1. 1
PERSIAPAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN JALAN DAN
JEMBATAN
DIKLAT PEMBANTU PENGAWAS
PEKERJAAN JALAN DAN
JEMBATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN
PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
3. 3
SETELAH MENGIKUTI MATA DIKLAT
INI, DIHARAPKAN PESERTA MAMPU
MEMAHAMI PERSIAPAN,
PELAKSANAAN PEKERJAAN JALAN
DAN JEMBATAN SEHINGGA DAPAT
MENERAPKANNYA DI LAPANGAN
SESUAI DENGAN DOKUMEN
KONTRAK
TUJUAN PEMBELAJARAN
4. 1) RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN (
PRE CONSTRUCTION MEETING )
2) JADWAL WAKTU PELAKSANAAN
3) MOBILISASI
4) GAMBAR PELAKSANAAN
5) PENGATURAN LALU LINTAS
4
6. 30 hari setelah
penyerahan
lapangan
60 hari setelah
penyerahan
lapangan
90 hari setelah
penyerahan
lapangan
Sebelum
pekerjaan
perkerasan
SEKSI 1.1. RINGKASAN PEKERJAAN
Mempelajari gambar
rencana dan
dikonsultasikan
kepada Direksi
Pekerjaan
Februari Mei Oktober
5 bulan
60 hari
sejak
SPMK
45 hari
sejak
SPMK
PCM 7 hr
sejak
SPMK
Selama 30 hr
periode
mobilisasi
7. 7
1). RAPAT PRA-PELAKSANAAN (PCM)
TUJUAN :
MEMPERSIAPKAN KOORDINASI PELAKSANAAN
PEKERJAAN DALAM RANGKA MENCAPAI
KESEPAKATAN TENTANG :
KESAMAAN INTERPRETASI ATAS SEMUA HAL-HAL DIDALAM
DOKUMEN KONTRAK
KOREKSI DAN PERSETUJUAN GAMBAR RENCANA DAN
GAMBAR KERJA
PROSEDUR PERMOHONAN (REQUEST) DAN PERSETUJUAN
GAMBAR (APPROVAL)
PROSEDUR DAN METODE PELAKSANAAN
JADUAL MOBILISASI DAN PELAKSANAAN FISIK SECARA
DETAIL
PROSEDUR ADMINISTRASI, KEUANGAN, PELAPORAN DLL
8. 8
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK
(PRE CONSTRUCTION MEETING)
1. Diselenggarakan selambat-lambatnya 7 hari setelah
SPMK, diikuti oleh Direksi pekerjaan, Direksi teknis,
unsur perencanaan dan Penyedia jasa.
2. Untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan
beberapa materi yang dapat menimbulkan masalah
dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Membahas :
a. Pasal-pasal dalam dokumen kontrak, perihal:
1) Asuransi pekerjaan;
2) Pekerjaan tambah kurang;
3) Penyelesaian perselisihan;
4) Pemeliharaan pekerjaan;
5) Kompensasi;
6) Denda;
7) Pemutusan kontrak;
8) Dan lain-lain yang dinilai perlu.
9. 9
PEMBAHASAN TENTANG
DOKUMEN KONTRAK
KONTRAK KERJA JASA KONSTRUKSI / DOKUMEN KONTRAK
1. Dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Harus diinterpretasikan dlm urutan kekuatan hukum yang terdiri dari:
a. Addendum Surat perjanjian (apabila ada);
b. Pokok Perjanjian;
c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
d. Syarat-syarat khusus kontrak;
e. Syarat-syarat umum kontrak;
f. Spesifikasi Khusus;
g. Spesifikasi Umum;
h. Gambar-gambar dan;
i. Dokumen lainnya seperti :jaminan-jaminan, SPPBJ,
BAHP, BAPP.
10. 10
b. Tata cara penyelenggaraan pekerjaan, perihal:
1) Organisasi kerja;
2) Tata cara pengaturan pekerjaan (PCM,SCM,FC);
3) Jadual pelaksanaan pekerjaan;
4) Jadual pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan
personil;
5) Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan dan
pembuatan shop drawing;
6) Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah
setempat mengenai rencana kerja;
7) Penyusunan program mutu;
8) Buku Harian, Laporan dan lain-lain yang dinilai perlu.
4. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam berita
acara.
11. 11
Beberapa masalah yang dibahas dan disepakati dalam rapat
pra-pelaksanaan itu, antara lain penjelasan tentang :
Organisasi kerja
Dokumen kontrak
Jadwal mobilisasi
Mutual check dan design review
Penyusunan jadwal waktu dan jadwal kerja
Penentuan lokasi sumber material, perkiraan, jumlah
serta rencana pemeriksaan mutu material (quarry dan
borrow pit)
Prosedur dan metode pelaksanaan teknis
Kegiatan pengendalian
Kegiatan administrasi pelaksanaan proyek
Metode pedekatan terhadap masyarakat dan instansi
terkait.
