SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
TUGAS TUTORIAL 2
NIM : 042051183
NAMA : INDRA SOFIAN
Matakuliah : TEORI KRIMINOLOGI/ HKUM4302
Hal 1 dari 5
Yth. Bapak Hersen Monarchy
Mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor
menyampaikan jawaban pendapat dari Tugas Tutorial 2 berdasarkan kasus:
Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan enam provinsi di
Indonesia masuk kategori siaga darurat kebakaran hutan. Keenam provinsi
tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo
mengatakan, enam provinsi dinyatakan siaga darurat karena sebagian
wilayahnya berupa lahan gambut yang rentan terbakar. "Sejatinya Karhutla tidak
hanya terjadi di enam provinsi tadi," kata Agus saat jumpa pers di Kantor BNPB,
Jakarta Timur, Rabu, 31 Juli 2019.
Pertanyaan:
1. Berikan contoh aplikatif kriminalistik dalam menganalisis kejahatan
pembakaran lahan?
Jawaban:
Dalam menganalisis kejahatan pembakaran lahan dapat dilakukan melalui :
1) Penggunaan ilmu kriminalistik terkait kejahatan pembakaran lahan ini
dilakukan untuk mengungkap, menagkap, sert amencegah suatu tindak
pidana pembakaran lahan.
2) Reaksi formal terhadap kejahatan pembakaran lahan hutan oleh Pihak
Kepolisian selau yang diberi wewenang atau kekuatan hukum dengan
menggunakan Undang-Undang:
a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
3) Dalam melaksanakan penegakan hukum kejahatan pembakaran lahan,
pihak kepolisian menggunakan ilmu-limu kriminalistik yang berfungsi untuk
mendapatkan keterangan dengan menggunakan Teknik dan taktik, serta
ilmu lingkungan dalam mengungkap kejahatan kebakaran lahan dalam
mengungkap suatu barang bukti kejahatan kebakaran lahan di hutan.
Hal 2 dari 5
Dalam proses identifikasi terhadap barang bukti kebakaran lahan,
dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik untuk
mengidentifikasikan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Proses
yang dilakukan adalah:
a. Pemetaan lokasi dan koordinat lahan yang terbakar
b. Melakukan inventarisasi daftar perusahaan yang memiliki konsensi
dan masuk ke dalam lokasi dan koordinat lahan yang terbakar
c. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi
perorangan dan perusahaan serta para pihak yang diduga melakukan
pembakaran hutan.
d. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan
lahan
e. Pencabutan izin usaha perusahaan yang terbukti melakukan
pembakaran hutan dan lahan
4) Sebagai suatu pengendali kejahatan pembakaran lahan hutan, tujuan dari
peradilan pidanan adalah:
a. Mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban dari kebakaran lahan
b. Menyelesaikan kasus kebakaran lahan sehingga masyarakat puas
bahwa keadailan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
c. Mengusahakan agar pelaku kejahatan kebakaran lahan yang pernah
melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk melibatkan peran serta
masyarakat dalam pencegahan kebakaran lahan?Uraikan dengan jelas!
Jawaban:
Upaya yang dapat dilakukan untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam
pencegahan kebakaran lahan yaitu:
1) 6 (enam) Kepala Daerah yang ada di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera
Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan
harus serius dalam mencegah terjadi kebakaran hutan lahan gambut
dengan melibatkan masyarakat sekitar melalui sosialisasi dan
pendampingan.
Hal 3 dari 5
2) Lembaga resmi yang bertanggungjawab atas usaha pencegahan
kejahatan adalah polisi. Namun karena keterbatasan sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh polisi, yang mengakibatkan tidak efektifnya
tugas tersebut. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan
pencegahan kejahatan pembakaran lahan menjadi hal yang sangat
diharapkan oleh polisi.
3) Hal yang dilakukan untuk mencegah kebakaran lahan dengan melakukan
pendekatan terpadu, membina hubungan ynag baik antara pemerintah
dan masyarakat terkait dengan pentingnya pencegahan dan pengamanan
agar tidak terjadi kejahatan pembakaran lahan, menciptakan situasi aman
dengan tidak terjadinya kejahatan pembakaran lahan.
4) Strategi pencegahan kejahatan kebakaran lahan dilakukan melalui bidang
sosial, ekonomi dan bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebgai
usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab
mendasar dari kejahatan pembakaran lahan dengan tujuan utama untuk
mencipatakan kondisi-kondisi yang memberikan harapan bagi
keberhasilan sosialisasi bagi setiap anggota masyarakat,
5) Kejahatan pembakaran lahan adalah suatu perbuatan yang merugikan
masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif, dimana
peran sert amasyarakat merupakan bentuk reaksi informal sebagai tindak
kontrol sosial informal.
6) Adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan
pembakaran lahan yang terwujud dalam organisasi kemasyarakatan
tingkat lokal (komunitas), seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga
(RW)
7) Adanya kesadaran Bersama di dalam masyarakat tentang masalahan
kejahatan pembakaran lahan di wilayah tempat tinggal mereka sebagai
masalah Bersama.
Hal 4 dari 5
3. Buatlah argumentasi saudara terhadap permasalahan diatas dengan
menggunakan ajaran sosialis yang dikemukakan oleh Karl Marx sebagai
pisau analisis?
Jawaban:
Mengacu pada ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels (1850) yang
berdasarkan pada determinisme ekonomi. Kriminalitas adalah konsekuensi
dari masyarakat kapitalis akibat sistem ekonomi yang diwarnai penindasan
terhadap buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor yang mendorong
berbagai penyimpangan terhadap kejahatan. Permasalahan kejahatan
kebakaran lahan dapat menggunakan ajaran sosialis karena mendepankan
metode ilmiah dimana yang pertama kali dilakukan adalah dengan membuat
hipotesis serta mengumpulkan baha-bahan nyata terkait dengan kejahatan
pembakaran lahan sert amenggunakan cara yang memungkinkan untuk
digunakan oleh pihak lain dalam melakukan penyelidikan kejahatan
pembakaran lahan sehingga dapat diambil kesimpulan.
Aliran Sosialis dapat digunakan conflict theory dalam kejahatan pembakaran
lahan :
1) Kebakaran lahan ini muncul karena Konflik kepentingan antar kelompok
berbeda, yang akan ditingkatkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber-
sumber langka, misalnya barang kebutuhan pokok.
2) Masyarakat sekitar lahan yang terbakar menajdi dirugikan karena ulah
orang/perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran lahan untuk
memperluas kebunnya.
3) Masyarakat yang dirugikan akibat pembakaran lahan dapat mengorganisir
dan membawakonflik terbuka, di mana setelah itu mungkin terjadi
polarisasi dan penderitaan akibat pembakaran lahan.
Demikian jawaban dari saya dan mohon koreksian dan masukannya.
Terima kasih
Salam
042051183 – INDRA SOFIAN
Hal 5 dari 5
SUMBER REFERENSI:
Modul:
Elizabeth Ghozali, Inisiasi Tuton ke-4 dan ke-5. Mata Kuliah Kriminologi.
Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021
M. Kemal Darmawan, Buku Materi Pokok Teori Kriminologi. Edisi 2.
Cetakan Keenam belas, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020.

