HBL,Giri,Hapzi Ali,2018

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
GIRI YOGO DWISASONGKO
Hukum Lingkungan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Kode MK Disusun Oleh
Pasca Sarjana Akuntansi …. Giri Yogo Dwisasongko
Abstract : Kompetensi
Hukum Lingkungan Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum
Lingkungan

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
Pengertian Hukum Lingkungan.
Hukum lingkungan dalam bahasa asing adalah “Milieurecht” (Belanda), “environment Law”(Inggris),
“Umwelrecht” (Jerman).
Hukum Lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan
lingkungan (lingkungan hidup). Istilah hukum lingkungan adalah merupakan konsepsi yang masih
baru dalam ilmu hukum, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan
lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara
lingkungan hidup ini maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, sehingga menyebabkan
tumbuh dan berkembangnya cabang hukum yang disebut hukum lingkungan.
Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli:
1. S. J. McNaughton dan Larry L. Wolf
Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung
mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.
2. Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto
Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati
yang mempengaruhi kehidupan kita.
3. Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH
Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah
perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta
kesejahteraan manusia dalam jasad hidup lainnya.
Jenis Penegakan Hukum Lingkungan
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan digolongkan kepada:
1. Sengketa Hukum Administratif
2. Sengketa Hukum Pidana
3. Sengketa Hukum Perdata
4. Sengketa Hukum Internasional
5. Class Action

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
Istilah Class Action (CA) atau disebut pula dengan actio popularis diartikan dalam bahasa Indonesia
secara beragan di sebut dengan gugatan perwakilan, gugatan kelompok atau ada juga yang
menyebutkan gugatan berwakil.
Peraturan Mahkamah Agung/PERMA No 1 tahun 2002
Memuat beberapa prinsip yaitu:
1. Persyaratan jumlah anggota kelompok (prinsip numerosity)
Perma ini tidak menetapkan kriteria tentang berapa jumlah paling sedikit supaya disebut gugatan
class action.
2. Prinsip kesamaan fakta, Hukum dan Tipikalis
Prinsip ini merupakan karakter khusus dari class action yang di sebut commonality. Harus adanya
kesamaan masalah, dasar hukum, kesamaan tuntutan dari para korban dan pembelaan yang
dilakukan oleh tergugat.
3. Prinsip Kelayakan Mewakili (Adequancy of Representation)
Perma menentukan bahwa wakil kelompok haruslah memiliki sifat: kejujuran, kesungguhan,
kemampuan, pendidikan dan status sebagai wakil kelompok
4. Formal Gugatan
Adanya fakta yang mendasari gugatan(posita) dan inventarisasi tuntutan (petitum)
5. Posita Gugatan
Mekanisme beracara biasanya di haruskan supaya berisikan data atau identifikasi fakta-fakta atau
peristiwa yang jelas.
6. Identitas Penggugat
Identitas diharuskan bagi wakil kelompok secara lengkap dan jelas
7. Surat Kuasa
Dalam perma ini tidak diisyaratkan surat kuasa khusus
8. Penetapan tentang sah atau tidak Gugatan Perwakilan
Pada awal pemeriksaan di persidangan pengadilan secara wajib memeriksa mengenai kriteria
gugatan perwakilan
9. Prinsip Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok
Apabila hakim telah menyatakan sah mengenai gugatan perwakilan, maka setelah itu hakim segera
memerintahkan penggugat untuk mengajuan usulan model pembritahuan kepada kelompoknya.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
Dengan cara: langsung, media cetak, media elektronik, pengumuman di kantor pemerintah.
10. Pernyataan opt out dan opt in
Opt out yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas keluar dari keanggotaan kelompok.
Opt in yaitu yang menyatakan dirinya secara tegas masuk dari keanggotaan kelompok.
11. Konsekuensi Putusan terhadap Pernyataan keluar
Konsekuensi putusan class action tidak mengikat para anggota yang keluar (pasal 8 ayat 2). Artinya
yang mengajukan pernyataan keluar lepas dari tanggung awab gugatan secara penuh.
12. Putusan Hakim
Dalam pasal 19 putusan hakim mengabulkan gugatan secara class action berisi: jumlah ganti rugi
secara rinci, penentuan kelompok atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti
rugi, langkah langkah yang wajib di tempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan
pendistribusian.
 Legal Standing
Istilah legal standing disebut juga dengan standing, ius standi, persona standi. Bila di Indonesiakan
menjadi hak gugat atau adapula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat, sementara UUPLH
1997 dalam pasal di atas menyebutnya dengan “hak mengajukan Gugatan”
 Citizien Standing/Citizien Law Suit
Citizien Standing/Citizien Law Suit adalah hak gugat yang menyangkut masyarakat, LSM, Warga
Negara, atau orang perorangan.
Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau di wakili oleh orang lain menggugat
pencemaran untuk meminta ganti rugi atau untuk meminta pencemar melakukan tindakan
tertentu.
 Hak Gugat (legal standing) secara umum
Artinya secara keperdataan seseorang hanya memiliki hak untuk menggugat apabila ia memiliki
kepentingan yang dirugikan oleh orang lain. Hali ini dapak kita lihat dalam pasal 34 UUPLH.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
 Hak gugat (legal standing) LSM
Menurut UUPLH pasal 37, LSM memiliki locus standi atau legal standing untuk mengajukan gugatan
atas nama masyarakat.
 Gugatan ganti rugi acara biasa
Bedasarkan UUPLH, korban pencemaran lingkungan dapat meminta civil remedy berupa ganti
rugi(compensation). Ada dua macam tanggung jawab perdata (civil liability) yang di atur dalam
UUPLH, yaitu tanggung jawab bedasarkan kesalahan (liabilty based on fauly) UUPLH Pasal 34 jo Pasal
1365 KUH Perdata dan tanggung jawab seketika (strict liabilty) UUPLH Pasal 35 ayat 1.
 Gugatan Perwakilan Kelas (class action)
Bedasarkan UUPLH Pasal 37 memberi kemungkinan pada masyarakat untuk mengajukan gugatan
perwakilan (class action) dalam kejadian atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut pasal ini,
masyarakat banyak sebagai sebagai anggota kelas (class members) dapat diwakili oleh sekelompok
kecil orang yang disebut perwakilan kelas (class representative).