14. 14
NO JENIS KERJA DOKUMEN TINDAK
LANJU
T
1. Menjelaskan sebagai Ka Satker/PPK
2. Menjelaskan Organisasi Satuan Kerja/PPK Struktur Organisasi
3. Menjelaskan Dokumen Satuan Kerja/
Dokumen Kontrak
- Syarat umum Kontrak
- Spesifikasi (Khusus/Umum)
- Gambar rencana
- Dokumen Administrasi
4. Membahas Susunan Organisasi Kontraktor
dan Konsultan
Struktur Organisasi
Kontraktor dan Konsultan
5. Membahas tentang :
- Survey dan Setting Out
- Prosedur persetujuan gambar kerja
- Jadual mobilisasi peralatan
- Jadual mobilisasi bahan
- Jadual mobilisasi tenaga kerja
- Penyiapan S Curve & Bar Chart
- Review Design
- Vector Diagram
- BA Penentuan ttk 0 + 000
- Model Shop Drawing
- Jadwal maksimum dan
minimum
- Model data CBR
AGENDA SATUAN KERJA / PPK
15. 15
6. Menjelaskan sanksi-sanksi keterlambatan
7. Menjelaskan prosedur PHO dan FHO
8. Menjelaskan kegunaan Show Cause
Meeting
9. Menjelaskan hubungan kerja Owner-
Kontraktor dan konsultan
10. Menjelaskan kegunaan request Model request
11. Menjelaskan kapan Surat Penyerahan
Lapangan dan Mulai Kerja dapat dilakukan
Model SPL & SPMK
12. Menjelaskan retribusi-retribusi
13. Menjelaskan barang-barang kekayaan milik
negara dan prosedur pembongkarannya
14. Batas akhir mobilisasi yang diizinkan
15. Menjelaskan prosedur pembayaran Model MC, BAKP, BAP dan
BackUp data
16. 16
16. Menjelaskan Jadwal Pelaporan
17. Menjelaskan proses pengujian bahan, uji
terima hasil kerja, pemilihan laboratorium
dan prosedurnya
Form-form pengujian standar
18. Membahas metode pelaksanaan kontraktor Tehnik pelaksanaan
19. Menjelaskan pembebasan Owner dari Claim
akibat kelalaian kontraktor
20. Menjelaskan masa Garansi dan tugas-
tugasnya
21. Menjelaskan adanya Team Mutual Check
diluar tiga unsur proyek
17. 17
AGENDA KONTRAKTOR
JENIS KERJA DOKUMEN TINDAK
LANJUT
Menjelaskan rencana kerja
- Time Schedule & Curve S
- Jadual Mobilisasi Alat
- Jadual Mobilisasi Tenaga
- Jadual Mobilisasi Bahan
-Time Schedule
-Jumlah dan Jenis
-Organisasi Proyek
-Deposit Quary
Survey lapangan
-Alat
-Bahan
-Tenaga Kerja
Theodolite, Waterpass, Mitban,
Patok, Cat Merah, Buku Ukur,
Juru Ukur, Pembantu Juru Ukur
Review Design - Shop Drawing
- Daftar Perubahan Volume
- Standar Gambar
Menjelaskan Teknik Pelaksanaan Segmentasi jalan
Sub Kontraktor
18. 18
AGENDA KONSULTAN
JENIS KERJA DOKUMEN TINDAK
LANJUT
Membuat Notulen Rapat Persiapan
Pelaksanaan
Menyiapkan Formulir-Formulir
-Laporan Harian
-Laporan Mingguan
-Laporan Bulanan
-Executive Summary Report
-Survey Lapangan untuk Kaji Ulang
Perencanaan
-Monthly Certificate dan Back Up Data
-Quality Control
-Request
Buku Hairan Standar
Laporan Mingguan Standar
Laporan Bulanan Standar
-Form DCP
-Form Pendataan Lalu Lintas
-Form Buku Ukur
-MC
-BAP 1, BAP 2 & BAKP
-Calculation Book
-Pengujian Laboratorium
-Pengujian Lapangan
-Model Potret Back Up MC
Form-form Pengujian Standar
-Request Test Material
-Request Trial Test
-Request Mulai Kerja
-Request Test Lapangan
NO
1.
2.
