Pernikahan Valdhy dengan putri kepala kampung tidak sah karena tidak memenuhi syarat pernikahan menurut hukum Indonesia. Putri masih di bawah umur minimal menikah yaitu 16 tahun, dan Valdhy juga tidak mendapat izin dari istri pertamanya. Pernikahan ini dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan pernikahan.

1. TUGAS TUTORIAL 1
NIM : 042051183
NAMA : INDRA SOFIAN
Matakuliah : HUKUM PERDATA/HKUM4202

2. Hal 1 dari 3
Yth. Bapak RAHMAN HASIMA, S.H.,M.H
Mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor
menyampaikan jawaban jawaban dari Tugas Tutorial 1 berikut:
Soal :
Valdhy berusia 30 tahun adalah seorang pengusaha kaya raya di Kecamatan
Distrik Heram Papua. Valdhy sudah memiliki istri sahnya yang bernama Dian
Sastro berusia 28 tahun. Karena ingin memiliki istri lebih dari satu, valdhy dengan
diam-diam tanpa persetujuan istri sahnya menikahi seorang putri cantik dari anak
kepala kampung yang masih berusia 15 tahun.
1. Dari kasus di atas, berikan analisis Anda apakah dari pernikahan
tersebut SAH secara hukum Indonesia?
Jawaban:
Menurut pendapat saya, pernikahan kedua yang dilakukan oleh Valdy tidak
sah secara menurut Hukum perkawinan di Indonesia karena:
1) Indonesia menganut hukum monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3
ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
“(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh
mempunyai seorang suami”.
2) Tidak adanya izin pengadilan kepada Valdhy intuk beristri lebih dari
seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan:
“(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk
beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak
yang bersangkutan.”.
3) Valdhy sebelum menikah kembali tidak meminta persetujuan dari Dian
Sastro selaku istri sahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
“(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang
ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;”

3. Hal 2 dari 3
2. Bagaimana dengan putri yang masih berusia 15 Tahun apakah
pernikahan tersebut memenuhi syarat sah perkawinan? Coba Anda
jelaskan dengan dasarkan hukumnya!
Syarat-syarat Perkawinan antara Valdhy dan Putri yang telah terpenuhi hanya
1 (satu) yaitu karena didasarkan atas persetujuan keduanya, sebagaimana
telah diatur dalam berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, yaitu:
“(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”
Akan tetapi terdapat syarat yang belum terpenuhi, dimana Putri masih berusia
15 tahun sehingga tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan Pasal 6 ayat (2)
UU nomor 1 Tahun 1974 , yaitu:
“(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa:
(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16
(enam belas) tahun.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka Perkawinan antara Valdhy dengan
Putri tidak memenuhi syarat sah perkawinan dimana Putri masih berusia 15
tahun (belum mencapai umur 16 tahun).
3. Apakah perkawinan antara Valdhy dan putri anak kepala kampung dapat
dibatalkan ? Berikan analisa Anda!
Jawaban:
Pernikahan antara Valdhy dengan Putri anak kepala kampung dapat
dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan sebagaiman diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan :
“Perkawinan dapat dibatalkan,apabila para pihak tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

4. Hal 3 dari 3
Merujuk pada Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yang
dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau
isteri;
b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini
dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara
langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah
perkawinan itu putus.
Berdasarkan penjelasan di atas, pernikahan antara Valdhy dapat dibatalkan
karena:
1) Tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan (Putri masih berumur 15 (lima
belas) tahun, kurang dari 16 (enam belas) tahun melanggar ketentuan
Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
2) Valdhy tidak mendapatkan persetujuan dari Dian Sastro selaku Istri Sah
pertamanya.
Demikian jawaban dari saya dan mohon koreksian dan revisi dari Bapak
Terima kasih
Salam
042051183 – INDRA SOFIAN
SUMBER REFERENSI:
Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Modul:
Rosa Agustina dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata. Edisi 2. Cetakan
Kesepuluh, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2019.
Hazar Kusmayanti, Inisiasi Tuton ke-2 dan ke-3. Mata Kuliah Hukum
Perdata. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021