Reformasi_Perpajakan_dan_Tax_Amnesty.pptx

1. Maria R.U.D. Tambunan
Program Studi Ilmu Administrasi
Fiskal
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Indonesia
Reformasi Perpajakan dan Tax
Amnesty

2. 1. 1. Reformasi Perpajakan
 Isu mengenai reformasi perpajakan berangkat
dari pemikiran bahwa peran pajak semakin vital
dalam perekonomian suatu negara, terutama
dalam mobilisasi sumber daya untuk membiayai
kegiatan pemerintah (ADB, 2011).
 Beberapa prinsip dalam reformasi perpajakan:
a. Jenis pajak yang diterapkan bertujuan untuk
menaikkan penerimaan atau transfer sumber
daya.
b. Pilihan pengenaan pajak akan dipengaruhi oleh
beberapa faktor dalam suatu sistem yang saling
terhubung, pilihan kebijakan tidak dilakukan
dalam ruang terisolasi.

3. c. Pengenaan pajak tidak langsung umumnya
dikenakan bagi konsumsi akhir. Hal ini berarti
pengenaan pajak atas intermediate goods
seharusnya tidak dilakukan kecuali terdapat
kesulitan untuk mengenakan pajak pada final
goods.
d. Dalam pengenaan PPh pada dasarnya
membuat pemisahan yang jelas antara Orang
Pribadi dan Badan sehingga tidak terjadi
tumpang tindih.

4.  Karakteristik dari sistem pajak yang “ideal” menurut
IMF (2001):
 Pengenaan pajak atas konsumsi seperti Value
Added Tax maupun Goods and Sales Tax dilakukan
dengan basis pengenaan pajak yang luas (broad tax
base), minimum exemption dan single tax rate.
 Struktur penerimaan tidak tergantung pada
penerimaan atas tariff karena restriksi.
 Hard-to-tax sector minimum dalam arti sektor
potensial namun sulit dipajaki tidak mengambil porsi
dominan.
 Pengenaan PPh Bada dengan tarif single yang
besarannya moderat, ketentuan pajak yang berlaku
umum dengan minimum pengecualian.
 Administrasi pajak yang simpel, personal exemption

5. 1.2 Reformasi Perpajakan di Indonesia
 Reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun
1980 an didasari dengan mulai berakhirnya era
Migas sehingga perlu dicari sumber penerimaan
yang bersifat berkesinambungan.
 Perubahan mendasar pada awal masa reformasi
perpajakan Indonesia I pada 1983 adalah
berubahnya sistem pemungutan pajak dari official
assessment menjadi self assessment. Kemudian
pembedaan hukum pajak formal dan material.
 Setelah reformasi 1983, Indonesia melaksanakan
serangkaian reformasi perpajakan yang dapat
digolongkan sebagai reformasi regulasi dan
reformasi administrasi.

6.  Reformasi atas regulasi setelah 1983 berada
pada sekitar tahun 1991, 1994, 2000 dan 2008,
sementara reformasi atas administrasi berada
pada tahun 2001-2008 (Putra, 2014).
 Beberapa catatan penting dalam perjalanan tax
reform di Indonesia;
 Adanya reformasi perpajakan semakin
memberbaiki sistem PPh Indonesia, adanya
penurunan tarif PPh Badan misalnya tarif PPh
Badan 35% pada tahun 1983 menjadi 25% di
tahun 2010.
 Reformasi perpajak mampu memperluas basis
pemajakan
 Reformasi perpajakan perlahan-lahan menggeser

7.  Reformasi perpajakan Indonesia dapat dikatan
menciptakan perubahan regulasi untuk
meningkatan penerimaan pajak. Namun, dalam
perjalanan reformasi juga perlu memperhatikan
aspek lain seperti kecakapan administrasi pajak,
terutama profesionalisme, birokrat yang
berintegritas. Selain itu, pemerintah juga perlu
berupaya untuk menciptakan tax awareness dari
masyarakat.

