Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi biaya pinjaman dan akuntansi perkoperasian. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa biaya pinjaman harus dikapitalisasi jika langsung berhubungan dengan perolehan aset tertentu, sedangkan koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

1. Bahan Kuliah Seminar Akuntansi
ttm ke-5
Afif Sulfa, SE MSi. Ak.
1. BIAYA PINJAMAN
A. PENDAHULUAN
1. Tujuan :
Mahasiswa mampu memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
No. 26 tentang perlakuan akuntansi atas:
a. biaya pinjaman, di mana secara umum standar ini mengharuskan
pembebanan segera biaya pinjaman pada saat terjadinya.
b. biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan
perolehan, konstruksi atau produksi dari suatu qualifying asset, standar
ini mengharuskan kapitalisasi biaya pinjaman tersebut.
2. Ruang Lingkup
a. PSAK No. 26 harus diterapkan untuk perlakukan akuntansi atas biaya
pinjaman;
b. PSAK No. 26 menggantikan PSAK No. 26, Akuntansi Bunga Untuk
Periode Konstruksi, yang diberlakukan sejak tahun 1988;
c. PSAK No. 26 tidak mengatur biaya atas ekuitas (actual or imputed cost of
equity).
3. Definisi
a. Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya harus ditanggung oleh
suatu perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana.
b. Aktiva Tertentu yang memenuhi syarat (qualifying assets)- selanjutnya
disebut Aktiva Tertentu - adalah suatu aktiva yang membutuhkan waktu
yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan
tujuannya.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

2. 4. Biaya pinjaman meliputi antara lain:
a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman baik pinjaman jangka pendek
maupun jangka panjang.
b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman
(borrowings).
c. Amortisasi atas biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti
biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee dan sebagainya.
d. Selisih kurs atas pinjaman dalam valuta asing (sepanjang bunga) atau
amortisasi premi kontrak valuta berjangka dalam rangka hedging dana
yang dipinjam dalam valuta asing.
5. Aktiva Tertentu antara lain adalah persediaan barang tertentu, pabrik dan
pembangkit tenaga listrik. Sedangkan aktiva yang pada saat diperoleh sudah
dalam keadaan siap untuk digunakan atau dijual bukan merupakan Aktiva
Tertentu.
6. Persediaan barang tertentu adalah persediaan yang untuk memproduksi
sampai siap untuk dijual membutuhkan waktu yang cukup lama sesuai
dengan bidang usahanya. Yang dimaksud dengan waktu yang cukup lama
adalah 12 bulan atau lebih. Persediaan yang pada saat diperoleh sudah
dalam keadaan siap dijual bukan merupakan Aktiva Tertentu.
B. PENGAKUAN
Biaya pinjaman harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya
biaya pinjaman tersebut, kecuali untuk biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi.
Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan,
konstruksi atau produksi suatu Aktiva Tertentu harus dikapitalisasi sebagai bagian
dari biaya perolehan Aktiva Tertentu tersebut. Jumlah biaya pinjaman yang
dikapitalisasi tersebut harus ditentukan sesuai dengan standar ini.
1. Biaya Pinjaman yang Dikapitalisasi
Apabila bulan pinjaman dapat diatribusikan secara langsung
dengan Aktiva Tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

3. terhadap Aktiva Tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak
dapat diatribusikan secara langsung dengan Aktiva Tertentu, maka
kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan sebelumnya.
Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasikan adanya
hubungan langsung antara pinjaman terntentu dengan perolehan suatu
Aktiva Tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu sebenarnya
tidak perlu ada apabila perolehan Aktiva Tertentu tidak terjadi. Misalnya:
apabila terdapat sentralisasi pendanaan untuk semua kegiatan usaha.
Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu perusahaan menggunakan beberapa
jenis instrumen hutang dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal
ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara
langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional
(profesional judgement).
Apabila pinjaman hanya digunakan untuk memperoleh suatu Aktiva
Tertentu, maka jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah seluruh
biaya pinjaman yang timbul selama peminjaman dana tersebut dikurangi
dengan pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi sementara atas
dana hasil pinjaman yang belum digunakan.
Pengaturan pendanaan untuk perolehan suatu Aktiva Tertentu
dapat menyebabkan suatu perusahaan memperoleh pinjaman dan
menanggung biaya pinjamannya sebelum seluruh atau sebagian dana yang
diperoleh tersebut digunakan untuk membiayai perolehan Aktiva Tertentu.
Dalam keadaan tersebut perusahaan umumnya menginvestasikan untuk
sementara dana yang belum terpakai. Untuk menentukan jumlah biaya
pinjaman yang dikapitalisasi dalam periode tertentu, jumlah biaya pinjaman
harus dikurangi terlebih dahulu dengan hasil investasi atas dana yang belum
terpakai tersebut.
Apabila suatu dana berasal dari pinjaman yang tidak secara khusus
digunakan untuk perolehan suatu Aktiva Tertentu tetapi pinjaman tersebut
digunakan juga untuk perolehan Aktiva Tertentu, maka jumlah biaya
pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat
kapitalisasi terhadap pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh Aktiva
Tertentu. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

