SlideShare a Scribd company logo
1 of 50
DATA DIRI
Nama : Suwarno
Tempat tgl lahir: Jember 16 oktober 1965
Pendidikan formal: S2 UNS
Riwayat pekerjaan.
Pernah bertugas di Deppen, Bappeda, Dinas Pendidikan,
Bakesbangpol, BPBD.
sejak januari th.2017 sd. saat ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Madiun
SERTIFIKAT PBJ
1. Sertifikat Ahli PBJ (L4) dari LKPP Th. 2006
2. Kursus Manajemen Proyek dari Pemprop Jatim Th, 2007
3. TOT PBJ timgkat dasar dari LKPP Th. 2009
4. Pelatihan untuk peningkatan kompetensi Instruktur PBJ dari LKPP Th. 2009
5. Bimtek Permasalahan Kontrak dari LKPP Th. 2011
6. Pelatihan pelatih untuk Diklat Jabatan Fungsional pengelola PBJ dari
Lkpp Th. 2013
7. Bimtek peningkatan kapasitas stakeholder pengadaan terkait penanganan
permasalahan hukum dari LKPP Th. 2016
8. Workshop tata cara penyusunan draft kontrak dalam rangka peningkatan
kapasitas ahli kontrak PBJ dari LKPP Th. 2018
9.Diseminasi penyelenggaraan Pelatihan PBJ dengan model pembelajaran
blendedlearning,2019
10. Fasilitator kompetensi level 2 dan level 3 th. 2022
11. Anggota Perkumpulan Perancang dan Ahli hukum kontrak Indonesia
PROGRAM MUTU DARI KONSULTAN PERENCANAAN KONSTRUKSI
Dasar Hukum:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
Konstruksi
2. PP nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP nomor 22 Tahun 2020
Tentang Peraturan Pelaksanaan UU no.2 Th, 2017.
3. PP nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3)
4. Perpres 12 Th. 2021 Tentang perubahan atas perpres 16 th 2018 ttg PBJ
Pemerintah
5. PP 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan pelaksanaan UU 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung
6. Perlem LKPP nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ
Pemerinta melalui penyedia
7. Permen PUPR nomor 10 th 2021 Ttg pedoman sistem manajemen keselamatan
konstruksi
8. SE nomor: 15/SE/M/2019 Tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan
Pengendalian Mutu pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR
Program Mutu adalah dokumen perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang
disusun oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi dalam pelaksanaan Konsultansi Konstruksi;
(SE nomor: 15/SE/M/2019 Tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR)
Program Mutu adalah dokumen rencana penerapan keselamatan konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan
penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi dan merupakan
satu kesatuan dalam kontrak. (Permen PUPR no,10th 2021 Ttg pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi
Program Mutu ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen-dokumen lain untuk memenuhi persyaratan dalam melaksanakan
pekerjaan yang juga merupakan perwujudan dari pemahaman konsultan terhadap lingkup pekerjaan yang dimaksud.
Program mutu wajib disusun oleh konsultan sebagai bentuk penjaminan mutu dan pengendalian mutu yang terdiri dari: Tahap persiapan,
tahap pelaksanaan, tahap penyelesaian pekerjaan
Program Mutu dalam pekerjaan konstruksi disebut sebagai RMPK, namun pada jenis pengadaan selain pekerjaan konstruksi
maka RMPK ini disebut sebagai Program mutu.
Pada halaman 126 lampiran II, PerLKPP 12 th 2021 disebutkan bahwa :
Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, yang paling sedikit memuat:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja Penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. Jadwal penugasan personil inti dan personel pendukung
e. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
f. prosedur instruksi kerja; dan/atau
g. pelaksana kerja.
Program mutu ini disesuaikan dengan jenis barang/jasa, karakteristik dan kompleksitas pekerjaan
PROGRAM MUTU KONSULTANSI KONSTRUKSI
(SE nomor: 15/SE/M/2019 Tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian
Mutu pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR)
1. UMUM
a. Pedoman Program Mutu ini berlaku pada pekerjaan jasa konsultansi
konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
b. Program Mutu adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang
disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang merupakan
dokumen penjaminan mutu terhadap pelaksanaan proses kegiatan dan
hasil kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak
pekerjaan;
c. Program mutu disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi
setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan di bahas pada
Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Kick of Meeting);
d. Program mutu harus sudah disahkan oleh PPK sebelum Konsultan
memulai pekerjaannya;
e. Program Mutu merupakan dokumen yang dinamis, dapat direvisi
apabila terjadi perubahan persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan
agar tetap memenuhi persyaratan hasil pekerjaan.
2. KOMPONEN PROGRAM MUTU
1. Informasi Pekerjaan
Informasi Pekerjaan yaitu penjelasan mengenai nama paket kegiatan, kode dan nomor kontrak, sumber dana, lokasi, lingkup
pekerjaan, waktu pelaksanaan dan nama pengguna dan penyedia jasa konsultansi.
2. Organisasi Kerja
Struktur organisasi menggambarkan hubungan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa, dan menjelaskan keterkaitan/alur
instruksi dan koordinasi pihak-pihak dalam pelaksanaan kegiatan (internal penyedia jasa). Dilengkapi dengan tugas, tanggung
jawab dan wewenang dari tiap-tiap tenaga ahli agar jelas siapa berbuat apa dan menghindari terjadinya tumpang tindih
(overlapping) kegiatan.
3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Jadwal pelaksanaan pekerjaan berisi mengenai informasi terkait rentang waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap
tahapan kegiatan yang dimulai dari persiapan, implementasi, dan pelaporan. Informasi yang dimaksud mencakup jadwal peralatan
dan jadwal penugasan personel.
4. Metode Pelaksanaan
Metode Pelaksanaan yaitu gambaran umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh Konsultan dan alur/tahapan proses pekerjaan
yang meliputi:
a. Penjelasan bagaimana pelaksanaan tiap tahapan pekerjaan (untuk tahapan penting)
b. Input yang digunakan dalam setiap tahapan proses, beserta output yang dihasilkan.
c. Cek/kontrol yang dipergunakan untuk memastikan bahwa tahapan proses dapat diterima.
5. Pengendalian Pekerjaan
Pengendalian pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
perencaan kegiatan dengan metode kerja, jadwal penugasan tenaga ahli, dan acuan/persyaratan yang digunakan. Dapat
menggunakan alat bantu berupa ceklist/daftar simak.
6. Laporan Pekerjaan
a. Dalam komponen laporan pekerjaan dijelaskan mengenai jadwal rencana penyerahan
laporan pekerjaan beserta poin-poin yang akan disampaikan dalam laporan.
b. Jenis-jenis laporan sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak, secara umum
meliputi:
1) Laporan Pendahuluan
Berisi pemahaman terhadap apa yang diminta di dalam kontrak, dan rencana kerja/metode
kerja untuk mencapai sasaran yang diharapkan dalam kontrak. Laporan ini diserahkan
kepada pemberi tugas 1 (satu) bulan sejak SPMK. Laporan pendahuluan dibahas dengan
direksi pekerjaan dan instansi lain yang terkait.
2) Laporan Antara
laporan kegiatan konsultan selama paruh waktu, berisi pengumpulan data primer maupun
sekunder, analisa sementara. Laporan ini diserahkan kepada pemberi tugas pada
pertengahan waktu pelaksanaan kontrak.
3) Draft Laporan Akhir
Berisi laporan kegiatan konsultan secara menyeluruh mulai dari pengumpulan data, analisa,
kesimpulan dan saran/masukan. Diserahkan kepada pemberi tugas satu bulan sebelum
berakhirnya masa kontrak.
4) Laporan Akhir
Merupakan perbaikan/revisi dari draft laporan akhir yang telah dibahas denga direksi teknis
dan instansi terkait lainya. Laporan ini diserahkan pada akhir kontrak.
5) Produk Akhir
Laporan produk akhir adalah produk akhir yang diminta pengguna jasa, misalnya Pedoman,
Modul, Gambar Desain, BOQ, dll.
RISIKO KECIL, PL MAKA PROGRAM
MUTU HANYA MEMUAT METODE
DAN PENGENDALIAN PEKERJAAN
PERMEN PUPR 10 TH 2021, PSL 17
Berdasarkan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia,
khususnya pada lampiran II, angka VII halaman 118 yang membahas tentang
Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia terdapat
“Program Mutu”. secara ringkas pelaksanaan kontrak, setelah berakhirnya
masa sanggah dan sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi, apabila ada
dimulai dari reviuw hasil pemilihan penyedia sampai dengan denda dan ganti
rugi, meliputi :
VII. PELAKSANAAN KONTRAK
Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak meliputi:
1.
2.
Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
Penetapan (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ)
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak
Penandatanganan Kontrak
Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel
3.
4.
5.
6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat
Pengiriman (SPP)
Pemberian Uang Muka
Penyusunan Program Mutu
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
Mobilisasi
Pemeriksaan Bersama
Perintah
7.
8.
9.
10.
11.
VII. PELAKSANAAN KONTRAK (Lanjutan)
Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak meliputi:
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Pengendalian Kontrak
Inspeksi Pabrikasi (apabila diperlukan)
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Perubahan Kontrak
Penyesuaian Harga (apabila diperlukan)
Keadaan Kahar
Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
Pemutusan Kontrak
Pemberian Kesempatan
Denda dan Ganti Rugi
Berdasarkan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia,
khususnya pada lampiran II, angka romawi VII halaman hal-hal yang
dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak jasa
konsultansi konstruksi, meliputi :
a. Program mutu
b. Organisasi kerja dan jadwal penugasan personel
c. Kesesuaian personel dan peralatan dengan persyaratan kontrak
d. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
e. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memperhatikan
keselamatan konstruksi
f. Jadwal mobilisasi peralatan dan personel
g. Rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran
h. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
Semakin rinci hal-hal terkait teknis yang dibahas, maka akan semakin baik penyedia memahami apa
yang dibutuhkan, dengan demikian maka program mutu yang disusun oleh penyedia akan semakin
relevan dan memudahkan pengendalian kontrak, bila terdapat hal yang bertentangan maka silahkan
meminta penyedia merevisi Program Mutunya dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, pada tahapan
ini lebih baik kita ribut dan berdiskusi sehat dengan penyedia di awal agar pelaksanaan kontrak dapat
terkendali.
UU. nomor 2 Thaun 2017 Ttg Jasa Konstruksi, Pasal 13 ayat (4) Layanan usaha yang dapat diberikan
oleh jasa konsultan konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. pengkajian;
b. perencanaan;
c. perancangan;
d. pengawasan; dan/atau
e. Manajemen penyelenggaraan konstruksi.
PP nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksanaan UU no.2 Th, 2017 khususnya pasal 47
ayat (5) disebutkan bahwa: “penyelenggaraan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menggunakan data perencanaan dan data perancangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ayat (6) hasil perancangan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit meliputi:
a. perhitungan, b. desain, c. spesifikasi teknis, d. daftar kauntitas atau daftar keluaran, e. perkiraan biaya, f.
metode pelaksanaan, g. penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan, h. kebutuhan sumberdaya konstruksi
beserta rantai pasoknya, i. metode pengoperasian dan pemeliharaan bangunan, j. rencana penjaminan mutu
pekerjaan konstruksi, k. rencana keselamatan konstruksi, L. lokasi lahan.
AMANAT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN
KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI DALAM UU 2/2017
• Penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan asas keamanan dan keselamatan (psl 2).
• Penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk menata sistem Jasa Konstruksi yang mewujudkan
keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun. (psl 3 huruf d.)
Pengguna dan
penyedia jasa
wajib memenuhi
standar K3 dan
keberlanjutan,
meliputi standar:
Mutu
bahan
Mutu
peralatan
Keselamata
n dan
kesehatan
kerja
Prosedur
pelaksanaa
n jasa
konstruksi
Mutu
produk
Operation
and
Maintenanc
e
Perlindunga
n sosial
tenaker
Pengelolaa
n
lingkungan
hidup
PP 16 Tahun 2021 Ttg Peraturan pelaksanaan UU 28 Tahun 2002 Ttg Bangunan Gedung,
Psl 4 ayat (2). Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:fungsi hunian,
keagamaan, usaha, sosial dan budaya dan fungsi khusus (kriterianya ditetapkan oleh menteri contoh
tempat menyimpan depo amunisi, lab forensic dll). Selain fungi ini dapat berupa fungsi campuran.
Pasal 9 ayat (1) bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diklasifikasi berdasarkan:
a. tingkat kompleksitas terdiri sederhana, tidak sederhana dan bangunan khusus
b. Tingkat permanensi: BG permanen lebih dari 5 th dan non permanen kurang 5 th
c. Tingkat bahaya risiko kebakaran: tinggi, sedang dan rendah
d. Lokasi: padat, sedang dan renggang
e. Ketinggian bangunan gedung:
1) super tinggi di atas 100 lt
2) Pencakar langit antara 40 sd 100 lt
3) BG bertingkat tinggi lebih dari 8 lt
4) BG bertingkat sedang 5 sd 8 lt
5) BG bertingkat rendah sd. 4 lt
f. Kepemilikan BG
g. Klas BG
PRES I OEN
REPUBLIK INOONESIA
- 106 -
h. standar
sesuai
pengelolaan lingkungan hidup
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 84H
(
1)
Pemenuhan
Kesehatan,
dimaksud
Standar Keamanan, Keselamatan,
sebagaimana
( 1)
ditetapkan
dan Keberlanjutan
dalam Pasal 84G ayat
oleh menteri teknis terkait.
(2) Dalam menyusun Standar
dan
Keamanan,
Keberlanjutan
Keselamatan,
untuk setiap
teknis terkait
Kesehatan,
produk Jasa Konstruksi, menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) memperhatikan kondisi geografis yang rawan
gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.
Pasal 841
Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa
(1) dalam
harus
penyelenggaraan J asa
'
Konstruksi
menerapkan SMKK.
(2) Penyedia J asa yang harus menerapkan SMKK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Penyedia Jasa yang memberikan layanan:
a. Konsultansi Manajemen
Konstruksi;
Penyelenggaraan
b.
c.
d.
Konsultansi Konstruksi pengawasan;
Pekerjaan
Pekerjaan
Konstruksi; dan
Konstruksi Terintegrasi.
(3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
a.
b.
harus melakukan:
identifikasi bahaya;
penilaian risiko dan pengendalian risiko atau
pekerjaan
peluang berdasarkan tahapan
(work breakdown structure); dan
c. sasaran ...
SK No 077337 A
GUARD RAILING
SAFETY DECK
PRES I OEN
REF1UBUK lNDONESIA
- 111 -
Penjaminan mutu dan pengendalian mutu
(6)
Pekerjaan
pada ayat
menjamin
Konstruksi
Konstruksi
(5) merupakan
terlaksananya
sebagaimana
bagian dari
keselamatan
dimaksud
SMKKyang
keteknikan
guna mewujudkan proses dan hasil
Jasa Konstruksi yang berkualitas.
Penjaminan
Pekerjaan
mutu dan pengendalian mutu
(7)
Konstruksi harus diintegrasikan
dengan SMKK.
(8) Penjaminan
sebagaimana
dilaksanakan
mutu dan pengendalian mutu
dimaksud
oleh personel
pada
yang
ayat (7)
memenuhi
standar kompetensi kerja.
(9) Ketentuan
penjaminan
Pekerjaan
lebih
mutu
Ianjut
dan
mengenai · tata
cara
pengendalian mutu
Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diatur oleh Menteri.
Pasal84L
Untuk pekerjaan
(1) pengkajian, perencanaan, dan
perancangan,
tercantum
menyusun
produk yang dihasilkan yang
dalam uraian pekerjaan, termasuk
dokumen Rancangan Konseptual
mendukung
SMKKsesuai dengan format untuk
penerapan
Rancangan
pekerjaan
SMKK.
Konseptual SMKKyang disusun pada
(2)
pengkajian dan perencanaan paling
sedikit memuat:
a. lingkup
dan/ atau
informasi
tanggung
perencanaan;
awal terhadap
jawab pengkajian
b. kelaikan antara lain
meliputi lokasi, lingkungan, sosio-ekonomi,
dan/atau dampak lingkungan; dan
c. reko:tnendasi teknis.
(3) Rancangan Konseptual SMKKyang disusun pada
pekerjaan perancangan paling sedikit memuat:
a. lingkup ...
SK No 077342 A
SCAFOLDING PADA TEMPAT TINGGI
PRESIPEN
REPUBLIK INDONESIA
- 112 -
a. lingkup
termasuk
tanggung
pernyataan
jawab perancang,
bahwa apabila terjadi
revisi desain, tanggung jawab revisi desain
dan dampaknya ada
metode pelaksanaan
identifikasi bahaya,
pada penyusun revisi;
b.
c.
Pekerjaan
mitigasi
Konstruksi;
bahaya, dan
penetapan
daftar
tingkat risiko;
d. standar dan/atau peraturan
Keselamatan
perundang-undangan
Konstruksi yang ditetapkan
biaya SMKK;dan
untuk desain;
e.
f. rancangan
pengoperasian
bangunan.
panduan
dan pemeliharaan
keselamatan
Konstruksi
(4) Untuk pekerjaan konsultansi pengawasan dan
manajemen Konstruksi, produk yang dihasilkan
tercantum dalam uraian pekerjaan, termasuk
RKK manajemen
RKK pengawasan dan
Konstruksi.
Dalam menyusun
(5) Rancangan Konseptual SMKK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia
Jasa pekerjaan konsultansi pengkajian,
memiliki ahli
Konstruksi,
perencanaan
keselamatan
dan perancangan wajib
kerja
dan kesehatan
atau ahli Keselamatan Konstruksi.
(6) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi
sebagaimana
tenaga ahli
di bidang
Konstruksi
dimaksud pada ayat (5) merupakan
yang mempunyai kompetensi khusus
keselamatan dan kesehatan kerja
dalam merencanakan, melaksanakan,
dan mengevaluasi SMKKyang dibuktikan dengan
Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
(7) Ahli ...
SK No 077343 A
DALAM KAK KONSULTAN PERANCANGAN
SUDAH ADA KALIMAT YANG BERBUNYI
PRODUK AKHIR DARI KONSULTAN
PERANCANGAN BERUPA RANCANGAN
KONSEPTUAL SMKK SEBAGAIMANA
AMANAH DARI PP1 4 TH 2021 PASAL 84L
ayat 3
RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK
RANCANGAN KONSEPTUAL
SMKK SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 3 AYAT (1) YANG
DISUSUN PADA SAAT
PENGKAJIAN DAN
PERENCANAAN MEMUAT
RANCANGAN KONSEPTUAL
SMKK SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 3 AYAT (1) YANG
DISUSUN PADA PEKERJAAN
PERANCANGAN MEMUAT
PSL 4
Psl 5.
1. LINGKUP TANGGUNGJAWAB PENGKAJIANDAN/ATAU PERENCANAAN
2. INFORMASI AWAL TERHADAP KELAIKAN YANG MEPUTI LOKASI, LINGKUNGAN,
SOSIO EKONOMI, DAN/ ATAU DAMPAK LINGKUNGAN DAN
3. REKOMENDASI TEKNIS
1. LINGKUP TANGGUNGJAWAB PERANCANG, TERMASUK PERNYATAAN BAHWA JIKA
TERJADI REVISI DESAIN, TANGGUNGJAWAB REVISI DESAIN DAN DAMPAKNYA ADA
PADA PENYUSUN REVISI
2. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
3. STANDAR PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
4. REKOMENDASI RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
5. RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS, JIKA DIPERLUKAN
6. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENENTUAN PENGENDALIAN RISIKO, DAN
PELUANG (IBPRP). PEKERJAAN KURANG 5O JT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK
HANYA MEMUAT IBPRP.
7. DAFTAR STANDAR DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KESELAMATAN
KONSTRUKSI YANG DITETAPKAN UNTUK DESAIN
8. PERNYATAAN PENETAPAN TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI
9. BIAYA SMKK SERTA KEBUTUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI
10. RANCANGAN PANDUAN KESELAMATAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN
KONSTRUKSI BANGUNAN
