Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Pelatihan Penyusunan Naskah Kebijakan 2023
Similar to Pelatihan Penyusunan Naskah Kebijakan 2023 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pelatihan Penyusunan Naskah Kebijakan 2023
- 1. Praktik & Bimbingan Proses Perumusan Naskah Kebijakan Dr. Safendrri Komara Ragamustari Pelatihan Penyusunan Naskah Kebijakan 2023 Senin, 13 Maret 2023
- 2. Sequence Pembelajaran 2 Sesi Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 1 Pembukaan Overview Penyelenggaraan Pelatihan Sistematika, Teknik Penulisan, dan Referensi Naskah Kebijakan Proses Perumusan Masalah Kebijakan Teknik Pengumpulan Data, Analisis dan Interpretasi Data dalam Perumusan Naskah Kebijakan Teknik Perumusan Rekomendasi Kebijakan 2 Building Learning Commitment Sistematika, Teknik Penulisan, dan Referensi Naskah Kebijakan Proses Perumusan Masalah Kebijakan Teknik Pengumpulan Data, Analisis dan Interpretasi Data dalam Perumusan Naskah Kebijakan Teknik Perumusan Rekomendasi Kebijakan 3 Pengantar Teori dan Praktik Kebijakan Publik Teknik Perumusan Rekomendasi Kebijakan 4 Pengantar Teori dan Praktik Kebijakan Publik Penugasan Proses Perumusan Masalah Kebijakan Penugasan: Sistematika Penulisan dan Review Jurnal Penugasan: Identifikasi isu dan perumusan masalah Penugasan Teknik Pengumpulan Data, Analisis dan Interpretasi Data dalam Perumusan Naskah Kebijakan Penugasan Teknik Perumusan Rekomendasi Kebijakan Sesi Hari 6 Hari 7 Hari 8 Hari 9 Hari 10 1 Praktik dan Bimbingan Proses Perumusan Naskah Kebijakan Praktik dan Bimbingan Sistematika, Teknik Penulisan, dan Referensi Naskah Kebijakan Praktik dan Bimbingan Teknik Pengumpulan Data, Analisis, dan Interpretasi Data dalam Perumusan Naskah Kebijakan Praktik dan Bimbingan Teknik Perumusan Rekomendasi Kebijakan Presentasi Hasil Pembuatan Naskah Kebijakan 2 Praktik dan Bimbingan Proses Perumusan Naskah Kebijakan Praktik dan Bimbingan Sistematika, Teknik Penulisan, dan Referensi Naskah Kebijakan Praktik dan Bimbingan Teknik Pengumpulan Data, Analisis, dan Interpretasi Data dalam Perumusan Naskah Kebijakan Praktik dan Bimbingan Teknik Perumusan Rekomendasi Kebijakan Presentasi Hasil Pembuatan Naskah Kebijakan 3 Praktik dan Bimbingan Proses Perumusan Naskah Kebijakan Evaluasi Penyelenggaraan dan Penutupan Pelatihan Penulisan Naskah Kebijakan Tahun 2023
- 3. Setelah Sesi ini, Peserta: 1. Dapat membuat gambaran umum Policy Brief (PB) yang akan dirumuskan 2. Dapat selesai menyusun kerangka perumusan PB 3. Dapat memahami kriteria penilaian hasil akhir pelatihan penulisan naskah kebijakan/PB 3
- 4. Hal-hal yang Harus Diperhatikan di dalam Menyusun Policy Brief ● Masalah apa yang akan diselesaikan? ● Mengapa masalah tersebut penting untuk diselesaikan? ● Siapa pembaca policy brief Anda? ● Mengapa masalah tersebut penting bagi mereka? ● Apakah policy brief serupa sudah ada / pernah diterbitkan? ● Apa nilai kebaruan dari policy brief Anda? 4
- 5. Gambaran umum Policy Brief 5 Masalah/isu Justifikasi Pembaca policy brief Keterkaitan pembaca / stakeholder dengan isu / masalah Kebaruan policy brief
- 6. Proses Perumusan Policy Brief (PB) ● Mencari dan menentukan masalah ● Menentukan metode untuk menganalisis data ● Mencari dan mengumpulkan data yang relevan ○ Artikel ilmiah ○ Data statistik ○ Buku ○ Media massa ○ Pendapat ahli ○ Pendapat stakeholder terkait (wawancara, FGD, dll) ● Melakukan analisis data yang dimiliki ● Mengembangkan sebuah kerangka perubahan yang diharapkan melalui rekomendasi yang diusulkan ● Mempersiapkan rekomendasi kebijakan terhadap masalah yang dihadapi ● Mempersiapkan jawaban atau keterangan terhadap hal-hal yang dapat menjadi hambatan terhadap rekomendasi yang diberikan ● Memprediksi apa yang akan terjadi apabila rekomendasi tersebut disetujui ● Menyimpulkan naskah dengan memperkuat konteks naskah terhadap masalah yang ditetapkan Stanford Law School
