SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
Yth. Bapak Fransiscus Xaverius Sumarja dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra
Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban diskusi 7 mata kuliah
Hukum Pajak dan Acara Perpajakan terkait Salah satu kewenangan Pemerintah adalah
melakukan pemeriksaan atas SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan
dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kebenaran informasi yang telah disampaikan oleh
Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan.
Berdasarkan apa yang telah Anda pelajari mengenai proses yang dilakukan dalam
pemeriksaan, menurut Anda apakah terdapat metode lain yang lebih sederhana dan dapat
dilakukan oleh Pemerintah?
Jawaban:
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenaran Surat Pemberitahuan yang telah
disampaikan Wajib Pajak.
Kriteria pemeriksaan terdiri dari:
1) Pemeriksaan rutin
2) Pemeriksaan khusus
3) Pemeriksaan tujuan lain
Metode yang pemeriksaan pajak dilakukan melalaui self assessment, dimana pemerintah telah
memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan
sendiri membayar dan melaporkan pajak terutang melalui mekanisme Surat Pemberitahuan,
tetapi Pemerintah memiliki kewenangan untuk meneliti dan memeriksan kebenaran SPT yangd
ilakukan melalui : sistem scoring SPT, bank data yang dimiliki pemerintah, laporan pihak ketiga,
pengaduan masyarakat, hal tertentu atau sistem acak.
a. Scoring SPT
b. Bank Data yang dimilki Pemerintah
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, dimana yang memikul beban
sebenarnya ada pada konsumen, tetapi yang bertanggungajwab atas kewajiban pungutan
DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
apajak adalah pengusaha kena pajak/penjual/yang menyerahlan sebagai pemungut pajak
(destinataris)1
.
Berdasarkan Permenkeu 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), pelaku usaha yang melaksanakan
kegiatan perdangangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan
media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang
berlaku.
Subjek PPN diatur dalam Pasal 4 UU PPN adalah pengusaha yang melakukan2
:
1) Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean
2) Impor Barang Kena Pajak
3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar daerah
pabean di dalam daerah pabean
4) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena
Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
Objek PPN adalah penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenakan PPN disebut dengan
Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) 3
.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Youtube merupakan Objek Pajak bagi pelaku usaha yang
mendapatan manfaat dan dimana pihak yang mendapatkan tambahan penghasilan seperti
youtuber lewat adsesene (iklan), akan tetapi kita sebagai konsumen yang menonton Youtube
dari Internet tidak perlu membayar PPN karena tidak memenuhi unsur Objek Pajak PPN dan
Subjek Pajak dimana penonton Youtube tbukan pengusaha yang dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Demikian disampaikan, atas masukan dan tanggapannya diucapkan terima kasih.
REFERENSI:
1
Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua, Tangerang Selatan,
Universitas Terbuka, Februari 2020. Modul 7. Hal 7.5
2
Ibid. Hal 6.5-6.6
3
Ibid. Hal 6.6
DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
2) Galih WIcaksono dan Tiesnawati Wahyuningsih. Inisiasi Tuton ke-6. Mata Kuliah Hukum
Pajak dan Acara Perpajakan. “Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021
3) Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua,
Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020.

More Related Content

Similar to Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerintah.pdf

nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajaknomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
aulawendi
 
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi PajakTax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
alvyna
 
7. ISI & DAFTAR PUSTAKA.docx
7. ISI & DAFTAR PUSTAKA.docx7. ISI & DAFTAR PUSTAKA.docx
7. ISI & DAFTAR PUSTAKA.docx
puspaidiputra
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakan
eryeryey
 
Tugas wulan sari
Tugas wulan sariTugas wulan sari
Tugas wulan sari
wuulans
 

Similar to Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerintah.pdf (20)

NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTNPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
 
Makalah perpajakan
Makalah perpajakanMakalah perpajakan
Makalah perpajakan
 
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajaknomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
 
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi PajakTax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
 
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
 
Makalah perpajakan
Makalah perpajakanMakalah perpajakan
Makalah perpajakan
 
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
 
7. ISI & DAFTAR PUSTAKA.docx
7. ISI & DAFTAR PUSTAKA.docx7. ISI & DAFTAR PUSTAKA.docx
7. ISI & DAFTAR PUSTAKA.docx
 
Materi Perpajakan hbhyg hhjkjknk hu nhgy m
Materi Perpajakan hbhyg hhjkjknk hu nhgy mMateri Perpajakan hbhyg hhjkjknk hu nhgy m
Materi Perpajakan hbhyg hhjkjknk hu nhgy m
 
Tugas pajak
Tugas pajakTugas pajak
Tugas pajak
 
2
22
2
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakan
 
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.pptKetentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
Ketentuan_umum_dan_tata_cara_perpajakan.ppt
 
Bu endang
Bu endangBu endang
Bu endang
 
Bu endang penerapan e-spt tahunan
Bu endang penerapan e-spt tahunanBu endang penerapan e-spt tahunan
Bu endang penerapan e-spt tahunan
 
Prakom & pajak
Prakom & pajakPrakom & pajak
Prakom & pajak
 
092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 1.pdf
092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 1.pdf092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 1.pdf
092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 1.pdf
 
5. Materi 6 PPN.pptx
5. Materi 6 PPN.pptx5. Materi 6 PPN.pptx
5. Materi 6 PPN.pptx
 
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan definisi Pajak dan konsep keadila...
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  definisi Pajak dan konsep keadila...Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  definisi Pajak dan konsep keadila...
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan definisi Pajak dan konsep keadila...
 
