Dokumen tersebut membahas apakah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan hak atau kewajiban Wajib Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP setelah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Oleh karena itu, memperoleh NPWP merupakan suatu kewajiban bagi W

1. DISKUSI 3 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
Yth. Tutor dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ
Bogor menyampaikan jawaban diskusi 3 mata kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan terkait
Salah satu hak Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan adalah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada praktiknya, NPWP
berfungsi sebagai sarana yang digunakan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban
perpajakannya, dan salah satu sarana yang digunakan Pemerintah untuk melakukan
pengawasan kepada Wajib Pajak.
Berdasarkan hal tersebut, apakah Anda setuju bahwa memperoleh NPWP adalah hak Wajib
Pajak? Ataukah Anda lebih setuju bahwa hal tersebut merupakan suatu kewajiban?
Jawaban:
Berdasarkan Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa :
“6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa:
“(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan
diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok
Wajib Pajak”.
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha
Wajib Pajak

2. DISKUSI 3 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
Menurut pendapat Saya, memperoleh NPWP merupakan suatu kewajiban karena setiap
pribadi/badan yang telah memenuhi ketentuan persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan identitas
pribadi/badan ke Kantor Pajak dengan memberikan identitas lengkap terkait pribadi/badan
sebagai Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.
Demikian disampaikan, atas masukan dan tanggapannya diucapkan terima kasih.
REFERENSI:
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan
2) Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua,
Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020.