19. 19
NO JENIS KERJA DOKUMEN TINDAK
LANJUT
3. Menjelaskan Organisasi Konsultan -Struktur Organisasi
4. Menjelaskan Organisasi Personil Daftar Mobilisasi
5. Menjelaskan Rencana Kerja Review
Design
-Time Schedule
-Kebutuhan Alat
-Kebutuhan Tenaga Kerja
6. Dokumentasi Proyek -Frekwensi pemotretan
-Lokasi Pemotretan
21. 21
Pendekatan pada
Masyarakat,
Pemerintah Daerah,
dan Instansi terkait
Memberikan informasi
tentang kegiatan
satker/proyek
Dampak dan manfaat
kegiatan/proyek
Peran pemimpin
masyarakat
Koordinasi dengan
Pemda/Instansi terkait
22. 22
PENDEKATAN PADA MASYARAKAT DAN INSTANSI TERKAIT
PENDEKATAN PADA MASYARAKAT
Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:
Pentingnya peranan pemimpin masyarakat dan pengaruhnya
terhadap opini masyarakat.
Apakah proyek tersebut berpengaruh terhadap kepentingan
masyarakat, tanaman masyarakat (sawah, kebun), tempat sarana
sosial (tempat keramat, kuburan, peninggalan warisan) dan lain lain.
Apakah kegiatan proyek mengganggu ketenangan dan keamanan
masyarakat atau mengganggu/merusak lingkungan masyarakat.
Bagaimana mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat.
Dan lain sebagainya
PENDEKATAN PADA INSTANSI TERKAIT
Seksi pengairan di Kabupaten,
Perusahaan Air Minum (PAM)
Perusahaan Listrik Negara
Seksi pertanian dan agraria, menyangkut status tanah dan tanaman
masyarakat.
Instansi-instansi terkait lain yang relevan.
24. 24
1). Penyusunan Jadwal Kerja
(Schedule)
Menyiapkan rencana pelaksanaan pekerjaan
Mengenali kegiatan utama/pokok
Memberitahukan rencana ke PPK dan
Konsultan Pengawas, dll
Mengatur dan melaporkan perkembangan
Menyediakan tenaga,peralatan dan bahan
untuk memonitor
Memperkirakan tenaga kerja, peralatan dan
bahan, serta pengawasan/pengendalian
keuangan, sesuai waktu yang ditetapkan
(Kurva “S”)
26. 26
Suatu jadwal kerja penting untuk hal – hal
sebagai berikut:
1) Memberikan rencana pelaksanaan dan urutan
pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu yang
ditetapkan;
2) Identifikasi kegiatan – kegiatan utama;
3) Sebagai alat komunikasi mengenai rencana pekerjaan;
4) Mengukur dan melaporkan kemajuan;
5) Sebagai alat untuk pemantauan dan;
6) Sebagai dasar untuk memberikan kebutuhan pekerjaan,
alat dan bahan, serta pengendalian keuangan.
27. 27
KEUNTUNGAN PEMUTAKHIRAN
JADWAL TERHADAP KONTRAKTOR
MERUPAKAN RENCANA TINDAKAN
TERTULIS
DASAR PERIODE WAKTU UNTUK
PENYELESAIAN
DASAR PENENTUAN PERIODE KONTRAK
YANG EFEKTIF
DASAR UNTUK EFISIENSI
DASAR PENGENDALIAN PEKERJAAN
DASAR PENGENDALIAN BIAYA
28. 28
JADWAL SEBAGAI KENDALI WAKTU
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam
membuat jadual pelaksanaan konstruksi :
Kebutuhan dan fungsi konstruksi tersebut dengan
selesainya konstruksi tersebut diharapkan dapat
memanfaatkan sesuai dengan waktu yang sudah
ditentukan
Keterkaitan dengan konstruksi berikutnya ataupun
kelanjutan dari konstruksi sebelumnya
Alasan sosial politik lainnya, apabila konstruksi tersebut
milik pemerintah
Kondisi alam dan lokasi konstruksi
Keterjangkauan lokasi pekerjaan ditinjau dari fasilitas
perhubungannya
Ketersediaan dan keterkaitan sumber daya material,
peralatan dan material pelengkap lainnya yang menunjang
terwujudnya konstruksi yang bersangkutan
29. 29
JADWAL SEBAGAI KENDALI WAKTU
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat
jadual pelaksanaan konstruksi :
Kapasitas / daya tampung area kerja konstruksi
terhadap sumber daya yang dipergunakan selama
operasional pelaksanaan berlangsung
Produktifitas sumber daya, peralatan konstruksi, dan
tenaga kerja satker, selama operasional berlangsung
dengan referensi dan perhitungan yang memenuhi
aturan teknis
Cuaca, musim, debit banjir, skala gempa tahunan, dan
lain-lain
Referensi hari kerja efektif (pekerjaan) dengan
mempertimbangkan hari-hari libur resmi nasional,
daerah, dan hari-hari keagamaan, serta adat setempat
dimana konstruksi berada.
