1. Tugas Individu
Dosen pembingbing Pratikum
pratikum perpajakan
Drs.Sri Zuliarni,S.Sos.MBA.,
“NOMOR POKOK WAJIB PAJAK”
Disusun Oleh:
HERMAN SAPUTRA
1201135100
ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2013

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya
Penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah yang berjudul “ NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK”
Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam
menyelesaikan makalah ini.Penulis sadar bahwa apa yang ditulis masih sangat jauh dari
kesempurnaan. Untuk itu, kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca sangat
kami harapkan.
Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam makalah ini. Hanya kepada
Allah SWT kita berlindung dan memohon ampun. Dan semoga dengan selesainya makalah ini
dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman semua.Terima kasih
Pekanbaru,18 Oktober 2013
Penulis

3. DAFTAR ISI
BAB I :Pendahuluan
……………………………………....................……………....................i
1.
Latar Belakang Masalah……………………………………….………….……............……i
2.
Rumusan Masalah....................................................................................................................i
3.
Tujuan…………………………………………………………………………......................i
BAB II : PEMBAHASAN...............................................................................................................4
1. apa pengertian nomor pokok wajib pajak.............…….…………………………......………...4
2.fungsi nomor pokok wajib pajak …………….…..……………………….…..............................4
3. bagaimana pendaftaran nomor pokok wajib pajak………………………...………….....……..4
4.pengahapusan nomor pokok wajib pajak......................................................................................7
BAB III : PENUTUP................................................................................................................10
1.Kesimpulan dan saran............................................................................…………….….11,12
DAFTAR PUSTAKA

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 latar belakang :
Pada umumnya tahun pajak sama dengan tahun takwimatau taahun calendar. Akan tetapi wajib
pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim dengan syarat
konsisten selama 12 bulan, dan melapor kepada kantor pelayanan pajak pratama setempat.
Cara menentukan suatu tahun pajak adalah dapat dilihat dalam foto copiannya halaman 22.
Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib wajib pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
1.2 rumusan masalah:
1.apa pengertian nomor pokok wajib pajak?
2.fungsi nomor pokok wajib pajak ?
3.pendaftaran nomor pokok wajib pajak ?
4.penghaapusan nomor pkokwajib pajak ?
1.3.Tujuan paper :
1.tujuan paper ini dibuat selain untuk memenuhi tugas pratikum perpajakan tugas paper ini juga
dimanfaatkan untuk para pembaca mengenai nomor pokok wajib pajak.
i

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi
filsafah pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan
yang menjunjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan
sebagai kewajiban kenegaraan.
B.
Dasar Hukum
Dasar hukum ketentuan umumdan tata cara perpajakan adalah undang-undang NO.
6 tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan undang-undang NO. 28 tahun
2007
C.
Tahun Pajak
Pada umumnya tahun pajak sama dengan tahun takwimatau taahun calendar. Akan
tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim
dengan syarat konsisten selama 12 bulan, dan melapor kepada kantor pelayanan pajak
pratama setempat. Cara menentukan suatu tahun pajak adalah dapat dilihat dalam foto
copiannya halaman 22.
3

6. D.
1.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Pengertian
Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib wajib pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
2.
Fungsi NPWP
Fungsi NPWP adalah:
a.
Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
b.
Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan
administrasi perpajakan.
3.
Pencantuman NPWP
Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan
mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang dimilikinya
4.
Pendaftaran NPWP
Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan subjektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan
system self assessment.Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan
ketentuan mengenai subjek pajak,
4

7. dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan
objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh
penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemunguttan sessuai
dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.
Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor direktorat jendral pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor derektoral jendral pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi wajib pajak orang pribadi
pengusaha tertentu. kewajiban mendaftarkan diri tersebut belaku pula terhadap wanita
kawin yang dikenai pajak secarah terpisah karena hidup terpisah berdasarkan
keputusan hukum berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita
kawin juga dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah
dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.
Kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memproleh NPWP dibatasi jangka
waktunya,karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban
mengenakan pajak terutang, jangka waktu pendaftarannya NPWP adalah:
a.
Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan uasaha yang menjalankan
bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat satu bulan setelah
saat usaha mulai dijalankan.
5

