2. 2
PERPAJAKAN DI INDONESIA
Reformasi Perpajakan 1983
Official Assessment System
Menghitung Pajak Sendiri (MPS)
Menghitung Pajak Orang (MPO)
UU No. 8 Tahun 1967
PP No.11 Tahun 1967
Self Assessment System
3. 3
PERPAJAKAN DI INDONESIA
Self Assessment
System
Official Assessment
System
1983
1983
Wewenang untuk menentukan besarnya
pajak yang terhutang ada pada pihak
aparat pajak.
Wajib pajak bersifat pasif.
Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan
Surat Ketetapan Pajak oleh aparat pajak.
Wewenang untuk menentukan besarnya
pajak yang terhutang ada pada wajib pajak
sendiri.
Wajib pajak aktif.
Pihak aparat perpajakan tidak ikut
campur melainkan hanya mengawasi.
Sistem Pemungutan Pajak
Withholding system
kewenangan untuk menentukan besarnya
pajak terhutang ada pada pihak ketiga
yang bukan wajib pajak dan bukan aparat
pajak
4. 4
DASAR HUKUM
KETENTUAN UMUM
DAN
TATA CARA PERPAJAKAN
UU Nomor 6 Tahun 1983
Perpu Nomor 5 Tahun 2008
UU Nomor 28 Tahun 2007
UU Nomor 16 Tahun 2000
UU Nomor 9 Tahun 1994
5. 5
PERPAJAKAN DI INDONESIA
UU No. 6 Th. 1983 tentang
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
UU No. 28 Th. 2007
KECUALI DIATUR TERSENDIRI
DALAM UU YANG BERSANGKUTAN
PPh PPN /
PPn BM
PBB
MENGATUR
KETENTUAN FORMAL
BAGI
BPHTB PPSP
Pajak lainnya yang mengacu kepada UU ini
7. 7
Pajak itu apa sih
sebenarnya?
T’rus, kenapa saya
harus bayar pajak?
8. 8
Menurut UU No. 28 Tahun 2007
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
PENGERTIAN PAJAK
9. 9
KEWAJIBAN MENDAFTARAN DIRI
[ PASAL 2 AYAT (1) ]
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib
Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
WAJIB
PAJAK
persyaratan yang sesuai
dengan ketentuan mengenai
subjek pajak dalam UUPPh
-OP, Badan, Warisan Yang
Belum Terbagi dan BUT
Persyaratan
Subjektif
persyaratan bagi subjek pajak
yg menerima atau memperoleh
penghasilan atau diwajibkan
untuk melakukan pemotongan/
pemungutan sesuai dengan
Ketentuan UUPPh
Persyaratan
Objektif
10. MULAI DAN BERAKHIRNYA
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI ORANG PRIBADI
PASAL 2A Ayat (1), (2), (3), (4),(5),& (6)
MULAI:
• SAAT DILAHIRKAN
• BERADA ATAU BERNIAT TINGGAL DI INDONESIA
BERAKHIR:
•SAAT MENINGGAL DUNIA
• MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMA-LAMANYA
11. 7 March 2024
MULAI DAN BERAKHIRNYA
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI BADAN
PASAL 2A Ayat (2)
MULAI:
SAAT DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA
BERAKHIR:
• SAAT DIBUBARKAN
• TIDAK LAGI BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA
12. MULAI DAN BERAKHIRNYA
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
ORANG PRIBADI/BADAN
Ps. 2 : (4) huruf a
PASAL 2A Ayat (1), (2), (3), (4),(5),& (6)
MULAI:
• SAAT MENJALANKAN USAHA/ MELAKUKAN
KEGIATAN MELALUI BUT
BERAKHIR:
- SAAT TIDAK LAGI MENJALANKAN USAHA
- TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN MELALUI
BUT
13. 13
Siapa yang wajib NPWP?
