Kriteria Program dan Kegiatan Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan Kesiapan Pelaksanaannya (Readiness Criteria)

1. Jakarta 2011
1

2. 1. Penyusunan produk pengaturan
2. Penyusunan rencana perkuatan Institusi Pengelola Sektor
3. Fasilitasi penyusunan program penyuluhan kepada masyarakat
4. Pelatihan fasilitator untuk program Pemberdayaan Masyarakat
5. Fasilitasi penyusunan dokumen BP, SSK, dan MP
6. Diseminasi, Sosialisasi dan Kampanye publik
7. Pemantauan & pengawasan
2

3. 1. Fasilitasi Penyusunan Masterplan sektor, Study kelayakan dan
Desain tahun pertama (Seluruh kota besar dan metropolitan).
2. Pembangunan pengelolaan air limbah Sistem off-site dan on-site
3. Pembangunan drainase primer perkotaan
4. Pembangunan TPA / TPA Regional dan SPA
5. Pembangunan 3R
6. Supervisi untuk kegiatan konstruksi dana APBN
3

4. 1. Peraturan Bidang PPLP (NSPK)
2. Laporan Pembinaan Bidang PPLP (Fasilitasi/Diseminasi/Sosialisasi/Kampanye )
3. Laporan Pengawasan Bidang PPLP
4. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site)
5. Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-site)
6. Pembangunan Prasarana Drainase Perkotaan
7. Pembangunan Prasarana Persampahan (TPA & SPA)
8. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R
4

6. 1. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site)
a. Adanya surat minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota
b. Kriteria lokasi :
○ Padat
○ Kumuh
○ Miskin
c. Tersedia lahan dari masyarakat
d. Tersedia dukungan/pembinaan dari Pemda pasca konstruksi (SKPD tersedia)
Peran Pusat : membantu pendanaan fasilitator dan konstruksi Rp 350 – 400 juta /
lokasi untuk 100 KK; pembangunan IPLT
6

7. 1. Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-site)
a. Adanya surat minat permohonan dari Pemerintah Kota
b. Kabupaten/Kota peserta Program PPSP
c. Tercantum dalam dokumen RPIJM
d. Tersedia Master Plan/FS/DED/Amdal sektor/UKL/UPL
e. Sasaran kota (pusat kota) besar/metropolitan dengan penduduk > 1 juta jiwa
f. Tersedia lahan untuk IPAL dari Pemda (±6000 m²)
g. Tersedia institusi yang akan mengelola prasarana yang akan dibangun
h. Tersedia dana yang cukup untuk operasional sistem yang dibangun
Peran Pusat : pembangunan IPAL , jaringan pipa sewer sampai dengan pipa lateral
7

8. AIR LIMBAH

9. INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH
(SKALA KAWASAN/KOMUNAL)

10. SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH SETEMPAT
SKALA KOMUNAL/MCK ++

11. INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA
(I.P.L.T.)

12. INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH
(SKALA KOTA)

13. 1. Pembangunan Prasarana Drainase Perkotaan
a. Adanya minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk prasarana
yang direncanakan
b. Adanya dokumen Master Plan Drainase / Outline Plan/Studi Kelayakan/ DED
c. Adanya institusi dan pengelolaan dana O&M untuk prasarana drainase yang
dibangun.
Peran Pusat : membangun sistem drainase primer (termasuk kolam retensi & pompa)
13

14. PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
DI KOTA METROPOLITAN/BESAR

15. 1. Pembangunan Prasarana TPA
a. Adanya minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota utnuk prasarana yang
direncanakan
b. Adanya dokumen Master Plan Persampahan / PTMP/Studi Kelayakan/
DED/AMDAL/UKL/UPL
c. Adanya kesiapan lahan
d. Adanya kesiapan institusi pengelola
Peran Pusat : membangun TPA Regional dan pengadaan alat berat yang diperlukan;
Revitalisasi TPA menjadi semi sanitary/control landfill; pilot pembangunan TPA kota
dengan sistem semi sanitary/control landfill
15

