kebijakan_fiskal.pptx

2. AHMAD SYABIKHIN
EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DR
SOETOMO SURABAYA

3. 
 Kebijakan Fiskal (dipelopori kaum
Keynesian)
 Kebijakan Moneter (Monetarist misalnya
Milton Friedman)
 Kebijakan Upah dan Pendapatan
 Kebijakan Industri dan Perdagangan
Macam Kebijakan
Stabilisasi

4. 
 Kebijakan pemerintah yang “setengah hati” dan salah
menggunakan rujukan “resep” ekonomi, sehingga yang seharusnya
tetap disubsidi dihapusnya subsidinya. Yang seharusnya harga
diturunkan, malah dinaikan
 Adanya sebagian masyarakat pelaku ekonomi yang “berkhianat”
dan selalu ingin mencari untung sendiri dengan cara
memanfaatkan kondisi, misalkan memanfaatkan spread nilai tukar,
menimbun kebutuhan dasar (seperti beras, minyak tanah, gas)
 Pemerintah terlalu cepat mengabil kebijakan ekonomi tanpa
mempersiapkan infrastrukturnya, misalkan kebijakan pemerintah
Indonesia untuk mengganti minyak tanah dengan gas, kebijakan
penggunaan biodiesel dan lain sebagainya.
 Sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan kebijakan
pemerintah dan mudahnya terprovokasi dengan hasutan dari
fihak-fihak yang akan dirugikan dengan kebijakan baru
pemerintah.
Hambatan Dalam Kebijakan Stabilisasi

5. 
Stabilisasi Makroekonomi mempuyai tiga tujuan :
1. Mengendalikan Inflasi
2. Memulihkan keseimbangan fiskal melalui penu
runan pengeluaran pemerintah, peningkatan
pajak, dan reformasi sistem keuangan
3. Menghilangkan defisit Neraca Transaksi
Berjalan melalui pengendalian nilai tukar
(devaluasi) dan mendorong ekspor

6. 
 Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam
bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan
untuk mempengaruhi jalannya perekonomian
 Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan
dibidang perpajakan, akan tetapi menyangkut
bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran
negara untuk mempengaruhi perekonomian.
 Jenis Kebijakan fiskal : kebijakan fiskal deskresioner
(menyangkut kebijakan anggaran belanja –surplus atau
defisit) dan kebijakan fiskal Penstabil Otomatik berupa
pajak, asuransi pengangguran dan kebijakan harga
minimum)
Kebijakan Fiskal

7. 
 Semakin diperlukannya peran pemerintah dalam
perekonomian
 Kegagalan kebijakan Moneter menangani
ketidakstabilan ekonomi terutama yang berhubungan
dengan ketenaga-kerjaan (pengangguran terbuka
semakin meningkat)
 Pembagian dan distribusi pendapatan sebagian besar
terkonsentrasi pada kelompok tertentu tertentu yang
mendominasi perekonomian
Latar Belakang kebijakan
Fiskal

8. 
Pembiayaan Fungsional
Pengelolaan anggaran
Stabilisasi anggaran otomatis
Macam kebijakan
Fiskal(teori)

9. 
kebijakan yang mengatur
pengeluaran pemerintah dengan
melihat berbagai akibat tidak
langsung terhadap pendapatan
nasional dan bertujuan untuk
meningkatkan kesempatan kerja.
Pembiayaan fungsional

10. 
kebijakan untuk mengatur
pengeluaran pemerintah,
perpajakan, dan pinjaman
untuk mencapai stabilitas
ekonomi yang mantap.
Pengelolaan anggaran

11. 
kebijakan yang mengatur
pengeluaran pemerintah dengan
melihat besarnya biaya dan manfaat
dari berbagai program. Tujuan
kebijakan ini adalah agar terjadi
penghematan dalam pengeluaran
pemerintah
Stabilisasi aggaran
otomatis

12. Kebijakan Fiskal (fiscal policy)
Bersifat Ekspansif Bersifat Kontraktif
1. Menaikan pengeluaran
pemerintah
2. Menurunkan pajak dg
tujuan :
 Mendorong pertumbuh
an produksi DN
 Menaikan pendapatan
masyarakat
 Mendorong Impor
1. Menurunkan pengeluar
an pemerintah
2. Menaikkan pajak dg
tujuan :
 Mengurangi produksi
DN
 Menurunkan pendapat
an masyarakat
 Menurunkan Impor

13. 
Potensi Perpajakan suatu neg tergantung :
1. Tingkat penghasilan riil perkapita
2. Derajat kesenjangan dlm distribusi penghasilan
3. Struktur industri perekonomian dan pentingnya
berbagai jenis kegiatan ekonomi
4. Tatanan sosial, politis, dan institusional, serta
kekuasaan relatif berbagai kelompok
5. Kompetensi administratif, kejujuran, dan
integritas aparat perpajakan

14. 
Masalah waktu
Pertimbangan politis
Respon pelaku ekonomi
Dampak crowding-out
Kondisi perekonomian dunia/luar
negeri
Permasalahan dalam
kebijakan fiskal

15. 
Dalam hal waktu, selalu terjadinya kemoloran dalam
implementasi anggaran yang tidak sesuai
Misalnya target terhadap pembangunan proyek A
Masalah waktu

16. 
 Kebijakan fiskal yang berhubungan dengan APBN
tidaklah lepas dari politisme
 Politik dalam hal ini adalah otoritas dalam
pengesahan APBN yakni DPR
 Misalnya yang terjadi saat ini terjadi dualisme DPR
Pertimbangan politis

17. 
Berbagai macam pro dan kontra terkait adanya
kebijakan pemerintah baik itu dalam hal penerimaan
anggaran maupun pembangunan.
Misalnya kartu indonesia sakti, pembangunan stadion
bukit lengis di Gresik
Respon pelaku ekonomi

18. 
Berdasarkan rujukan berikut dan Shook (2002):
Crowding out effect (efek pendesakan keluar) terjadi
apabila pemerintah melakukan peminjaman dana
dalam skala besar dari sektor swasta untuk mendanai
pengeluarannya.
Peminjaman dalam skala besar ini menyebabkan
naiknya suku bunga sehingga investor swasta "terdesak
keluar" (crowded out) oleh pemerintah yg sanggung
membayar suku bunga yg lebih tinggi.
Dampak crowding out

19. 
 Indonesia pun tidak lepas dari hubungan
internasional dikarenakan masih banyaknya barang-
barang yang di impor oleh Indonesia
 Misalnya impor minyak dunia
Kondisi perekonomian
dunia