Tugas Praktikum Komputer dan Administrasi Perpajakan Indah Permata Sari 1201112516 Administrasi Bisnis Universitas Riau My Blog ^.^

1. TUGAS INDIVIDU
DOSEN PEMBIMBING
Pratikum Komputer dan
Sri Zuliarni, S.Sos, MBA
Administrasi Perpajakan
“NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK”
Oleh:
INDAH PERMATA SARI
1201112516
ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2013
1

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan
rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan
paper yang berjudul “Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak”
Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan
membantu saya dalam menyelesaikan makalah ini. Saya sadar bahwa apa yang
saya tulis masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritikan dan saran
yang sifatnya membangun dari para pembaca sangat saya harapkan.
Akhir kata, mohon maaf
apabila terdapat banyak kesalahan dalam
makalah ini. Hanya kepada Allah SWT kita berlindung dan memohon ampun.
Dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan
teman-teman semua. Amin.
Pekanbaru,17 Oktober 2013
Penulis
Indah Permata Sari
i

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………………………………………………..
i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………...
ii
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah......................................................................
1
1.2 Rumusan Masalah................................................................................
2
1.3 Maksud dan Tujuan….........................................................................
2
BAB II : PEMBAHASAN
2.1 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2.1.1 Defenisi NPWP…………………………………………….....
3
2.1.2 Fungsi NPWP……………………………………………........
3
2.1.3 Pencantuman NJWP…………………………………………..
4
2.1.4 Dasar dan Jangka Waktu Penerbitan NJWP…………………..
4
2.1.5 Tempat dan jangka Waktu Pendaftaran NJWP……………….
5
2.1.6 Tata Cara Pendaftaran NJWP…………………………………
6
2.1.7 Yang Wajib memiliki NJWP………………………………….
8
2.1.8 Yang Tidak Wajib memiliki NJWP…………………………..
9
2.1.9 Penghapusan NJWP……………………………………………
9
2.1.10 Wajib Pajak Pindah………………………………………….
11
2.2 Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)
2.2.1 Defenisi Pengukuhan PKP…………………………………….
12
2.2.2 Fungsi Nomor Pengukuhan PKP………………………………
13
2.2.3 Dasar dan Jangka Waktu Pengukuhan PKP……………………
13
2.2.4 Yang Wajib Memiliki Pengukuhan PKP………………………
14
2.2.5 Yang Tidak Wajib Memiliki Pengukuhan PKP……………….
14
2.2.6 Tempat dan Jangka waktu Pengukuhan PKP………………….
14
2.2.7 Pencabutan Surat Pengukuhan PKP…………………………..
15
2.2.8 Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP……………………
17
ii

4. 2.3 Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan……………
17
2.4 Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaporan Usaha…………….
18
2.5 Sanksi Tidak memiliki NPWP dan Pengukuhan PKP………………
20
2.6 Perubahan Prosedur NPWP dan Pengukuhan PKP…………………
22
BAB III : PENUTUP
3.1 Kesimpulan............................................................................................
23
3.2 Saran......................................................................................................
24
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................
25
iii

5. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib
Pajak hanya diberikan satu NPWP. NPWP juga dipergunakan untuk mengatur
ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi
perpajakan. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat
langsung lainnya seperti sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/ kredit
pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke luar
negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di
bank-bank. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Fungsi dari pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) selain dipergunakan
untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna
untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta pengawasan administrasi perpajakan.
Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena
Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi
kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat
diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang
diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau
badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak dan/ atau dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).
1

6. 1.2 Rumusan Masalah
1. Apa itu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ?
2. Apa itu Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) ?
3. Dimana saja tempat pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP ?
4. Seperti apa sanksi jika tidak memiliki NPWP dan Pengukuhan
PKP ?
1.3 Maksud dan Tujuan
1. Menjelaskan tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
2. Menjelaskan tentang Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak).
3. Menjelaskan dimana saja tempat pendaftaran NPWP dan
Pengukuhan PKP.
4. Menggambarkan seperti apa sanksi jika tidak memiliki NPWP dan
Pengukuhan PKP.
2

7. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2.1.1 Defenisi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah kartu yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan Nomor Pokok Wajib
Pajak dan identitas lainnya.
Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang KUP (Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28
Tahun 2007), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
2.1.2 Fungsi NPWP
a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak (WP)
dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam
pengawasan administrasi perpajakan.
3

8. c. Dicantumkan di dalam setiap dokumen perpajakan.
d. Sarana dalam administrasi perpajakan.
2.1.3 Pencantuman NPWP
NPWP harus dicantumkan atau dituliskan dalam setiap dokumen
perpajakan antara lain :
a. Formulir pajak yang dipergunakan wajib pajak, seperti SPT, SSP dan lainlain.
b. Surat menyurat dalam hubungan perpajakan, seperti surat keberatan,
banding dan lain-lain.
c. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi
NPWP. Misalnya surat perjanjian kredit dengan bank.
2.1.4 Dasar dan Jangka Waktu Penerbitan NPWP
Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak didasarkan atas :
a. Berdasarkan formulir pendaftaran wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP.
Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan
Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya setelah
permohonan pendaftaran beserta persyaratannya diterima secara lengkap.
b. Secara jabatan oleh Dirjen Pajak
Penerbitan NPWP secara jabatan dilakukan apabila Wajib Pajak yang telah
memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, namun
tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftar.
Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib
Pajak dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak.
4

9. 2.1.5
Tempat Dan Jangka Waktu Pendaftaran Untuk Memperoleh NPWP
Tempat Pendaftaran Untuk Memperoleh NPWP
Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat mendaftarkan diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan pajak (KPP) yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau
ke Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
Misalnya seseorang yang tinggal di Pasar Minggu maka dia mendaftarkan
diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasar Minggu karena KPP ini
wilayah kerjanya meliputi kecamatan Pasar Minggu.
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di beberapa
tempat atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan tempat tinggal,
selain mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggalnya juga mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
Misal Tuan Afghan yang bertempat tinggal di Pasar Minggu memiliki toko
handphone di Blok M dan Kebayoran Lama. Tuan Afghan selain mendaftarkan
NPWP di KPP Pratama Pasar Minggu juga mendaftar NPWP di KPP Pratama
Kebayoran Baru dan KPP Pratama Kebayoran Lama.
Catatan :
Dalam hal tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib
Pajak berada dalam 2 atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur
Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar.
5

10. Jangka Waktu Pendaftaran
Jangka waktu pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diatur
sebagai berikut :
a. Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan
pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 bulan setelah saat
usaha mulai dijalankan.
Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian, atau saat usaha, atau
pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.
b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak
melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan
suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak,
wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling
lama pada akhir bulan berikutnya.
2.1.6 Tata cara Pendaftaran NPWP
Untuk mendapatkan NPWP, Wajib Pajak (WP) mengisi formulir
pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi
Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan:
1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk bagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat
keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah
atau Kepala Desa bagi orang asing.
2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :
a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah
surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal
Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
b. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari
instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
6

11. 3. Untuk WP Badan :
a. Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan
penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT.
b. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah
surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal
Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus
aktif.
c. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang
minimal Lurah atau Kepala Desa.
4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemotong:
a. Fotokopi KTP bendaharawan.
b. Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan.
5. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/pemungut:
a. Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation.
b. Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation.
c. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah
surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal
Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus
joint operation.
6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau
wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat
keterangan terdaftar.
7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan
surat kuasa khusus.
7

12. 2.1.7 Yang Wajib Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh NPWP
Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPW adalah Setiap
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang
meliputi :
a. Setiap Wajib Pajak Badan yang menjadi subjek pajak penghasilan, yaitu :
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk
apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.
b. Setiap Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan neto diatas
penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
Penghasilan tidak kena pajak diberikan sebesar :
1. Rp 13.200.000,- untuk diri wajib pajak pribadi.
2. Rp 1.200.000,- tambahan untuk wajib pajak kawin.
3. Rp 13.200.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 1.200.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap
keluarga.
c. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah
berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan
perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
Catatan :
1.
Wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak hidup
terpisah atau tidak melakukan pemisahan penghasilan dan harta, hak dan
kewajiban
perpajakannya
digabungkan
dengan
pelaksanaan
hak
dan kewajiban perpajakan suaminya.
8

