,74 3,02 SEDANG Kabupaten Mahakam Ulu 0,12 5,00 1,27 - Kabupaten Paser 2,40 5,00 0,31 2,87 RENDAH Kabupaten Penajam Paser Utara 0,43 5,00 0,82 2,76 RENDAH Kota Balikpapan 5,00 5,00 2,05 3,71 TINGGI Kota Bontang 2,62 5,00 1,40 - Kota Samarinda 3,04 5,00 3,00 3,60 TINGGI • Pilar 10 : Ukuran pasar • Pilar 11 : Dinamisme bisnis • Pilar 12 : Kapabilitas inovasi  IDSD merefleksikan tingkat produktivitas suatu daerah.  Hanya 2 dari 10 kab/kota di Kaltim memiliki skor IDSD di atas skor provinsi, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.  Secara umum, kab/kota di Kaltim perlu meningkatkan pilar kapabilitas inovasi.  Kapabilitas inovasi mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan iptek serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.
  • 13. Agenda Penguatan Inovasi Kalimantan Mendukung IKN humas_lan LAN_RI Humas LAN RI Lembaga Administrasi Negara RI www.lan.go.id  Kalimantan pada umumnya dan Kaltim khususnya mengemban panggilan sejarah sebagai ibukota dan penyangga ibukota.  Untuk mendukung hal tsb, seluruh pemda di Kalimantan masih membutuhkan akselerasi inovasi baik secara kuantitas maupun kualitas.  Kolaborasi inovasi menjadi keniscayaan. Jika dibutuhkan, model pendampingan dapat dipertimbangkan.  Penguatan kapasitas berinovasi diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Kaltim & Kalimantan sbg penyangga IKN, namun juga meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah.
  • 14. # Hebatkan NKRI dengan Inovasi # Hebatkan NKRI dengan Inovasi Terima Kasih