Kesiapan sponsor atau sumber daya finansial satker
atau ketersediaan dana satker yang bersangkutan
30. 30
PRINSIP PRINSIP PERUBAHAN
JADWAL PELAKSANAAN
Kurva S awal tetap dipertahankan
Revisi Skedul tidak betujuan untuk
memperkecil deviasi
Proses Revisi skedul dimulai pada
tanggal terjadinya perubahan.
31. 31
REVISI SKEDUL AKIBAT
PERPANJANGAN WAKTU (BENAR)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 bulan
2 bulan
2 bulan
AWAL
RE-SKEDUL
REALISASI
= (Awal – Rencana Baru) > 0
Batas Re-Skedul
1
2
3
4
33. 33
REVISI SKEDUL AKIBAT
PERPANJANGAN WAKTU (SALAH)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 bulan
AWAL
RE-SKEDUL
REALISASI
Melanjutkan Kurva Realisasi
(SALAH)
Batas Re-Skedul
34. 34
REVISI SKEDUL, PERUBAHAN VOLUME,
BALANCE BUDGET, WAKTU TETAP
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AWAL = RE-SKEDUL
REALISASI
Idealnya Kurva S Tetap
Jika terdapat sedikit perubahan Trend harus dipertahankan
Batas Re-Skedul
35. 35
REVISI SKEDUL, PERUBAHAN VOLUME,
TAMBAHAN BIAYA DAN WAKTU TETAP
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Batas Re-Skedul
Batas Re-Skedul
AWAL
REVISI
REALISASI
A’
A’ Meskipun bentuk asal tidak
dapat dipertahankan, namum
tidak berbeda ekstrem
A’ dan A mempunyai nilai uang
yang sama, tetapi karena Total
nilai uang berubah, maka
besarnya persentase untuk nilai
uang yang sama akan berbeda
36. 36
PERPANJANGAN WAKTU
1. Pekerjaan tambah
2. Perubahan desain
3. Keterlambatan yang disebabkan Pejabat Pembuat
Komitmen
4. Masalah yang timbul diluar pengendalian penyedia jasa
5. Keadaan kahar
Sanksi:
Semua jaminan harus disesuaikan masa berlakunya
menurut waktu dalam amandemen/adendum kontrak
39. 60 hari setelah
penyerahan
lapangan
SEKSI 1.2. MOBILISASI
PCM 7 hari
setelah SPMK
- Dalam waktu 14 hari setelah PCM, penyedia jasa harus menyerahkan Program
Mobilisasi dan Jadwal Kemajuan Pelaksanaan kepada Direksi Pekerjaan
- Pembayaran biaya mobilisasi :
- 50 % bila mobilisasi 50 % selesai dan pelayanan atau fasilitas pengujian
laboratorium telah lengkap dimobilisasi
- 20 % bila semua peralatan utama berda dilapangan dan diterima oleh
Direksi Pekerjaan
- 30 % bila demobilisasi selesai dilaksanakan
- Dalam waktu 30 hari sejak periode mobilisasi, penyedia jasa harus mengerahkan
personil tekniknya untuk melakukan survei lapangan dan membuat laporannya
- Penyedia jasa harus mempelajari Gambar asli yang terdapat dalam Dokumen
Kontrak dan berkonsultasi dengan Direksi Pekerjaan sebelum pekerjaan survei
dimulai
- Penyelesaian pekerjaan survei lapangan yang tepat waktu akan menentukan bagi
kewajiban Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan revisi minor dan menyediakan
gambar pelaksanaan sebelum dimulainya pelaksanaan yang ditentukan
- Personil bidang tanah/aspal yang disedialan Penyedia Jasa harus melakukan
investigasi sumber bahan, membuat rancangan campuran percobaan untuk
campuran aspal panas, dan secara rutin melakukan pengujian laboratorium
40. 40
MOBILISASI - 2
DALAM 7 HARI SPMK, RAPAT PPK
DAN KONTRAKTOR.
PALING LAMBAT 14 HARI SETELAH
PCM HARUS MENYERAHKAN
PROGRAM
DALAM 30 HARI HARUS DIMULAI
MASA MOBILISASI 60 HARI
USULAN FORMULIR PENGUJIAN
PERALATAN LABORATORIUM
SELESAI DALAM 45 HARI SEJAK SPMK
41. 41
PEMBAYARAN MOBILISASI
50% SETELAH LABORATORIUM
SELESAI DAN PERALATAN 50% (I).
20% SETELAH PERALATAN UTAMA
DIKERAHKAN (II).
30% SETELAH MOBILISASI SELESAI
(III).
