Dokumen ini membahas tentang pedoman penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL). Dokumen ini menjelaskan cakupan dan jenis rencana induk SPAL, tujuan penyusunan rencana induk, muatan yang harus ada dalam rencana induk, proses penyusunan rencana induk, cara pengerjaan, dan konsultasi publik serta legalisasi rencana induk SPAL.

1. Sanitasi.Net
Rencana Induk Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Pedoman Penyusunan Rencana Induk
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Modul A-1

2. Sanitasi.Net
CAKUPAN DAN JENIS RENCANA INDUK
Pengantar Perencanaan SPAL

3. Sanitasi.Net
Cakupan dan Jenis Rencana
1. Rencana Induk SPAL Kab/Kota
2. Rencana Induk SPAL Lintas Kab/Kota
3. Rencana Induk SPAL Lintas Provinsi
4. Rencana Induk SPAL Kawasan Strategis
Nasional

4. Sanitasi.Net
Tujuan Penyusunan Rencana
• Agar setiap Kabupaten/Kota memiliki Rencana
Induk SPAL yang sistematis, terarah, dan
tanggap terhadap kebutuhan sesuai karakteristik
lingkungan dan sosial ekonomi daerah, serta
tanggap terhadap kebutuhan stakeholder
(pemerintah, investor, masyarakat).

5. Sanitasi.Net
Kedudukan Rencana Induk

6. Sanitasi.Net
Periode Perencanaan
• Perencanaan Jangka Pendek (Tahap Mendesak)
– Perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahap
mendesak dilaksanakan dalam satu sampai dua tahun
anggaran, dengan memprioritaskan pada hal yang
mendesak.
• Perencanaan Jangka Menengah
– Perencanaan pembangunan jangka menengah
mencakup tahapan pembangunan 5 tahun setelah
dilaksanakan program jangka pendek.
• Perencanaan Jangka Panjang
– Perencanaan pembangunan jangka panjang
merupakan rangkaian dari keseluruhan pembangunan
di sektor air limbah untuk 20 tahun yang akan datang.

7. Sanitasi.Net
Evaluasi Rencana Induk
• Rencana Induk SPAL harus dievaluasi setiap 5
tahun untuk :
– disesuaikan dengan perubahan yang terjadi
– disesuaikan dengan perubahan rencana induk bidang
sanitasi lainnya, tata ruang dan rencana induk SPAM
– Disesuaikan dengan perubahan strategi dalam bidang
lingkungan (Local Environment Strategy),
– hasil rekomendasi audit lingkungan kota yang terkait
dengan air limbah permukiman.

8. Sanitasi.Net
MUATAN RENCANA INDUK
Pengantar Perencanaan SPAL

9. Sanitasi.Net
Muatan Rencana Induk SPAL
Rencana Umum
Rencana Pengelolaan SPAL-Terpusat
Rencana Pengelolaan SPAL-Setempat

10. Sanitasi.Net
Rencana umum
a. Evaluasi Kondisi Kota/Kawasan
b. Evaluasi Kondisi Eksisting SPAL
c. Program dan Kegiatan Pengembangan
d. Kriteria dan Standar Pelayanan
e. Rencana Keterpaduan Program Sanitasi
f. Rencana Pembiayaan dan Pola Investas
g. Rencana Pengembangan Kelembagaan dan
Peraturan Perundang-undangan
h. Rencana Pemberdayaan Masyarakat

11. Sanitasi.Net
Rencana SPAL-Terpusat
a. Unit Pelayanan
b. Unit Pengumpulan
c. Unit Pengolahan
d. Teknologi Pengolahan Lumpur

12. Sanitasi.Net
Rencana SPAL-Setempat
a. Unit Penampungan Tinja Setempat
b. Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (SPLT)
c. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

13. Sanitasi.Net
PROSES PENYUSUNAN RENCANA
Pengantar Perencanaan SPAL

14. Sanitasi.Net

15. Sanitasi.Net
Proses Penyusunan Rencana
1. Pengumpulan dan Analisis Data
2. Perumusan Kebijakan dan Strategi Pengem-
bangan Sistem Pengelolaan Air Limbah
3. Penyusunan Rencana Pengembangan
– Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T)
– Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S)
4. Penyusunan Program dan Tahapan
Pelaksanaan