16. PENINGKATAN KINERJA T.P.A

17. Daya tarik TPA bagi
pemulung

18. 1. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R
a. Adanya keinginan Pemda terhadap program ini
b. Adanya usulan lokasi dari Pemda
c. Adanya kesiapan Pemda untuk mendampingi masyarakat pada proses sosialisasi,
perencanaan, pelaksanaan fisik sampai dengan operasional sistem yang dibangun
d. Adanya unit yang ditunjuk utnuk pembinaan kepada kelompok masyarakat
e. Tidak adanya proses pembebasan lahan / sudah tersedia lahan dari masyarakat
Peran Pemerintah Pusat :
 Pengadaan peralatan 3R
 Penyediaan tenaga fasilitator dan program pelatihan 18

19. MODEL PENGELOLAAN SAMPAH 3R SKALA KAWASAN

20. 1. Memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman
2. Mendukung dan mengikuti Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
3. Adanya surat minat dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Bersedia membangun prasarana sanitasi terintegrasi dengan prasarana yang
dibangun oleh Direktorat PPLP
5. Adanya kesediaan Pemda untuk menerima dan mengoperasikan sarana yang
dibangun melalui Direktorat PPLP
6. Menyediakan lahan dan proses pembebasan lahan yang diperlukan
20

21. Pembangunan bidang PLP mensyaratkan adanya :
2. Dokumen Buku Putih
3. Dokumen SSK
4. Dokumen Memorandum Program
5. Studi-studi (Masterplan, FS, DED, Amdal)
Program PPSP mendorong / menggugah kepedulian pemerintah kabupaten dan
kota serta propinsi untuk peduli sektor sanitasi
Kab/kota/prop yang berminat bergabung, akan mendapatkan prioritas pertama
untuk difasilitasi dengan penyiapan dokumen perencanaan dan bantuan fisik
Syarat Peminatan : dibentuk Pokja, tersedia anggaran operasional Pokja,
mengoperasikan sistem yang dibangun pusat
Benefit : program APBN dan program transfer daerah
21

22.  Pedoman pelaksanaan DAK Sanitasi tersedia
 Pelatihan fasilitator dibantu DitJen Cipta Karya melalui SatKer Propinsi
 Konsultasi teknik dapat dibantu DitJen Cipta Karya melalui SatKer Propinsi
 Monitoring progres pelaksanaan DAK Sanitasi dilakukan oleh DitJen Cipta
Karya melalui SatKer Propinsi
22

23.  Kinerja pelaksanaan DAK Sanitasi sebagai referensi bantuan Pusat kepada
Kabupaten/Kota
 Program DAK Sanitasi dapat memperluas cakupan pelayanan bidang Sanitasi
 Pencairan dana DAK melalui transfer daerah ke dalam APBD Kabupaten/Kota
 Dinas PU Kabupaten/Kota disarankan bekerja sama dengan Bappeda dan Biro
Keuangan terkait pelaksanaan DAK Sanitasi
23

24. Peluang besar membangun PS bidang PLP melalui CSR
Sanitasi masyarakat, 3R, public campaign, education, training, promosi
Strategi :
4. Bentuk tim khusus CSR dari unsur Dinas teknis
5. Siapkan dokumen proposal
6. Adakan forum dan dialog dengan Corporate (potensi Telkom, dsb)
7. Fasilitasi proses dari proposal s.d pengikatan kerjasama dan konstruksi
8. Pastikan telah ada institusi yang akan mengelola PS pasca konstruksi
24

25. HIBAH DARI AUSAID UNTUK SANITASI
Prinsip Hibah :
 Berdasarkan output based (hibah dibayarkan setelah
ada output dari dana APBD)
 Penyaluran dana melalui hibah daerah
Syarat :
 Ada peminatan dari kab/kota
 Kab/kota peserta Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP)
25