8. b.
Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak
melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu
bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak, wajib
mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan
dikenakan sangsi perpajakan.
5.
Sanksi
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan
nomor pokok wajib pajak, atau menyalah gunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat
menimbulkan kerugiaan pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 6 bulan dan paling lam 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar paling banyak 4 kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa nomor hak nomor pokok wajib dalam
rangka melakukan permohonan restitusi atau melakukan kompensisasi pajak atau
pengkreditan pajak,
6

9. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun
dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan pengkreditan yang
dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan.
6.
Penghapusan NPWP
Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh direktur jendral pajak
apabila:
a.
Diajukan permohonan nomor pokok wajib pajak oleh wajib pajak dan ahli
warisannya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b.
c.
Wajib pajak badan dilikuidasi karna penghentian dan penggabungan usaha.
Wanita yang sebelumnya telah memiliki nomor pokok wajib pajak dan menikah
tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dalam hal suami dari
wanita tersebut telah terdaftar wajib pajak.
d.
e.
Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan usahanya di Indonesia.
Dianggap perlu oleh direktur jendral pajak untuk menghapuskan nomor pokok
wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7

10. 7.
Format NPWP
NPWP terdiri dari 5 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6
digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak.
Formatnya adalah sbb: XX.XXX. XXX. X- XXX. XXX
Catatan:
a.
Wajib pajak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri apabila memerlukan NPWP
dapat mendaftarkan diri dan kepadanya akan dibrikan NPWP.
b.
Setiap wajib pajak hanya mempunyai satu NPWP untuk semua jenis pajak.
c.
Untuk perusahan perseorangan, NPWP atas nama pemiliknya.
d.
Untuk badan misalnya PT. yang baru berdiri sebaiknya tetap mempunyai NPWP
karena apabila rugi dapat dikompensasi dengan tahun berikutnya
e.
Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak
menggunakan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak orang pribadi yang
meninggalkan warisan tersebut
E.
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ( PPKP )
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam
bentuk usaha menghasilkan barang,
mengimpor barang, mengespor barang,
melakukan usaha perdagangan dll.
8

11. Pengusaha kena pajak adalah (PKP) adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak
berdasarkan undang-undang pajak pertanbahan nilai 1984 dan perubahannya.
Pengusaha
kecil
sebagaimana
dimaksud
dalam
undang-undang
pajak
pertanbahan nilai 1984 yaitu:
a.
Memilih sebagai usaha kena pajak
b.
Tidak memilih sebagai usaha kena pajak tetapi sampai dengan suatu bulan dalam
suatu tahun buku jumlah peredaran bruto atas penyerahan barang kena pajak telah
melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil.
1.
Fungsi Pengukuhan PKP
a.
Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
b.
Melaksanakan hak dan kewajiban dibidang pajak pertambahan nilai dan pajak
penjualan atas barang mewah.
c.
Pengawasan administrasi perpajakan.
2.
Tempat pengukuhan PKP
Bagi wajib pajak sebagai mana yang memenuhi syarat sebagai PKP wajib melaporkan
usahanya kekantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan
usaha wajib pajak
9

12. atau kekantor pelayanan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Dalam hal tempat tinggal berada dalam 2 wilayah tempat kerja kantor pelayanan pajak,
direktur jendral pajak dapat menempatkan kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak
terdaftar.
3.
Pencabutan pengukuhan PKP
Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat dilakukan dalam hal:
a.
Pengusaha kena pajak pindah alamat kewllayah kerja kantor pelayanan pajak
lain.
b.
Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pengusaha kena pajak termassuk
pengusaha kena pajak yang jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk suatu
tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran atau penerimaan bruto untuk
pengusaha kecil (600.000.000,-setahun)
Atas permohonan wajib pajak untuk melakukan pencabutan pengukuhan pengusah
kena pajak, dirktur jendral pajak setelah melakukan pemerikasaan harus memberikan
keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara
lengkap. Apabila jamgka waktu
10

13. Tersebut telah lewat, Direktur jendral pajak tidak member suatu keputusan, maka
permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak di anggap dikabulkan dan
surat keputusan mengenai pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan setelah jangka waktu 6 bulan
berakhir.
4.
Sanksi
Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk di kukuhkan
sebagai prngusaha kena pajak atau menyalah gunakan tanpa hak pengukuhan
pengusaha kena pajak, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara
dipidana dengan pidana penjjara palinng singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan
denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar dan
paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar.
Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalah
gunakan atau mmenggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak dalam
rangka mengajukan permohonan
restitusi atau ,melakukan konpensasi pajak atau
pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana pencara paling singkat 6 bulan dan paling
lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi dan di mohonkan atau di
konpensasi pengkreditan yang dilakukan dan paling bbanyak 4 kali jumlah restitusi
yang konpensasikan.
11