WPOP
Tidak menjalankan usaha/
pek bebas tapi penghasilan
pd suatu bulan > PTKP
Menjalankan usaha/
pekerjaan bebas
WP Badan
WP Pemungut/
Pemotong pajak
Wanita kawin dapat
mendaftar atas
namanya sendiri
(penj. 2-1)
yg dikenakan pajak secara terpisah krn
hidup terpisah berdasarkan keputusan
hakim / Wanita Kawin Pisah Harta
16. 16
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
(Pasal 1 angka 6 UU KUP)
terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama
merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan
Kode Administrasi Perpajakan.
01.234.567.8 – 999 . 000
Kode KPP Kode cbg
Kode WP
17. 17
KARTU NPWP
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP : 24.088.623.4-627.000
HARIS BUDI SETIAWAN
DUSUN JAJANGSURAT UTARA RT01/RW01
KARANG BENDO-ROGOJAMPI
BANYUWANGI-JAWA TIMUR
TGL TERDAFTAR : 06-02-2007
18. 18
Apa saja fungsi NPWP ?
Fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak:
• Untuk mengetahui identitas Wajib pajak;
• Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
dan dalam pengawasan administrasi perpajakan;
• Untuk keperluan yang berhubungan dengan
dokumen perpajakan;
• Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya
dalam pengisian SSP;
• Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi
tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP
dalam dokumen yang diajukan. Misal : Dokumen
Impor PIB ,PEB
• Setiap WP hanya diberikan satu NPWP
19. 19
Kapan mendaftar (NPWP)
Max 1 bulan setelah
Saat usaha
Mulai dijalankan
WPOP yg tdk menjalankan
usaha/pek bebas tapi peng
sd suatu bulan > PTKP
WP Badan
Paling lambat
Pada akhir bln
Berikutnya pengh
Telah melebihi
PTKP
WP Pemungut/
Pemotong pajak
Sebelum saat
Terutang PPh
WPOP yang menjalankan
usaha/pekerjaan bebas
20. Cara Pendaftaran
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Sendiri/ Langsung
Lewat Kantor/pemberi kerja
e - Registration
Pojok Pajak
Jabatan (“dipaksa”)
24. 24
Berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan
Wilayah Kantor Pelayanan Pajak
Kec Cempaka Putih
Kec
Menteng
Kec
Pulogadung
Kec
Matraman Kec Senen
25. 25
Tempat pendaftaran WP tertentu
• KPP BUMN
• KPP PMA I-VI
• KPP Badora I-II
• KPP PMB
• KPP WP Besar I-II
26. 26
Siapa yang wajib dikukuhkan
sebagai PKP ???
WPOP
WP Badan
Yang memenuhi ketentuan
sebagai Pengusaha yang
dikenakan PPN sesuai UU PPN
Wajib melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai PKP
Untuk mengetahui identitas PKP
melaksanakan hak dan
kewajiban di bidang PPN
27. 27
Yang wajib melaporkan
usaha untuk dikukuhkan
sbg PKP adalah
Pengusaha yang
melakukan penyerahan,
( Kecuali Pengusaha
Kecil )
Barang Kena Pajak di dalam
Daerah Pabean
Ekspor Barang Kena Pajak
Jasa Kena Pajak di dalam Daerah
Pabean
Pengukuhan PKP
[ Pasal 2 ayat (2) ]
28. 28
Kapan melaporkan usaha
(NPPKP)
Sblm melakukan
penyerahan
BKP/JKP
Pengusaha Kecil
WP Badan
WPOP yang menjalankan
usaha/pekerjaan bebas
Paling lambat
Pada akhir masa
Pajak berikutnya
Setelah omzet
> 600 juta
29. 29
Kapan direspon?
Berkas diterima lengkap
Paling lambat
hari kerja berikutnya
Pendaftaran NPWP Pengukuhan PKP
Paling lambat 3
hari kerja berikutnya
Kartu
NPWP
Surat
Keterangan
Terdaftar
Surat
Pengukuhan
PKP
30. 30
Penerbitan NPWP dan PKP secara Jabatan
[ Pasal 2 ayat (4) & (4a) ]
NPWP dan/atau
pengukuhan PKP
secara Jabatan
WP telah menenuhi persyaratan
objektif dan subjektif namun
tidak mau mendaftar
Pengusaha yang dikenai PPN
namun tidak melaporkan
usahanya
Kewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum
diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP.