Permen PUPR nomor 10 th 2021 Ttg pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi
Paket Kegiatan :
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN
……………..
NOMOR KONTRAK :
Tanggal :
Lokasi :
Kota Madiun
Waktu Pelaksanaan :
30 (Tiga Puluh) hari kalender
CV/PT…………..
Sumber Dana :
APBD Tahun Anggaran 2021
RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI
RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI
Paket Kegiatan :
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN
………………
Disetujui Oleh :
Dibuat Oleh :
Konsultan Perencana KPA selaku PPK
Program Penyelenggaraan Jalan
Bina Marga
………
…
Direktur Utama
……… ………
.
1. DATA UMUM
:
:
:
:
:
Nama Proyek
Nama Paket
Lokasi
No.Kontrak
Waktu Pelaksanaan
Nama Konsultan
Pengkajian/Perencanaan
Lingkup Tanggung Jawab
Peningkatan Jalan
Perencanaan Pembangunan Jalan ………
………..
………………
…………..
: PT. …………..
: PT. ……………
2. IDENTIFIKASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
Tabel Identifikasi Keselamatan Konstruksi
No Aspek Diskripsi Awal Rekomendasi Teknis
1 Lokasi a. Kondisi kontur
tanah
pemukiman
padat penduduk
dan persawahan
(sedikit lumpur)
b. Ketersediaan
material,bahan
dan
alat konstruksi.
c. Informasi lalu
lintas
harian rata rata
a. Dibuat jalan dengan
timbunan pilihan
selebar
6,00 meter dan dipadatkan
agar dapat dilewati
kendaraan untuk akses
ke
sta akhir pekerjaan.
b. Survey quarry dan
pemasok
material.
c. Perhitungan volume
lalu
lintas 2 arah pada 1
ruas
jalan
2 Lingkungan Fisik a. Pengaruh
terhadap
polusi air,udara
dan
lahan.
b. Pengaruh
pada
bangunan dan
kegiatan fisik
sekitar.
a. Rencanakan system
drainase,filtrasi dan run
off
catchment area.
b. Perhitungan pada situs
bangunan dan kegiatan
fisik
sekitar.
3 Sosio - Ekonomi a. Pengaruh pada
hubungan
social
dan adat
budaya
local.
a. Survey resistensi,
pendekatan
dan sosialisasi pemuka
adat/agama.
b. Kaji potensi ekonomi dan
b. Pengaruh pada
kondisi ekonomi
masyarakat
sekitar.
c. Pengaruh proyek
dan
perkembangan
ekonomi.
d. Pengaruh
kesehatan
masyarakat.
partisipasi masyarakat
bagi
kelancaran proyek.
c. Kaji kearifan lokasi
dan
potensi pariwisata.
d. Sediakan informasi
pelayanan
kesehatan
setempet.
4 Dampak Lingkungan a. Apakah perlu
kajian
AMDAL dan
ANDAL?.
b. Pengelolaan
dan
pemantauan
dampak.
a. Kajian peratuan
perundangan dampak
dan
mitigasi dampak.
b. Buat kerangka RKL dan
RPL.
RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN
KONSTRUKSI.
1. DATA UMUM
Nama Proyek
Nama Paket
Lokasi
No.Kontrak
Waktu Pelaksanaan
Nama Konsultan
Pengkajian/Perencanaan
Lingkup Tanggung Jawab
:
:
:
:
:
:
Peningkatan Jalan
Perencanaan Pembangunan Jalan……….
……………
…………
…………….
PT. …………….
: PT. ……………
1.1. Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultasi Konstruksi Perancangan.
Memuat Pernyataan Pertanggung Jawaban Konsultasi Konstruksi Perancangan yang
ditandatangani oleh Kepala Konsultasi Konstruksi Perancangan.
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN
KONSULTASIKONSTRUKSI PERANCANGAN
PT. …………..
PT. ………………. sebagai badan Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi bertanggung jawab penuh terhadap
hasil desain yang telah dilakukan. Apabila terjadi revisi desain,maka tanggung jawab revisi desain
dan dampaknya ada pada penyusunan revisi.
Madiun, Desember 2021
Dibuat Oleh :
Konsultan Perencana
……..
……………….
Direktur Utama
2. METODE PELAKSANAAN
c) Terperosok ke
galian
truck menurunkan
material
lintas
kendaraan
No Uraian Metode Pekerjaan Bahaya Utama
1. Penyiapan badan
Jalan
Motor Grader
merapikan
dan meratakan permukaan
eksisting yang sudah
rusak
Tandem / Vibro
Roller
memadatkan permukaan
yang telah disiapkan oleh
Motor Grader
Sekelompok pekerja
akan
membantu membersihkan
top grade
a. Terkena alat berat
b. Gangguan pernapasan
karena
debu
c. Suara bising
2 Galian Biasa Tanah yang dipotong
umumnya berada disisi
jalan
Penggalian
dilakukan
dengan
menggunakan
Excavator
Selanjutnya Excavator
menuangkan material hasil
galian kedalam Dump
Truck
Dump Truck membuang
material hasil galian
keluar
lokasi jalan sejauh.
a) Terkena alat berat
b) Terjadi Longsoran pada
area
galian
d) Suara bising
3 Urugan Paras
untuk
bahu jalan
Whell Loader memuat
ke
dalam Dump Truck
Dump Truck mengangkut
ke lapangan dengan
jarak
sumber galian ke
lapangan
Material dihampar dengan
menggunakan Motor
Grader
Hamparan material
disiram
air dengan Watertank
Truck
(sebelum pelaksanaan
pemadatan) dan
dipadatkan
dengan menggunakan
Tandem Roller
Selama pemadatan
sekelompok pekerja
akan
merapikan tepi
hamparan
dan level permukaan
dengan menggunakan
alat
bantu
a) Terkena alat berat
b) Gangguan pernapasan karena
debu
b) Terluka kena material agregat
A
c) Kecelakaan pada saat dump
paras
e) Kecelakaan akibat tertabrak lalu
4 Timbunan Pilihan dan
Urugan Pasir
Whell Loader memuat
ke
dalam Dump Truck
Dump Truck mengangkut
ke lapangan dengan
jarak
sumber galian ke
lapangan
Material dihampar dengan
menggunakan Motor
Grader
Hamparan material
disiram
air dengan Watertank
Truck
(sebelum pelaksanaan
a. Gangguan pernapasan karena
debu
b. Terluka kena material paras /
pasir
c. Kecelakaan pada saat
dump truck menurunkan
material
d. Kecelakaan akibat tertabrak
lalu
lintas kendaraan
b) Terluka kena material agregat
B
truck menurunkan
material
d) Kecelakaan akibat tertabrak
lalu
b) Terluka kena material
saat
c) Terkena material panas
dari
d) Terlindas alat berat
Ketika
pemadatan) dan
dipadatkan
dengan menggunakan
Tandem Roller
Selama pemadatan
sekelompok pekerja
akan
merapikan tepi
hamparan
dan level permukaan
dengan menggunakan
alat
bantu
5 Penghamparan
Lapis
Pondasi Agregat
Kelas
B
Penyiapan formasi
kondisi
eksisting.
Wheel Loader memuat
material Lapis Fondasi
Agregat ke dalam
Dump
Truck di Base Camp.
Dump Truck mengangkut
Lapis Fondasi Agregat
Kelas
A dng kadar air yg
memenuhi ke lokasi
pekerjaan dan dihampar
dengan Motor Grader
Hamparan
agregat
dipadatkan
dengan
Vibratory Roller.
Selama pemadatan,
sekelompok pekerja
akan
merapikan tepi
hamparan
dengan menggunakan
Alat
Bantu.
Bahan yang tidak
terjangkau
mesin gilas, harus
dipadatkan dengan trimbis
mekanis atau pemadat lain
yang disetujui.
Pemadatan
dilanjutkan
sampai seluruh lokasi
terpadatkan rata.
a) Gangguan pernapasan
karena
debu
c) Kecelakaan pada saat
dump
agregat B
lintas kendaraan
6 Pengerjaan Beton
Struktur
Semen, pasir, batu
kerikil
dan air dicampur dan
diaduk menjadi beton
dengan menggunakan
Concrete Mixing Plant
Beton di-cor ke
dalam
bekisting yang telah
disiapkan
Penyelesaian dan
perapihan
setelah pemasangan
a) Gangguan pernapasan
karena
debu
pengecoran
7 Pekerjaan
pengaspalan
Wheel Loader memuat
Agregat ke dalam Cold
Bin
AMP.
Agregat, aspal, dan bahan
anti pengelupasan
dicampur
dan dipanaskan dengan
AMP
untuk dimuat langsung
kedalam Dump Truck dan
diangkut ke lokasi
pekerjaan.
Campuran panas AC
dihampar dengan Finisher
a) Gangguan pernapasan
karena
debu
b) Terluka kena material
saat
pengaspalan
aspal
pemadata
n
3. STANDART PEMERIKSAAN DAN
PENGUJIAN
Memuat penjelasan mengenai prosedur dan kebutuhan inspeksi dan pengujian
dilapangan
untuk memastikan agar mutu produk yang dihasilkan tetap terjaga. Rencana
pemeriksaan dan
pengujian harus disesuaikan dengan uraian tahapan pekerjaan.
Berikut format Rancangan Pemeriksaan dan
Pengujian
No. Kegiatan Referensi
Rencan
a
Pemeriksaan dan
Pengujian
Waktu Pengujian
dan dipadatkan dengan
Tandem (awal dan akhir)
&
Pneumatic Tire Roller
(antara).
Selama pemadatan,
sekelompok pekerja
akan
merapikan tepi
hamparan
dengan menggunakan
Alat
Bantu.
PENYEDIA
Penyedia bertanggung jawab atas:
a. pelaksanaan Kontrak;
b. kualitas barang/jasa;
c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d. ketepatan waktu penyerahan; dan
e. ketepatan tempat penyerahan.
Pasal 17 ayat (2) Perpres 12/2021
PP 16 Tahun 2021 Ttg Peraturan pelaksanaan UU 28 Tahun 2002 Ttg Bangunan Gedung Pasal 140
(2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana teknis yang
meliputi
a. Konsepsi perancangan
b. Pra rancangan
c. Pengembangan rancangan, dan
d. Rancangan detail.
(4) Pengembangan BGN untuk bangunan bertingkat di atas 4 (empat) lantai, bangunan dengan luas total di atas
5.000 m2, klasifikasi bangunan khusus, bangunan yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan
maupun pelaksanaan konstruksi, dan atau yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears project)
harus dilakukan pengawasan pada perencanaan teknis oleh manajemen konstruksi.
menurut psl 153 ayat (2) huruf a. masuk klasifikasi tidak sederhana.
Pasal 151 ayat (8). Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi BGN,
masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi paling sedikit 6 (enam) bulan terhitungan sejak PHO
PP 16 Tahun 2021 Ttg Peraturan pelaksanaan UU 28 Tahun 2002 Ttg
Bangunan Gedung, Psl 151 ayat (10). Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat dokumen pelaksanaan
konstruksi meliputi:
a. semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk pBG;
b. gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings);
c. kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan konstruksi, atau manajemen konstruksi
beserta segala perubahan atau addendumnya;
d. laporan pelaksanaan konstruksi fisik yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan,
laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
e. berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang,
serah terima pertama (provisional hand over), dan serah terima akhir (fina hand over) dilampiri dengan berita
acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi fisik, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang
berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik;
UTK BG PPK HARUS
MERESPON
SEKALIGUS CEK
f. kontrak kerja perencanaan teknis;
g. pengetesan dan pengujian (testing and commissioning);
h. foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik;
i. dokumen SMKK;
j. manual operasi dan pemeliharaan Bangunan Gedung, termasuk pengoperasian dan
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing);
k.Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan perpipaan
(plumbing);
L. sertifikat BGH, dalam hal ditetapkan sebagai BGH;
m. surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan
penyedia jasa pengawasan konstruksi teknis; dan
n. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
(PPK HARUS MEMPERHATIKAN INI SEBAGAIMANA AMANAT UU DAN PP
Pasal 158
(1) Umur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) huruf a merupakan jangka waktu Bangunan Gedung masih tetap memenuhi
fungsi dan keandalan bangunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
(2) . Umur BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 50 th.
CATATAN UMUR BGN BEDA DENGAN RENCANA UMUR KONTRUKSI. PASAL 65 AYAT (2) uu.2 TH.2017 ttG JAKON PENYEDIA JASA WAJIB BERTANGGUNGJAWAB
ATAS KEGAGALAN BANGUNAN DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 10 THN.
Pasal 175
(4) pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi:
a. tahap konsepsi perancangan sebesar 15% (lima belas persen);
b. tahap pra rancangan sebesar 20% (dua puluh persen);
c. tahap pengembangan rancangan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
d. Tahap rancangan detail meliputi penusunan rancangan gambar detail dan penyusunan rencana kerja dan syarat, serta rencana anggaran biaya sebesar 20%
(dua puluh persen);
e. tahap tender penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5% (lima persen); dan
f. tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas persen).
Berdasarkan hasil penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi untuk
pelaksanaan pekerjaan:
:
:
:
Nama Kegiatan
Nilai
Lokasi
Perencanaan Pembangunan Jalan ………..
…………
………
Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket
pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah:
RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI (KECIL/SEDANG/BESAR)*
*Coret yang tidak perlu
Keterangan :
Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan
Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk menentukan
kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.
Jabatan :
KPA selaku PPK Program
Penyelenggaraan Jalan Bina
Marga II
Nama :
… … …
..
Tanda tangan :
CONTOH: KRITERIA PENENTUAN TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI OLEH PENGGUNA JASA
KONSTRUKSI
Penetapan Tingkat Risiko
Untuk penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi, penyedia jasa konsultansi perancangan besar, berdasarkan
penilaian resiko dari aktivitas sub pekerjaan yang berdampak terhadap risiko manusia dan keselamatan publik dan tabel daftar
risiko pekerjaan konstruksi.
Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan
kendaraan
d) Kecelakaanakibat tertabrak lalu lintas
Risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi, dilihat dari tabel maka pekerjaan
Pembangunan Jalan Banter - Kalipadang masuk pada tingkat resiko Sedang dengan nilai Tingkat Resiko Tertinggi 9.
No
PEKERJAAN
BERISIKO
IDENTIFIKASI
BAHAYA
Pekerja Peralatan Material Publik LingkunganHidup
K A TR K A TR K A TR K A TR K A TR
1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 9 = 7 x 8 10 11 12 = 10 x 11 13 14 15 = 12 x 13 16 17 18=16x17
1 Galian Biasa
a) Terkena alat berat
b) Terjadi Longsoran pada area galian
c) Terperosokke galian
d) Suara bising
3 2 6 3 3 9 3 2 6 3 2 6 3 2 6
2
Urugan Paras untuk
bahu jalan
a) Gangguan pernapasan karena debu
b) Terlukakena material agregat A
c) Kecelakaanpada saat dump truck
menurunkanmaterial agregat A
d) Kecelakaanakibat tertabrak lalu lintas
kendaraan
3 2 6 3 3 9 3 2 6 3 2 6 3 2 6
3
Penyiapan Badan
Jalan
a) Terlindas/ terjepit alat pemadat
b) Kecelakaan akibat tertabrak lalu lintas 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4
4
Timbunan Pilihandan
Urugan Pasir
a) Gangguan pernapasan karena debu
b) Terluka kena material paras / pasir
c) Kecelakaanpada saat dump truck
menurunkanmaterial
d) Kecelakaanakibat tertabrak lalulintas
kendaraan
3 2 6 3 3 9 3 2 6 3 2 6 3 2 6
5
PenghamparanLapis
Pondasi Agregat Kelas
B
a) Gangguan pernapasan karena debu
b) Terlukakena material agregat A
c) Kecelakaanpada saat dump truck
menurunkanmaterial agregat A
kendaraan
2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4
6
Pengerjaan Beton
Struktur
a) Gangguan pernapasan karena debu
b) Terlukakena material saat pengecoran 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4
7
Pekerjaan
pengaspalan
a) Gangguanpernapasan karena debu
b) Terlukakena material saat pengaspalan
c) Terkena material panas dari aspal
d) Terlindasalat berat Ketikapemadatan
3 2 6 3 3 9 3 2 6 3 2 6 3 2 6
[Contoh Tabel J-1. Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan]
Keterangan :
Tabel ini dapat menjadi dasar pengguna jasa dalam menentukan penilaian risiko Keselamatan Konstruksi. Format ini tidak untuk dituangkan
pada dokumen pemilihan.
Catatan: Dalam hal 1 (satu) uraian pekerjaan memenuhi penilaian tingkat risiko keselamatan konstruksi lebih tinggi paling sedikit 3 (tiga), maka
penentuan Risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi.
K : Kekerapan, ditetapkan dengan ketentuan Tabel J-2a
A : Akibat (keparahan), ditetapkan dengan ketentuan Tabel J-2b
TR: Tingkat Risiko
No
PEKERJAAN
BERISIKO
IDENTIFIKASI
BAHAYA
Pekerja Peralatan Material Publik LingkunganHidup
K A TR K A TR K A TR K A TR K A TR
1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 9 = 7 x 8 10 11 12 = 10 x 11 13 14 15 = 12 x 13 16 17 18=16x17
Tabel J-2a. Penetapan Tingkat Kekerapan
Pekerjaan pada hamper semua kondisi
Pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu
Tingkat
Kekerapan Deskripsi Definisi
5
Hampir pasti
terjadi
• Besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan
pekerjaan
• Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 2 kali dalam
1 tahun
4
Sangat
mungkin
terjadi
• Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan
• Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 1 tahun
terakhir
3
Mungkin
terjadi
• Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan
pekerjaan pada beberapakondisi tertentu
• Kemungkinan terjadinyakecelakaan 2 kali dalam 3 tahun
terakhir
2
Kecil
kemungkinan
terjadi
• Kecil kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan
• Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 3 tahun
terakhir
1
Hampir tidak
pernah terjadi
• Dapat terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada
beberapakondisi tertentu
• Kemungkinan terjadinyakecelakaan lebih dari 3 tahun
terakhir
Tabel J-2b Penetapan Tingkat Keparahan
pencemaran
lingkungan di Taman
berhubungan dengan
Tingkat
Keparahan
Skala Konsekuensi
Lingkungan/ Fasilitas
Publik
Keselamatan
Manusia
(Pekerja & Peralatan Material
Masyarakat)
5 Timbulnya
fatality lebih dari
1 orang
meninggal dunia;
atau
Lebih dari 1
orang cacat tetap
Terdapat
peralatan utama
yang rusak total
lebih dari satu
dan
mengakibatkan
pekerjaan
berhenti selama
lebih dari 1
minggu
Material rusak
dan perlu
mendatangkan
material baru
yang
membutuhkan
waktu lebih dari
1 minggu dan
mengakibatkan
pekerjaan
berhenti
Menimbulkan
udara/air/tanah /suara
yang mengakibatkan
keluhan dari pihak
masyarakat;atau
Terjadi kerusakan
Nasional yang
flora dan fauna;atau
Rusaknya aset
masyarakat sekitar
secarakeseluruhan
Terjadi kerusakan yang
parah terhadap akses
jalan masyarakat.
Terjadi kemacetan lalu
lintas selama lebih dari
2 jam
berhenti
Tingkat
Keparahan
Skala Konsekuensi
Lingkungan/ Fasilitas
Publik
Keselamatan
Manusia
(Pekerja & Peralatan Material
Masyarakat)
4 Timbulnya
fatality 1 orang
meninggal dunia;
atau
1 orang cacat
tetap
Terdapat satu
peralatan utama
yang rusak total
dan
mengakibatkan
pekerjaan
berhenti selama
1 minggu
Material rusak
dan perlu
mendatangkan
material baru
yang
membutuhkan
waktu 1 minggu
dan
mengakibatkan
pekerjaan
berhenti
Menimbulkan
pencemaran
udara/air/tanah /suara
namun tidak adanya
keluhan dari pihak
masyarakat;atau
Terjadi kerusakan
lingkungan yang
berhubungan dengan
flora dan fauna;atau
Rusaknya sebagian aset
masyarakat sekitar
Terjadi kerusakan
sebagian akses jalan
masyarakat
Terjadi kemacetan lalu
lintas selama 1-2 jam
3 Terdapat insiden
yang
mengakibatkan
lebih dari 1
pekerja dengan
penanganan
perawatan medis
rawat inap,
kehilangan
waktu kerja
Terdapat lebih
dari satu
peralatan yang
rusak dan
memerlukan
perbaikan dan
mengakibatkan
pekerjaan
berhenti selama
kurang dari
tujuh hari
Material rusak
dan perlu
mendatangkan
material baru
yang
membutuhkan
waktu lebih dari
1 minggu dan
tidak
mengakibatkan
pekerjaan
Menimbulkan
pencemaran
udara/air/tanah /suara
yang mempengaruhi
lingkungan kerja;atau
Terjadi kerusakan
lingkungan yang
berhubungan dengan
tumbuhan di lingkungan
kerja;atau
Terjadi kerusakan akses
jalan di lingkungan kerja
Terjadi kemacetan lalu
lintas selama 30 menit –
1 jam
2 Terdapat insiden
yang
mengakibatkan 1
pekerja dengan
penanganan
perawatan medis
rawat inap,
kehilangan
waktu kerja
Terdapat satu
peralatan yang
rusak,
memerlukan
perbaikan dan
mengakibatkan
pekerjaan
berhenti selama
lebih dari 1 hari
Material rusak
dan perlu
mendatangkan
material baru
yang
membutuhkan
waktu kurang
dari 1 minggu,
namun tidak
mengakibatkan
pekerjaan
berhenti
Menimbulkan
pencemaran
udara/air/tanah /suara
yang mempengaruhi
sebagian lingkungan
kerja;atau
Terjadi kerusakan
sebagian akses jalan di
lingkungan kerja
gangguan lingkungan
Tabel J-3. Penetapan Tingkat Risiko