More Related Content

More from Indra Sofian

Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfIndra Sofian
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Indra Sofian
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Indra Sofian
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfIndra Sofian
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Indra Sofian
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Indra Sofian
 
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Indra Sofian
 
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...Indra Sofian
 
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Indra Sofian
 
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...Indra Sofian
 
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  memperoleh NPWP adalah hak kewaji...Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan memperoleh NPWP adalah hak kewaji...Indra Sofian
 
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...Indra Sofian
 
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan definisi Pajak dan konsep keadila...
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  definisi Pajak dan konsep keadila...Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  definisi Pajak dan konsep keadila...
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan definisi Pajak dan konsep keadila...Indra Sofian
 

More from Indra Sofian (20)

Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
 
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
 
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
 
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
 
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
 
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  memperoleh NPWP adalah hak kewaji...Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
Diskusi 3 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan memperoleh NPWP adalah hak kewaji...
 
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
 
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan definisi Pajak dan konsep keadila...
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  definisi Pajak dan konsep keadila...Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  definisi Pajak dan konsep keadila...
Diskusi 1 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan definisi Pajak dan konsep keadila...
 

Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf

  • 1. TUGAS TUTORIAL 2 NIM : 042051183 NAMA : INDRA SOFIAN Matakuliah : TEORI KRIMINOLOGI/ HKUM4302
  • 2. Hal 1 dari 5 Yth. Bapak Hersen Monarchy Mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban pendapat dari Tugas Tutorial 2 berdasarkan kasus: Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan enam provinsi di Indonesia masuk kategori siaga darurat kebakaran hutan. Keenam provinsi tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo mengatakan, enam provinsi dinyatakan siaga darurat karena sebagian wilayahnya berupa lahan gambut yang rentan terbakar. "Sejatinya Karhutla tidak hanya terjadi di enam provinsi tadi," kata Agus saat jumpa pers di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Rabu, 31 Juli 2019. Pertanyaan: 1. Berikan contoh aplikatif kriminalistik dalam menganalisis kejahatan pembakaran lahan? Jawaban: Dalam menganalisis kejahatan pembakaran lahan dapat dilakukan melalui : 1) Penggunaan ilmu kriminalistik terkait kejahatan pembakaran lahan ini dilakukan untuk mengungkap, menagkap, sert amencegah suatu tindak pidana pembakaran lahan. 2) Reaksi formal terhadap kejahatan pembakaran lahan hutan oleh Pihak Kepolisian selau yang diberi wewenang atau kekuatan hukum dengan menggunakan Undang-Undang: a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3) Dalam melaksanakan penegakan hukum kejahatan pembakaran lahan, pihak kepolisian menggunakan ilmu-limu kriminalistik yang berfungsi untuk mendapatkan keterangan dengan menggunakan Teknik dan taktik, serta ilmu lingkungan dalam mengungkap kejahatan kebakaran lahan dalam mengungkap suatu barang bukti kejahatan kebakaran lahan di hutan.