42. 42
3a). MOBILISASI ALAT
IZIN PEMASUKAN BARANG
IZIN MENGOPERASIKAN
PERALATAN
IZIN MENGGUNAKAN
JALAN/JEMBATAN
KOMPOSISI PERALATAN
MENDATANGKAN PERALATAN
43. 43
MOBILISASI ALAT - 2
Kontraktor harus diminta untuk menyerahkan
rincian dan biaya serta suatu program mobilisasi
menurut detil dan waktu yang disyaratkan dari
setiap peralatan yang akan dimobilisasi
Rincian dan biaya mobilisasi tersebut akan
menjadi acuan pembayaran, sehingga mobilisasi
peralatan yang belum saaatnya diperlukan tidak
dilakukan semata-mata untuk mengejar
pembayaran item mobilisasi
44. 44
3b).MOBILISASI PERSONIL
PERSONIL LOKAL ( DN )
PERSONIL ASING ( LN ) :
a. Penyampaian Daftar Induk Personil ,
b. Pemeriksaan Daftar Induk Personil,
visa (imigrasi) dan ijin (depnaker),
c. Penerbitan Form TA-01 (depnaker).
45. 45
LOKASI MATERIAL
NAMA LOKASI
JARAK KE PROYEK/LOKASI PEK
PENGUJIAN LABORATORIUM
ESTIMASI KUANTITAS
PERTIMBANGAN YANG DIPERLUKAN
46. 46
Penentuan Lokasi Sumber Material
Nama material dan sumber material
Jarak lokasi sumber material dengan lokasi kegiatan
Jarak antara material yang tersedia
Prosedur dan tempat pengujian material
Perkiraan kuantitas masing-masing sumber material
yang tersedia
Kegunaan masing-masing material
Pertimbangan mutu, dampak lingkungan, metode
pengambilan, cara mengatasi kerusakan jalan akibat
pengangkutan material
47. IV. GAMBAR PELAKSANAAN
Design Drawing : Gambar Rencana
Shop Drawing : Gambar Pelaksanaan
(Gambar Kerja)
As Built Drawing : Gambar Terlaksana
48. PEMBUATAN GAMBAR PELAKSANAAN SERTA
KEGUNAANNYA ( SHOP DRAWING )
48
PROSEDUR PEMBUATAN SHOP
DRAWING
DESAIN DAN GAMBAR ULANG
EVALUASI VOLUME DAN HARGA
50. 50
PENGERTIAN GAMBAR
Gambar memperlihatkan dimensi
konstruksi sebagai penjabaran dari
spesifikasi teknis
Gambar kerja/pelaksanaan (shop
drawing) merupakan acuan detail untuk
pelaksanaan di lapangan
gambar pelaksanaan/shop drawing
adalah pemeriksan ulang desain terhadap
keadaan lapangan karena terdapat
kemungkinan perubahan (penyesuaian)
51. 1. AS BUILT DRAWING (GAMBAR TERLAKSANA)
Gambar yang telah disesuaikan dengan keadaan
yang sebenarnya dan telah dilaksanakan di Lapangan.
Gambar-gambar mengenai perubahan-perubahan
yang terjadi dengan catatan perubahan tersebut telah
disetujui oleh Direksi teknik. yang harus disiapkan oleh
kontraktor dan wajib diserahkan Kepada pengguna
jasa sebelum Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).
2. TUJUAN AS BUILT DRAWING
Menggambarkan hasil nyata yang telah dikerjakan
yang menyangkut semua aspek pekerjaan.
Hasil ini dibutuhkan untuk mengadakan modifikasi
desain dimasa yang akan datang tanpa pengukuran
kembali.
52. 1.JALAN
a. Gambar situasi rencana setiap nomor seksi, dibuat sedemikian rupa
sehingga dapat diketahui jenis konstruksinya pada setiap lokasi;
b. Penampang memanjang jalan, penampang melintang yang
menggambarkan berbagai perkerasan, urugan, galian dsb.
2.DRAINASE
a. Penampang melintang dan memanjang selokan;
b. Potongan memanjang pipa gorong-gorong dsb
3.JEMBATAN
a. Peta situasi, lokasi untuk pekerjaan penggantian atau pemeliharaan;
b. Gambar detail pondasi, bangunan bawah, bangunan atas dan bangunan
pelangkap
4.LAIN-LAIN
a. Gambar detail penampang melintang pelindung lereng, tembok penahan;
b. Gambar detail fasilitas keamanan lalin patok KM, rambu, road marking
dsb.
SUSUNAN GAMBAR TERLAKSANA
53. PENYIAPAN
GAMBAR-GAMBAR TERLAKSANA
1.Membuat Catatan-catatan Dalam Gambar Selama Pelaksanaan:
- Penyedia jasa menunjuk petugas untuk memelihara “ Dokumen catatan proyek”,
selama proses pelaksanaan;
- Catat semua perubahan-perubahan yang terjadi, hari, tanggal, jenis perubahan (elevasi,
lokasi, dimensi, vertikal, horizontal, ketinggian, kemiringan sdb).
