1. Tugas individu
Dosen pembimbing
Praktikum Komputer dan Adm. Perpajakan
Sri Zuliarni, S.Sos, M.BA
Nomor Pokok Wajib Pajak dan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Oleh:
Wulan Sari
1201112471
Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
2013

2. Daftar Isi
Daftar isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Ruang Lingkup Masalah
C. Tujuan
Bab II Pembahasan
A.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
1) Pengertian dan fungsi NPWP
2) Pencantuman NPWP dan Jangka Waktu Penerbitan
3) Tempat dan Jangka Waktu Pendaftaran untuk Memperoleh PNWP
4) Yang Wajib dan Tidak Wajib mendaftar dan memperolah PNWP
5) Penghapusan dan ketentuan penghapusan PNWP
6) Format NPWP
B. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(NPPKP)
1) Pengertian NPPKP
2) Fungsi NPPKP
3) Dasar dan Jangka waktu penerbitan NPPKP
4) Pengusaha yang wajib dan tidak wajib melaporkan usaha
5) Tenpat dan jangka waktu melaporkan usaha
6) Pencabutan surat pengukuhan kena pajak
Bab III Kesimpulan
A. Kesimpulan
Daftar pustaka

3. BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara
perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal
balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Dari pengertian atau fakta diatas mengungkapkan bahwa tujuan pajak
adalah untuk memakmurkan rakyat atau membuat rakyat menjadi sejahtera. Ideal pemerintah
tentang pajak sebagai usaha untuk mencapai kemakmuran belum berjalan dengan baik karena
didalam pelaksanaannya masih banyak terdapat ketimpangan-ketimpangan yang menghambat
proses tersebut. Menjadi suatu masalah yang besar ketika Negara kehilangan kepercayaan
dari rakyatnya karena pajak tidak dapat mencapai tujuannya. Hal itu diakibatkan pengelolaan
dan pelaksana pengelolaan yang tidak transparaan serta adanya penyelewengan atau
pelanggaran
ditubuh
instansi
yang
mengurus
pajak.
Jika Pajak didilihat dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya
darisektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya
pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan
individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.
Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa
publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Ini juga berarti pemerintah mempunyai kuasa
monopoli di dalam perekonomian yang tercermin dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2. Yang
mana sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai dan dikelola oleh
Negara. Pajak mempunyai fungsi Fungsi anggaran (budgetair) merupakan sumber
pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak juga
berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian
dalam hal yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
Pajak mempunyai andil dalam pembentukkan harga pasar. Contoh dari fungsi pajak yaitu
berkaitan dengan harga minyak tanah yang di kendalikan mealalui pajak dan subsidi agar
menjadi
stabil.

4. Keadaan perpajakkan di Indonesia tidak begitu baik karena terdapat masalah dalam
pengelolaan dan pelaksana kegiatan pajak itu sendiri. Di tubuh instansi pajak terdapat
kepincangan berupa penyalahgunaan surat pajak atau NPWP dan surat denda keterlambatan
membayar pajak yang dipalsukan untuk kepentingan pribadi oknum pajak. Contoh kasus
Gayus Tambunan yang sedang hangat di media masa saat ini yang dikenal dengan mafia
pajak yang melakukan penipuan terhadap surat-surat berkenaan pembayaran pajak oleh
pemilik NPWP.
B. Ruang lingkup masalah
Adapun ruang lingkup atau maslah yang di bahas dalam makalh ini adalah:
1. Pengertian, fungsi serta pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Pengertian dan fungsi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
3. Ketentuan pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
C. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin di capai dalam makalah ini yaitu:
1. Dapat memahami pengertian, fungsi serta pendaftaran nomor pokok wajib pajak,,
2. Mengetahui pengertian dan fungsi surat pengukuhan pengusaha kena pajak,,
3. Dapat menjelaskan tentang ketentuan pencabutan surat pengukuhan pengusaha kena
pajak,,,,

5. BAB II
Pembahasan
A. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
1.Pengertian dan Fungsi NPWP
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Fungsi NPWP:
a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi
perpajakan
c. Dicantumkan di dalam setiap dokumen perpajakan
2. Pencantuman NPWP dan Jangka Waktu Penerbitan NPWP
NPWP harus dicantumkan atau dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan antara lain :
a. Formulir pajak yang dipergunakan wajib pajak, seperti SPT, SSP dan lain-lain
b. Surat menyurat dalam hubungan perpajakan, seperti surat keberatan, banding dan lain-lain
c. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. Misalnya
surat perjanjian kredit dengan bank
Dasar dan jangka waktu penerbitan NPWP
Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak didasarkan atas :
a. Berdasarkan formulir pendaftaran wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP
Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan
Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran beserta
persyaratannya diterima secara lengkap.