13. 2.
Wanita kawin sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang ingin melaksanakan
hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban
perpajakan suaminya dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak.
2.1.8 Yang Tidak Wajib Memiliki NPWP
Yang tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak adalah :
1. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP.
2. Orang pribadi atau badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak
penghasilan.
3. Subjek Pajak Luar Negeri.
2.1.9 Penghapusan NPWP
Penghapusan
Nomor
Pokok
Wajib
Pajak
adalah
tindakan
menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan
Pajak. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak hanya ditujukan untuk
kepentingan tata usaha perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban
perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
yang bersangkutan
Ketentuan Tentang Penghapusan NPWP :
1. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal:
a. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh :
1) Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena Wajib Pajak sudah tidak
memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2) Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena
penghentian atau penggabungan usaha.
3) Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan
9

14. penghasilan. Penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal suami
dari wanita tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
4) Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan
usahanya di Indonesia.
b. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan
Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak
memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk
melakukan penagihan telah kadaluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan
diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin
ditagih lagi antara lain karena:
a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan
warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat
ditemukan atau.
b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan.
3. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan
keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
dalam jangka waktu 6 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12
bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan Wajib Pajak
diterima secara lengkap.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah lewat
dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
5. Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sebagaimana
dimaksud pada angka 4, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat
keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada angka 3 berakhir.
10

15. Dasar Hukum :
1. Pasal 2 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu
Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 6 Pebruari 2008.
Penghapusan NPWP dan Persyaratannya
a.
WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan
adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang
berwenang.
b.
Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan,
disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil.
c.
Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak.
Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang
selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris.
d.
WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte
pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang
berwenang.
e.
Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya
sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri
dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat
lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP.
f.
WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.
2.1.10 Wajib Pajak Pindah
Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP
melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan:
a. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pindah tempat tinggal atau tempat
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan tempat
11

16. tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru
dari instansi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa).
b. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usaha, Surat keterangan tempat tinggal
baru dari Lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan
instansi perusahaannya.
c. Wajib Pajak Badan, Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha
adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru
dari Lurah atau Kepala Desa.
2.2 Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)
2.2.1 Defenisi Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor
barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan
barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau
memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang
dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan
perubahannya.
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah surat yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban
perpajakan Pengusaha Kena Pajak.
Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
12

17. Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
2.2.2 Fungsi Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
a. Untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya.
b. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
c. Untuk pengawasan administrasi perpajakan.
Dicantumkan untuk pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban
PKP di bidang PPN dan PPnBM.
2.2.3 Dasar dan Jangka Waktu Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak
Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak didasarkan atas :
a. Berdasarkan pelaporan Pengusaha yang melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP.
Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan oleh KPP
paling lama 3 hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta
persyaratannya diterima secara lengkap.
b. Secara jabatan oleh Dirjen Pajak
Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan
dilakukan apabila Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau
melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan serta pengusaha kecil
yang sudah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak namun tidak
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum dikukuhkannya sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
13

18. 2.2.4 Pengusaha Yang Wajib Melaporkan Usahanya Untuk Dikukuhkan
Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau
melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan dan memenuhi ketentuan
sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2.2.5 Pengusaha
Yang
Tidak
Wajib
Melaporkan
Usahanya
Untuk
Dikukuhkan Sebagai PKP
a. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kecil.
b. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang tidak
dikenakan pajak pertambahan nilai.
2.2.6 Tempat Dan Jangka Waktu Melaporkan Usaha
Tempat melaporkan usaha :
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan serta Pengusaha kecil yang ingin
dikukuhkan sebagai PKP atau sudah memenuhi syarat sebagai PKP wajib
melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai
dengam ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan
Jangka Waktu Untuk Melaporkan Usaha
a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas dan Wajib Pajak badan yang memenuhi ketentuan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak.
14