- 7. Elemen Penjelasan Masalah/isu Kapasitas IPTEK Nasional yang rendah Metode analisis data Statistik sederhana menggunakan data set yang didapat dari sumber data. Sumber data UNESCO, World Development Bank: GERD over GDP (jumlah alokasi dana R&D di Indonesia vs negara lain), export of high-tech products (Indonesia vs negara lain) Analisis - Membandingkan nilai GERD over GDP Indonesia dengan negara-negara lain - Membandingkan export of high-tech products (negara tetangga: Malaysia, Thailand, Vietnam; negara maju: US, Jepang, Korea Selatan) Kerangka perubahan yang diharapkan Dengan intervensi kebijakan A, diharapkan ada peningkatan nilai alokasi dana (GERD over GDP) untuk R&D menjadi paling tidak 1.5% dari total PDB di tahun 2025; Dengan intervensi kebijakan B, diharapkan ekspor untuk produk dengan teknologi maju bisa naik 15% di tahun 2025. Rekomendasi kebijakan Meningkatkan alokasi dana di RAPBN untuk penelitian dan pengembangan secara bertahap; Memberi insentif kepada industri untuk mendorong produksi produk-produk dengan input teknologi (tax exemption; pinjaman dengan bunga rendah). Penjelasan rekomendasi Ketika meningkatkan alokasi dana di RAPBN untuk R&D, akan ada dana lain yang terpotong. Dana untuk R&D bisa dipadukan dengan dana Pendidikan, di mana Pendidikan menjadi bagian dari proses R&D atau sebaliknya. Implikasi rekomendasi Meningkatkan RAPBN untuk R&D dan menguatkan industry yang menggunakan teknologi maju, akan membantu Indonesia untuk melakukan transisi kepada sebuah knowledge-based economy, di mana perusahaan yang masih menggunakan paradigma lama harus melakukan perubahan paradigma apabila ingin terus bertahan (mekanisme transisi ini harus dipikirkan) Kesimpulan
- 8. DRAFT Penilaian Formulasi Policy Brief 8 Parameter Nilai (0-10) Judul Abstrak Latar Belakang Permasalahan Kondisi Ideal yang diharapkan Pembaca PB
- 9. Karakteristik Policy Brief (PB) yang baik 9 Elemen Check list Berdiri sendiri Singkat dan lugas Menggunakan bahasa umum Menginisiasi perubahan cepat Informasi yang cukup Sumber data dapat dipertanggungjawabkan Penekanan pada temuan dan rekomendasi Memiliki keterkaitan dengan isu
- 10. REFERENSI Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy (15th ed.). Pearson. Hayat, H. (2018). Kebijakan Publik. Intrans Publishing. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik Nugroho, R. (2018). Public Policy (6th ed.). Elex Media Komputindo. Nuryanti, M. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik - Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. leutikaprio. Taufiqurakhman, T. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan. Universitas Moestopo Beragama (Pers). 10
- 12. TERIMA KASIH 12
- 13. Karakteristik Policy Brief (PB) • Dapat berdiri sendiri (stand alone) disertai dengan referensi yang relevan • Singkat dan lugas (maksimal 4 halaman) • Dapat dimengerti tanpa pengetahuan teknis atau bacaan tambahan → sesuai dengan kemampuan audiens yang dituju • Memiliki tujuan untuk menginisiasi perubahan yang cepat • Memiliki balance yang tepat di dalam jumlah informasi yang disampaikan (tidak terlalu banyak atau sedikit) • Berdasarkan data dan bukti dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan (evidence-based) • Penekanan kepada informasi esensial, bukan pada metode (temuan dan rekomendasi) • Memiliki konteks dan keterkaitan yang jelas dengan isu yang ingin diselesaikan/mitigasi 13 Stanford Law School