16. Sanitasi.Net
CARA PENGERJAAN
Pengantar Perencanaan SPAL

17. Sanitasi.Net
Cara Pengerjaan
1. Siapkan data yang dibutuhkan untuk memenuhi
muatan rencana induk yang akan disusun
sesuai dengan data yang tercantum dalam tata
cara penyusunan RI-SPAL-T dan ketentuan
teknis.
2. Lakukan studi literatur yang terdiri dari:
– Data dan gambar pelaksanaan (as built drawing)
sistem pengolahan air limbah yang sudah ada;
– Laporan rencana induk (bila akan dilakukan kaji ulang
rencana induk yang sudah ditetapkan sebelumnya).

18. Sanitasi.Net
Cara Pengerjaan
3. Lakukan langkah-langkah sesuai dengan
langkah-langkah pada tata cara penyusunan RI-
SPAL-T;
4. Buat kesimpulan berdasarkan langkah-langkah
tata cara penyusunan RI-SPAL-T di atas dengan
membandingkan data lama dan data sekarang
khusus untuk kegiatan pengkajian ulang
rencana induk;

19. Sanitasi.Net
Cara Pengerjaan
5. Buat rekomendasi berdasarkan pengkajian dan
kesimpulan, khusus untuk kegiatan pengkajian
ulang rencana induk, yang dapat berupa:
– Hasil studi yang lama dapat langsung digunakan tanpa
ada perubahan;
– Hasil studi yang harus diubah pada bagian tertentu
disesuaikan dengan kondisi sekarang;
– Harus dilakukan studi ulang secara keseluruhan.
6. Tetapkan rencana induk yang telah tersusun
oleh yang berwenang.

20. Sanitasi.Net
KONSULTASI PUBLIK DAN LEGALISASI
RENCANA INDUK SPAL
Pengantar Perencanaan SPAL

21. Sanitasi.Net
Sosialisasi
• Rencana Induk SPAL wajib disosialisasikan
melalui konsultasi publik untuk menjaring
masukan dan tanggapan dari stakeholder
sebelum difinalkan dan dilegalkan.

22. Sanitasi.Net
Konsultasi Publik
• Konsultasi publik harus dilakukan minimal
sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 12
bulan pada saat penyusunan Rencana Induk.
• Konsultasi publik harus dilakukan dengan
melibatkan stakeholders sebagai berikut:
– Stakeholder yang berwenang dalam membuat
kebijakan dalam pengendalian pencemaran air;
– Stakeholder yang mewakili masyarakat wilayah
layanan;
– Stakeholder yang mewakili masyarakat yang terkena
dampak; dan;
– Stakeholder yang mewakili kelompok interest group
seperti LSM, perguruan tinggi, tokoh masyarakat dsb.

23. Sanitasi.Net
Tahap Legalisasi Rencana Induk
• Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam
penyusunan rencana induk yaitu penetapan
Rencana Induk SPAL oleh Kepala Daerah.
• Untuk keterpaduan pengaturan bidang sanitasi
tentang rencana induk sistem pengelolaan air
limbah dapat disatukan dengan Peraturan
Bupati/Walikota/Gubernur.

24. Sanitasi.Net
Referensi
Direktorat Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman (PPLP)
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementrian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

25. Sanitasi.Net
Daftar Modul
• A-1 : Pengantar Perencanaan
• A-2 : Proses Perencanaan
• B-1 : Pengumpulan Data
• B-2 : Studi EHRA
• B-3 : Buku Putih Sanitasi (BPS)
• B-4 : Tata Cara Survei SPAL
• C-1 : Kebijakan Pengembangan SPAL
• C-2 : Strategi Pengembangan SPAL
• C-3 : Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK)
• D-1 : Rencana Pengembangan SPAL-T
• D-2 : Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
• E-1 : Konsultasi Publik dan Legalisasi

26. Sanitasi.Net
Terimakasih
Joy Irmanputhra
AFSI
FasilitatorSanitasi.Org