4. biaya pinjaman dibagi dengan jumlah pinjaman dari suatu periode, (tidak
termasuk jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan
Aktiva Tertentu) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam periode
tertentu tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi selama
periode tersebut.
2. Selisih antara Nilai Tercatat suatu Aktiva Tertentu dengan Jumlah yang
Dapat Dipulihkan
Apabila nilai tercatat atau jumlah keseluruhan biaya yang
diperkirakan atas suatu Aktiva Tertentu melebihi jumlah yang diharapkan
dapat dipulihkan atau nilai realisasi bersih, maka nilai tercatat tersebut harus
disesuaikan dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan lain
yang berlaku.
3. Saat Dimulainya Kapitalisasi
Kapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan
suatu aktiva dimulai apabila:
a. Pengeluaran untuk aktiva tersebut telah mulai dilakukan.
b. Biaya pinjaman sedang terjadi.
c. Aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pembangunan atau
memproduksi Aktiva Tertentu sedang berlangsung.
Pengeluaran untuk Aktiva Tertentu hanya meliputi pengeluaran
yang menimbulkan pembayaran tunai, transfer aktiva lain, atau timbulnya
kewajiban yang dikenakan bunga. Perhitungan kapitalisasi Biaya Pinjaman
berdasarkan asas proporsional jumlah pinjaman dikurangi penerimaan
pendapatan yang berkaitan dengan Aktiva Tertentu tersebut. Nilai tercatat
rata-rata suatu Aktiva Tertentu dalam suatu periode, termasuk jumlah biaya
pinjaman yang telah dikapitalisasi sebelumnya, biasanya merupakan taksiran
yang layak dari pengeluaran yang dihitung dengan menggunakan tingkat
kapitalisasi dalam periode tersebut.
Pengertian mengenai aktivitas yang dibutuhkan untuk
mempersiapkan pembangunan atau memproduksi Aktiva Tertentu tidak
terbatas pada aktivitas konstruksi fisik, tetapi termasuk juga aktivitas teknik
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

5. dan administrasi yang dibutuhkan sebelum dimulainya konstruksi fisik, seperti
kegiatan untuk memperoleh perizinan yang dibutuhkan untuk membangun
Aktiva Tertentu. Akan tetapi, dianggap tidak terdapat aktivitas apapun,
apabila perusahaan hanya mendiamkan suatu aktiva tanpa kegiatan
pembangunan atau produksi yang dapat mengubah kondisi aktiva tersebut.
Misalnya, biaya pinjaman yang terjadi pada periode dimana tanah tertentu
sedang dikembangkan harus dikapitalisasi. Akan tetapi apabila perusahaan
membeli tanah tertentu untuk dibangun dan hanya mendiamkannya tanpa
kegiatan apapun, maka biaya pinjaman yang timbul tidka boleh dikapitalisasi.
4. Penghentian Kapitalisasi
Kapitalisasi biaya pinjaman harus dihentikan apabila dalam sautu
periode yang cukup lama perusahaan menangguhkan atau menunda
aktivitas perolehan, pembangunan ataupun produksi.
Biaya pinjaman mungkin saja tetap ada selama perusahaan
menunda atau memberhentikan untuk sementara waktu aktivitas untuk
memperoleh, membangun atau memproduksi Aktiva Tertentu, biaya
pinjaman selama masa ini tidak boleh dikapitalisasi. Pada keadaan tertentu,
dapat saja terjadi penundaan atau pemberhentian sementara dar aktivitas
konstruksi fisik karena menunggu penyelesaian dari pekerjaan teknik atau
administrasi yang sedang berlangsung. Dalam keadaan ini kapitalisasi biaya
pinjaman tetap berlangsung. Keadaan lainnya dimana kapitalisasi biaya
pinjaman tetap berlangsung walaupun ada penundaan/pemberhentian
sementara aktivitas untuk memperoleh, membangun atau memproduksi
Aktiva Tertentu, yaitu dimana dalam proses memperoleh, membangun atau
memproduksi secara teknik diharuskan atau dibutuhkan penundaan aktivitas.
Misalnya, dalam proses pembangunan jembatan, kegiatan konstruksi fisik
harus dihentikan sementara karena permukaan air sungai sedang pasang,
dalam keadaan ini kapitalisasi biaya pinjaman tetap berlangsung hanya
apabila di daerah tersebut naiknya permukaan air merupakan hal yang wajar.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

