HBL,Giri,Hapzi Ali,Universitas Mercu Buana, 2018

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
GIRI YOGO DWISASONGKO
MORATORIUM HUTANG (PKPU)
DAN (BPR)
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Kode MK Disusun Oleh
Pasca Sarjana Akuntansi …. Giri Yogo Dwisasongko
Abstract : Kompetensi
Aspek Hukum Bentuk Badan
Usaha
Mahasiswa mampu menjelaskan
Aspek Hukum Bentuk Badan
Usaha

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
1. Definisi dan jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya
- sesuai dengan peraturan presiden no 9 tahun 2009 lembaga pembiayaan adalah badan
usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau
barang modal.
- Jenis jenis lembaga pembiayaan :
a. Perusahaan pembiayaan
Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan
sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit.
 Sewa guna usaha {leasing}
Istilah feaswzg berasal dari bahasa inggris yakni to lease yang berarti menyewakan.
Perusahaan leasing yang ada di indonesia disebut dengan perusahaan sewa guna usaha.
Dalam peraturan menteri keuangan nomor 84 tahun 2006 tentang perusahaan
pembiayaan bahwa sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi {finance
lease} ataupun sewa guna usaha tanpa hak opsi {operating} , untuk digunakan oleh
penyewa guna usaha {lessee} selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran
secara berskala. Yang menjadi objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak
lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa.
 Anjak piutang
Anjak piutang {actoring} adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembeban
piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang
tersebut. Kegiatan anjak piutang {factoring} merupakan bentuk perusahaan yang
relatif baru di indonesia. Dalam operasinya, anjak piutang mengaju kepada keputusan
menteri keuangan {KMK} nommor 1251/KMK.013/1998. Dalam KMK tersebut,
dikatakan bahwa anjak piutang yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan
pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang
atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam
ataupun luar negeri.
 Pembiayaan konsumen
Pembiayaan konsumen {consumers finance} adalah suatu kegiatan pembiayaan untuk
pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara
angsuran.
 Usaha kartu kredit
Usaha kartu kredit {credit card} adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang
dan/atau jasa dengan memakai kartu kredit.
b. Perusahaan modal ventura
Istilah ventura berasal dari kata venture yang secara bahasa memiliki makna sesuatu
yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Dengan demikian,
secara bahasa modal venture {venture capital} adalah modal yang ditanamkan pada
usaha yang mengandung risiko.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
Perusahaan modal venture menurut keputusan presiden nomor 61 tahun 1988 adalah
bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedamaian suatu perusahaan yang
menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Adapun menurut
peraturan presiden nomor 9 tahun 2009 bahwa perusahaan modal ventura {venture
capital company} adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan /penyertaan
modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan {investee
company} untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan
dengan cara pembelian obligasi konversi, dan/ atau pembiayaan berdasarkan
pembagian atas hasil usaha.
c. Perusahaan pembiayaan infrastruktur
Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk
melakukan pembiayaan yang berbentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
Kegiataan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi pemberian pinjaman
langsung {direct lending} yang berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur,
refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, dan/ atau pemberian
pinjaman subordinasi {subordinated loans} yang berkaitan dengan pembiayaan
infrastruktur.
2. Peran kegiatan bisnis.
A. Bisnis berasal dari Bahasa inggris yaitu business yang berarti sibuk, bisnis dalam arti
luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktifitas dan institusi yang
memproduksi barang & jasa dalam kehidupan sehari hari.
Menurut Grififin dan Ebert (2007,p4), bisnis adalah organisasi yang menyediakan
barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Sedangkan menurut Kasmir dan
Jakfar (2012,p7), bisnis adalah usaha yang dijalankan yang tujuan utamanya
adalah keuntungan.
Menurut Raymond E Glos yang dikutip dalam bukunya berjudul “Business : its
nature and environment : An Introduction”, bisnis adalah seluruh kegiatan yang
diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan
industry yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan
memperbaiki standard serta kualitas hidup mereka.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah kegiatan organisasi dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan menyediakan produk berupa
barang atau jasa untuk memperoleh laba atau keuntungan. Laba tersebut nantinya akan
digunakan untuk usaha meningkatkan laba yang lebih besar lagi. Laba ini bisa dibilang
sebagai daya tarik utama dalam bisnis karena dengan laba pembisnis dapat
mengembangkan usahanya dan mendapat laba yang lebih besar.