8.  Konsep dasar dari Tax Amnesty (TA) atau
pengampunan pajak adalah pemberian
keringanan beban pajak masa lalu kepada Wajib
Pajak untuk menciptakan kepatuhan di masa
mendatang.
 Keringanan pajak tersebut dapat berupa
(i)keringanan sanksi penagihan, (ii) keringanan
sanksi pidana, (iii) konversi sanksi pidana
menjadi sanksi administrasi, (iv) keringanan
sanksi atas pembetulan, (v) pengurangan pokok
pajak dan/atau sanksi administrasi, (vi) konversi
utang pajak atas obyek pajak menjadi tebusan
atas harta (Gunadi, 2016).
2. 1Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

9.  Ruang lingkup TA meliputi; dapat untuk seluruh
WP, semua jenis pajak, WP tertentu dengan jenis
pajak tertentu dalam suatu kurun waktu.
 Pertimbangan penerapan TA di suatu negara:
a. Dana publik dan swasta diperlukan oleh
pemerintah dalam menghadapi kelesuan
ekonomi; perluasan kesempatan kerja,
mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan
ekonomi antar daerah
b. Meningkatkan penerimaan pajak untuk jangka
pendek dan jangka panjang.

10.  (cont..)
 sektor-sektor yang memberikan penerimaan
negara mengalami penurunan (perdagangan
internasional, sektor ekstraktif)
 sistem perpajakan yang memerlukan perbaikan
terutama meningkatkan eksistensi WP dalam
sistem perpajakan negara
 Likuidatas negara yang sangat ketat

11.  Barry Larking (Tax Glossary, 2011, IBFD)
amnesty is usually offered to taxpayers to give
them the opportunity to disclosse income or
assets and previously unpaid taxes. It
generally takes the form of reduced or no
interest or penalties and freedom from
prosecution. Amnesty may be aimed at
stopping tax evasion, generating tax
compliance and/or raising additional revenue.
Variety of forms are offered, e.g., tombstone
amnesty, whereby all open tax years are covered
and taxpayer is freed from the risk of further audit
by the tax authorities.

12. Pro dan Kontra Tax Amnesty – Beberapa Argumen
Pro Kontra
Peningkatan penerimaan
pajak akan signifikan
Ketidakadilan bagi WP
patuh
Mendorong kepatuhan
pajak
Resiko moral harzard WP
yang memanfaatkan TA
Tambahan informasi
mengenai WP
TA dianggap bentuk
kelemahan dari kapasitas
administrasi pajak dan
penegakan hukum
Bentuk rekonsiliasi
nasional
Transisi menuju rezim
penegakan hukum

13. 2.2 Tax Amnesty di Indonesia
 Latar belakang UU No. 11 tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak:
 perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak
pada menurunnya penerimaan pajak dan mengurangi
ketersediaan likuiditas
 Banyak harta WP yang belum dilaporkan yang
semestinya dapat dimanfaatkan untuk menambah
likuiditas
 Keraguan WP untuk membawa kembali harta ke
NKRI yang belum dilaporkan kerena terdapat
konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul
 Manfaat penerimaan pajak baik dalam jangka pendek
maupun jangka panjang.

14.  Pasal 1 angka 1 UU Pengampunan Pajak,
Pengampunan Pajak merupakan pajak
seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi
administrasi perpajakan dan sanksi pidana di
bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan
harta dan membayar uang tebusan.
 Pasal 3 ayat 3, Pihak yang berhak mendapatkan
TA adalah setiap WP (Badan dan Orang Pribadi)
kecuali yang sedang:
a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya
telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan
b. Dalam proses peradilan
c. Menjalani hukuman pidana atas tindak pidana
di Bidang Perpajakan

15.  Pasal 3 ayat 5, Jenis Pajak yang mendapatkan
TA adalah PPh, PPN dan PPnBM.
 Bentuk TA di Indonesia
A. Repatriasi harta ke dalam wilayah NKRI dan
Pengungkapan Harta dalam wilayah NKRI
(Pengungkapan DN, Pasal 4(1);
 Tarif sebesar 2%, 3% atau 5% tergantung
kapan diajukan Surat Pernyataan atau
tambahan harta bersih
 Repatriasi: Harta dialihkan ke NKRI dan
diinvestasikan di NKRI paling singkat 3
tahun (Pasal 8 ayat 6)
 Pengungkapan DN; harta yang ada di NKRI
tidak dapat dialihkan ke LN paling singkat 3

16. B. Deklarasi Harta di luar NKRI yang tidak
dialihkan ke dalamwilayah NKRI
(Pengungkapan LN, Pasal 4(2))
 Tarif sebesar 4%, 6% atau 10% tergantung
kapan diajukan Surat Pernyataan atas
tambahan Harta Bersih.
C. Untuk WP yang peredaran usahanya
sampai Rp. 4,8 M (Pasal 4 ayat 3 dan Pasal
9 ayat 5)
 Tarif sebesar 0,5% untuk pengungkapan
sampai dengan Rp. 10 M dan 2% untuk
pengungkapan lebih dari Rp. 10 M
 Wajib melampirkan peredaran usaha