2. Memindahkan Data Ke Dalam Gambar:
- Pemindahan seluruh catatan dan perubahan ke dalam “Konsep Akhir
Gambar Terlaksana;
- Harus dilaksanakan dengan hati-hati, teliti dan jelas.
54. Lapisan Aus
Lapisan Pondasi (Atas, Bawah)
Bahu Diperkeras
Bahu diperkeras
Saluran diperkeras
Pas. Batu dg. Mortal
Patok RMJ
Patok RMJ
Pembersihan Rumija
Jalur Lalu - Lintas
Bahu Jalan
Bahu Jalan
Drainase
Ruang Milik Jalan
TYPIKAL PENAMPANG MELINTANG (BAGIAN) JALAN
57. GAMBAR TERLAKSANA
(Permen 43/2007: Syarat2 Umum Kontrak Bab IV,49)
1. Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan gambar terlaksana
(as built drawing) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Penyerahan
Akhir Pekerjaan /PHO;
2. Apabila Penyedia Jasa terlambat menyerahkan gambar terlaksana, maka PPK
dapat menahan sejumlah uang sesuai ketentuan dalam syarat-sayarat khusus
kontrak;
3. Apabila Peyedia Jasa tidak menyerahkan gambar terlaksana, maka PPK dapat
memperhitungkan pembayaran kepada Penyedia Jasa sesuai dengan ketentuan
dalam syarat-syarat khusus kontrak.
58. PEMERIKSAAN ULANG
DAN PENGESAHAN
1. Penyedia Jasa harus menyerahkan seluruh Dokumen Akhir
(yang berhubungan dengan pelaksanaan ) kepada Pengguna Jasa,
pada saat permohonan penyerahan pekerjaan.
2. Bila menurut pendapat Direksi Teknik atau Pengguna Jasa perlu
diadakan perbaikan, Penyedia Jasa harus segera melakukannya,
dan harus segera menyerahkan kepada Direksi Teknik atau
Pengguna Jasa untuk mendapatkan pengesahannnya.
59. 59
MUTUAL CHECK
BENTUK TIM PANITIA PENELITI
PELAKSANA KONTRAK.
PEMERIKSAAN
BERSAMA
DI LAPANGAN
BILA ADA PERBEDAAN CCO.
PERUBAHAN ≤ 10% AMANDEMEN
KONTRAK
60. 60
PEMERIKSAAN LAPANGAN
BERTUJUAN
MENENTUKAN LOKASI (KONDISI)
MENGUKUR DAN MEMERIKSA VOLUME
MENGAMBIL FOTO LOKASI SETIAP 100
METER
MELAKUKAN SUATU REVIEW DESAIN
PENYIAPKAN SHOP DRAWING
MENGADAKAN EVALUASI VOLUME DAN
HARGA
62. 62
DESAIN ULANG
( REVIEW DESIGN )
KOLEKTING DATA PERUBAHAN DAN
PERHITUNGAN VOLUME
PERSETUJUAN SEMENTARA :
DIBUAT OLEH : SITE MANAGER KONTRAKTOR, DIPERIKSA OLEH
DIREKSI/KONSULTAN, DISETUJUI PENGAWAS LAPANGAN
DESAIN ULANG ( REVIEW DESIGN ) :
DIBUAT OLEH KONTRAKTOR (TT DIR), DIPERIKSA
DIREKSI/KONSULTAN , DISETUJUI PPK/PK
EVALUASI VOLUME DAN HARGA :
DIBUAT OLEH KONSULTAN DAN DISETUJUI KONTRAKTOR DAN
PPK/PK
63. 63
EVALUASI VOLUME DAN HARGA
Kegiatan ini adalah menghitung kembalii volume
pekerjaan berdasar pemeriksaan lapangan yang
telah dilakukan yang kemudian dituangkan
didalam gambar. Hasil perhitungan volume ini
sebagai koreksi pada Daftar Kuantitas dan Harga
dan merupakan kegiatan sebagai kelengkapan dari
shop drawing yang akan diakui bersama-sama
oleh penandatangan kontrak berdasarkan rapat
contract change Order atau addendum volume
pekerjaan.
64. 64
PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN
1. Apabila pada saat pelaksanaan pekerjaan terdapat
perbedaan antara kondisi lapangan dengan spesifikasi
teknis dan gambar yang ditetapkan dalam dokumen
kontrak, maka direksi/PPK bersama penyedia jasa
dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi
antara lain:
a. Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan;
b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata
pembayaran;
c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan
sesuai dengan kebutuhan lapangan.