6. b. Secara jabatan oleh Dirjen Pajak
Penerbitan NPWP secara jabatan dilakukan apabila Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat
untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, namun tidak melaksanakan
kewajibannya untuk mendaftar.
Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dimulai
sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum
diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak.
3.Tempat dan jangka waktu pendaftaran untuk memperoleh NPWP
Tempat Pendaftaran Untuk Memperoleh NPWP
Tempat pendaftaran adalah pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang
melakukan kegiatan usaha dibeberapa tempat atau mempunyai tempat usaha yang berbeda
alamat dengan tempat tinggal, selain mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, juga mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
Jangka Waktu Pendaftaran
a) Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib
pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling
lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.Saat usaha mulai dijalankan adalah saat
pendirian, atau saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.
b) Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan
pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang
disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya.

7. 4. Yang wajibdan yang Tidak Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
Yang wajib mendaftarkan diri
Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPW adalah Setiap Wajib Pajak yang telah
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang meliputi :
a). Setiap Wajib Pajak Badan yang menjadi subjek pajak penghasilan, yaitu : perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.
b). Setiap Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan neto diatas penghasilan tidak
kena pajak (PTKP)
Penghasilan tidak kena pajak diberikan sebesar :
a). Rp 13.200.000,- untuk diri wajib pajak pribadi
b). Rp 1.200.000,- tambahan untuk wajib pajak kawin
c). Rp 13.200.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami
d). Rp 1.200.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga
semenda
dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya,
paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
c). Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan
keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan
penghasilan dan harta.
Catatan :
1. Wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak hidup terpisah atau tidak
melakukan pemisahan penghasilan dan harta, hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan suaminya.
2. Wanita kawin sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang ingin melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya
dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

8. Yang tidak wajib pajak
Yang tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
adalah :
1. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP
2. Orang pribadi atau badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak penghasilan
3. Subjek Pajak Luar Negeri
5. Penghapusan NPWP dan Ketentuan Tentang Penghapusan NPWP
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok
Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha
perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib
Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan
Ketentuan Tentang Penghapusan NPWP
1)Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal:
a). Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh :
. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena Wajib Pajak sudah tidak memenuhi
persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
. Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau
penggabungan usaha
. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah
tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
b). Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib
Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghapusan Nomor

9. 2) Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila utang pajak
telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil
pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
antara lain karena:
. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan
tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan atau
. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan
3). Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas
permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 bulan untuk
Wajib Pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan
Wajib Pajak diterima secara lengkap
4). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah lewat dan Direktur
Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan Nomor Pokok
Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
5). Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada
angka 4, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan penghapusan Nomor
Pokok Wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada angka 3 berakhir.
Catatan :
a. Wajib pajak yang tidak diwajibkan untuk memiliki NPWP, bila memerlukan NPWP dapat
mendaftarkan diri dan akan diberikan NPWP
b. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai Subjek Pajak menggunakan Nomor
Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut.
c. Setiap wajib pajak hanya mempunyai satu NPWP
d. Untuk perusahaan perseorangan, NPWP adalah atas nama pemilik perusahaan sedangkan
untuk perusahaan berbentuk badan, NPWP adalah atas nama badan.
e. Untuk perusahaan yang baru didirikan sebaiknya segera mempunyai NPWP. Karena apabila
menderita kerugian pada tahun pertama pendirian perusahaan tersebut, maka kerugian
tersebut dapat dikompensasikan dengan tahun-tahun berikutnya.