Keterangan
1-4 : Tingkat risiko kecil
5-12 : Tingkat risiko sedang
15-25 : Tingkat risiko besar
* Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan
kebutuhan Ahli Keselamatan/ Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan
Konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.
Keparahan
Kekerapan 1 2 3 4 5
1 1 2 3 4 5
2 2 4 6 8 10
3 3 6 9 12 15
4 4 8 12 16 20
5 5 10 15 20 25
Tingkat
Keparahan
Skala Konsekuensi
Lingkungan/ Fasilitas
Publik
Keselamatan
Manusia
(Pekerja & Peralatan Material
Masyarakat)
Terjadi kemacetan lalu
lintas kurang dari 30
menit
1 Terdapat insiden
yang
penanganannya
hanyamelalui
P3K, tidak
kehilangan
waktu kerja
Terdapatsatu
peralatan yang
rusak,
memerlukan
perbaikan dan
mengakibatkan
pekerjaan
berhenti selama
kurang dari 1
hari
Tidak
mengakibatkan
kerusakan
material
Tidak mengakibatkan
J.2 Daftar Pekerjaan Konstruksi Dengan Risiko Keselamatan Konstruksi
1. Daftar Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi Besar Per Jenis
Pekerjaan Khusus Sipil untuk Menentukan Kebutuhan Personel Keselamatan Konstruksi
Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan
pada keterangan tabel di bawah, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko
Keselamatan Konstruksi
Risiko Pekerjaan.
sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat
Medan datar LHR ≤156.000
KLASIFIKASI USAHA
PEKERJAAN
KONSTRUKSI (UU 2
TAHUN 2017)
JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN
SIPIL
Jembatan bentang ≥ 45 m (beton)
bentang ≥ 50 m (baja)
Jalan Lintas Atas
(Flyover/Overpass)
bentang ≥ 45 m (beton)
bentang ≥ 50 m (baja)
Jalan Layang panjang > 1.000 m
Jembatan tipe khusus Gantung, beruji kabel, pelengkung dengan bentang
paling sedikit 60 m, bentang paling sedikit 100 m,
dengan ketinggian pilar diatas 40 m, kotak/box
girder, dan lain-lain yang didesain secara khusus.
Pembangunan Jembatan Gantung Program PISEW
(Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi
Wilayah)
Jalan - Jalan Bebas Hambatan,
Medan bukit LHR ≤ 153.000
Medan gunung LHR ≤ 146.000
- Jalan Raya,
Medan datar LHR ≤110.000
Medan bukit LHR ≤ 106.600
Medan gunung LHR ≤103.400
- Jalan di daerah perbukitan dan/atau pergunungan
Terowongan Semua
Underpass Semua
Bendungan Semua bendungan
Reklamasi Semua reklamasi
Pemecah/penahan gelombang Perlu ada kriteria
Rubble mound > 1 ton
Ambang (Groundsill) - dengan lebar sungai > 20 m;
- Tinggi Terjunan ≥ 3 m
Saluran irigasi khusus Dengan konstruksi terowongan dan sipon
Saluran irigasi volume luasan > 2000 HA
Terowongan air Semua terowongan
Bendung dengan lebar sungai > 20 m
Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM)
Dengan kedalaman pekerjaan galian > 1,5 m
2. Daftar Pekerjaan Konstruksi Khusus Gedung/Perumahan Dengan Risiko
Keselamatan Konstruksi Besar, Sedang, Dan Kecil
Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah
ditentukan pada keterangan tabel di bawah, tidak diperlukan lagi perhitungan
penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam
contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan.
KLASIFIKASI
USAHA
PEKERJAAN
KONSTRUKSI
MENURUT UU 2
TAHUN 2017
JENIS KONSTRUKSI
KETERANGAN
GEDUNG
Bangunan
Gedung
Berdasarkan
Ketinggian
Lantai
Bangunan
Di atas 5 lantai
Risiko keselamatan konstruksi besar
s/d 5 lantai
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang
1-2 lantai
Risiko keselamatan konstruksi kecil
Bangunan
Gedung
Berdasarkan
Kondisi
Bangunan
Gedung
Bangunan gedung semi
basement dan/atau
bangunan gedung 1 lapis
dengan ketinggian lebih
dari 3 meter di bawah
tanah
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang
Bangunan gedung > 2
lapis di bawah tanah
dengan ketinggian per
lapis 3 meter
Risiko keselamatan konstruksi besar
Bangunan gedung di
bawah air
Risiko keselamatan konstruksi besar
Bangunan gedung di
bawah sarana/ prasarana
Risiko keselamatan konstruksi besar
Bangunan gedung di atas
sarana/prasarana
Risiko keselamatan konstruksi besar
Rumah
Tapak
Cut and Fill Risiko keselamatan konstruksi besar:
• Slope > 450
• Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir,
Tanah Lempung
• Volume Tanah ≥ 500.000 m3
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
• Slope > 150 – 450
• Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah
Timbunan
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
• Slope < 150
Instalasi Pembuangan Air
Limbah
Dengan kedalaman pekerjaan galian > 1,5 m
Tempat Pembuangan Akhir
(TPA)
Bila pelaksanaan pekerjaan galian tanah > 1,5 m
Embung Semua Embung
Dermaga Pembangunan pada program PISEW
(Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi
Wilayah)
KLASIFIKASI
USAHA
PEKERJAAN
KONSTRUKSI
MENURUT UU 2
TAHUN 2017
JENIS KONSTRUKSI
KETERANGAN
• Jenis Tanah: Tanah Batu
Pra Cetak Risiko keselamatan konstruksi besar:
• Semua komponen Pra Cetak
• > 2 lantai
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
• Kolom dan Balok Pra Cetak
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
• Sloof dan Pondasi Pra Cetak
Peralatan konstruksi Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
Hand Crane
Rumah
Susun
Cut and Fill Risiko keselamatan konstruksi besar:
• Slope > 450
• Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir,
Tanah Lempung
• Volume Tanah ≥ 500.000 m3
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
• Slope > 150 – 450
• Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah
Timbunan
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
• Slope < 150
• Jenis Tanah: Tanah Batu
2 – 5 Lantai Risiko keselamatan konstruksi besar:
• Semua Komponen Pra Cetak
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
• Parsial Precast
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
• Konvensional
6 – 12 Lantai Risiko keselamatan konstruksi besar:
• Pra Cetak dan Konvensional
• Rusun Campuran
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
Parsial Precast
> 12 Lantai Risiko keselamatan konstruksi besar:
• Pra Cetak dan Konvensional
• Rusun Campuran
Helipad Risiko keselamatan konstruksi besar :
• Di atas Rumah Susun
Lingkungan Kerja Risiko keselamatan konstruksi besar:
• Daerah Militer;
• Kepadatan Penduduk Tinggi;
• Zona Merah Rawan Bencana.
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
• Kepadatan Penduduk Sedang;
• Zona Rawan Bencana Sedang.
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
• Kepadatan Penduduk Rendah;
• Zona Rawan Bencana Rendah.
KONSTRUKSI
• Jenis Tanah: Tanah Batu
KLASIFIKASI
JENIS KONSTRUKSI
KETERANGAN
USAHA
PEKERJAAN
MENURUT UU 2
TAHUN 2017
Gedung
RUMAH
TAPAK
Cut and Fill Risiko keselamatan konstruksi besar:
• Slope > 450
• Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah
Lempung
• Volume Tanah ≥ 500.000 m3
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
• Slope > 150 – 450
• Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah
Timbunan
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
• Slope < 150
Pra Cetak Risiko keselamatan konstruksi besar:
• Semua komponen Pra Cetak
• > 2 lantai
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
• Kolom dan Balok Pra Cetak
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
• Sloof dan Pondasi Pra Cetak
Peralatan konstruksi Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
Hand Crane
KLASIFIKASI
USAHA
PEKERJAAN
KONSTRUKSI
MENURUT UU 2
TAHUN 2017
JENIS KONSTRUKSI
KETERANGAN
GEDUNG Peralatan Konstruksi Risiko keselamatan konstruksi besar:
• Tower Crane dan Mobile Crane
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
• Mobile Crane
Nilai Pekerjaan konstruksi Risiko keselamatan konstruksi besar:
• 1 Tower > Rp. 50 M
Jumlah Tenaga Kerja Risiko keselamatan konstruksi besar:
• 100 orang
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
• 25 – 100 orang
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
• < 25 orang
3. Daftar Pekerjaan Konstruksi Khusus Infrastruktur Berbasis Masyarakat
(IBM)
JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN
Pekerjaan Infrastruktur Berbasis
Masyarakat (IBM), seperti:
✓ Pengembangan
Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah
(PISEW);
✓ Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang:
• Menggunakan alat berat.
Risiko keselamatan konstruksi kecil:
• Tidak Menggunakan alat berat,
• Mempekerjakan tenaga kerja di
bawah 25 orang,
• Teknologi yang sederhana.
J.3 Penentuan Tingkat Teknologi Tinggi, Madya Dan Sederhana
Teknologi
tinggi
Peralatan berat dengan menggunakan mesin yang operasionalnya
berbasis mekanikal, elektrikal, hidrolik, pneumatik yang terkontrol
secara automatic dan digital, baik berdiri sendiri maupun terintegrasi
dalam satu sistem, meliputi:
Jenis dan kapasitas pesawat angkat dan angkut:
✓ Peralatan
angkat
a. Keran mobil, keran kelabang, keran portal, keran magnet,
keran lokomotif, pesawat hidrolik, dan pesawat pneumatic,
dengan kapasitas:
• > 25 ton dan ≤ 100 ton;
• > 100 ton dan ≤ 300 ton;
• > 300 ton dan ≤ 600 ton;
• > 600 ton;
b. Alat angkat listrik/lift barang/passenger hoist, keran overhead,
keran pedestal, keran tetap, keran gantry, keran dinding dan
keran sumbu putar, dengan kapasitas:
• > 25 ton dan ≤ 100 ton;
• > 100 ton dan ≤ 300 ton;
• > 300 ton dan ≤ 600 ton;
• > 600 ton;
c. Launcher girder;
d. Mesin bor terowongan (tunnel boring machine).
✓ Peralatan
angkut
a. Keran Menara (tower crane),
b. Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas permukaan:
• Jenis forklift dan/atau lift truk > 15 ton
✓ Pesawat pneumatic yang digerakan oleh tenaga yang
menggunakan tekanan udara dengan kapasitas tekanan di atas
150 psi (Pounds per Square inch);
✓ Pesawat hidrolik yang digerakan oleh cairan oli dengan
kapasitas
tekanan >5000 psi (Pounds per Square inch);
✓ Tenaga penggerak listrik (generator set) dengan kapasitas di atas
>
200 KVA.
Teknologi
Madya
Jenis dan kapasitas pesawat angkat dan angkut:
✓ Peralatan angkat
a. Keran mobil, keran kelabang, keran portal, keran magnet, keran
lokomotif, pesawat hidrolik, dan pesawat pneumatic, dengan
kapasitas:
• s/d 25 ton
b. Alat angkat listrik/lift barang/passenger hoist, keran overhead,
keran pedestal, keran tetap, keran gantry, keran dinding dan
keran sumbu putar, dengan kapasitas:
• s/d 25 ton
✓ Peralatan angkut
Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas permukaan:
• Jenis forklift dan/atau lift truk s/d 15 ton
✓ Pesawat pneumatic yang digerakan oleh tenaga yang
menggunakan tekanan udara dengan kapasitas tekanan 100 s/d
150 psi (Pounds per Square inch).
✓ Pesawat hidrolik yang digerakan oleh cairan oli dengan
kapasitas tekanan diatas 1000 s.d 5000 psi (Pounds per Square
inch).
✓ Tenaga penggerak listrik (generator set) dengan kapasitas 25
s.d
200 KVA.
✓ Peralatan mesin:
a. Mesin pon, mesin penghancur, penggiling dan penumbuk
(crusher machine).
b. Mesin bor, mesin derad, mesin gunting/potong plat, mesin rol
dan tekuk plat.
✓ Peralatan berat:
Backhoe, excavator, bulldozer, loader, scrapper, asphalt finisher,
tandem roller, tyre roller.
✓ Peralatan ringan:
a. Tamping Rammer (Mesin Pemadat Ringan);
b. Vibrator (Mesin Penggetar dan pemadat beton cair);
c. Mesin pelurus, pemotong dan pembengkok besi beton;
d. Penyebar semen cair maupun semen campuran;
e. Bar bender, bar cutter; dan
f. Peralatan sejenis lainnya.
✓ Pesawat pneumatic yang digerakan oleh tenaga yang
menggunakan
Teknologi
Sederhana
tekanan udara dengan kapasitas tekanan <100 psi (Pounds per
Square inch);
✓ Bor listrik, hammer drill, dan peralatan sejenis.
✓ Perkakas tangan seperti cangkul, palu, pahat, sabit, gergaji,
kikir, obeng, tang, dan peralatan sejenis.
✓ Mesin sederhana:
a. mesin asah, poles dan pelicin,
b. mesin tuang dan cetak, tempa dan pres,
c. mesin potong dan belah kayu, mesin ayak dan mesin pemisah,
d. mesin penyaring pasir, mesin pengisi, mesin pengungkit,
e. mesin pengaduk, serta mesin lain yang sejenis.
J.4 Tabel Penentuan Risiko Keselamatan Konstruksi Berdasarkan Harga
Per Satuan Waktu
besar
besar
besar
besar
besar
besar
besar
besar
besar
besar
besar
besar
besar
besar
besar
besar
besar
besar
Sedang
Sedang
Sedang
RISIKO
Nilai
Pekerjaan
Waktu Pelaksanaan (Bulan)
konstruksi
(Rp) 36 24 12 10 9 8 7 6 5
Besar
> 1 T
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
1 T
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
900 M
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
800 M
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
700 M
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
600 M
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
500 M
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
400 M
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
300 M
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
200 M
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
100 M
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
Sedang
< 100 M Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
90 M
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
80 M
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
70 M
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
60 M
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
besar
Risiko
besar
Risiko
50 M
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
40 M
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
30 M
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
20 M
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
10 M
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
Sedang
Risiko
kecil
kecil
kecil
kecil
kecil
kecil
kecil
kecil
kecil
RISIKO
Nilai
Pekerjaan
konstruksi
(Rp)
Waktu Pelaksanaan (Bulan)
36 24 12 10 9 8 7 6 5
Kecil
< 10 M Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko
kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil
9 M Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
8 M Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
7 M Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
6 M Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
5 M Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
4 M Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
3 M Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
2 M Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
1 M Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
200 Jt <x<
1 M
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
Risiko
kecil
6. CONTOH PERINCIAN MATA PEMBAYARAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KONSTRUKSI UNTUK PEKERJAAN GEDUNG (SEBAGAI
ILUSTRASI, URAIAN PEKERJAAN, KUANTITAS, DAN HARGA SATUAN
DISESUAIKAN
KONSTRUKSI)
DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI PEKERJAAN
Nama Pekerjaan konstruksi:
Nilai Kontrak Pekerjaan konstruksi
(Rp):
Jangka Waktu:
: Renovasi Gedung
: 8.893.008.000
: 7 bulan
RMPK, RKPPL, RMLLP)
kerja
NO. URAIAN PEKERJAAN
SATUAN
UKURAN
KUANT
ITAS
HARGA
SATUAN (Rp.)
TOTAL HARGA
(Rp.)
KET
I II III IV V VI (IV*V) VII
1 Penyiapan RKK :
a
Pembuatan dokumen SMKK (RKK,
Set 1 2.000.000,00 2.000.000,00
b
Pembuatan prosedur dan instruksi
c Penyusunan pelaporan SMKK
A Sub Total Penyiapan RKK 2.000.000,00
2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan:
a
Induksi Keselamatan Konstruksi
(Safety Induction)
Org 60 7.500,00
450.000,00
b
Pengarahan Keselamatan
Konstruksi (Safety Briefing)
Org 60 15.000,00
900.000,00
c
Pertemuan keselamatan (Safety
Talk dan/atau Tool Box Meeting)
Org 60 15.000,00
900.000,00
d Pelatihan Keselamatan Konstruksi:
1) Bekerja di ketinggian Org 10 300.000,00 3.000.000,00
2) Penggunaan bahan kimia (MSDS) Org 10
300.000,00
3.000.000,00
d Simulasi Keselamatan konstruksi Org 50 7.500,00 375.000,00
e Spanduk (Banner) Lb 3 300.000,00 900.000,00
f Poster Lb 5 35.000,00 175.000,00
g Papan Informasi Bh 1 500.000,00 500.000,00
B
Sub Total Sosialisasi, Promosi dan
Pelatihan
10.200.000,00
3 Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:
a APK antara lain:
1) Jaring Pengaman (Safety Net) m1 12 500.000,00 6.000.000,00
2) Tali Keselamatan (Life Line) m 20 250.000,00 5.000.000,00
3) Pagar Pengaman (Guard Railling) Ls 1 15.000.000,00 15.000.000,00
4) Pembatas Area (Restricted Area) roll 6 60.000,00 360.000,00
b APD antara lain:
1) Topi Pelindung (Safety Helmet) Bh 70 75.000,00 5.250.000,00
2)
Pelindung Mata (Goggles,
Spectacles)
Psg 12 45.000,00 540.000,00
3) Tameng Muka (Face Shield) Bh 2 250.000,00 500.000,00
NO. URAIAN PEKERJAAN
SATUAN
UKURAN
KUANT
ITAS
HARGA
SATUAN (Rp.)
TOTAL HARGA
(Rp.)
KET
I II III IV V VI (IV*V) VII
4)
Pelindung Pernafasan dan Mulut
(Masker)
Bh 8 50.000,00 400.000,00
5) Sarung Tangan (Safety Gloves) Psg 100 10.000,00 1.000.000,00
6) Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Psg 50 250.000,00 12.500.000,00
7)
Penunjang Seluruh Tubuh (Full
Body Harness) Bh 10 350.000,00 3.500.000,00
8) Rompi Keselamatan (Safety Vest) Bh 60 60.000,00 3.600.000,00
9) Celemek (Apron/Coveralls) Bh 2 150.000,00 300.000,00
10) Pelindung Jatuh (Fall Arrester) Bh 10 200.000,00 2.000.000,00
C
Sub Total Alat Pelindung Kerja
dan Alat Pelindung Diri 55.950.000,00
4 Asuransi dan perizinan :
a Asuransi pengiriman Unit 1 10.000.000,00 10.000.000,00
b Uji riksa Alat berat Alat/kend 1 5.000.000,00 5.000.000,00
D Sub Total Asuransi dan perizinan 15.000.000,00
5 Personel Keselamatan Konstruksi :
a
Ahli K3 Konstruksi Madya selaku
pimpinan UKK (personil manajerial) OB 7 0,00 0,00
b Ahli Keselamatan Konstruksi muda OB 7 10.000.000,00 70.000.000,00
c Petugas Keselamatan Konstruksi OB 4 5.000.000,00 20.000.000,00
d Flagman (Petugas bendera) OB 7 3.250.000,00 22.750.000,00
E
Sub Total Personel Keselamatan
Konstruksi
112.750.000,00
6 Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan:
a Peralatan P3K (Kotak P3K tipe C) Set 1 500.000,00 500.000,00
b Peralatan Pengasapan (Fogging) Set 2 650.000,00 1.300.000,00
F
Sub Total Fasilitas, sarana dan
prasarana kesehatan 1.800.000,00
7 Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:
a Rambu petunjuk Bh 3 125.000,00 375.000,00
b Rambu larangan Bh 3 125.000,00 375.000,00
c Rambu peringatan Bh 3 125.000,00 375.000,00
d Rambu kewajiban Bh 3 125.000,00 375.000,00
e Rambu informasi Bh 3 125.000,00 375.000,00
G
Sub Total Rambu-rambu yang
diperlukan 2.375.000,00
8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:
Catatan:
1. Harga yang tercantum pada Tabel D merupakan Contoh Perincian Mata
Pembayaran Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, harga dapat
berubah dan dimaksudkan untuk menjadi contoh cara pengisian format.
2. Yang dimaksud dengan konsultasi dengan
Konstruksi termasuk pakar dan praktisi.
Ahli terkait Keselamatan
NO. URAIAN PEKERJAAN
SATUAN
UKURAN
KUANT
ITAS
HARGA
SATUAN (Rp.)
TOTAL HARGA
(Rp.)
KET
I II III IV V VI (IV*V) VII
a Ahli Pondasi OJ 5 1.300.000,00 6.500.000,00
H
Sub Total Konsultansi dengan
Ahli terkait Keselamatan
Konstruksi
6.500.000,00
9 Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:
a Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Bh 4 550.000,00 2.200.000,00
b Bendera K3 Bh 1 150.000,00 150.000,00
d Audit eksternal Periode 1 2.000.000,00 2.000.000,00
e Pemeriksaan lingkungan
1) Pengujian kualitas air Sample 5 250.000,00 1.250.000,00
f
Pembuatan Kartu Identitas Pekerja
(KIP)
Lb 50 7.000,00 350.000,00
I
Lain- Lain Terkait Pengendalian
Risiko Keselamatan Konstruksi : 5.950.000,00
Total Mata Pembayaran Penerapan SMKK Pekerjaan Gedung Rp. 119.075.000,00
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx

More Related Content

What's hot

Soal Uji Sertifikat LSP Maret 31 Maret 2023.pdf
Soal Uji Sertifikat LSP Maret 31 Maret 2023.pdfSoal Uji Sertifikat LSP Maret 31 Maret 2023.pdf
Soal Uji Sertifikat LSP Maret 31 Maret 2023.pdfSipri Gamur
 
99160197 kendali-mutu-beton
99160197 kendali-mutu-beton99160197 kendali-mutu-beton
99160197 kendali-mutu-betonmarolop007
 
Spesifikasi teknis jembatan
Spesifikasi teknis jembatanSpesifikasi teknis jembatan
Spesifikasi teknis jembatanDwie Cahyono
 
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan Gremons
 
Metode pelaksanaan konstruksi Pondasi Setempat dan Pondasi Batu Kali.
Metode pelaksanaan konstruksi Pondasi Setempat dan Pondasi Batu Kali.Metode pelaksanaan konstruksi Pondasi Setempat dan Pondasi Batu Kali.
Metode pelaksanaan konstruksi Pondasi Setempat dan Pondasi Batu Kali.Shaleh Afif Hasibuan
 
Permen 04 Sistem Manajemen Mutu terkait Penyedia Jasa Konstruksi
Permen 04  Sistem Manajemen Mutu terkait Penyedia Jasa KonstruksiPermen 04  Sistem Manajemen Mutu terkait Penyedia Jasa Konstruksi
Permen 04 Sistem Manajemen Mutu terkait Penyedia Jasa KonstruksiHerry Hermawan
 
Makalah tentang metode pelaksanaan gedung
Makalah tentang metode pelaksanaan gedungMakalah tentang metode pelaksanaan gedung
Makalah tentang metode pelaksanaan gedungMOSES HADUN
 
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 PerencanaanPenyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 PerencanaanJoy Irman
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp 2
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp 2Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp 2
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp 2infosanitasi
 
RKS Lanjutan Ruang Terbuka Hijau RTH Eks Pasar BoneBone.pdf
RKS Lanjutan Ruang Terbuka Hijau RTH Eks Pasar BoneBone.pdfRKS Lanjutan Ruang Terbuka Hijau RTH Eks Pasar BoneBone.pdf
RKS Lanjutan Ruang Terbuka Hijau RTH Eks Pasar BoneBone.pdfcendanapermai
 
209921115 justifikasi-teknis-cco1
209921115 justifikasi-teknis-cco1209921115 justifikasi-teknis-cco1
209921115 justifikasi-teknis-cco1Dafa Adunt
 
Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 1
Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 1Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 1
Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 1Joy Irman
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1infosanitasi
 
File_Soal_17_158_29_1666928742.pptx
File_Soal_17_158_29_1666928742.pptxFile_Soal_17_158_29_1666928742.pptx
File_Soal_17_158_29_1666928742.pptxFahrizalTriPrasetyo
 
Manajemen proyek konstruksi
Manajemen proyek konstruksiManajemen proyek konstruksi
Manajemen proyek konstruksiNurul Angreliany
 
Pedoman Penempatan Utilitas pada Daerah Milik Jalan
Pedoman Penempatan Utilitas pada Daerah Milik JalanPedoman Penempatan Utilitas pada Daerah Milik Jalan
Pedoman Penempatan Utilitas pada Daerah Milik Jalaninfosanitasi
 
SOP Pekerjaan Konstruksi
SOP Pekerjaan KonstruksiSOP Pekerjaan Konstruksi
SOP Pekerjaan KonstruksiJocky Nahor
 
Kerangka acuan kerja perencanaan jalan
Kerangka acuan kerja perencanaan jalanKerangka acuan kerja perencanaan jalan
Kerangka acuan kerja perencanaan jalanKHRISTIAN MAUKO
 
Tata cara pengawasan.pptx
Tata cara pengawasan.pptxTata cara pengawasan.pptx
Tata cara pengawasan.pptxsahramaulidar1
 

What's hot (20)

Soal Uji Sertifikat LSP Maret 31 Maret 2023.pdf
Soal Uji Sertifikat LSP Maret 31 Maret 2023.pdfSoal Uji Sertifikat LSP Maret 31 Maret 2023.pdf
Soal Uji Sertifikat LSP Maret 31 Maret 2023.pdf
 
99160197 kendali-mutu-beton
99160197 kendali-mutu-beton99160197 kendali-mutu-beton
99160197 kendali-mutu-beton
 
Spesifikasi teknis jembatan
Spesifikasi teknis jembatanSpesifikasi teknis jembatan
Spesifikasi teknis jembatan
 
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
 
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
Laporan Pendahuluan Konsep Perencanaan Bangunan
 
Metode pelaksanaan konstruksi Pondasi Setempat dan Pondasi Batu Kali.
Metode pelaksanaan konstruksi Pondasi Setempat dan Pondasi Batu Kali.Metode pelaksanaan konstruksi Pondasi Setempat dan Pondasi Batu Kali.
Metode pelaksanaan konstruksi Pondasi Setempat dan Pondasi Batu Kali.
 