2. Nilai pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari
nilai harga kontrak awal.
65. 65
3. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan
dilaksanakan berubah lebih dari 10% dari kuantitas
kontrak awal, maka harga satuan perubahan mata
pembayaran utama tersebut disesuaikan dengan
negosiasi harga.
4. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka
penyedia jasa harus menyerahkan analisa harga
satuannya kepada pengguna jasa dan dilakukan
negosiasi teknis dan harga berdasarkan analisa harga
satuan dan harga satuan dasar penawaran.
5. Perintah perubahan pekerjaan harus dibuat secara
tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada
penyedia jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis
dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang
tercantum dalam dokumen kontrak.
66. 66
AMANDEMEN KONTRAK
1. Amandemen kontrak harus segera dibuat bila terjadi
perubahan kontrak.
Perubahan kontrak dapat terjadi apabila:
a. Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh
sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam
kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan;
b. Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat
adanya perubahan pekerjaaan;
c. Perubahan harga kontrak akibat adanya
perubahan pekerjaan.
67. 67
2. Prosedur pembuatan amandemen kontrak dilakukan
sebagai berikut :
a. Pejabat Pembuat Komitmen segera memberikan
perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk
melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia
jasa mengusulkan perubahan kontrak;
b. Penyedia jasa harus memberikan tanggapan atas
perintah perubahan dari PPK dan mengusulkan
perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya
dalam waktu 7 hari. PPK harus memberikan
tanggapan atas usulan perubahan kontrak dari
penyedia jasa selambat-lambatnya dalam waktu 7
hari;
c. Atas usulan perubahan kontrak dilakukan negosiasi
teknis dan harga dan dibuat berita acara hasil
negosiasi;
d. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat
amandemen kontrak.
68. 68
PERINTAH PERUBAHAN
Tertulis dari PPK
Diparaf Penyedia Jasa
• Permintaan Perubahan
• Persetujuan Penyesuaian
- Pembayaran
- Waktu
Formulir Standar
73. 5/1/2023 73
Tugas-tugas Pendahuluan
di Lapangan
Lokasi pekerjaan yg akan dilaksanakan diamati
Tempat parkir mesin & kendaraan diatur, Perlengkapan
pembongkar muatan, peralatan rambu dan rintangan
diletakkan di bahu jalan
Pasang rambu & rintangan seawal mungkin, Pada jarak
pandang LL dekat (tikungan, ada tumbuhan) beri rambu
peringatan tambahan dikedua sisi jalan masuk kelokasi
Pada pekerjaan meratakan tentukan mulainya pekerjaan dan
belok sampai melewati akhir pekerjaan
74. 5/1/2023 74
Rambu-rambu Sementara
Parkir truk di bahu jalan dan nyalakan lampu peringatan
(kedap-kedip)
Pengendalian LL Lokasi/Penempatan
tanda “Ada Orang Bekerja” 200 m sebelum tempat pekerjaan
Tanda “Kurangi Kecepatan”
(80km/jam) pada jalan dg LL
kecepatan tinggi
100 m sebelum tempat pekerjaan
75. 5/1/2023 75
Rambu-rambu Sementara
(lanjutan)
Pengendalian LL Lokasi/Penempatan
tanda “ Kurangi Kecepatan” (50
km/jam) pada jalan dg LL kecepatan
tinggi
50 m sebelum tempat pekerjaan
Tanda “Akhir Pekerjaan” 20 m setelah tempat pekerjaan
79. 5/1/2023 79
RAMBU LALU LINTAS
PADA PERBAIKAN JALAN
Untuk Pengendalian LL Lokasi/Penempatan
tanda “Ada Orang
Bekerja”
200 m sebelum tempat
pekerjaan
Tanda “Kurangi
Kecepatan” (80km/jam)
pada jalan dg LL
kecepatan tinggi
100 m sebelum tempat
pekerjaan
80. 5/1/2023 80
Contoh Penempatan Rambu pada
Pekerjaan Tanaman
Pengendalian LL Lokasi/Penempatan
tanda “Ada Orang
Bekerja”
100 m sebelum tempat
pekerjaan
(hanya pada bahu jalan)
Atau memakai Tanda