17. Pengampunan Pajak di Indonesia
 Program Pengampunan Pajak tahun 1964
 Subyek Pajak; Orang Pribadi dan Badan
Obyek Pajak; Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan,
Pajak Perseroan
 Insentif; (i) Uang Tebusan 5% dan 10% dari harta
yang dimohonkan (ii) Bebas pidana fiskal dan
pidana umum
 Jangka waktu 9 Sept 1964 s.d. 17 Agustus 1965
 Hukuman 400%

18.  Program Pengampunan Pajak 1984;
 Subyek Pajak; WP terdaftar dan belum terdaftar
 Obyek Pajak ; (i) Pajak Pendapatan, (ii) Pajak
Kekayaan (iii) Pajak Perseroan (iv) PDRB, (v)
Pajak Pendapatan Buruh, (vi) Pajak Penjualan
 Uang tebusan: (i) 1% dari jumlah kekayaan yang
dimohonkan bagi yang sudah lapor SPT, (ii) 10%
dari untuk yang tidak lapor SPT
 Jangka waktu 18 April 1984-31 Desember 1984

19.  Sunset Policy 2008
 Subyek Pajak; WP OP dan Badan
 Obyek Pajak (i) OP berupa penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak
atau kurang dibayan dan penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga atas keterlambatan
pelunasan kekurangan pembayaran pajak, (ii)
Badan berupa penghapusan sanksi administrasi
berupa bunga atas keterlambatan pelunasan
kekurangan pembayaran pajak
 Masa berlaku tahun 2008 sampai Feb 2009

20. Keberhasilan dan Kegagalan TA di Beberapa
Negara
1. Italia
 Tax amnesty pertama kali diterapkan di Italia
sebagai suatu bagian dari reformasi umum sistem
perpajakan yaitu merupakan jembatan transisi
untuk mendukung sistem perpajakan yang tengah
diupayakan serta sebagai suatu upaya
kompensasi atas kehilangan penerimaan akibat
perubahan organisasi di tubuh administrasi pajak
Italia.
 Sistem perpajakan yang baik yang ditandai
dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan kinerja
administrasi pajak yang efisien tidak diperoleh
semata-mata dengan melakukan tax amnesty.
 Tax amnesty yang dilakukan di Italia justru
berujung pada suatu mekanisme pengumpulan
penerimaan akibat tingkat penghindaran pajak
yang tinggi dan inefisiensi struktur
administrasi/otoritas pajak.

21.  Belgia
 Tax amnesty mulai diterapkan di Belgia sejak
2004 yang saat itu merupakan bagian dari
program Saving Directive yang ditujukan hanya
kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah
adanya tax amnesty tersebut, sejak 2006
pemerintah Belgia membuat regulasi pajak yang
menyasar orang pribadi atau badan yang tidak
melaporkan penghasilannya secara keseluruhan
yang terdiri dari penghasilan dari usaha
professional, penghasilan dari aktiva
 Data nasabah yang ada di bank dijaga secara
konfidensial. Dengan demikian, pada dasarnya
Subjek Pajak di Belgia tidak immune terhadap
pembayaran pajak.

22.  Argentina
 Tax amnesty terakhir kali dilaksanakan di Argentina
tahun 2009 yang bertujuan agar residen yang
seharusnya membayar social security dan kewajiban
pajak lainnya membayarkan jumlah hutang hingga
tahun 2007.
 Dalam pelaksanaannya, kebijakan tax amnesty
tersebut berpegang pada 3 pilar; yaitu (i)
mengupayakan agar residen membayar social
security dan kewajiban pajak lainnya dimasa
mendatang (ii) melindungi wajib pajak terdaftar
terutama wajib pajak yang memenuhi kewajibannya
(iii) mengupayakan adanya capital disclosure.
 Dalam pelaksanaannya, justru TA menimbulkan moral
hazard

23. Mengapa banyak negara gagal dalam
melaksanakan TA?
1. Pengertian dan ruang lingkup pengampunan
pajak; tidak ada definisi tax amnesty yang
general dan universal
2. Prerequisite keberhasilan TA tidak terpenuhi
terlebih dahulu
3. Lingkungan strategis saat TA dilaksanakan
berbeda-beda
4. Kematangan komunikasi politik perpajakan
berbeda-beda
5. Penegakan pasca TA dan kesiapan sistem
6. Tingkat kapasitas administrasi pajak