B. Karakteristik Sistem bisnis
 Kompleksitas dan keanekaragaman.
Macam- macam bisnis yang ada berupa kelompok industri dari berbagai macam
sektor.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
 Saling ketergantungan
Dalam berbisnis, perusahaan perlu berkerja sama dengan perusahaan lain demi
berlangsungnya hubungan baik antar perusahaan yang saling membutuhkan dan
dibutuhkan. Output yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan akan menjadi input bagi
perusahaan lain, dan juga sebaliknya. Hubungan ketergantungan dalam istilah
ekonomi disebut sebagai industri hilir dan industri hulu.
 Perubahan dan inovasi
Perubahan dan inovasi sangat diperlukan dalam bisnis terutama dalam menghadapi
perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Perubahan ini demi memenuhi kebutuhan
dan memberikan kepuasan kepada konsumen.
Alternatifnya adalah :
* mengembangkan produk yang sudah ada
* menciptakan produk yang betul-betul baru
C. Menurut saya peranan bisnis dalam kehidupan masyarakat sangat penting. Perusahaan
yang melakukan bisnis berperan penting dalam hal perekonomian dan juga
merupakan penggerak ekonomi. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya
selalu berhubungan dengan masyarakat karena perusahaan memiliki peran ganda,
yaitu sebagai produsen yang memerlukan masyarakat sebagai konsumen dan
pendukung kelancaran usahanya, perusahaan juga memiliki peran sebagai konsumen.
Oleh karena itu dapat menjadi hubungan timbal balik yang dapat saling
mempengaruhi antara perusahaan, masyarakat dan juga pemerintah, yang terciptanya
interaksi sosial.
Perusahaan-perusahaan yang mendirikan usahanya di lingkungan masyarakat juga
harus memperhatikan pengaruh yang akan diterima masyarakat jika usahanya tersebut
didirikan. Perusahaan harus memperhatikan apakah tempat usahanya layak untuk
didirikan, apakah perusahaan tersebut ramah lingkungan, memberi kesejahteraan bagi
masyarakat sekitar, berdampak buruk atau tidak, dan sebagainya. Karena dengan
adanya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan tadi, maka kebutuhan masyarakat
akan dapat dipenuhi, aktivitas masyarakat di bidang ekonomi pun dapat berjalan,
termasuk adanya penyerapan tenaga kerja melalui perusahaan tersebut.
Para perlaku bisnis juga perlu memperhatikan etika dalam berbisnis. Pebisnis yang
menjunjung tinggi nilai etika akan mendapat point reward terhadap apa yang telah dia
lakukan. Berbisnis bukan semata mementingkan kepentingan perusahaan itu saja
melainkan ada suatu tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat.
Contohnya perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero) Sebagai perusahaan yang
memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan, seluruh Insan perusahaan menjunjung
tinggi nilai setempat. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat merupakan tanggung
jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat setempat secara luas.
Lingkungan hidup dan masyarakat merupakan lingkungan dan masyarakat yang ada
di sekitar lokasi perusahaan yang akan mengalami langsung dampak dari aktivitas
perusahaan.
D. Dalam klasifikasi bisnis untuk mengidentifikasi peluang bisnisnya ada 2 fase yaitu :

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
1). Untuk menemukan gagasan
Ada 4 tempat untuk memperoleh gagasan peluang bisnis baru :
a. Diri sendiri
Kepekaan diri untuk bertanya dengan diri sendiri, apa yang diperlukan dan
dibeli oleh orang lain.
b. Pelanggan dan pesaing
Sulit, karena tidak selalu jujur mengatakan segala hal yang ingin diketahui.
c. Pasar
Keberhasilan suatu produk disatu pasar kerapkali dapat melahikan gagasan
tentang sukses dan potensial disuatu pasar lain.
d. Produk yang gagal
Suatu produk yang gagal harus ada evaluasi yang mendalam sehingga atas
produk yang baru.