“Pemotongan Semak-
semak….Km berikutnya”
(optional)
100 m sebelum tempat
pekerjaan
82. 5/1/2023 82
Rambu untuk Pekerjaan
Penimbunan Kembali Bahu Jalan
Pengendalian LL Lokasi/Penempatan
tanda “Ada Orang
Bekerja”
200 m sebelum
tempat pekerjaan
Tanda “Kurangi
Kecepatan”
(80km/jam) pada
jalan dg LL kecepatan
tinggi
100 m sebelum
tempat pekerjaan
83. 5/1/2023 83
Rambu untuk Pekerjaan
Penimbunan Kembali Bahu Jalan
(lanjutan)
Pengendalian LL Lokasi/Penempatan
tanda “ Kurangi Kecepatan” (50
km/jam) pada jalan dg LL kecepatan
tinggi
50 m sebelum tempat pekerjaan
Tanda “Akhir Pekerjaan” 20 m setelah tempat pekerjaan
88. 5/1/2023 88
Rambu Pekerjaan
Pemeliharaan jembatan
Pengendalian LL Lokasi/Penempatan
tanda “Ada Orang Bekerja” 200 m sebelum jembatan (pada 2 arah
bila perlu)
Tanda “Kurangi Kecepatan” (80km/jam)
pada jalan dg LL kecepatan tinggi
100 m sebelum jembatan
89. 5/1/2023 89
Rambu Pekerjaan
Pemeliharaan jembatan (lanjutan)
Pengendalian LL Lokasi/Penempatan
Kecepatan “50 Km/jam” 100 m sebelum jembatan
Kerucut Seperlunya pada jembatan (optional)
Pengendalian LL Seperlunya diujung jbt (optional)
Jalur LL Rintangan Seperlunya diujung jbt (optional)
Tanda “ Akhir Pek” 20 m setelah lokasi pekerjaan
95. 95
TUJUAN PENGENDALIAN LALU
LINTAS
Menjamin tetap terbukanya jalan yang ada, serta
menjaga keselamatan pengguna jalan selama
pekerjaan konstruksi berlangsung.
Memelihara kondisi jalan dan keamanan fasilitas
yang ada agar tetap dapat digunakan.
Menyediakan jalan akses yang aman dan nyaman
bagi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi
pekerjaan
Dalam keadaan khusus, kontraktor dapat
mengalihkan lalu lintas ke jalan sementara dan
harus mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
96. 96
PERLINDUNGAN PEKERJAAN TERHADAP
KERUSAKAN AKIBAT LALU LINTAS
Kontraktor harus melindungi pekerjaan terhadap
kerusakan akibat lalu lintas umum maupun proyek.
Pengendalian lalu lintas dan pengalihan lalu lintas
dilakukan sesuai kebutuhan untuk melindungi
pekerjaan.
Pengendalian lalu lintas harus dilakukan dengan
perhatian khusus pada saat : kondisi cuaca buruk,
kondisi lalu lintas padat, periode pekerjaan dalam
keadaan ”sangat peka” terhadap gangguan lalu lintas
umum.
97. 97
5). PENGATURAN LALU LINTAS
Kontraktor harus mengusahakan dengan segala upaya
untuk mencegah agar lalu lintas peralatan kontraktor
tidak merusak jalan atau jembatan yang
menghubungkan dengan, atau yang terletak pada, jalan
yang menuju ke lokasi pekerjaan. Kontraktor harus
berusahan memilih ‘route’ dan memilih serta
menggunakan kendaraan untuk membatasi kerusakan
yang mungkin terjadi atau kecelakaan yang mungkin
timbul akibat dari lalu lintas biasa, karena pengangkutan
peralatan dan bahan-bahan dari atau ke lokasi proyek.
KEWAJIBAN KONTRAKTOR
98. 98
PENGATURAN LALU LINTAS
Penyiapan Tanah Dasar (‘subgrade’)
Lapis Tanah Dasar Stabilitas Kapur
Bahu Jalan Baru (‘Shoulder’)
Lapis Pondasi Bawah /LPB (‘Sub Base Coarse’)
Pelaksanaan Lapis Pondasi
Lapis Pondasi Atas Agregat (‘Base Coarse’)
Pelaksanaan Lapis Pondasi Bawah
Lapis Pondasi Atas, Stabilitas Tanah Semen
Lapis Permukaan Kerikil (‘Surface Coarse’)
Pelaksanaan Pekerjaan Lapis Permukaan Kerikil
KEWAJIBAN KONTRAKTOR lanjutan
99. 99
PENGATURAN LALU LINTAS
Lapis Aspal Resap dan Lapis Aspal Pelekat
Laburan Permukaan Aspal
Lapis Permukaan Penetrasi Macadam (Lapen)
Lapis Tipis Aspal Beton/Lataston
Lapis Aspal Beton Pondasi Atas Perata/Laston Atas
Aspal Beton (AC)
Aspal Campur Dingin (Dengan Bahan Pengikat Aspal Emulsi)
Aspal Campur Dingin (Dengan Bahan Pengikat Aspal ‘Cut
Back’ Cair)
Pembongkaran Bangunan yang ada
Pemeliharaan Rutin
Pemeliharaan Berkala
KEWAJIBAN KONTRAKTOR lanjutan