19. b. Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil yang:
1. Memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib mengajukan pernyataan
tertulis untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai dengan
suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas
penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak telah melampaui
batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lama
akhir bulan berikutnya.
Catatan :
1. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari
Rp 600.000.000,00.
2. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Kartu
Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Terdaftar, dan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan secara bersamaan paling
lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan
pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.
2.2.7 Pencabutan Surat Pengukuhan Kena Pajak
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan mencabut
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak.
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak hanya ditujukan untuk
kepentingan tata usaha perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban
perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
yang bersangkutan.
Ketentuan tentang Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
15

20. 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak
dapat melakukan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam
hal:
a. Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor
Pelayanan Pajak lain atau.
b. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak
termasuk Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dan/atau
penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah
peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk Pengusaha Kecil.
2. Atas permohonan Wajib Pajak untuk melakukan Pencabutan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan
pemeriksaan harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan
sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah lewat,
Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan
surat keputusan mengenai Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 berakhir.
Catatan :
1.
Wajib pajak yang Kantor Pusat dan Cabangnya terdaftar sebagai PKP dalam
satu KPP harus digabung menjadi satu PKP, yaitu PKP Kantor Pusat.
2.
Wajib pajak yang kantor cabangnya lebih dari satu cabang yang terdaftar
sebagai PKP dalam satu KPP harus digabung menjadi satu PKP. Tempat
pajak terutang yang ditunjuk melaksanakan hak dan kewajiban PKP adalah
salah satu PKP cabang sesuai dengan pilihan wajib pajak.
16

21. 2.2.8 Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
1. Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan
Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan
menjadi PKP.
2. Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan
usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di
tempat kegiatan usaha dilakukan.
3. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib
mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.
4. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi
sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai
peredaran bruto telah melampaui batas yang ditentukan sebagai pengusaha
kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling
lambat akhir masa pajak berikutnya.
2.3 Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP secara Jabatan (sifat
Retroaktif)
KPP dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan,
apabila WP tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP
atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, bila berdasarkan
data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata WP memenuhi syarat untuk
memperoleh NPWP atau PKP.
Pengaturan masalah penerbitan NWP secara jabatan (peraturan direktorat
jendral pajak no kep 144/pj./2005) telah dikeluarkan peraturan direktur jendral
pajak nomor kep 47/pj./2006 tanggal 25 april 2006. Sebelum undang-undang KUP
diperbaharui penerbitan NPWP yang dapat dilakukan tanpa mengajukan
17

22. permohonan tetap NPWP dapat di terbitkan secara jabatan telah di uarikan di atas
yang dalam pelaksanaannya kemungkinan timbul sanggahan datang dari pihak
yang menerima NPWP secara jabatan dan untuk menghindari terjadinya
permasalahan dengan wajb pajak sepertiNPWP ganda serta memberikan keadilan
bagi wajb pajak perlu mengatur tata cara penerbitan NPWP secara jabatan.
Peraturan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Wajib pajak dapat menyampaikan sanggahan kepada direktur jendral pajak
melalui pos tercatat atas penerbitan NPWP secara jabatan dalam hal :
a. Wajib pajak telah memiliki NPWP.
b. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia.
c. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
d. Wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang_Undang perpajakan tidak
wajib mempunyai NPWP.
2. Wajib pajak sebagaimana disebut diatas mengajukan sanggahan, maka
sanggahan disamapaikan dengan menggunakan formulir yang telah
ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.
3. Sedangkan untuk wajib pajak sebagaimana disebut diatas (tidak wajib
NPWP), sanggahan disampaikan dengan menggunakan formulir yang
ditetapkan oleh direktur jendral pajak.
4. Khusus wajib pajak orang pribadi yang meninngal dunia, sanggahan
disampaikan oleh ahli waris.
5. Sanggahan dapat diterima dapat juga ditolak. Apabila sanggahan diterima,
maka direktur jendral pajak Harus menyelesaikan dalam jangka waktu 14
hari.
6. Apabila sanggahan wajib pajak atau ahli warisnya ditolak oleh direktur
jendral pajak, maka diterbitkan surat penberitahuan.
2.4 Tempat Pendaftaran Wajib Pajak Tertentu dan Pelaporan Bagi
Pengusaha Tertentu
1. Seluruh WP BUMN (Badan Usah Milik Negara) dan WP BUMD (Badan
Usaha Milik Daerah) di wilayah DKI Jakarta, di KPP BUMN Jakarta.
18