1. Gagasan yang berhubungan dengan peluang bisnis
2. Analisis persoalan
3. Analisis situasi
4. Merumuskan wilayah yang tidak diketahui
5. Mensurvei pelanggan sasaran
3. Fungsi, jenis dan tujuan asuransi
- Fungsi Asuransi
Disamping sebagai bentuk pengendalian suatu risiko yang terjadi, asuransi juga memiliki
beberapa fungsi lainnya, yaitu sebagai berikut :
1. Penghimpun dana
Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun dana yang masuk. Pengelolaan
bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk tersebut diinvestasikan, supaya
dana tersebut lebih produktif.
Kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi selain menunjang pembangunan
nasional, juga dapat menekan biaya asuransi, dimana dengan adanya laba atau profit yang
diperoleh melalui investasi dana, maka unsur presentasi laba yang diperhitungkan dalam
penetapan premi dapat dikurangi.
2. Bantuan untuk perusahaan bisnis
Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang berencana menanamkan
modal dalam usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan rencana tersebut, karena
tidak ingin memikul risiko jika terjadi bencana.
Dengan adanya asuransi, seorang pengusaha akan terhindar dari rasa cemas jika terjadi risiko,
sehingga lebih dapat fokus terhadap effisiensi usahanya tersebut.
Jadi jika seseorang membayar premi dengan jumlah yang kecil, ia dapat memanfaatkan
modal tersebut yang seharusnya untuk dana kerugian, dengan demikian ia dapat memperluas
dan memperbaiki usahanya dan apabila jika risiko tersebut terjadi, kontinuitas usahanya akan
lebih terjamin.
3. Pengurangan risiko

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakan suatu survey
risiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu risiko dengan sistem
suku premi yang berlaku. Misalnya dengan pembebanan risiko sendiri , discount, penelitian
dan publikasi tentang cara dan sebab kerugian, dengan usaha atau tindakan tertentu.
Oleh sebab itu, perusahaan asuransi memberikan sumbangan yang penting bagi perkonomian
dengan cara bagaimana meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu risiko.
4. Penyebaran kerugian secara merata
Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan bahwa besarnya iuran atau
kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi adalah seimbang dengan
suatu risiko yang dialihkannya.
- Jenis jenis asuransi
1. Asuransi kesehatan
Asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan
terhadap masalah kesehatan yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau kecelakaan.
2. Asuransi jiwa
Asuransi jiwa adalah sebuah asuransi yang memberi jaminan atas kematian
seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial.
3. Asuransi kendaraan
Asuransi kendaraan adalah jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi
kepada kendaraan yang mengalami kehilangan, kerusakan, dan sebagainya.
4. Asuransi pendidikan
Asuransi pendidikan adalah asuransi yang menjamin kehidupan pendidikan yang
baik. MisalnyaPrudential dan BNI Life Insurance.
5. Asuransi bisnis
Asuransi bisnis adalah asuransi yang menjamin terhadap perusahaan dalam
kegiatan bisnis meliputi kerugian dalam jumlah yang cukup besar, kerusakan, dan
kehilangan.
6. Asuransi kepemilikan rumah dan properti
Asuransi kepemilikan rumah dan properti adalah asuransi yang memberikan
pelayanan terhadap pemilik rumah dari suatu risiko seperti kerusakan tempat tinggal maupun
kerusakan barang-barang pribadi
- Tujuan asuransi
Tujuan asuransi pada dasarnya adalah semata-mata untuk berjaga-jaga jika terjadinya suatu
risiko pada suatu kejadian.
Adapun tujuan asuransi yang lainnya adalah sebagai berikut :
1). Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang dialami satu pihak.
2). Sebagai pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya pada jumlah
tertentu dan tidak perlu mengganti sendiri kerugian yang terjadi dengan jumlah tidak tertentu
dan tidak pasti.

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
3). Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengawasan dan
pengamanan untuk memberikan perlindungan yang menghabiskan banyak waktu, tenaga dan
biaya.
4). Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada perusahaan asuransi akan
dikembalikan kembali dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. (hal ini khusus
terjadi pada asuransi jiwa).
5). Dasar dari pihak bank untuk memberikan kredit, karena bank sendiri memerlukan
jaminan atau perlindungan atas uang yang diberikan kepada peminjam uang.
6). Menutup loss of earning power seseorang atau suatu badan usaha pada saat ia tidak
bekerja ataupun tidak berfungsi.
7). Untuk mengalih risiko yang semula ada pada pihak pemilik kepada pihak asuransi yang
siap menerima risiko tersebut.
8). Untuk memberi ganti atas kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan mendapatkan
keuntungan disamping memberikan beberapa jaminan kepada para peserta asuransi.
4. Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi
Diadakannya perjanjian asuransi bukan berarti bahwa penanggung harus melaksanakan
prestasi yang diperjanjikan, dengan membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung.
Pelaksanaan prestasi tertanggung hanya akan direalisasikan apabila peristiwa tertentu yang
diperjanjikan itu terjadi dan menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Adapun syarat-
syarat yang harus dipenuhi agar penanggung itu melaksanakan prestasinya adalah: 1. Adanya
peristiwa yang tidak tertentu 2. Hubungan sebab akibat 3. Cacat atau kebusukan benda 4.
Kesalahan sendiri dari tertanggung 5. Azas indemnity (keseimbangan) 6. Nilai benda yang
dipertanggungkan 7. Hal-hal yang memberatkan risiko 8. Subrograsi 9. Persekutuan dari
penanggung 10. Restorno3 Di Indonesia saat ini, pengertian asuransi tercantum di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan diatur secara khusus di dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pasal 246 KUHD memberikan
pengertian dari asuransi atau pertanggungan sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggungan
adalah suatu perjanjian,dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang
tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya
karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang
mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.” 4 Dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, dicantumkan secara lebih jelas dan lebih
lengkap mengenai pengertian dari asuransi atau pertanggungan yang dinyatakan bahwa :
“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana
pihak penganggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi
untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,
atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninngal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan.” Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam
asuransi terdapat empat unsur yang harus ada, yaitu:

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
a). Perjanjian yang mendasari terbenutuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan
penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan; 2. Premi berupa sejumlah
uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung; 3. Adanya ganti
kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai;
4. Adanya suatu peristiwa (evenemen/accident) yang belum tentu terjadi, yang disebutkan
karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami. Pengertian asuransi
berdasarkan kedua aturan diatas, yaitu Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sangat jelas dinyatakan bahwa,
asuransi adalah perjanjian. Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi melahirkan hak dan
kewajiban para pihak. Dengan demikian, perikatannya bersumber dari perjanjian.
Sehubungan dengan ketentuan perjanjian tidak diatur dalam KUHD maupun UndangUndang
No.2 Tahun 1992, maka seluruh ketentuan yang terkait dengan ketentuan perjanjian pada
umunya berlaku KUH Perdata. Ketentuan tersebut didasari keberlakuannya berdasarkan atas
lex specialis derogate lege generalis, bahwa apabila ketentuan khusus (KUHD) tidak
mengatur tentang perjanjian, maka akan berlaku ketentuan hukum (KUH Perdata). Dalam
KUH Perdata tidak diatur secara khusus mengenai asuransi ini, dan perjanjian tidak diatur
dalam KUH Dagang, maka untuk perjanjian asuransi pun akan berlaku ketentuan KUH
Perdata berdasarkan Pasal 1 KUHD bahwa ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata
dapat berlaku bagi perjanjian asuransi. Pasal 1 KUHD tersebut merupakan cerminan atas asa
lex specialis derogate lege generalis. Berdasarkan Pasal 246 KUHD terdapat juga unsur-
unsur: 1. Pihak pertama ialah penanngung, yang pada umumnya adalah perusahan asuransi 2.
Tertanggung atau perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum atau siapapun
yang dapat mendewrita kerugian.5 Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata
dinyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Rumusan tersebut selain tidak
lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja.
Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” mencakup juga
perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Dikatakan tidak lengkap, karena hanya
meyebutkan perjanjian sepihak. Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan
mengenai definisi tersebut, yaitu: 1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum,
yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. 2. Menambahkan
perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Perumusannya
menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan (hukum), dimana satu orang atau lebih (saling)
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Apabila diperhatikan dari rumusan Pasal
246 KUHD dan Undang-Undang No.2 Tahun 1992, ruang lingkup perlindungan memiliki
perbedaan yang menyolok. Ruang lingkup perlindungan yang diatur dalam Pasal 246 KUHD
lebih sempit dibandingkan dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No.2 Tahun 1992 yang
ruang lingkup perlindungannya lebih luas. Dalam Pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa:
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung
mengikatkan diri kepada sesorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang
tidak tentu.”6 Ruang lingkup perlindungan asuransi yang diatur dalam Pasal 246 KUH
meliputi (1) kerugian, (2) kerusakan, dan (3) kehilangan keuntungan. Ketiga lingkup produk

9. 9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
perlindungan tersebut digolongkan kepadaasuransi kerugian, yaitu golongan asuransi yang
pada umumnya mempunyai objek yang bersifat materiil. Ruang lingkup perlindungan
asuransi yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 meliputi (1) kerugian, (2)
kerusakan, (3) kehilangan keuntungan, (4) Tanggung jawab Hukum terhadap pihak ketiga,
(5) atas meninggalnya seseorang, dan (6) atas hidupnya seseorang (bunga cagak hidup).
Dengan demikian ruang lingkup perlindungan meliputi asuransi yang dapat digolongkan
sebagai asuransi kerugian sebagaimana yang sama diatur dalam KUHD, dan mengakomodasi
kebutuhan masyarakat, yaitu ditambah asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga
yang sekarang ini sangat berkembang, serta asuransi sejumlah uang, dan bunga cagak hidup.
Memperhatikan ruang lingkup perlindungan yang diatur dalam Pasal 246 dapat dinyatakan
hanya mengatur asuransi kerugian, tidak mengatur asuransi sejumlah uang misalnya, asuransi
jiwa. Selanjutnya asuransi jiwa disebutkan dalam Pasal 247 KUHD menyatakan bahwa:
“Pertanggungan-pertanggungan itu antara lain dapat mengenai: bahaya kebakaran; bahaya
yang mengancam hasilhasil pertanian yang belum dipanen; jiwa; satu atau beberapa orang;
bahaya laut dan pembudakan: bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai-
sungai, dan perairan darat.” Dari ketentuan Pasal tersebut diatas pada prinsipnya ada dua
jenis asuransi, yaitu: 1. Asuransi kerugian, yang meliputi asuransi kebakaran, asuransi hasil
pertanian, asuransi laut, serta asuransi pengangkutan. 2. Asuransi Jiwa.7 Perbedaan dari dua
jenis asuransi tersebut adalah: 1. Pada asuransi jiwa “peristiwa yang tak tertentu” terjadi, bila
terjadi kematian dalam tenggang waktu yang lebih singkat daripada waktu yang disebutkan
dalam polis. Pada asuransi “peristiwa yang tak tertentu” terjadi bila masa pada tenggang
waktu yang tersebut dalam polis terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian, misalnya pada
asuransi kebakaran gudang yang diasuransikan terbakar. 2. Pada asuransi jiwa jumlah uang
ganti kerugian telah ditetapkan terlebih dahulu (Pasal 305 KUHD). Pada asuransi kerugian,
jumlah ganti kerugian dihitung dengan membandingkan harga barang yang rusak sebagai
akibat hilang atau terbakar dengan harga barang sebelum timbul kehilangan atau kebakaran.
Pasal 247 KUHD itu secara yuridis memberikan peluang terhadap tumbuh dan
berkembangnya asuransi yang tidak diatur dalam KUHD. Pasal 247 KUHD tidak membatasi
atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut kebutuhan masyarakat.
Hal ini didasarkan pada kata-kata “antara lain” yang terdapat dalam Pasal 247 KUHD itu.