Permen 04 Sistem Manajemen Mutu terkait Penyedia Jasa Konstruksi
Permen 04  Sistem Manajemen Mutu terkait Penyedia Jasa KonstruksiPermen 04  Sistem Manajemen Mutu terkait Penyedia Jasa Konstruksi
Permen 04 Sistem Manajemen Mutu terkait Penyedia Jasa Konstruksi
 
Makalah tentang metode pelaksanaan gedung
Makalah tentang metode pelaksanaan gedungMakalah tentang metode pelaksanaan gedung
Makalah tentang metode pelaksanaan gedung
 
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 PerencanaanPenyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A2 Perencanaan
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp 2
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp 2Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp 2
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp 2
 
RKS Lanjutan Ruang Terbuka Hijau RTH Eks Pasar BoneBone.pdf
RKS Lanjutan Ruang Terbuka Hijau RTH Eks Pasar BoneBone.pdfRKS Lanjutan Ruang Terbuka Hijau RTH Eks Pasar BoneBone.pdf
RKS Lanjutan Ruang Terbuka Hijau RTH Eks Pasar BoneBone.pdf
 
209921115 justifikasi-teknis-cco1
209921115 justifikasi-teknis-cco1209921115 justifikasi-teknis-cco1
209921115 justifikasi-teknis-cco1
 
Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 1
Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 1Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 1
Tata Cara Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan - Bagian 1
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lamp1
 
File_Soal_17_158_29_1666928742.pptx
File_Soal_17_158_29_1666928742.pptxFile_Soal_17_158_29_1666928742.pptx
File_Soal_17_158_29_1666928742.pptx
 
Manajemen proyek konstruksi
Manajemen proyek konstruksiManajemen proyek konstruksi
Manajemen proyek konstruksi
 
Pedoman Penempatan Utilitas pada Daerah Milik Jalan
Pedoman Penempatan Utilitas pada Daerah Milik JalanPedoman Penempatan Utilitas pada Daerah Milik Jalan
Pedoman Penempatan Utilitas pada Daerah Milik Jalan
 
SOP Pekerjaan Konstruksi
SOP Pekerjaan KonstruksiSOP Pekerjaan Konstruksi
SOP Pekerjaan Konstruksi
 
Kerangka acuan kerja perencanaan jalan
Kerangka acuan kerja perencanaan jalanKerangka acuan kerja perencanaan jalan
Kerangka acuan kerja perencanaan jalan
 
Tata cara pengawasan.pptx
Tata cara pengawasan.pptxTata cara pengawasan.pptx
Tata cara pengawasan.pptx
 

Similar to program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx

Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakDALVY DALVY
 
Tugas Pertemuan 7 dan 8
Tugas Pertemuan 7 dan 8Tugas Pertemuan 7 dan 8
Tugas Pertemuan 7 dan 8IrawanSaputra7
 
PPT PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT DISTRIBUSI SPAM
PPT PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT  DISTRIBUSI SPAMPPT PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT  DISTRIBUSI SPAM
PPT PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT DISTRIBUSI SPAMdpcaskonasoki
 
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...Oswar Mungkasa
 
Pelaksanaan Konstruksi.pptx
Pelaksanaan Konstruksi.pptxPelaksanaan Konstruksi.pptx
Pelaksanaan Konstruksi.pptxssuser2b33da1
 
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)widiaja1
 
KAK Konsultan Supervisi Dana PHJD.pdf
KAK Konsultan Supervisi Dana PHJD.pdfKAK Konsultan Supervisi Dana PHJD.pdf
KAK Konsultan Supervisi Dana PHJD.pdfganjarpurnama1
 
Modul-4-Penjaminan-Mutu-dan-Pengendalian-Mutu_20220228.pdf
Modul-4-Penjaminan-Mutu-dan-Pengendalian-Mutu_20220228.pdfModul-4-Penjaminan-Mutu-dan-Pengendalian-Mutu_20220228.pdf
Modul-4-Penjaminan-Mutu-dan-Pengendalian-Mutu_20220228.pdfFitriHariyanti4
 
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls bTgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls bArbiArdli
 
Tugas m. konstruksi ii pertemuan ke-vi
Tugas m. konstruksi ii   pertemuan ke-viTugas m. konstruksi ii   pertemuan ke-vi
Tugas m. konstruksi ii pertemuan ke-viFandriSudaryanto
 
11 bab 3 gambaran umum proyek
11 bab 3 gambaran umum proyek 11 bab 3 gambaran umum proyek
11 bab 3 gambaran umum proyek vieta_ressang
 
Add 1 rks pka p-09 kab kebumen
Add 1 rks pka p-09 kab kebumenAdd 1 rks pka p-09 kab kebumen
Add 1 rks pka p-09 kab kebumenHeru Kurniawan
 

Similar to program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx (20)

Kepanjangan pcm
Kepanjangan pcmKepanjangan pcm
Kepanjangan pcm
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
 
Tugas Pertemuan 7 dan 8
Tugas Pertemuan 7 dan 8Tugas Pertemuan 7 dan 8
Tugas Pertemuan 7 dan 8
 
PPT PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT DISTRIBUSI SPAM
PPT PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT  DISTRIBUSI SPAMPPT PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT  DISTRIBUSI SPAM
PPT PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT DISTRIBUSI SPAM
 
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...
 
Pelaksanaan Konstruksi.pptx
Pelaksanaan Konstruksi.pptxPelaksanaan Konstruksi.pptx
Pelaksanaan Konstruksi.pptx
 
Tugas 3 siti fatimah
Tugas 3 siti fatimahTugas 3 siti fatimah
Tugas 3 siti fatimah
 
Pengertian
PengertianPengertian
Pengertian
 
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
 
KAK Konsultan Supervisi Dana PHJD.pdf
KAK Konsultan Supervisi Dana PHJD.pdfKAK Konsultan Supervisi Dana PHJD.pdf
KAK Konsultan Supervisi Dana PHJD.pdf
 
Mod
ModMod
Mod
 
Dokumen seleksi batang toru
Dokumen seleksi batang toruDokumen seleksi batang toru
Dokumen seleksi batang toru
 
Modul-4-Penjaminan-Mutu-dan-Pengendalian-Mutu_20220228.pdf
Modul-4-Penjaminan-Mutu-dan-Pengendalian-Mutu_20220228.pdfModul-4-Penjaminan-Mutu-dan-Pengendalian-Mutu_20220228.pdf
Modul-4-Penjaminan-Mutu-dan-Pengendalian-Mutu_20220228.pdf
 
152177683 kak-pengawasan-bkd
152177683 kak-pengawasan-bkd152177683 kak-pengawasan-bkd
152177683 kak-pengawasan-bkd
 
152177683 kak-pengawasan-bkd
152177683 kak-pengawasan-bkd152177683 kak-pengawasan-bkd
152177683 kak-pengawasan-bkd
 
TUGAS ke VI MKII
TUGAS ke VI MKIITUGAS ke VI MKII
TUGAS ke VI MKII
 
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls bTgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
Tgs mk2 arbi ardli-17.1003.222.01.0669-kls b
 
Tugas m. konstruksi ii pertemuan ke-vi
Tugas m. konstruksi ii   pertemuan ke-viTugas m. konstruksi ii   pertemuan ke-vi
Tugas m. konstruksi ii pertemuan ke-vi
 
11 bab 3 gambaran umum proyek
11 bab 3 gambaran umum proyek 11 bab 3 gambaran umum proyek
11 bab 3 gambaran umum proyek
 
Add 1 rks pka p-09 kab kebumen
Add 1 rks pka p-09 kab kebumenAdd 1 rks pka p-09 kab kebumen
Add 1 rks pka p-09 kab kebumen
 