23. 2. WP PMA (Penanaman Modal Asing) yang tidak go public, di KPP PMA
kecuali yang telah terdaftar di KPP lama dan WP PMA di kawasan berikat
dengan permohonan diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat.
3. WP Badan dan Orang Asing (Badora), di KPP Badora.
4. WP go public, di KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Public), kecuali WP
BUMN/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan berikat.
5. WP BUMN diluar Jakarta, di KPP setempat.
6. Untuk WP BUMN/BUMD, PMA, Badora, Go Public di luar Jakarta,
khusus PPh pemotongan/pemungutan dan PPN/PPnBM di tempat kegiatan
usaha atau cabang.
Wajib Pajak Tertentu dan Pengusaha
Kena Pajak Tertentu

Tempat Pendaftaran dan
Pelaporan Usaha
BUMD
yang
berkedudukan
di
wilayah DKI, Jakarta

KPP Perusahaan Negara dan
Daerah
Wajib Pajak BUMN termasuk anak
perusahaan
yang
penyertaan
modal
induknya lebih dari 50%

Wajib Pajak penanaman modal asing
KPP Penanaman Modal Asing I
yang tidak masuk bursa dan melakukan
kegiatan
usaha
di
bidang
industri
nonlogam

Wajib Pajak penanaman modal asing
yang tidak masuk bursa dan melakukan
KPP Penanaman Modal Asing
II
kegiatan usaha di bidang industri logam
dan mesin

Wajib Pajak penanaman modal asing
yang tidak masuk bursa dan melakukan
KPP Penanaman Modal Asing
III
kegiatan usaha di bidang nonindustri

Wajib Pajak bentuk usaha tetap
KPP Badan dan Orang Asing
19

24. 
Orang asing yang berkedudukan/
bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta

Wajib
Pajak
yang
pernyataan
pendaftaran
emisi
sahamnya
KPP Perusahaan Masuk Bursa
telah
dinyatakan efektif oleh Bapepam

Wajib Pajak BUMD dan bentuk
usaha tetap
KPP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat kedudukan
Wajib Pajak BUMD dan bentuk
usaha tetap

Wajib Pajak orang asing yang
berkedudukan atau bertempat tinggal di
luar DKI Jakarta

Wajib
KPP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal Wajib
Pajak orang asing
Pajak
BUMN,
BUMD,
KPP yang wilayah kerjanya
penanaman modal asing, badan dan orang
meliputi tempat cabang,
asing, dan perusahaan masuk bursa,
perwakilan, atau kegiatan usaha
terbatas
pada
Pemotongan,
Pajak
Pajak
Penghasilan
dilakukan
Penghasilan
Pemungutan, Pajak Pertambahan Nilai,
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
2.5 Sanksi yang Berhubungan dengan NPWP dan Pengukuhan PKP
Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undanng Nomor 28 Tahun
2007 tantang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang ketentuan hukum dan tata cara perpajakan bahwa bagi wajib pajak dengan
sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan hak
tanpa NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulandan
paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang bayar.
Kemungkinan dapat terjadi Wajib Pajak atau seseorang melakukan lagi
tandak pidana dibidang perpajakan sebagai mana dimaksud dalam pasal 39
20

25. Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai
berikut:
Setiap seorang dengan sengaja :
a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP.
b. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan.
c. Menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar.
d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
e. Memperhatikan pembukuan, pencatatan, atau dikumen lain yang palsu
atau dipalsukan.
f. Tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak memperlihatkan catatan atau
dokumen lainnya.
g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong.
Sebagai
dikenakan
konsekwensinya
sanksi
pidana
2
terhadap
kali
lipat,
wajib
pajak
apabila
tersebut
pengulangan
pembuatannya sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya
menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Pengenaan sanksi yang
lebih berat lagi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan
tindak pidana di bidang perpajakan.
Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan
dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka
mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau
pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan
dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah
restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau
kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
21