  • 3. Hal 2 dari 5 Dalam proses identifikasi terhadap barang bukti kebakaran lahan, dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik untuk mengidentifikasikan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Proses yang dilakukan adalah: a. Pemetaan lokasi dan koordinat lahan yang terbakar b. Melakukan inventarisasi daftar perusahaan yang memiliki konsensi dan masuk ke dalam lokasi dan koordinat lahan yang terbakar c. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi perorangan dan perusahaan serta para pihak yang diduga melakukan pembakaran hutan. d. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan e. Pencabutan izin usaha perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan 4) Sebagai suatu pengendali kejahatan pembakaran lahan hutan, tujuan dari peradilan pidanan adalah: a. Mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban dari kebakaran lahan b. Menyelesaikan kasus kebakaran lahan sehingga masyarakat puas bahwa keadailan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana c. Mengusahakan agar pelaku kejahatan kebakaran lahan yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi 2. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran lahan?Uraikan dengan jelas! Jawaban: Upaya yang dapat dilakukan untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran lahan yaitu: 1) 6 (enam) Kepala Daerah yang ada di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan harus serius dalam mencegah terjadi kebakaran hutan lahan gambut dengan melibatkan masyarakat sekitar melalui sosialisasi dan pendampingan.
  • 4. Hal 3 dari 5 2) Lembaga resmi yang bertanggungjawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi, yang mengakibatkan tidak efektifnya tugas tersebut. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan pembakaran lahan menjadi hal yang sangat diharapkan oleh polisi. 3) Hal yang dilakukan untuk mencegah kebakaran lahan dengan melakukan pendekatan terpadu, membina hubungan ynag baik antara pemerintah dan masyarakat terkait dengan pentingnya pencegahan dan pengamanan agar tidak terjadi kejahatan pembakaran lahan, menciptakan situasi aman dengan tidak terjadinya kejahatan pembakaran lahan. 4) Strategi pencegahan kejahatan kebakaran lahan dilakukan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebgai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab mendasar dari kejahatan pembakaran lahan dengan tujuan utama untuk mencipatakan kondisi-kondisi yang memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi bagi setiap anggota masyarakat, 5) Kejahatan pembakaran lahan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif, dimana peran sert amasyarakat merupakan bentuk reaksi informal sebagai tindak kontrol sosial informal. 6) Adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan pembakaran lahan yang terwujud dalam organisasi kemasyarakatan tingkat lokal (komunitas), seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) 7) Adanya kesadaran Bersama di dalam masyarakat tentang masalahan kejahatan pembakaran lahan di wilayah tempat tinggal mereka sebagai masalah Bersama.
  • 5. Hal 4 dari 5 3. Buatlah argumentasi saudara terhadap permasalahan diatas dengan menggunakan ajaran sosialis yang dikemukakan oleh Karl Marx sebagai pisau analisis? Jawaban: Mengacu pada ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels (1850) yang berdasarkan pada determinisme ekonomi. Kriminalitas adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis akibat sistem ekonomi yang diwarnai penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan terhadap kejahatan. Permasalahan kejahatan kebakaran lahan dapat menggunakan ajaran sosialis karena mendepankan metode ilmiah dimana yang pertama kali dilakukan adalah dengan membuat hipotesis serta mengumpulkan baha-bahan nyata terkait dengan kejahatan pembakaran lahan sert amenggunakan cara yang memungkinkan untuk digunakan oleh pihak lain dalam melakukan penyelidikan kejahatan pembakaran lahan sehingga dapat diambil kesimpulan. Aliran Sosialis dapat digunakan conflict theory dalam kejahatan pembakaran lahan : 1) Kebakaran lahan ini muncul karena Konflik kepentingan antar kelompok berbeda, yang akan ditingkatkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber- sumber langka, misalnya barang kebutuhan pokok. 2) Masyarakat sekitar lahan yang terbakar menajdi dirugikan karena ulah orang/perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran lahan untuk memperluas kebunnya. 3) Masyarakat yang dirugikan akibat pembakaran lahan dapat mengorganisir dan membawakonflik terbuka, di mana setelah itu mungkin terjadi polarisasi dan penderitaan akibat pembakaran lahan. Demikian jawaban dari saya dan mohon koreksian dan masukannya. Terima kasih Salam 042051183 – INDRA SOFIAN
  • 6. Hal 5 dari 5 SUMBER REFERENSI: Modul: Elizabeth Ghozali, Inisiasi Tuton ke-4 dan ke-5. Mata Kuliah Kriminologi. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021 M. Kemal Darmawan, Buku Materi Pokok Teori Kriminologi. Edisi 2. Cetakan Keenam belas, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020.