Recently uploaded

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 

program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx

  • 1. DATA DIRI Nama : Suwarno Tempat tgl lahir: Jember 16 oktober 1965 Pendidikan formal: S2 UNS Riwayat pekerjaan. Pernah bertugas di Deppen, Bappeda, Dinas Pendidikan, Bakesbangpol, BPBD. sejak januari th.2017 sd. saat ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun SERTIFIKAT PBJ 1. Sertifikat Ahli PBJ (L4) dari LKPP Th. 2006 2. Kursus Manajemen Proyek dari Pemprop Jatim Th, 2007 3. TOT PBJ timgkat dasar dari LKPP Th. 2009 4. Pelatihan untuk peningkatan kompetensi Instruktur PBJ dari LKPP Th. 2009 5. Bimtek Permasalahan Kontrak dari LKPP Th. 2011 6. Pelatihan pelatih untuk Diklat Jabatan Fungsional pengelola PBJ dari Lkpp Th. 2013 7. Bimtek peningkatan kapasitas stakeholder pengadaan terkait penanganan permasalahan hukum dari LKPP Th. 2016 8. Workshop tata cara penyusunan draft kontrak dalam rangka peningkatan kapasitas ahli kontrak PBJ dari LKPP Th. 2018 9.Diseminasi penyelenggaraan Pelatihan PBJ dengan model pembelajaran blendedlearning,2019 10. Fasilitator kompetensi level 2 dan level 3 th. 2022 11. Anggota Perkumpulan Perancang dan Ahli hukum kontrak Indonesia
  • 2. PROGRAM MUTU DARI KONSULTAN PERENCANAAN KONSTRUKSI Dasar Hukum: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 2. PP nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU no.2 Th, 2017. 3. PP nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 4. Perpres 12 Th. 2021 Tentang perubahan atas perpres 16 th 2018 ttg PBJ Pemerintah 5. PP 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan pelaksanaan UU 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 6. Perlem LKPP nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Pemerinta melalui penyedia 7. Permen PUPR nomor 10 th 2021 Ttg pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi 8. SE nomor: 15/SE/M/2019 Tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR
  • 3. Program Mutu adalah dokumen perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi dalam pelaksanaan Konsultansi Konstruksi; (SE nomor: 15/SE/M/2019 Tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR) Program Mutu adalah dokumen rencana penerapan keselamatan konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi dan merupakan satu kesatuan dalam kontrak. (Permen PUPR no,10th 2021 Ttg pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi Program Mutu ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen-dokumen lain untuk memenuhi persyaratan dalam melaksanakan pekerjaan yang juga merupakan perwujudan dari pemahaman konsultan terhadap lingkup pekerjaan yang dimaksud. Program mutu wajib disusun oleh konsultan sebagai bentuk penjaminan mutu dan pengendalian mutu yang terdiri dari: Tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penyelesaian pekerjaan Program Mutu dalam pekerjaan konstruksi disebut sebagai RMPK, namun pada jenis pengadaan selain pekerjaan konstruksi maka RMPK ini disebut sebagai Program mutu. Pada halaman 126 lampiran II, PerLKPP 12 th 2021 disebutkan bahwa : Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, yang paling sedikit memuat: a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja Penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. Jadwal penugasan personil inti dan personel pendukung e. prosedur pelaksanaan pekerjaan; f. prosedur instruksi kerja; dan/atau g. pelaksana kerja. Program mutu ini disesuaikan dengan jenis barang/jasa, karakteristik dan kompleksitas pekerjaan
  • 4. PROGRAM MUTU KONSULTANSI KONSTRUKSI (SE nomor: 15/SE/M/2019 Tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR) 1. UMUM a. Pedoman Program Mutu ini berlaku pada pekerjaan jasa konsultansi konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; b. Program Mutu adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang merupakan dokumen penjaminan mutu terhadap pelaksanaan proses kegiatan dan hasil kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak pekerjaan; c. Program mutu disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan di bahas pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Kick of Meeting); d. Program mutu harus sudah disahkan oleh PPK sebelum Konsultan memulai pekerjaannya; e. Program Mutu merupakan dokumen yang dinamis, dapat direvisi apabila terjadi perubahan persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan agar tetap memenuhi persyaratan hasil pekerjaan.
  • 5. 2. KOMPONEN PROGRAM MUTU 1. Informasi Pekerjaan Informasi Pekerjaan yaitu penjelasan mengenai nama paket kegiatan, kode dan nomor kontrak, sumber dana, lokasi, lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan dan nama pengguna dan penyedia jasa konsultansi. 2. Organisasi Kerja Struktur organisasi menggambarkan hubungan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa, dan menjelaskan keterkaitan/alur instruksi dan koordinasi pihak-pihak dalam pelaksanaan kegiatan (internal penyedia jasa). Dilengkapi dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari tiap-tiap tenaga ahli agar jelas siapa berbuat apa dan menghindari terjadinya tumpang tindih (overlapping) kegiatan. 3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Jadwal pelaksanaan pekerjaan berisi mengenai informasi terkait rentang waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan yang dimulai dari persiapan, implementasi, dan pelaporan. Informasi yang dimaksud mencakup jadwal peralatan dan jadwal penugasan personel. 4. Metode Pelaksanaan Metode Pelaksanaan yaitu gambaran umum tentang apa yang akan dikerjakan oleh Konsultan dan alur/tahapan proses pekerjaan yang meliputi: a. Penjelasan bagaimana pelaksanaan tiap tahapan pekerjaan (untuk tahapan penting) b. Input yang digunakan dalam setiap tahapan proses, beserta output yang dihasilkan. c. Cek/kontrol yang dipergunakan untuk memastikan bahwa tahapan proses dapat diterima. 5. Pengendalian Pekerjaan Pengendalian pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencaan kegiatan dengan metode kerja, jadwal penugasan tenaga ahli, dan acuan/persyaratan yang digunakan. Dapat menggunakan alat bantu berupa ceklist/daftar simak.
  • 6. 6. Laporan Pekerjaan a. Dalam komponen laporan pekerjaan dijelaskan mengenai jadwal rencana penyerahan laporan pekerjaan beserta poin-poin yang akan disampaikan dalam laporan. b. Jenis-jenis laporan sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak, secara umum meliputi: 1) Laporan Pendahuluan Berisi pemahaman terhadap apa yang diminta di dalam kontrak, dan rencana kerja/metode kerja untuk mencapai sasaran yang diharapkan dalam kontrak. Laporan ini diserahkan kepada pemberi tugas 1 (satu) bulan sejak SPMK. Laporan pendahuluan dibahas dengan direksi pekerjaan dan instansi lain yang terkait. 2) Laporan Antara laporan kegiatan konsultan selama paruh waktu, berisi pengumpulan data primer maupun sekunder, analisa sementara. Laporan ini diserahkan kepada pemberi tugas pada pertengahan waktu pelaksanaan kontrak. 3) Draft Laporan Akhir Berisi laporan kegiatan konsultan secara menyeluruh mulai dari pengumpulan data, analisa, kesimpulan dan saran/masukan. Diserahkan kepada pemberi tugas satu bulan sebelum berakhirnya masa kontrak. 4) Laporan Akhir Merupakan perbaikan/revisi dari draft laporan akhir yang telah dibahas denga direksi teknis dan instansi terkait lainya. Laporan ini diserahkan pada akhir kontrak. 5) Produk Akhir Laporan produk akhir adalah produk akhir yang diminta pengguna jasa, misalnya Pedoman, Modul, Gambar Desain, BOQ, dll. RISIKO KECIL, PL MAKA PROGRAM MUTU HANYA MEMUAT METODE DAN PENGENDALIAN PEKERJAAN PERMEN PUPR 10 TH 2021, PSL 17
  • 7. Berdasarkan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia, khususnya pada lampiran II, angka VII halaman 118 yang membahas tentang Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia terdapat “Program Mutu”. secara ringkas pelaksanaan kontrak, setelah berakhirnya masa sanggah dan sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi, apabila ada dimulai dari reviuw hasil pemilihan penyedia sampai dengan denda dan ganti rugi, meliputi :
  • 8. VII. PELAKSANAAN KONTRAK Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak meliputi: 1. 2. Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Penetapan (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Penandatanganan Kontrak Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel 3. 4. 5. 6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Pengiriman (SPP) Pemberian Uang Muka Penyusunan Program Mutu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Mobilisasi Pemeriksaan Bersama Perintah 7. 8. 9. 10. 11.
  • 9. VII. PELAKSANAAN KONTRAK (Lanjutan) Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak meliputi: 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Pengendalian Kontrak Inspeksi Pabrikasi (apabila diperlukan) Pembayaran Prestasi Pekerjaan Perubahan Kontrak Penyesuaian Harga (apabila diperlukan) Keadaan Kahar Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak Pemutusan Kontrak Pemberian Kesempatan Denda dan Ganti Rugi
  • 10. Berdasarkan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia, khususnya pada lampiran II, angka romawi VII halaman hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak jasa konsultansi konstruksi, meliputi : a. Program mutu b. Organisasi kerja dan jadwal penugasan personel c. Kesesuaian personel dan peralatan dengan persyaratan kontrak d. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan e. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan pekerjaan yang memperhatikan keselamatan konstruksi f. Jadwal mobilisasi peralatan dan personel g. Rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran h. Hal-hal lain yang dianggap perlu. Semakin rinci hal-hal terkait teknis yang dibahas, maka akan semakin baik penyedia memahami apa yang dibutuhkan, dengan demikian maka program mutu yang disusun oleh penyedia akan semakin relevan dan memudahkan pengendalian kontrak, bila terdapat hal yang bertentangan maka silahkan meminta penyedia merevisi Program Mutunya dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, pada tahapan ini lebih baik kita ribut dan berdiskusi sehat dengan penyedia di awal agar pelaksanaan kontrak dapat terkendali.
  • 11. UU. nomor 2 Thaun 2017 Ttg Jasa Konstruksi, Pasal 13 ayat (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultan konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengkajian; b. perencanaan; c. perancangan; d. pengawasan; dan/atau e. Manajemen penyelenggaraan konstruksi. PP nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU no.2 Th, 2017 khususnya pasal 47 ayat (5) disebutkan bahwa: “penyelenggaraan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan data perencanaan dan data perancangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ayat (6) hasil perancangan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit meliputi: a. perhitungan, b. desain, c. spesifikasi teknis, d. daftar kauntitas atau daftar keluaran, e. perkiraan biaya, f. metode pelaksanaan, g. penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan, h. kebutuhan sumberdaya konstruksi beserta rantai pasoknya, i. metode pengoperasian dan pemeliharaan bangunan, j. rencana penjaminan mutu pekerjaan konstruksi, k. rencana keselamatan konstruksi, L. lokasi lahan.
  • 12. AMANAT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI DALAM UU 2/2017 • Penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan asas keamanan dan keselamatan (psl 2). • Penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk menata sistem Jasa Konstruksi yang mewujudkan keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun. (psl 3 huruf d.) Pengguna dan penyedia jasa wajib memenuhi standar K3 dan keberlanjutan, meliputi standar: Mutu bahan Mutu peralatan Keselamata n dan kesehatan kerja Prosedur pelaksanaa n jasa konstruksi Mutu produk Operation and Maintenanc e Perlindunga n sosial tenaker Pengelolaa n lingkungan hidup
  • 13. PP 16 Tahun 2021 Ttg Peraturan pelaksanaan UU 28 Tahun 2002 Ttg Bangunan Gedung, Psl 4 ayat (2). Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya dan fungsi khusus (kriterianya ditetapkan oleh menteri contoh tempat menyimpan depo amunisi, lab forensic dll). Selain fungi ini dapat berupa fungsi campuran. Pasal 9 ayat (1) bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diklasifikasi berdasarkan: a. tingkat kompleksitas terdiri sederhana, tidak sederhana dan bangunan khusus b. Tingkat permanensi: BG permanen lebih dari 5 th dan non permanen kurang 5 th c. Tingkat bahaya risiko kebakaran: tinggi, sedang dan rendah d. Lokasi: padat, sedang dan renggang e. Ketinggian bangunan gedung: 1) super tinggi di atas 100 lt 2) Pencakar langit antara 40 sd 100 lt 3) BG bertingkat tinggi lebih dari 8 lt 4) BG bertingkat sedang 5 sd 8 lt 5) BG bertingkat rendah sd. 4 lt f. Kepemilikan BG g. Klas BG
  • 14. PRES I OEN REPUBLIK INOONESIA - 106 - h. standar sesuai pengelolaan lingkungan hidup dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 84H ( 1) Pemenuhan Kesehatan, dimaksud Standar Keamanan, Keselamatan, sebagaimana ( 1) ditetapkan dan Keberlanjutan dalam Pasal 84G ayat oleh menteri teknis terkait. (2) Dalam menyusun Standar dan Keamanan, Keberlanjutan Keselamatan, untuk setiap teknis terkait Kesehatan, produk Jasa Konstruksi, menteri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun. Pasal 841 Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa (1) dalam harus penyelenggaraan J asa ' Konstruksi menerapkan SMKK. (2) Penyedia J asa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyedia Jasa yang memberikan layanan: a. Konsultansi Manajemen Konstruksi; Penyelenggaraan b. c. d. Konsultansi Konstruksi pengawasan; Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi; dan Konstruksi Terintegrasi. (3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a. b. harus melakukan: identifikasi bahaya; penilaian risiko dan pengendalian risiko atau pekerjaan peluang berdasarkan tahapan (work breakdown structure); dan c. sasaran ... SK No 077337 A GUARD RAILING SAFETY DECK
  • 15. PRES I OEN REF1UBUK lNDONESIA - 111 - Penjaminan mutu dan pengendalian mutu (6) Pekerjaan pada ayat menjamin Konstruksi Konstruksi (5) merupakan terlaksananya sebagaimana bagian dari keselamatan dimaksud SMKKyang keteknikan guna mewujudkan proses dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas. Penjaminan Pekerjaan mutu dan pengendalian mutu (7) Konstruksi harus diintegrasikan dengan SMKK. (8) Penjaminan sebagaimana dilaksanakan mutu dan pengendalian mutu dimaksud oleh personel pada yang ayat (7) memenuhi standar kompetensi kerja. (9) Ketentuan penjaminan Pekerjaan lebih mutu Ianjut dan mengenai · tata cara pengendalian mutu Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Menteri. Pasal84L Untuk pekerjaan (1) pengkajian, perencanaan, dan perancangan, tercantum menyusun produk yang dihasilkan yang dalam uraian pekerjaan, termasuk dokumen Rancangan Konseptual mendukung SMKKsesuai dengan format untuk penerapan Rancangan pekerjaan SMKK. Konseptual SMKKyang disusun pada (2) pengkajian dan perencanaan paling sedikit memuat: a. lingkup dan/ atau informasi tanggung perencanaan; awal terhadap jawab pengkajian b. kelaikan antara lain meliputi lokasi, lingkungan, sosio-ekonomi, dan/atau dampak lingkungan; dan c. reko:tnendasi teknis. (3) Rancangan Konseptual SMKKyang disusun pada pekerjaan perancangan paling sedikit memuat: a. lingkup ... SK No 077342 A SCAFOLDING PADA TEMPAT TINGGI
  • 16. PRESIPEN REPUBLIK INDONESIA - 112 - a. lingkup termasuk tanggung pernyataan jawab perancang, bahwa apabila terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada metode pelaksanaan identifikasi bahaya, pada penyusun revisi; b. c. Pekerjaan mitigasi Konstruksi; bahaya, dan penetapan daftar tingkat risiko; d. standar dan/atau peraturan Keselamatan perundang-undangan Konstruksi yang ditetapkan biaya SMKK;dan untuk desain; e. f. rancangan pengoperasian bangunan. panduan dan pemeliharaan keselamatan Konstruksi (4) Untuk pekerjaan konsultansi pengawasan dan manajemen Konstruksi, produk yang dihasilkan tercantum dalam uraian pekerjaan, termasuk RKK manajemen RKK pengawasan dan Konstruksi. Dalam menyusun (5) Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa pekerjaan konsultansi pengkajian, memiliki ahli Konstruksi, perencanaan keselamatan dan perancangan wajib kerja dan kesehatan atau ahli Keselamatan Konstruksi. (6) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi sebagaimana tenaga ahli di bidang Konstruksi dimaksud pada ayat (5) merupakan yang mempunyai kompetensi khusus keselamatan dan kesehatan kerja dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SMKKyang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. (7) Ahli ... SK No 077343 A DALAM KAK KONSULTAN PERANCANGAN SUDAH ADA KALIMAT YANG BERBUNYI PRODUK AKHIR DARI KONSULTAN PERANCANGAN BERUPA RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK SEBAGAIMANA AMANAH DARI PP1 4 TH 2021 PASAL 84L ayat 3
  • 17. RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) YANG DISUSUN PADA SAAT PENGKAJIAN DAN PERENCANAAN MEMUAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (1) YANG DISUSUN PADA PEKERJAAN PERANCANGAN MEMUAT PSL 4 Psl 5. 1. LINGKUP TANGGUNGJAWAB PENGKAJIANDAN/ATAU PERENCANAAN 2. INFORMASI AWAL TERHADAP KELAIKAN YANG MEPUTI LOKASI, LINGKUNGAN, SOSIO EKONOMI, DAN/ ATAU DAMPAK LINGKUNGAN DAN 3. REKOMENDASI TEKNIS 1. LINGKUP TANGGUNGJAWAB PERANCANG, TERMASUK PERNYATAAN BAHWA JIKA TERJADI REVISI DESAIN, TANGGUNGJAWAB REVISI DESAIN DAN DAMPAKNYA ADA PADA PENYUSUN REVISI 2. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 3. STANDAR PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN 4. REKOMENDASI RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 5. RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS, JIKA DIPERLUKAN 6. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENENTUAN PENGENDALIAN RISIKO, DAN PELUANG (IBPRP). PEKERJAAN KURANG 5O JT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK HANYA MEMUAT IBPRP. 7. DAFTAR STANDAR DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI YANG DITETAPKAN UNTUK DESAIN 8. PERNYATAAN PENETAPAN TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI 9. BIAYA SMKK SERTA KEBUTUHAN PERSONIL KESELAMATAN KONSTRUKSI 10. RANCANGAN PANDUAN KESELAMATAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI BANGUNAN Permen PUPR nomor 10 th 2021 Ttg pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi
  • 18. Paket Kegiatan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN …………….. NOMOR KONTRAK : Tanggal : Lokasi : Kota Madiun Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) hari kalender CV/PT………….. Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2021 RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI
  • 19. RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PENGKAJIAN/PERENCANAAN KONSTRUKSI Paket Kegiatan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN ……………… Disetujui Oleh : Dibuat Oleh : Konsultan Perencana KPA selaku PPK Program Penyelenggaraan Jalan Bina Marga ……… … Direktur Utama ……… ……… .
  • 20. 1. DATA UMUM : : : : : Nama Proyek Nama Paket Lokasi No.Kontrak Waktu Pelaksanaan Nama Konsultan Pengkajian/Perencanaan Lingkup Tanggung Jawab Peningkatan Jalan Perencanaan Pembangunan Jalan ……… ……….. ……………… ………….. : PT. ………….. : PT. …………… 2. IDENTIFIKASI KESELAMATAN KONSTRUKSI Tabel Identifikasi Keselamatan Konstruksi No Aspek Diskripsi Awal Rekomendasi Teknis 1 Lokasi a. Kondisi kontur tanah pemukiman padat penduduk dan persawahan (sedikit lumpur) b. Ketersediaan material,bahan dan alat konstruksi. c. Informasi lalu lintas harian rata rata a. Dibuat jalan dengan timbunan pilihan selebar 6,00 meter dan dipadatkan agar dapat dilewati kendaraan untuk akses ke sta akhir pekerjaan. b. Survey quarry dan pemasok material. c. Perhitungan volume lalu lintas 2 arah pada 1 ruas jalan 2 Lingkungan Fisik a. Pengaruh terhadap polusi air,udara dan lahan. b. Pengaruh pada bangunan dan kegiatan fisik sekitar. a. Rencanakan system drainase,filtrasi dan run off catchment area. b. Perhitungan pada situs bangunan dan kegiatan fisik sekitar. 3 Sosio - Ekonomi a. Pengaruh pada hubungan social dan adat budaya local. a. Survey resistensi, pendekatan dan sosialisasi pemuka adat/agama. b. Kaji potensi ekonomi dan
  • 21. b. Pengaruh pada kondisi ekonomi masyarakat sekitar. c. Pengaruh proyek dan perkembangan ekonomi. d. Pengaruh kesehatan masyarakat. partisipasi masyarakat bagi kelancaran proyek. c. Kaji kearifan lokasi dan potensi pariwisata. d. Sediakan informasi pelayanan kesehatan setempet. 4 Dampak Lingkungan a. Apakah perlu kajian AMDAL dan ANDAL?. b. Pengelolaan dan pemantauan dampak. a. Kajian peratuan perundangan dampak dan mitigasi dampak. b. Buat kerangka RKL dan RPL.
  • 22. RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI. 1. DATA UMUM Nama Proyek Nama Paket Lokasi No.Kontrak Waktu Pelaksanaan Nama Konsultan Pengkajian/Perencanaan Lingkup Tanggung Jawab : : : : : : Peningkatan Jalan Perencanaan Pembangunan Jalan………. …………… ………… ……………. PT. ……………. : PT. …………… 1.1. Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultasi Konstruksi Perancangan. Memuat Pernyataan Pertanggung Jawaban Konsultasi Konstruksi Perancangan yang ditandatangani oleh Kepala Konsultasi Konstruksi Perancangan. PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN KONSULTASIKONSTRUKSI PERANCANGAN PT. ………….. PT. ………………. sebagai badan Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi bertanggung jawab penuh terhadap hasil desain yang telah dilakukan. Apabila terjadi revisi desain,maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusunan revisi. Madiun, Desember 2021 Dibuat Oleh : Konsultan Perencana …….. ………………. Direktur Utama
  • 23. 2. METODE PELAKSANAAN c) Terperosok ke galian truck menurunkan material lintas kendaraan No Uraian Metode Pekerjaan Bahaya Utama 1. Penyiapan badan Jalan Motor Grader merapikan dan meratakan permukaan eksisting yang sudah rusak Tandem / Vibro Roller memadatkan permukaan yang telah disiapkan oleh Motor Grader Sekelompok pekerja akan membantu membersihkan top grade a. Terkena alat berat b. Gangguan pernapasan karena debu c. Suara bising 2 Galian Biasa Tanah yang dipotong umumnya berada disisi jalan Penggalian dilakukan dengan menggunakan Excavator Selanjutnya Excavator menuangkan material hasil galian kedalam Dump Truck Dump Truck membuang material hasil galian keluar lokasi jalan sejauh. a) Terkena alat berat b) Terjadi Longsoran pada area galian d) Suara bising 3 Urugan Paras untuk bahu jalan Whell Loader memuat ke dalam Dump Truck Dump Truck mengangkut ke lapangan dengan jarak sumber galian ke lapangan Material dihampar dengan menggunakan Motor Grader Hamparan material disiram air dengan Watertank Truck (sebelum pelaksanaan pemadatan) dan dipadatkan dengan menggunakan Tandem Roller Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dan level permukaan dengan menggunakan alat bantu a) Terkena alat berat b) Gangguan pernapasan karena debu b) Terluka kena material agregat A c) Kecelakaan pada saat dump paras e) Kecelakaan akibat tertabrak lalu 4 Timbunan Pilihan dan Urugan Pasir Whell Loader memuat ke dalam Dump Truck Dump Truck mengangkut ke lapangan dengan jarak sumber galian ke lapangan Material dihampar dengan menggunakan Motor Grader Hamparan material disiram air dengan Watertank Truck (sebelum pelaksanaan a. Gangguan pernapasan karena debu b. Terluka kena material paras / pasir c. Kecelakaan pada saat dump truck menurunkan material d. Kecelakaan akibat tertabrak lalu lintas kendaraan
  • 24. b) Terluka kena material agregat B truck menurunkan material d) Kecelakaan akibat tertabrak lalu b) Terluka kena material saat c) Terkena material panas dari d) Terlindas alat berat Ketika pemadatan) dan dipadatkan dengan menggunakan Tandem Roller Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dan level permukaan dengan menggunakan alat bantu 5 Penghamparan Lapis Pondasi Agregat Kelas B Penyiapan formasi kondisi eksisting. Wheel Loader memuat material Lapis Fondasi Agregat ke dalam Dump Truck di Base Camp. Dump Truck mengangkut Lapis Fondasi Agregat Kelas A dng kadar air yg memenuhi ke lokasi pekerjaan dan dihampar dengan Motor Grader Hamparan agregat dipadatkan dengan Vibratory Roller. Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan Alat Bantu. Bahan yang tidak terjangkau mesin gilas, harus dipadatkan dengan trimbis mekanis atau pemadat lain yang disetujui. Pemadatan dilanjutkan sampai seluruh lokasi terpadatkan rata. a) Gangguan pernapasan karena debu c) Kecelakaan pada saat dump agregat B lintas kendaraan 6 Pengerjaan Beton Struktur Semen, pasir, batu kerikil dan air dicampur dan diaduk menjadi beton dengan menggunakan Concrete Mixing Plant Beton di-cor ke dalam bekisting yang telah disiapkan Penyelesaian dan perapihan setelah pemasangan a) Gangguan pernapasan karena debu pengecoran 7 Pekerjaan pengaspalan Wheel Loader memuat Agregat ke dalam Cold Bin AMP. Agregat, aspal, dan bahan anti pengelupasan dicampur dan dipanaskan dengan AMP untuk dimuat langsung kedalam Dump Truck dan diangkut ke lokasi pekerjaan. Campuran panas AC dihampar dengan Finisher a) Gangguan pernapasan karena debu b) Terluka kena material saat pengaspalan aspal pemadata n
  • 25. 3. STANDART PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN Memuat penjelasan mengenai prosedur dan kebutuhan inspeksi dan pengujian dilapangan untuk memastikan agar mutu produk yang dihasilkan tetap terjaga. Rencana pemeriksaan dan pengujian harus disesuaikan dengan uraian tahapan pekerjaan. Berikut format Rancangan Pemeriksaan dan Pengujian No. Kegiatan Referensi Rencan a Pemeriksaan dan Pengujian Waktu Pengujian dan dipadatkan dengan Tandem (awal dan akhir) & Pneumatic Tire Roller (antara). Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan Alat Bantu.
  • 26. PENYEDIA Penyedia bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan. Pasal 17 ayat (2) Perpres 12/2021
  • 27. PP 16 Tahun 2021 Ttg Peraturan pelaksanaan UU 28 Tahun 2002 Ttg Bangunan Gedung Pasal 140 (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana teknis yang meliputi a. Konsepsi perancangan b. Pra rancangan c. Pengembangan rancangan, dan d. Rancangan detail. (4) Pengembangan BGN untuk bangunan bertingkat di atas 4 (empat) lantai, bangunan dengan luas total di atas 5.000 m2, klasifikasi bangunan khusus, bangunan yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi, dan atau yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears project) harus dilakukan pengawasan pada perencanaan teknis oleh manajemen konstruksi. menurut psl 153 ayat (2) huruf a. masuk klasifikasi tidak sederhana. Pasal 151 ayat (8). Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi BGN, masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi paling sedikit 6 (enam) bulan terhitungan sejak PHO
  • 28. PP 16 Tahun 2021 Ttg Peraturan pelaksanaan UU 28 Tahun 2002 Ttg Bangunan Gedung, Psl 151 ayat (10). Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membuat dokumen pelaksanaan konstruksi meliputi: a. semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk pBG; b. gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as-built drawings); c. kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan konstruksi, atau manajemen konstruksi beserta segala perubahan atau addendumnya; d. laporan pelaksanaan konstruksi fisik yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4); e. berita acara pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (provisional hand over), dan serah terima akhir (fina hand over) dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi fisik, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik; UTK BG PPK HARUS MERESPON SEKALIGUS CEK
  • 29. f. kontrak kerja perencanaan teknis; g. pengetesan dan pengujian (testing and commissioning); h. foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik; i. dokumen SMKK; j. manual operasi dan pemeliharaan Bangunan Gedung, termasuk pengoperasian dan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing); k.Garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing); L. sertifikat BGH, dalam hal ditetapkan sebagai BGH; m. surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan penyedia jasa pengawasan konstruksi teknis; dan n. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung. (PPK HARUS MEMPERHATIKAN INI SEBAGAIMANA AMANAT UU DAN PP
  • 30. Pasal 158 (1) Umur bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) huruf a merupakan jangka waktu Bangunan Gedung masih tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (2) . Umur BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 50 th. CATATAN UMUR BGN BEDA DENGAN RENCANA UMUR KONTRUKSI. PASAL 65 AYAT (2) uu.2 TH.2017 ttG JAKON PENYEDIA JASA WAJIB BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEGAGALAN BANGUNAN DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 10 THN. Pasal 175 (4) pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi: a. tahap konsepsi perancangan sebesar 15% (lima belas persen); b. tahap pra rancangan sebesar 20% (dua puluh persen); c. tahap pengembangan rancangan sebesar 25% (dua puluh lima persen); d. Tahap rancangan detail meliputi penusunan rancangan gambar detail dan penyusunan rencana kerja dan syarat, serta rencana anggaran biaya sebesar 20% (dua puluh persen); e. tahap tender penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5% (lima persen); dan f. tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas persen).
  • 31. Berdasarkan hasil penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi untuk pelaksanaan pekerjaan: : : : Nama Kegiatan Nilai Lokasi Perencanaan Pembangunan Jalan ……….. ………… ……… Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah: RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI (KECIL/SEDANG/BESAR)* *Coret yang tidak perlu Keterangan : Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi. Jabatan : KPA selaku PPK Program Penyelenggaraan Jalan Bina Marga II Nama : … … … .. Tanda tangan : CONTOH: KRITERIA PENENTUAN TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI OLEH PENGGUNA JASA KONSTRUKSI Penetapan Tingkat Risiko Untuk penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi, penyedia jasa konsultansi perancangan besar, berdasarkan penilaian resiko dari aktivitas sub pekerjaan yang berdampak terhadap risiko manusia dan keselamatan publik dan tabel daftar risiko pekerjaan konstruksi.
  • 32. Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan kendaraan d) Kecelakaanakibat tertabrak lalu lintas Risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi, dilihat dari tabel maka pekerjaan Pembangunan Jalan Banter - Kalipadang masuk pada tingkat resiko Sedang dengan nilai Tingkat Resiko Tertinggi 9. No PEKERJAAN BERISIKO IDENTIFIKASI BAHAYA Pekerja Peralatan Material Publik LingkunganHidup K A TR K A TR K A TR K A TR K A TR 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 9 = 7 x 8 10 11 12 = 10 x 11 13 14 15 = 12 x 13 16 17 18=16x17 1 Galian Biasa a) Terkena alat berat b) Terjadi Longsoran pada area galian c) Terperosokke galian d) Suara bising 3 2 6 3 3 9 3 2 6 3 2 6 3 2 6 2 Urugan Paras untuk bahu jalan a) Gangguan pernapasan karena debu b) Terlukakena material agregat A c) Kecelakaanpada saat dump truck menurunkanmaterial agregat A d) Kecelakaanakibat tertabrak lalu lintas kendaraan 3 2 6 3 3 9 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 Penyiapan Badan Jalan a) Terlindas/ terjepit alat pemadat b) Kecelakaan akibat tertabrak lalu lintas 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 Timbunan Pilihandan Urugan Pasir a) Gangguan pernapasan karena debu b) Terluka kena material paras / pasir c) Kecelakaanpada saat dump truck menurunkanmaterial d) Kecelakaanakibat tertabrak lalulintas kendaraan 3 2 6 3 3 9 3 2 6 3 2 6 3 2 6 5 PenghamparanLapis Pondasi Agregat Kelas B a) Gangguan pernapasan karena debu b) Terlukakena material agregat A c) Kecelakaanpada saat dump truck menurunkanmaterial agregat A kendaraan 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 6 Pengerjaan Beton Struktur a) Gangguan pernapasan karena debu b) Terlukakena material saat pengecoran 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 7 Pekerjaan pengaspalan a) Gangguanpernapasan karena debu b) Terlukakena material saat pengaspalan c) Terkena material panas dari aspal d) Terlindasalat berat Ketikapemadatan 3 2 6 3 3 9 3 2 6 3 2 6 3 2 6
  • 33. [Contoh Tabel J-1. Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan] Keterangan : Tabel ini dapat menjadi dasar pengguna jasa dalam menentukan penilaian risiko Keselamatan Konstruksi. Format ini tidak untuk dituangkan pada dokumen pemilihan. Catatan: Dalam hal 1 (satu) uraian pekerjaan memenuhi penilaian tingkat risiko keselamatan konstruksi lebih tinggi paling sedikit 3 (tiga), maka penentuan Risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi. K : Kekerapan, ditetapkan dengan ketentuan Tabel J-2a A : Akibat (keparahan), ditetapkan dengan ketentuan Tabel J-2b TR: Tingkat Risiko No PEKERJAAN BERISIKO IDENTIFIKASI BAHAYA Pekerja Peralatan Material Publik LingkunganHidup K A TR K A TR K A TR K A TR K A TR 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 9 = 7 x 8 10 11 12 = 10 x 11 13 14 15 = 12 x 13 16 17 18=16x17
  • 34. Tabel J-2a. Penetapan Tingkat Kekerapan Pekerjaan pada hamper semua kondisi Pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu Tingkat Kekerapan Deskripsi Definisi 5 Hampir pasti terjadi • Besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan • Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun 4 Sangat mungkin terjadi • Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan • Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 1 tahun terakhir 3 Mungkin terjadi • Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapakondisi tertentu • Kemungkinan terjadinyakecelakaan 2 kali dalam 3 tahun terakhir 2 Kecil kemungkinan terjadi • Kecil kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan • Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 3 tahun terakhir 1 Hampir tidak pernah terjadi • Dapat terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapakondisi tertentu • Kemungkinan terjadinyakecelakaan lebih dari 3 tahun terakhir
  • 35. Tabel J-2b Penetapan Tingkat Keparahan pencemaran lingkungan di Taman berhubungan dengan Tingkat Keparahan Skala Konsekuensi Lingkungan/ Fasilitas Publik Keselamatan Manusia (Pekerja & Peralatan Material Masyarakat) 5 Timbulnya fatality lebih dari 1 orang meninggal dunia; atau Lebih dari 1 orang cacat tetap Terdapat peralatan utama yang rusak total lebih dari satu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 minggu Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti Menimbulkan udara/air/tanah /suara yang mengakibatkan keluhan dari pihak masyarakat;atau Terjadi kerusakan Nasional yang flora dan fauna;atau Rusaknya aset masyarakat sekitar secarakeseluruhan Terjadi kerusakan yang parah terhadap akses jalan masyarakat. Terjadi kemacetan lalu lintas selama lebih dari 2 jam
  • 36. berhenti Tingkat Keparahan Skala Konsekuensi Lingkungan/ Fasilitas Publik Keselamatan Manusia (Pekerja & Peralatan Material Masyarakat) 4 Timbulnya fatality 1 orang meninggal dunia; atau 1 orang cacat tetap Terdapat satu peralatan utama yang rusak total dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama 1 minggu Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah /suara namun tidak adanya keluhan dari pihak masyarakat;atau Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan flora dan fauna;atau Rusaknya sebagian aset masyarakat sekitar Terjadi kerusakan sebagian akses jalan masyarakat Terjadi kemacetan lalu lintas selama 1-2 jam 3 Terdapat insiden yang mengakibatkan lebih dari 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja Terdapat lebih dari satu peralatan yang rusak dan memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari tujuh hari Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan tidak mengakibatkan pekerjaan Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah /suara yang mempengaruhi lingkungan kerja;atau Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan tumbuhan di lingkungan kerja;atau Terjadi kerusakan akses jalan di lingkungan kerja Terjadi kemacetan lalu lintas selama 30 menit – 1 jam 2 Terdapat insiden yang mengakibatkan 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 hari Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu kurang dari 1 minggu, namun tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah /suara yang mempengaruhi sebagian lingkungan kerja;atau Terjadi kerusakan sebagian akses jalan di lingkungan kerja
  • 37. gangguan lingkungan Tabel J-3. Penetapan Tingkat Risiko Keterangan 1-4 : Tingkat risiko kecil 5-12 : Tingkat risiko sedang 15-25 : Tingkat risiko besar * Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli Keselamatan/ Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi. Keparahan Kekerapan 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 Tingkat Keparahan Skala Konsekuensi Lingkungan/ Fasilitas Publik Keselamatan Manusia (Pekerja & Peralatan Material Masyarakat) Terjadi kemacetan lalu lintas kurang dari 30 menit 1 Terdapat insiden yang penanganannya hanyamelalui P3K, tidak kehilangan waktu kerja Terdapatsatu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari 1 hari Tidak mengakibatkan kerusakan material Tidak mengakibatkan