26. 2.6 Perubahan Prosedur Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak
Prosedur pendaftaran NPWPdan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
mengalami perubahan lagi berupa:
a. Perbaikan prosedur pendaftaran Pengusaha Kena Pajak, yaitu perbaikan
informasi pada formulir pendaftaran Pengusaha Kena Pajak berupa
penambahan kolom isian mengenai status kepemilikan tempat kegiatan
usaha.
b. Perbaikan prosedur konfirmasi lapangan dalam rangka menyakinkan
keberadaan dan kebenaran usaha Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena
Pajak, antara lain:
1. Perubahan jangka waktu pelaksanaan konfirmasi dari 1 tahun menjadi
paling lama 6 bulan sejak dikeluarkannya NPWP dan/atau NPPKP.
2. Perubahan tata cara konfirmasi lapangan, berupa perbaikan tujuan
konfirmasi lapangan yaitu untuk membuktikan kebenaran pengisian
formulir pendaftaran dan melakukan penelitian kelayakan usaha.
Perubahan formulir Berita Acara Konfirmasi Lapangan, yang bertujuan
untuk:
a) Membuktikan kebenaran pengisian formulir pendaftaran Wajib
Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak.
b) Meneliti kelayakan usaha Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena
Pajak, yang meliputi:
1. Peta tempat kegiatan usaha.
2. Foto tempat kegiatan usaha.
3. Gambaran kegiatan usaha.
4. Data peredaran usaha.
Daftar harta di tempat kegiatan usaha.
22

27. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang KUP (Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28
Tahun 2007), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah surat yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban
perpajakan Pengusaha Kena Pajak.
Fungsi dari pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) selain dipergunakan
untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna
untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta pengawasan administrasi perpajakan.
Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak,
tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
NPWP merupakan suatu yang harus dimiliki oleh orang/badan yang
tergolong wajib pajak. Hal tersebut telah diatur pada Persyaratan untuk
memperoleh NPWP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER160/PJ./2007 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha,
Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta
Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Jadi dalam
peraturan ini mengatur mengenai NPWP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(PKP).
23

28. 3.2 Saran
NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.NPWP
merupakan suatu yang harus dimiliki oleh orang/badan yang tergolong wajib
pajak. Dalam peraturan ini mengatur mengenai NPWP dan pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi sebagai warga Negara dan pengusaha yang
apabila sudah termasuk dalam kategori wajib pajak kita sudah seharusnya
mempunyai NPWP dan Pengukuhan PKP, karena NPWP dan Pengukuhan PKP
ini sudah diatur oleh UU, yang mana setiap orang/badan yang terrgolong wajib
pajak harus mempunyai NPWP dan Pengukuhan PKP.
24

29. DAFTAR PUSTAKA
http://www.selamat.datang.dan.Menikmati.Blognya.Mas.Tarmudi--.[MasTarmudiBlog's].SelamatDatang.blogspot.com
http://www.artikel-bagus-seru.contoh.makalah.perpajakan.blogspot.com
http://www.makalah.pajak.blogspot.com
http://www.Nomor-Pokok-Wajib-Pajak(NPWP)_BLOG.PAJAK.INDONESIA.blogspot.com
http://www.NPWP(Nomor-Pokok-Wajib-Pajak)_nhaa_blog^_^.blogspot.com
http://www.Padyangan.Tax.Center.Wajib.Pajak.dan.Pengusaha.Kena.Pajak.html
http://www.Pajak.html
http://www.Pendaftaran-NPWP-dan-Pengukuhan-Pengusaha-Kena-Pajak_KlinikPajak.com.html
http://www.Penghasilan-Tidak-Kena-Pajak_Apa.Kata.Dunia.html
http://www.Perpajakan.html
http://www.PMA-Satu-SURAT-KETERANGAN-TERDAFTAR.KARTUNPWP-DAN-SURAT-PENGUKUHAN-PENGUSAHA-KENA-PAJAK.html
http://www.SURAT-KETERANGAN-TERDAFTAR-KARTU-NPWP-DANSURAT-PENGUKUHAN-PENGUSAHA-KENA-PAJAKPAJAK_INDONESIA.html
25