14. F.
Surat Pemberitahuan (SPT)
1.
Pengertian SPT
Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan atau pembayaran pajak , objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta
dan kewajiban sesuai dengan ketentuuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
2.
Fungsi SPT
Fungsi SPT
bagi wajib pajak , pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk
melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
a.
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri melalui
pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak.
b.
Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak .
c.
Harta dan kewajiban
d.
Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan
lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk
melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak,
12

15. pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang meewah yang sebenarnya terutang
dan untuk melaporakan tentang :
a.
Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
b.
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh
pengusaha kena pajak sesuai dengan ketentuan p[eraturan perundangan-undangan
perpajakan.
3.
a.
Prosedur Penyelesaian SPT
Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri surat pemberitahuan ditempat yang
ditetapkan oleh direktur jendral pajak atau ,mengambil dengan cara lain yang tata cara
pelaksanaannya diatur dengan peraturan mentri keuangan
b.
Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar,lengkap dan
jelas, dalam bahasa indonesiua dengan menggunakan huruf latin, angka arab, dsatuan
mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya kekantor direktur
jendral pajak tempat wajib pajak terdaftar atau di kukuhkan Atau tempatr lain yang di
tetapkan oleh direktur jendral pajak.
c.
Wajib pajak yang telah mendapat izin dari menteri keuangan untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang
selain rupiah.
13

16. d.
Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa .
e.
Bukti-bukti yang harus dilampiirkan pada SPT antara lain :

Untuk wilayah pajak yang mengadakan pembukuan laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung
besarnya penghasilan kena pajak.

Untk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak,
jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah
kekurangan atau kelebihan pajak.

Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan jumlah peredaran yang
terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.
4.
Pembetulan SPT
Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mmembetulkan surat pemberitahuan
yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis
dengan syarat
direktur jendral pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan . dalam hal wajib pajak
membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan maupun surat pemberitahuan masa
yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar .
walaupun
telah
tindakan
pemeriksaan,tetapi
belum
dilakukan
tindakan
penyidikan mengenai adanya ketidak benaran yang dilakukan wajib pajak terhadap
ketidak benaran yang dilakukan wajib pajak,
14

17. terhadap ketidak benaran perbuatan wajib pajak terseb8t tidak akan dilakukan
penyedikan apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak
benaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran
jumlah pajak.
Walaupun direktur jendral pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat
direktur jendral pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan
kesadaran sendiri dapat mengakibatkan laporan tersendiri tentang ketidak benaran
pengisian surat pembritahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
a.
Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil
b.
Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar
c.
Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil
d.
Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.
Wajib pajak dapat membetulkan surat pembritahuan tahunan yang telah disampaikan,
dalam hal wajib pajak menerima ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat
keputusan pembetulan, putusan banding, atau putusan peninjaun kembali tahun pajak
sebelumnya.
15

18. 5.
Jenis SPT
Secara garis besar SPT dibedakan menjadi 2 yaitu:
a.
Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
b.
Surat pemberitahuan tahunan adalah surat untuk suatu tahun pajak atau bagian
tahun pajak
SPT meliputi:
a.
SPT tahunan pajak penghasilan
b.
SPT masa yang terdiri dari:
1.
SPT masa pajak penghasilan
2.
SPT masa pajak pertambahan nilai
3.
SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai.
SPT dapat berbentuk:
a.
Formulir kertas
b.
e- SPT
6.
Batas Waktu Penyampain SPT
Batas waktu penyampaian SPT adalah
a.
untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak
b.
untuk surat pemberitahuan tahunan pajaki penghasilan wajib pajak orang pribadi
paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
16

19. c.
untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling
lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
7.
Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT
Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan
sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT
tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan.
Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke
kantor pelayanan pajak, sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir,
dengan dilampiri:
a.
Penghitungan pajak terutang dalam satu tahun pajak yang batas waktu
penyampaian di perpanjang
b.
c.
Laporan keuangan sementara
Surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang
terutang
Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dapat disampaikan:
a.
Secara langsung
b.
Melalui pos dengan bukti pengiriman surat
17