10. 6. Format NPWP
NPWP terdiri dari 5 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6
digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak.
Formatnya adalah sbb: XX. XXX. XXX. X- XXX. XXX
Catatan:
a.
Wajib pajak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri apabila memerlukan NPWP dapat
mendaftarkan diri dan kepadanya akan dibrikan NPWP.
b. Setiap wajib pajak hanya mempunyai satu NPWP untuk semua jenis pajak.
c.
Untuk perusahan perseorangan, NPWP atas nama pemiliknya.
d. Untuk badan misalnya PT. yang baru berdiri sebaiknya tetap mempunyai NPWP karena
apabila rugi dapat dikompensasi dengan tahun berikutnya
e.
Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan nomor
pokok wajib pajak dari wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut
B.NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (NPPKP)
1.Pengertian NPPKP
Surat Pengukuhan Pengusah Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.
Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan
usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang,
melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah
pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

11. 2.Fungsi nomor pengukuhan pengusaha kena pajak
Untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya.
Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Untuk pengawasan administrasi perpajakan
Dicantumkan dalam pemenuhan kewajiban PPN/PPnBM
3. Dasar dan jangka waktu penerbitan surat pengukuhan pengusaha kena pajak
Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak didasarkan atas :
Berdasarkan pelaporan Pengusaha yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
PKP
Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan oleh KPP paling lama 3 hari kerja
berikutnya setelah pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap
Secara jabatan oleh Dirjen Pajak
Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dilakukan apabila Wajib
Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib
Pajak badan serta pengusaha kecil yang sudah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena
Pajak namun tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima)
tahun sebelum dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.
4. Pengusaha yang wajib dan tidak wajib melaporkan usahanya untuk di kukuhkan
sebagai pengusaha kena pajak(PKP)
Yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan
Wajib Pajak badan dan memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak

12. Pengusaha yang tidak wajib melaporkan usaha yang di kukuhkan sebagai PKP
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kecil
Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak
pertambahan nilai
5. Tempat dan jangka waktu melaporkan usaha
Tempat melaporkan usaha :
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan
Wajib Pajak badan serta Pengusaha kecil yang ingin dikukuhkan sebagai PKP atau sudah
memenuhi syarat sebagai PKP wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan
Pajak tertentu sesuai dengam ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan
Jangka Waktu Untuk Melaporkan Usaha
Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan
Wajib Pajak badan yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak.
Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil yang:
a). Memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
b). Tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai dengan suatu bulan
dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil,
wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling
lama akhir bulan berikutnya.
Catatan
1. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau
penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00.
2. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat

13. Keterangan Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan secara
bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan
pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.
6.Pencabutan surat pengukuhan kena pajak
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan mencabut Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak.
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak hanya ditujukan untuk kepentingan tata
usaha perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan
Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan
Ketentuan tentang Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak dapat dilakukan dalam hal:
Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain atau
sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak termasuk Pengusaha
Kena Pajak yang jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku
tidak melebihi batas jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk Pengusaha Kecil.
2. Atas permohonan Wajib Pajak untuk melakukan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan
dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah lewat, Direktur Jenderal
Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak dianggap dikabulkan dan surat keputusan mengenai Pencabutan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 berakhir.

14. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsinya
yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, Untuk menjaga ketertiban dalam
pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan, Dicantumkan di dalam
setiap dokumen perpajakan.
Surat Pengukuhan Pengusah Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.
Fungsinya yaitu Untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, Untuk
melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah, Untuk pengawasan administrasi perpajakan, Dicantumkan dalam
pemenuhan kewajiban PPN/PPnBM.

15. Daftar Pustaka
Mardiasmo. 2006. Perpajakan: Edisi Revisi 2006. Yogyakarta:CV ANDI OFFSET.
Mardiasmo. 1991. Perpajakan:Cetakan keenan. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
Soemitro, Rochmat. 1993. Pajak Penghasilan. Bandung: PT. Eresco.
SITUS WEB
Budiyono dan Abdul Koni. 2009. Pajak untuk Non NPWP. [Tersedia]
www.infopajak.com (03 juni2010).
Rudi. 2008. Tarif Pajak Versi Undang – Undang Baru. [tersedia] www.klinik- pajak.com
( 02 Juni2010).
Wahyudi, Dudi. 2008. Tarif Pemotongan Pajak Lebih Tinggi untuk Wajib Pajak Non
NPWP. [tersedia] www. Google.com (01 Juni 2010).
Wahyudi, Dudi. 2008. PPh Pasal 21 Baru. [Tersedia] www.Google.com (02 Juni 2010).