Sifat dari Pasal 247 KUHD itu hanyalah mengatur dan menyebutkan beberapa contoh saja.
Dengan demikian, para pihak dapat juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain.
Jadi tumbuhnya jenis-jenis baru dibidang asuransi memang tidak dilarang oleh undang-
undang. Berdasarkan Pasal 247 KUHD tersebut diatas, dibuka kemungkinan untuk lahirnya
asuransiasuransi baru selain disebutkan diatas. Selain itu, sehubungan asuransi adalah
perjanjian, maka ketentuan dan asas-asas umum yang terdapat dalam KUH Perdata berlaku
pula dalam perjanjian asuransi. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana daitur dalam Pasal
1338 Ayat (1) KUH Perdata, menjadi dasar hukum untuk pembentukan asuransi yang tumbuh
dalam perkemabangan masyarakat ( asuransi varia). Tentunya perjanjian asuransi varia, akan
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila memenuhi ketentuan syarat sahnya
perjanjian sebagaiman yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1. Sepakat mereka
yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal
tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.8 Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian
adalah perbuatan hokum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hokum. Dari

10. 10 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
definisi atas telah tampak adanya asas konsesualisme dan timbulnya akibat hokum (tumbuh
atau lenyapnya hak dan kewajiban). Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne,
yang diartikan dengan perjanjian, “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hokum.” Teori baru tersebut tidak hanya
melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dibuat perbuatan-perbuatan sebelumnya
atau mendahuluinya.
Implementasi pada PT. Axa Life Indonesia
Perkembangan asuransi jiwa di Indonesia, menurut data yang diperoleh dari Asosiasi
Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) telah terlihat pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada
tahun 2001, pendapatan asuransi jiwa (41 perusahaan) mencapai Rp.7,427 triliun yang artinya
telah mengalami peningkatan sebesar 17 persen dibanding periode yang sama tahun
sebelumnya dengan perusahaan yang tercatat 39 perusahaan.
PT. AXA Life Indonesia didirikan pada tahum 1993, adalah psrusahaan gabungan antara
PT.Tempo Group dengan PT. AXA Group, yang bergerak di bidang jasa asuransi jiwa. Sejak
berdirinya di Indonesia, P'T. AXA Life Indonesia harus mampu bersaing dengan pemsahaan
lainnya baik perusahaan lokal, perusahaan asing maupnn perusahaan joint venture yang
bergerak di bidang yang sama yaitu asuransi jiwa. T3258 Semakin gencarnya industri
asuransi mempromosikan produk-produk tabungan dan investasi telah menjadi suatu
fenomena yang mencolok. Perusahaan-perusahaan asuransi semakin inovatif mcnciptakan
produkproduk yang siap dipasarkan. Di sisi lain, konsumen dihadapkan dengan pilihan yang
beragam dari produk asuransi jiwa Bagi sebagian besar konsumen membeli produk asuransi
berarti membeli sebuah janji. Karena asuransi bukanlah suatu produk yang dapat dilihat,
dirasa maupun diraba. Untuk meyakinkan konsumen agar mernilih produk yang' ditawaxkan
perusahaan, dibutuhkan suatu strategi yang tepat tcrutama dalam hal pemasaran produknya.
Tesis ini disusunu dengan tujuan untuk melihat apakah strategi pemasaran PTAXA Life
Indonesia sudah dimplementasikan sesuai dengan visi misi perusahaan sehingga perusahaan
dapat menghadapi persaingan dengan perusahaan asuransi jiwa Iainnya dan dapat menduduki
posisi yang terbaik dalam pasar asuransi jiwa di Indonesia. Dalam hal ini strategi pemsaran
sangat menarik untuk dikaji mengingat persaingan dari perusahaan asuransi jiwa lainnya
yang semakin dapat mengedukasi masyarakat tentang produk-produk asuransi jiwa serta
semakin dapat menciptakan produk yang inovatif dan layanan terbaik yang dibutuhkan
konsumen di Indonesia.
Sumber: http://lib.ui.ac.id/bo/uibo/detail.jsp?id=92699&lokasi=lokal