  • 38. J.2 Daftar Pekerjaan Konstruksi Dengan Risiko Keselamatan Konstruksi 1. Daftar Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi Besar Per Jenis Pekerjaan Khusus Sipil untuk Menentukan Kebutuhan Personel Keselamatan Konstruksi Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan tabel di bawah, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi Risiko Pekerjaan. sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Medan datar LHR ≤156.000 KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI (UU 2 TAHUN 2017) JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN SIPIL Jembatan bentang ≥ 45 m (beton) bentang ≥ 50 m (baja) Jalan Lintas Atas (Flyover/Overpass) bentang ≥ 45 m (beton) bentang ≥ 50 m (baja) Jalan Layang panjang > 1.000 m Jembatan tipe khusus Gantung, beruji kabel, pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 m, bentang paling sedikit 100 m, dengan ketinggian pilar diatas 40 m, kotak/box girder, dan lain-lain yang didesain secara khusus. Pembangunan Jembatan Gantung Program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) Jalan - Jalan Bebas Hambatan, Medan bukit LHR ≤ 153.000 Medan gunung LHR ≤ 146.000 - Jalan Raya, Medan datar LHR ≤110.000 Medan bukit LHR ≤ 106.600 Medan gunung LHR ≤103.400 - Jalan di daerah perbukitan dan/atau pergunungan Terowongan Semua Underpass Semua Bendungan Semua bendungan Reklamasi Semua reklamasi Pemecah/penahan gelombang Perlu ada kriteria Rubble mound > 1 ton Ambang (Groundsill) - dengan lebar sungai > 20 m; - Tinggi Terjunan ≥ 3 m Saluran irigasi khusus Dengan konstruksi terowongan dan sipon Saluran irigasi volume luasan > 2000 HA Terowongan air Semua terowongan Bendung dengan lebar sungai > 20 m Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dengan kedalaman pekerjaan galian > 1,5 m
  • 39. 2. Daftar Pekerjaan Konstruksi Khusus Gedung/Perumahan Dengan Risiko Keselamatan Konstruksi Besar, Sedang, Dan Kecil Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan pada keterangan tabel di bawah, tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana tertuang dalam contoh Tabel Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan. KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN GEDUNG Bangunan Gedung Berdasarkan Ketinggian Lantai Bangunan Di atas 5 lantai Risiko keselamatan konstruksi besar s/d 5 lantai Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang 1-2 lantai Risiko keselamatan konstruksi kecil Bangunan Gedung Berdasarkan Kondisi Bangunan Gedung Bangunan gedung semi basement dan/atau bangunan gedung 1 lapis dengan ketinggian lebih dari 3 meter di bawah tanah Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang Bangunan gedung > 2 lapis di bawah tanah dengan ketinggian per lapis 3 meter Risiko keselamatan konstruksi besar Bangunan gedung di bawah air Risiko keselamatan konstruksi besar Bangunan gedung di bawah sarana/ prasarana Risiko keselamatan konstruksi besar Bangunan gedung di atas sarana/prasarana Risiko keselamatan konstruksi besar Rumah Tapak Cut and Fill Risiko keselamatan konstruksi besar: • Slope > 450 • Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah Lempung • Volume Tanah ≥ 500.000 m3 Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Slope > 150 – 450 • Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah Timbunan Risiko keselamatan konstruksi kecil: • Slope < 150 Instalasi Pembuangan Air Limbah Dengan kedalaman pekerjaan galian > 1,5 m Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bila pelaksanaan pekerjaan galian tanah > 1,5 m Embung Semua Embung Dermaga Pembangunan pada program PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah)
  • 40. KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN • Jenis Tanah: Tanah Batu Pra Cetak Risiko keselamatan konstruksi besar: • Semua komponen Pra Cetak • > 2 lantai Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Kolom dan Balok Pra Cetak Risiko keselamatan konstruksi kecil: • Sloof dan Pondasi Pra Cetak Peralatan konstruksi Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: Hand Crane Rumah Susun Cut and Fill Risiko keselamatan konstruksi besar: • Slope > 450 • Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah Lempung • Volume Tanah ≥ 500.000 m3 Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Slope > 150 – 450 • Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah Timbunan Risiko keselamatan konstruksi kecil: • Slope < 150 • Jenis Tanah: Tanah Batu 2 – 5 Lantai Risiko keselamatan konstruksi besar: • Semua Komponen Pra Cetak Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Parsial Precast Risiko keselamatan konstruksi kecil: • Konvensional 6 – 12 Lantai Risiko keselamatan konstruksi besar: • Pra Cetak dan Konvensional • Rusun Campuran Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: Parsial Precast > 12 Lantai Risiko keselamatan konstruksi besar: • Pra Cetak dan Konvensional • Rusun Campuran Helipad Risiko keselamatan konstruksi besar : • Di atas Rumah Susun Lingkungan Kerja Risiko keselamatan konstruksi besar: • Daerah Militer; • Kepadatan Penduduk Tinggi; • Zona Merah Rawan Bencana. Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Kepadatan Penduduk Sedang; • Zona Rawan Bencana Sedang. Risiko keselamatan konstruksi kecil: • Kepadatan Penduduk Rendah; • Zona Rawan Bencana Rendah.
  • 41. KONSTRUKSI • Jenis Tanah: Tanah Batu KLASIFIKASI JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN USAHA PEKERJAAN MENURUT UU 2 TAHUN 2017 Gedung RUMAH TAPAK Cut and Fill Risiko keselamatan konstruksi besar: • Slope > 450 • Jenis Tanah: Gambut, Tanah Pasir, Tanah Lempung • Volume Tanah ≥ 500.000 m3 Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Slope > 150 – 450 • Jenis Tanah:Tanah Lanau dan Tanah Timbunan Risiko keselamatan konstruksi kecil: • Slope < 150 Pra Cetak Risiko keselamatan konstruksi besar: • Semua komponen Pra Cetak • > 2 lantai Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Kolom dan Balok Pra Cetak Risiko keselamatan konstruksi kecil: • Sloof dan Pondasi Pra Cetak Peralatan konstruksi Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: Hand Crane KLASIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI MENURUT UU 2 TAHUN 2017 JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN GEDUNG Peralatan Konstruksi Risiko keselamatan konstruksi besar: • Tower Crane dan Mobile Crane Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Mobile Crane Nilai Pekerjaan konstruksi Risiko keselamatan konstruksi besar: • 1 Tower > Rp. 50 M Jumlah Tenaga Kerja Risiko keselamatan konstruksi besar: • 100 orang Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • 25 – 100 orang Risiko keselamatan konstruksi kecil: • < 25 orang
  • 42. 3. Daftar Pekerjaan Konstruksi Khusus Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) JENIS KONSTRUKSI KETERANGAN Pekerjaan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), seperti: ✓ Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); ✓ Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang: • Menggunakan alat berat. Risiko keselamatan konstruksi kecil: • Tidak Menggunakan alat berat, • Mempekerjakan tenaga kerja di bawah 25 orang, • Teknologi yang sederhana.
  • 43. J.3 Penentuan Tingkat Teknologi Tinggi, Madya Dan Sederhana Teknologi tinggi Peralatan berat dengan menggunakan mesin yang operasionalnya berbasis mekanikal, elektrikal, hidrolik, pneumatik yang terkontrol secara automatic dan digital, baik berdiri sendiri maupun terintegrasi dalam satu sistem, meliputi: Jenis dan kapasitas pesawat angkat dan angkut: ✓ Peralatan angkat a. Keran mobil, keran kelabang, keran portal, keran magnet, keran lokomotif, pesawat hidrolik, dan pesawat pneumatic, dengan kapasitas: • > 25 ton dan ≤ 100 ton; • > 100 ton dan ≤ 300 ton; • > 300 ton dan ≤ 600 ton; • > 600 ton; b. Alat angkat listrik/lift barang/passenger hoist, keran overhead, keran pedestal, keran tetap, keran gantry, keran dinding dan keran sumbu putar, dengan kapasitas: • > 25 ton dan ≤ 100 ton; • > 100 ton dan ≤ 300 ton; • > 300 ton dan ≤ 600 ton; • > 600 ton; c. Launcher girder; d. Mesin bor terowongan (tunnel boring machine). ✓ Peralatan angkut a. Keran Menara (tower crane), b. Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas permukaan: • Jenis forklift dan/atau lift truk > 15 ton ✓ Pesawat pneumatic yang digerakan oleh tenaga yang menggunakan tekanan udara dengan kapasitas tekanan di atas 150 psi (Pounds per Square inch); ✓ Pesawat hidrolik yang digerakan oleh cairan oli dengan kapasitas tekanan >5000 psi (Pounds per Square inch); ✓ Tenaga penggerak listrik (generator set) dengan kapasitas di atas > 200 KVA. Teknologi Madya Jenis dan kapasitas pesawat angkat dan angkut: ✓ Peralatan angkat a. Keran mobil, keran kelabang, keran portal, keran magnet, keran lokomotif, pesawat hidrolik, dan pesawat pneumatic, dengan kapasitas: • s/d 25 ton b. Alat angkat listrik/lift barang/passenger hoist, keran overhead, keran pedestal, keran tetap, keran gantry, keran dinding dan keran sumbu putar, dengan kapasitas: • s/d 25 ton ✓ Peralatan angkut Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas permukaan:
  • 44. • Jenis forklift dan/atau lift truk s/d 15 ton ✓ Pesawat pneumatic yang digerakan oleh tenaga yang menggunakan tekanan udara dengan kapasitas tekanan 100 s/d 150 psi (Pounds per Square inch). ✓ Pesawat hidrolik yang digerakan oleh cairan oli dengan kapasitas tekanan diatas 1000 s.d 5000 psi (Pounds per Square inch). ✓ Tenaga penggerak listrik (generator set) dengan kapasitas 25 s.d 200 KVA. ✓ Peralatan mesin: a. Mesin pon, mesin penghancur, penggiling dan penumbuk (crusher machine). b. Mesin bor, mesin derad, mesin gunting/potong plat, mesin rol dan tekuk plat. ✓ Peralatan berat: Backhoe, excavator, bulldozer, loader, scrapper, asphalt finisher, tandem roller, tyre roller. ✓ Peralatan ringan: a. Tamping Rammer (Mesin Pemadat Ringan); b. Vibrator (Mesin Penggetar dan pemadat beton cair); c. Mesin pelurus, pemotong dan pembengkok besi beton; d. Penyebar semen cair maupun semen campuran; e. Bar bender, bar cutter; dan f. Peralatan sejenis lainnya. ✓ Pesawat pneumatic yang digerakan oleh tenaga yang menggunakan Teknologi Sederhana tekanan udara dengan kapasitas tekanan <100 psi (Pounds per Square inch); ✓ Bor listrik, hammer drill, dan peralatan sejenis. ✓ Perkakas tangan seperti cangkul, palu, pahat, sabit, gergaji, kikir, obeng, tang, dan peralatan sejenis. ✓ Mesin sederhana: a. mesin asah, poles dan pelicin, b. mesin tuang dan cetak, tempa dan pres, c. mesin potong dan belah kayu, mesin ayak dan mesin pemisah, d. mesin penyaring pasir, mesin pengisi, mesin pengungkit, e. mesin pengaduk, serta mesin lain yang sejenis.
  • 45. J.4 Tabel Penentuan Risiko Keselamatan Konstruksi Berdasarkan Harga Per Satuan Waktu besar besar besar besar besar besar besar besar besar besar besar besar besar besar besar besar besar besar Sedang Sedang Sedang RISIKO Nilai Pekerjaan Waktu Pelaksanaan (Bulan) konstruksi (Rp) 36 24 12 10 9 8 7 6 5 Besar > 1 T Risiko besar Risiko besar Risiko 1 T Risiko besar Risiko besar Risiko 900 M Risiko besar Risiko besar Risiko 800 M Risiko besar Risiko besar Risiko besar Risiko 700 M Risiko besar Risiko besar Risiko besar Risiko 600 M Risiko besar Risiko besar Risiko besar Risiko 500 M Risiko besar Risiko besar Risiko besar Risiko 400 M Risiko besar Risiko besar Risiko besar Risiko 300 M Risiko besar Risiko besar Risiko besar Risiko 200 M Risiko besar Risiko besar Risiko besar Risiko 100 M Risiko besar Risiko besar Risiko besar Risiko besar Risiko besar Risiko besar Risiko besar Risiko besar Risiko Sedang < 100 M Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko besar Risiko besar Risiko 90 M Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko besar Risiko besar Risiko 80 M Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko besar Risiko besar Risiko 70 M Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko besar Risiko besar Risiko 60 M Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko besar Risiko besar Risiko 50 M Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko 40 M Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko 30 M Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko 20 M Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko 10 M Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko Sedang Risiko
  • 46. kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil RISIKO Nilai Pekerjaan konstruksi (Rp) Waktu Pelaksanaan (Bulan) 36 24 12 10 9 8 7 6 5 Kecil < 10 M Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko kecil kecil kecil kecil kecil kecil kecil 9 M Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko 8 M Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko 7 M Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko 6 M Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko 5 M Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko 4 M Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko 3 M Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko 2 M Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko 1 M Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko 200 Jt <x< 1 M Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil Risiko kecil
  • 47. 6. CONTOH PERINCIAN MATA PEMBAYARAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI UNTUK PEKERJAAN GEDUNG (SEBAGAI ILUSTRASI, URAIAN PEKERJAAN, KUANTITAS, DAN HARGA SATUAN DISESUAIKAN KONSTRUKSI) DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI PEKERJAAN Nama Pekerjaan konstruksi: Nilai Kontrak Pekerjaan konstruksi (Rp): Jangka Waktu: : Renovasi Gedung : 8.893.008.000 : 7 bulan RMPK, RKPPL, RMLLP) kerja NO. URAIAN PEKERJAAN SATUAN UKURAN KUANT ITAS HARGA SATUAN (Rp.) TOTAL HARGA (Rp.) KET I II III IV V VI (IV*V) VII 1 Penyiapan RKK : a Pembuatan dokumen SMKK (RKK, Set 1 2.000.000,00 2.000.000,00 b Pembuatan prosedur dan instruksi c Penyusunan pelaporan SMKK A Sub Total Penyiapan RKK 2.000.000,00 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan: a Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction) Org 60 7.500,00 450.000,00 b Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing) Org 60 15.000,00 900.000,00 c Pertemuan keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting) Org 60 15.000,00 900.000,00 d Pelatihan Keselamatan Konstruksi: 1) Bekerja di ketinggian Org 10 300.000,00 3.000.000,00 2) Penggunaan bahan kimia (MSDS) Org 10 300.000,00 3.000.000,00 d Simulasi Keselamatan konstruksi Org 50 7.500,00 375.000,00 e Spanduk (Banner) Lb 3 300.000,00 900.000,00 f Poster Lb 5 35.000,00 175.000,00 g Papan Informasi Bh 1 500.000,00 500.000,00 B Sub Total Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan 10.200.000,00 3 Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri: a APK antara lain: 1) Jaring Pengaman (Safety Net) m1 12 500.000,00 6.000.000,00 2) Tali Keselamatan (Life Line) m 20 250.000,00 5.000.000,00 3) Pagar Pengaman (Guard Railling) Ls 1 15.000.000,00 15.000.000,00 4) Pembatas Area (Restricted Area) roll 6 60.000,00 360.000,00 b APD antara lain: 1) Topi Pelindung (Safety Helmet) Bh 70 75.000,00 5.250.000,00 2) Pelindung Mata (Goggles, Spectacles) Psg 12 45.000,00 540.000,00 3) Tameng Muka (Face Shield) Bh 2 250.000,00 500.000,00
  • 48. NO. URAIAN PEKERJAAN SATUAN UKURAN KUANT ITAS HARGA SATUAN (Rp.) TOTAL HARGA (Rp.) KET I II III IV V VI (IV*V) VII 4) Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker) Bh 8 50.000,00 400.000,00 5) Sarung Tangan (Safety Gloves) Psg 100 10.000,00 1.000.000,00 6) Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Psg 50 250.000,00 12.500.000,00 7) Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness) Bh 10 350.000,00 3.500.000,00 8) Rompi Keselamatan (Safety Vest) Bh 60 60.000,00 3.600.000,00 9) Celemek (Apron/Coveralls) Bh 2 150.000,00 300.000,00 10) Pelindung Jatuh (Fall Arrester) Bh 10 200.000,00 2.000.000,00 C Sub Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri 55.950.000,00 4 Asuransi dan perizinan : a Asuransi pengiriman Unit 1 10.000.000,00 10.000.000,00 b Uji riksa Alat berat Alat/kend 1 5.000.000,00 5.000.000,00 D Sub Total Asuransi dan perizinan 15.000.000,00 5 Personel Keselamatan Konstruksi : a Ahli K3 Konstruksi Madya selaku pimpinan UKK (personil manajerial) OB 7 0,00 0,00 b Ahli Keselamatan Konstruksi muda OB 7 10.000.000,00 70.000.000,00 c Petugas Keselamatan Konstruksi OB 4 5.000.000,00 20.000.000,00 d Flagman (Petugas bendera) OB 7 3.250.000,00 22.750.000,00 E Sub Total Personel Keselamatan Konstruksi 112.750.000,00 6 Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan: a Peralatan P3K (Kotak P3K tipe C) Set 1 500.000,00 500.000,00 b Peralatan Pengasapan (Fogging) Set 2 650.000,00 1.300.000,00 F Sub Total Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan 1.800.000,00 7 Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas: a Rambu petunjuk Bh 3 125.000,00 375.000,00 b Rambu larangan Bh 3 125.000,00 375.000,00 c Rambu peringatan Bh 3 125.000,00 375.000,00 d Rambu kewajiban Bh 3 125.000,00 375.000,00 e Rambu informasi Bh 3 125.000,00 375.000,00 G Sub Total Rambu-rambu yang diperlukan 2.375.000,00 8 Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:
  • 49. Catatan: 1. Harga yang tercantum pada Tabel D merupakan Contoh Perincian Mata Pembayaran Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, harga dapat berubah dan dimaksudkan untuk menjadi contoh cara pengisian format. 2. Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Konstruksi termasuk pakar dan praktisi. Ahli terkait Keselamatan NO. URAIAN PEKERJAAN SATUAN UKURAN KUANT ITAS HARGA SATUAN (Rp.) TOTAL HARGA (Rp.) KET I II III IV V VI (IV*V) VII a Ahli Pondasi OJ 5 1.300.000,00 6.500.000,00 H Sub Total Konsultansi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi 6.500.000,00 9 Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi: a Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Bh 4 550.000,00 2.200.000,00 b Bendera K3 Bh 1 150.000,00 150.000,00 d Audit eksternal Periode 1 2.000.000,00 2.000.000,00 e Pemeriksaan lingkungan 1) Pengujian kualitas air Sample 5 250.000,00 1.250.000,00 f Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) Lb 50 7.000,00 350.000,00 I Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi : 5.950.000,00 Total Mata Pembayaran Penerapan SMKK Pekerjaan Gedung Rp. 119.075.000,00

Editor's Notes

  1. Photo by Andrea Piacquadio from Pexels ---- Photo by Icons8 Teamon Unsplash