20. c.
Dengan cara lain yang meliputi

Melalui perusahaan jasa ekspidisi atau jasa kulir dengan bukti pengiriman surat

e-Filing melalui ASP
8.
Sanksi Terlambat Atau Tidak Menyampaikan SPT
Apabila surat pemberitahuan tidfak disampaikan dalam jangka waktu yang talah di
tentuikan atau batas waktu perpanjangan penyampain surat pemberitahuan, dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar:
a.
Rp. 500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai
b.
Rp. 100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya
c.
Rp. 1000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak
badan
d.
Rp. 100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang
pribadi
Wajib pajak yang karena kealpaanya tidak menyampainnya surat pemberitahuan tetapi
isinya tidak benar atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.
18

21. G.
1.
Surat Setoran Pajak (SSP) Dan Pembayaran Pajak
Pengertian
Surat setoran pajak afdalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah digunakan dengan cara lain ke kas
Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukan oleh mentri keuangan.
2.
Fungsi SSP
SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat
kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan
vadilasi.
3.
Tempat pembayaran dan penyetoran pajak
a.
Bank ditunjukan mentri keuangan
b.
Kantor pos
4.
Batas waktu dpembayaran atau penyetoran pajak
Batas waktu penyetoran pajak atau penyetoran diatur sebatgai berikut:
a.
Pembayaran masa
1)
PPH pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor
paling lama tanggal 10 bualn berikutnya setelah masa pajak berakhir.
19

22. 2)
PPh pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar oleh wajib pajak harus di setor paling lama
tanggal 15 bulan berukutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan yang lain
oleh mentri keuangan
3)
PPH pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPH harus disetor paling lama tanggal
10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
4)
PPH pasal 15, yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 bulan
berikutnya setaelah masa pajak berakhir
5)
PPH pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPH harus disetor paling lama tanggal
10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
6)
PPH pasal 23 dan PPH pasal 26 yang dipotong oleh pemotong oleh PPH harus
desotor paling lama tanggal 10 bulan berukutnya setelah masa pajak berakhir
7)
PPH pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikuitnya setelah masa
pajak berakhir
8)
PPH pasal 22, PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasibersamaan dengan saat
pembayaran bea masuk Dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan, PPH
pasal 22, PPn dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelasian dokumen
pemberitahuan pabean impor
20

23. 9)
PPH pasal 22, PPn dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh direktoral jendral bea
dan cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan
penmungutan pajak.
10) PPH pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama
dengan pelaksanaan bembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari kbelanja
Negara atau belanja daerah dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama
rekanan dan ditandatangani oleh bendahara, pasal-pasal PPH selanjutnya dapat
dibacanya dalam bukunya masin-masing.
b.
Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak
kurnag bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, harus dilunasi dalam jangka
waktu satu bulan sejak tangggal diterbitkan.
c.
Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasrkan surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak
penghasilan disampaikan.
5.
Tata Cara Menindak atau Mengangsur Pembayaran Atas Ketetapan Pajak
Wajib pajak dapat memajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan
Pajak, Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan,
21

24. Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan
Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang
terutang bertambah, serta Pajak Penghasilan Pasal 29, kepada Direktur Jenderal
Pajak.
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan atas
surat tersebut berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak. Surat
keputusan diterbitkan paling lama tujuh hari kerja setelah tanggal diterimanya
permohonan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak
member surat keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima.
H.
Surat Ketetapan Pajak ( SKP )
Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapangn yang meliputi surat ketetapan pajak
kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil
atau surat ketetapan pajak lebih bayar.
I.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
1.
Pengertian
SKPKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22

25. 2.
Penerbitan SKPKB
SKPKB diterbritkan apabila :
a.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang atau
kurang dibayar.
b.
Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran.
c.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan
nilai
dan
pajak
penjualan
atas
barang
mewah
ternyata
tidak
seharusnya
dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif nol persen.
d.
Kewajiban menjalankan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak
dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
e.
Kepada wajib pajak diterbitkan nnomor pokok wajib pajak dan dikukuhkan sebagai
pengusaha kena pajak secara jabatan.
3.
Sanksi Administrasi
Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan diatas maka jumlah kekurangan pajak
terutang pada ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
perbulan paling lama 24 bulan,
23

26. dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun
pajak, dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar.
a.
Apabila SKPKB dikeluarkan atas alasan diatas maka dikenakaanan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar :

50% dari PPH yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.

