Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pemerintah Pusat

1. DISKUSI 4 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
Yth. Tutor dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ
Bogor menyampaikan jawaban diskusi 4 mata kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan terkait
Hingga saat ini, Anda telah mempelajari mengenai adanya Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang
kemudian dibagi menjadi Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.
Apakah Anda setuju dengan pembagian ini, atau lebih setuju dengan pemusatan pemungutan
pajak oleh Pemerintah Pusat?
Jawaban:
Saya lebih setuju dengan adanya pembagian Pajak Pusat dan Pajak Daerah dibandingkan
dengan pemungutan pajak oleh Pemerintah Pusat, dimana selanjutnya kemudian dibagi menjadi
Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota karena sesuai dan selaras dengan
semangat pemerataan pembangunan dan otonomi daerah.
Jangkauan pengaturan hukum pajak sangat luas, meliputi pemerintah daerah kabupaten/kota
(pajak daerah kabupaten/kota), pemerintah daerah provinsi (pajak daerah provinsi), pemerintah
pusat (pajak pusat), pajak bilateral (tax treaty), dan pajak regional dan pajak internasional.
Adapun dasar hukum pembagian Pajak Pusat dan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
a. Pajak Pusat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009.
b. Pajak Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah1
:
1. Berbeda Pihak yang Mengelola
Pajak pusat dikelola oleh DJP dan sifatnya lebih luas mengingat kebutuhannya adalah untuk
pembangunan dan negara. Seperti diketahui DJP adalah lembaga pajak resmi yang
mengurus aspek perpajakan untuk masyarakat baik Orang Pribadi atau Badan. Sementara
1
https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/pajak-pusat-dan-daerah/

2. DISKUSI 4 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
untuk Pajak Daerah, pihak yang mengelola adalah Pemerintah Daerah sehingga lebih spesifik
mengacu pada wilayah masing-masing.
2. Berbeda Jenis Pajak
Jenis pajak yang dipungut dari pajak pusat dan daerah juga berbeda. Pajak pusat mengelola
jenis pajak PPh, PPN, PPnBM dan Bea Meterai. Sementara Pajak Daerah mengelola Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Berbeda Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan yang
dapat mendatangkan keuntungan dan kedudukan sosial atau ekonomi bagi Orang atau
Badan Usaha. Untuk sektor PBB ini sendiri berbeda antara pajak pusat dan Pajak Daerah.
Pajak pusat mengurus sektor PBB untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan
sementara Pajak Daerah mengurus sektor PBB untuk perdesaan dan perkotaan.
4. Berbeda SPT dan SPPT
Pajak pusat menggunakan SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan untuk membayar dan
melapor pajak bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi. Sementara itu, Pajak Daerah
menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-
PBB). SPPT adalah Surat Keputusan Kepala KPP terkait pajak terutang yang harus dibayar
dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
5. Berbeda Tempat Pelayanan Pajak
Dan terakhir, perbedaan yang jelas antara keduanya adalah berbeda tempat pelayanan pajak.
Pelayanan pajak untuk pajak pusat adalah Kantor Pelayanan Pajak baik Pratama, Madya,
Besar dan Khusus. Sementara pelayanan pajak untuk Pajak Daerah adalah di Samsat dan
Unit Pelayanan Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Penjulan
atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
Pajak yang dipungut oleh daerah berupa2
:
a. Jenis Pajak Provinsi
1) Pajak kendaraan bermotor
2
Galih Wicaksono dan Tiesnawati Wahyuningsih, Inisiasi Tuton ke-4. Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara
Perpajakan. “Pajak Daerah”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021

3. DISKUSI 4 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
2) Bea balik nama kendaraan bermotor
3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4) Pajak air permukaan
5) Pajak rokok
Hasil penerimaan pajak provinsi dibagihasilkan kepada kepada daerah kabupaten/kota
di wilayah provinsi yang bersangkutan.
b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota:
1) Pajak Hotel
2) Pajak Restoran
3) Pajak Hiburan
4) Pajak Reklame
5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itulah dalam melaksanakan tata keola
perpajakan daerah di daerah sesuai amanat UU No.28/2009, pelaksanaannnya harus diatur
dalam Peraturan Daerah namun tetap berpedoman pada UU No.28/2009. Tentunya dengan
Peraturan Daerah tentang ketentuan formal (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Daerah/KUPD) harus tetap berpedoman pada UU PDRD yang mengatur KUPD sesuai dengan
kebutuhan spesfifik daerahnya masing-masing3
.
Ketentuan pengaturan pajak daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah. Pengaturan
tersebut sejalan dengan ketentuan dasar pungutan pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
23A UUD 1945 (amandemen ke-3) yang menyatakan bahwa pajak dan pumngutan lain yang
bersifat memaksa untuk keperluan negara duatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut
mengandung makna bahwa pungutan pajak (pajak pusat maupun pajak daerah), harus
ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan ketentuan pelaksanaannya tidak boleh
ditetapkan selain dengan peraturan perundang-undangan4
. Peraturan Daerah merupakan jenis
3
Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua, Tangerang Selatan,
Universitas Terbuka, Februari 2020. Hal 4.5
4
Ibid. Hal 4.5-4.6

4. DISKUSI 4 Mata Kuliah Hukum Pajak dan Acara Perpajakan INDRA SOFIAN (042051183)
perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Terdapat dua jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota yaitu:
1) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan air.
Pajak tersebut tetap harus dipungut oleh daerah karena objek pajak tersebut berada di suatu
tempat/atau daerah tidak berpindah-pindah.
Demikian disampaikan, atas masukan dan tanggapannya diucapkan terima kasih.
REFERENSI:
1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009
2) Galih Wicaksono dan Tiesnawati Wahyuningsih, Inisiasi Tuton ke-4. Mata Kuliah Hukum
Pajak dan Acara Perpajakan. “Pajak Daerah”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.
2021
3) Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan. Cetakan Kedua,
Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020.
4) https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/pajak-pusat-dan-daerah/