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
ANALISIS KASUS PENCEMARAN MINYAK MENTAH DI PANTAI CILACAP
CILACAP - Ratusan warga dan nelayan di sepanjang Pantai Teluk Penyu mengumpulkan minyak
mentah milik Pertamina yang tumpah mencemari Perairan Selatan Cilacap.
Para warga mengais minyak mentah di pantai dengan menggunakan alat seadanya, Senin
(25/5/2015).
Mereka mengais minyak mentah yang bercampur dengan air laut yang kemudian dikumpulkan
dengan menggunakan drum dan ember.
Minyak mentah yang diperoleh warga ini berwarna hitam pekat meski telah bercampur dengan air
laut. Selanjutnya minyak mentah yang telah dikumpulkan ini akan dijual kembali ke Pertamina
Menurut Arjosuwito warga setempat, bocornya minyak mentah milik Pertamina ini sudah terjadi
sejak beberapa hari ini. Namun baru hari ini minyak mentah terbawa arus laut hingga ke bibir pantai.
Manajer Umum PT Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap Eko Harnanto mengatakan, kebocoran minyak
mentah ini terjadi di Single Point Mooring atau SPM yang berada di 16 mil dari Pantai Teluk Penyu.
“Pipa SPM yang berada di selatan Pulau Nusakambangan tersebut pecah saat adanya aktivitas
penyaluran minyak mentah dari kapal tangker menuju kilang penyimpanan di area 70,” kata Eko,
Senin (25/5/2015).
Dugaan sementara terjadinya kebocoran minyak berjenis Alc Arabian Lite Cruid ini, kata dia, akibat
pipa SPM diterjang gelombang tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir.
Eko menambahkan, sejak terjadinya kebocoran minyak mentah ini Pertamina telah melakukan
penyisiran dan melokalisir tumpahan minyak agar tidak meluas.
Pihak pertamina memperkirakan dalam waktu satu hingga dua hari ke depan pemberisihan minyak
yang mencemari perairan dapat diatasi.
Dalam Melihat permasalahannya memang cukup sulit. Masyarakat sekitar Teluk Penyu mempunyai
hak dan kewajiban dalam area pemukimannya sebagaimana yang tertulis dalam pasal 65, 66, 67, 68
UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Jika masyarakat yang bersangkutan melakukan gugatan Class Action dalam kasus pencemaran teluk
penyu ini, sasya rasa kurang tepat. Gugatan Class Action hanya di mungkinkan bila masyarakat
dirugikan karena ada aktifitas di luar kegiatan masyarakat itu berkenaan dengan pencemaran
lingkungan. Lebih tepatnya untuk mengugat (Legal standing). Class Action pada intinya adalah
gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah
orang (dalam jumlah yang tidak banyak).
Pengakuan secara tegas mengani legal standing organisasi lingkungan terdapat dalam pasa 92 UU
PPLH 2009. Misalkan organisasi Lingkungan seperti WALHI (wahana LIngkungan Hidup). Atau
Greenpeace dan sebagainya, dengan syarat sesuai dengan UU teersebut.

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Giri Yogo Dwisasongko http://www.mercubuana.ac.id
Kesimpulan
Bentuk penegakan hukum lingkungan yang digunakan di Indonesia adalah yang pertama pengakan
melalui non-Litigasi, Instrumen keperdataan maupun instrument administrative yang apabila tidak
mampu menyelasaikan permasalahan dan juga tidak diindahkan oleh pelaku pelanggaran atau
kejahatan lingkungan hidup khusus penggunaan instrument perdata dan pidana, yang man kedua
instrument sanksi hokum ini biasa gunakan secara pararel maupun berjalan sendiri-sendiri.
Daftar Pustaka: https://daerah.sindonews.com/read/1005086/22/warga-kumpulkan-minyak-
mentah-yang-cemari-pantai-cilacap-1432543236