100% dari PPH yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak
atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.

100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar.
4.
Fungsi SKPKB
a.
Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya
b.
Sarana untuk menggunakan sanksi
c.
Alat untuk menagih pajak
5.
Jangka waktu penerbitan SKPKB
Dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa
pajak bagian tahun pajakrektu, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB.
J.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
1.
Pengertian
SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan.
24

27. 2. Penerbitan SKPKBT
SKPKBT di terbitkan apabila di temukan data baru yang mengakibatkan penambahan
jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka
penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.
3.
Fungsi SKPKBT
a.
Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya
b.
Sarana untuk mengenakan sanksi
c.
Alat untuk menagih pajak
4.
Sanksi SKPKBT
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar seratus persen dari jumlah kekurangan pajuak
tersebut
5.
Jangka waktu penerbitan SKPKBT
Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya massa
pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak apabila
ditemukan data baru yang
mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan
pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan,
direkture jendral pajak dapat menerbitakan SKPKBT.
25

28. K.
1.
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Pengertian
SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menemukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang
terutang atau
seharusya tidak terutang.
2.
Penerbitan SKPLB
SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah kredit pajak yang dibayar
lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang, surat ketetapan pajak lebih bayar
diterbitkan untuk :
a.
Pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar pada jumlah pajak yang
terutangi .
b.
Pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah
pajak yang terutang.
c.
Pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang di bayar lebih besar
dari p ada jumlah pajak yang terutang.
3.
Fungsi SKPLB
Fungsi
dari SKPLB
adalah sebagai alat atau untuk mengembalikan kelebihan
pembayaran pajak.
26

29. L.
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
1.
Pengertian
SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besar
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
2.
Penerbitan SKPN
SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau
jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.
M. Surat Tagihan Pajak (STP)
1.
Pengertian
STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa
bunga atau denda.
2.
Penerbitan STP
STP dikeluarkan apabila :
a.
Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang di bayar
b.
Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah
tulis atau salah hitung.
27

30. c.
Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga
d.
Pengusaha yang telah di kukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi
tidak
membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu
e.
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, yang telah
mengisi faktur pajak secara lengkap
f.
Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tiodak sesua dengan masa
penerbitan faktur pajak
g.
Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian
pajak masukan sebagaimana dimaksud didalam pasal 9.
3.
Fungsi STP
a.
Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut STP wajib pajak.
b.
Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
c.
Alat untuk menagih pajak..
4.
Sanksi Administrasi STP
a.
Jumlah kekuranga pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% perbulan untuk paling lama 24 bulan.
b.
Terhadap pengusaha kena pajak, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.
28

31. c.
Terhadap pengusaha kena pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% perbulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali.
29

32. BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk di kukuhkan
sebagai perungusahaan kena pajak atau menyalah gunakan tanpa hak pengukuhan
pengusaha kena pajak, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan
denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar dan
paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar.
Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalah
gunakan atau mmenggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak dalam
rangka mengajukan permohonan
restitusi atau ,melakukan konpensasi pajak atau
pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana pencara paling singkat 6 bulan dan paling
lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi dan di mohonkan atau di
konpensasi pengkreditan yang dilakukan dan paling bbanyak 4 kali jumlah restitusi
yang konpensasikan karena semua telah tercantum dalam undang-undang dan perlu
disadari bahwa fungsi dari pajak sangat itu sendiri sangat besar bagi masyarakat
umum.
Saran:
Saran penulis apabila masyarakat telah patuh dan mendaftarkan nomor pokok wajib
pajak secara rutin pemerintah diharapkan mempergunakan uang pajak itu sendiri
secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan yang digunakan masyarakat umum.
30

33. DAFTAR PUSTAKA
Ngadiman. 2009. Perpajakan. Surakarta: Sebelas Maret University Press
Supri,Muhamad,2011,Pemungutan Perpajakan Dii Indonesia,Bandung: Gramedia.