Tugas wulan sari
Tugas wulan sariTugas wulan sari
Tugas wulan sari
 

More from Indra Sofian

More from Indra Sofian (20)

Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
 
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdfTugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
 
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
 
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
 
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
 
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
 
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
 

Recently uploaded (8)

Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdfSalinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 61 Tahun 2024 (Neraca Komoditas) (2).pdf
 
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdfREKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
 
Pergub_DKI_93_2021.pdf hahaiahiahiaiahhaaa
Pergub_DKI_93_2021.pdf hahaiahiahiaiahhaaaPergub_DKI_93_2021.pdf hahaiahiahiaiahhaaa
Pergub_DKI_93_2021.pdf hahaiahiahiaiahhaaa
 
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdfSalinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
Salinan PP Nomor 21 Tahun 2024 (Tabungan Perumahan Rakyat).pdf
 
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdfSalinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
Salinan PP Nomor 23 Tahun 2024 (Jalan Tol) (1).pdf
 
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdfSalinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
Salinan PP Nomor 22 Tahun 2024 (DHE).pdf
 
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
SURAT KEPUTUSAN NO. 942 - STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMENANGAN P...
 
permendag 36 tenntang regulasi impor terbaru di indonesia
permendag 36 tenntang regulasi impor terbaru di indonesiapermendag 36 tenntang regulasi impor terbaru di indonesia
permendag 36 tenntang regulasi impor terbaru di indonesia
 

Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerintah.pdf

  • 1. DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183) Yth. Bapak Fransiscus Xaverius Sumarja dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban diskusi 7 mata kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan terkait Salah satu kewenangan Pemerintah adalah melakukan pemeriksaan atas SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kebenaran informasi yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan. Berdasarkan apa yang telah Anda pelajari mengenai proses yang dilakukan dalam pemeriksaan, menurut Anda apakah terdapat metode lain yang lebih sederhana dan dapat dilakukan oleh Pemerintah? Jawaban: Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenaran Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan Wajib Pajak. Kriteria pemeriksaan terdiri dari: 1) Pemeriksaan rutin 2) Pemeriksaan khusus 3) Pemeriksaan tujuan lain Metode yang pemeriksaan pajak dilakukan melalaui self assessment, dimana pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan sendiri membayar dan melaporkan pajak terutang melalui mekanisme Surat Pemberitahuan, tetapi Pemerintah memiliki kewenangan untuk meneliti dan memeriksan kebenaran SPT yangd ilakukan melalui : sistem scoring SPT, bank data yang dimiliki pemerintah, laporan pihak ketiga, pengaduan masyarakat, hal tertentu atau sistem acak. a. Scoring SPT b. Bank Data yang dimilki Pemerintah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, dimana yang memikul beban sebenarnya ada pada konsumen, tetapi yang bertanggungajwab atas kewajiban pungutan
  • 2. DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183) apajak adalah pengusaha kena pajak/penjual/yang menyerahlan sebagai pemungut pajak (destinataris)1 . Berdasarkan Permenkeu 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdangangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Subjek PPN diatur dalam Pasal 4 UU PPN adalah pengusaha yang melakukan2 : 1) Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean 2) Impor Barang Kena Pajak 3) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean 4) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud, Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Objek PPN adalah penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenakan PPN disebut dengan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) 3 . Berdasarkan hal tersebut di atas, Youtube merupakan Objek Pajak bagi pelaku usaha yang mendapatan manfaat dan dimana pihak yang mendapatkan tambahan penghasilan seperti youtuber lewat adsesene (iklan), akan tetapi kita sebagai konsumen yang menonton Youtube dari Internet tidak perlu membayar PPN karena tidak memenuhi unsur Objek Pajak PPN dan Subjek Pajak dimana penonton Youtube tbukan pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Demikian disampaikan, atas masukan dan tanggapannya diucapkan terima kasih. REFERENSI: 1 Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020. Modul 7. Hal 7.5 2 Ibid. Hal 6.5-6.6 3 Ibid. Hal 6.6
  • 3. DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183) 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 2) Galih WIcaksono dan Tiesnawati Wahyuningsih. Inisiasi Tuton ke-6. Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. “Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021 3) Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020.