6. 5. Berakhirnya Kapitalisasi Biaya Pinjaman
Kapitalisasi biaya pinjaman harus diakhiri apabila aktivitas untuk
memperoleh, membangun atau memproduksi Aktiva Tertentu sesuai dengan
tujuannya secara substansial telah selesai.
Satu aktiva biasanya siap untuk digunakan atau dijual sesuai
tujuannya apabila kegiatan konstruksi fisik yang dibutuhkan telah selesai,
walaupun mungkin masih dibutuhkan kegiatan admisitratif tertentu yang
berkaitan dengan aktiva tersebut. Dalam keadaan ini biaya pinjaman tidak
lagi boleh dikapitalisasi.
Apabila pembangunan atau konstruksi suatu aktiva dapat
diselesaikan perbagian dimana bagian yang telah selesai dapat segera
digunakan sementara bagian lainnya masih dalam penyelesaian, maka
jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah untuk bagian yang belum
selesai saja.
Untuk suatu area perkantoran yang didalamnya terdapat beberapa
gedung, maka masing-masing gedung dapat dianggap sebagai Aktiva
Tertentu tersendiri, karena apabila gedung pertama telah selesai dapat
langsung digunakan, dijual atau disewakan sesuai dengan tujuannya tanpa
harus tergantung dengan penyelesaian gedung kedua. Hal ini berbeda
dengan pembangunan suatu pabrik yang melibatkan beberapa tahapan
proses produksi, pembangunan pabrik ini baru dapat dianggap selesai, bila
seluruhnya selesai karena bagian yang lebih dulu secara fisik telah selesai
tetap tidak dapat digunakan apabila bagian terakhir dari pembangunan pabrik
selesai.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

7. 2. AKUNTANSI PERKOPERASIAN
A. PENDAHULUAN
1. Tujuan :
Mahasiswa mampu memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
No. 27 tentang perlakuan akuntansi pada badan usaha berbentuk koperasi.
2. Ruang Lingkup
a. PSAK No. 27 harus diterapkan untuk perlakukan akuntansi pada badan
usaha koperasi;
b. Perlakuan akuntansi yang tidak diatur dalam PSAK No. 27, maka
mengikuti PSAK lainnya.
B. KARAKTERISTIK BADAN USAHA KOPERASI
Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial,
beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan
usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
Tujuan utama koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan
anggota, pada khususnya, dan masyarakat, pada umumnya. Koperasi Indonesia
adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal, sehingga laba
bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima
anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan
agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang
disumbangkan oleh masing-masing anggota.
Keanggotaan koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas
kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota
ikut, secara aktif, memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui
karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih
menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai
produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

8. kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, anggota, dalam
koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.
Kegiatan usaha koperasi dilakukan dalam suatu sistem jaringan koperasi.
Dalam banyak hal terdapat keterkaitan yang erat antara anggota, koperasi dan
koperasi lainnya.
Koperasi yang didirikan oleh orang-orang atau badan-badan hukum
koperasi adalah kesatuan usaha yang terpisah dan merupakan badan hukum yang
berdiri sendiri. Sesuai dengan kebutuhan dan untuk maksud-maksud efisiensi,
koperasi-koperasi dapat memusatkan diri menjadi koperasi pusat/sekunder. Di
samping itu, untuk tujuan ekonomi, koperasi-koperasi dari berbagai jenis dapat
mendirikan koperasi jenis lain. Pemusatan atau pendirian koperasi lain ini
dilakukan dengan membentuk badan hukum koperasi tersendiri. Hubungan
kepemilikan yang terdapat dalam koperasi-koperasi yang mengadakan pemusatan
atau mendirikan koperasi jenis lain tersebut di atas tidak mengakibatkan timbulnya
satu kesatuan ekonomi dalam pengertian akuntansi.
Dalam menjalankan usahanya koperasi dapat mendirikan dan memiliki
perusahaan atau unit-unit usaha yang langsung berada di bawah tanggung jawab
dan pengawasan koperasi yang bersangkutan. Perusahaan dan unit-unit usaha
tersebut di atas merupakan satu kesatuan dan di bawah satu pengelolaan dengan
koperasi yang mendirikannya. Untuk perusahaan atau unit-unit usaha tadi tidak
diperlukan badan hukum koperasi tersendiri. Koperasi beserta perusahaan atau
unit-unit usaha yang dimilikinya merupakan satu kesatuan akuntansi.
Koperasi dikelola oleh Pengurus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam
suatu rapat anggota. Dalam hal-hal tertentu, anggota pengurus koperasi dapat
berasal dari bukan anggota koperasi, dengan ketentuan, jumlahnya tidak melebihi
sepertiga dari jumlah pengurus. Tugas kewajiban pengurus adalah memimpin
organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan.
Manajemen koperasi dilakukan secara terbuka terutama untuk anggota-
anggotanya. Keterbukaan, dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa koperasi
harus mengungkapkan semua informasi. Pengungkapan informasi-informasi yang
akan berakibat merugikan koperasi itu sendiri, misalnya rumus-rumus kimia atau
proses produksi, tidak termasuk dalam konsep keterbukaan manajemen.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

9. Keterbukaan manajemen koperasi dititikberatkan pada dilaksanakannya fungsi
pertanggungjawaban dengan baik oleh pengurus koperasi.
Dalam melakukan usahanya koperasi mengikuti hukum-hukum ekonomi
yang rasional dan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, termasuk prinsip efisiensi
usaha. Sesuai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Pemerintah
berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan
fasilitas terhadap koperasi, dengan tujuan mendorong kearah kemandirian. Dalam
kaitan ini, banyak kegiatan usaha koperasi yang tidak dapat dilepaskan dari
kebijakan pemerintah.
C. KARAKTERISTIK PELAPORAN KEUANGAN KOPERASI
Pengurus bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada rapat
anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Aspek
keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata
kehidupan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan
pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi.
Laporan keuangan koperasi juga merupakan bagian dari sistem
pelaporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi lebih ditujukan kepada
pihak-pihak di luar pengurus koperasi dan tidak dimaksudkan untuk pengendalian
usaha.
Pemakai utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota
koperasi itu sendiri beserta pejabat koperasi. Pemakai lainnya yang mempunyai
kepentingan terhadap koperasi diantaranya adalah calon anggota koperasi, bank,
kreditur dan kantor pajak.
Kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi, terutama
adalah :
a. Menilai pertanggungjawaban pengurus.
b. Menilai prestasi pengurus.
c. Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya.
d. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya
dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi .
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

10. Modal koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-
pinjaman, penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-
sumber lain. Simpanan anggota dalam koperasi terdiri dari simpanan pokok,
simpanan wajib dan simpanan suka rela. Simpanan suka rela dapat berasal dari
bukan anggota. Cadangan koperasi dipupuk melalui penyisihan sisa hasil usaha
dan cara-cara lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Cadangan dalam
koperasi dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan untuk menutup
kerugian koperasi. Cadangan koperasi bukan milik anggota koperasi dan tidak
boleh dibagikan kepada anggota walaupun di waktu pembubaran. Istilah
permodalan koperasi, dengan demikian, tidak hanya mencakupi modal yang
disetor oleh anggota. Permodalan dalam koperasi meliputi seluruh sumber
pembelanjaan koperasi, yang dapat bersifat permanen atau sementara. Pihak-
pihak yang mempunyai klaim terhadap sumber daya koperasi terdiri dari kreditur,
anggota/ pemilik dan badan usaha koperasi itu sendiri. Struktur klaim yang
demikian menunjukkan bahwa koperasi mempunyai eksistensi tersendiri, terpisah
dengan anggota-anggotanya.
Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi
dengan penyusutan-penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang
bersangkutan disebut sisa hasil usaha. Sesuai dengan karakteristik koperasi, sisa
hasil usaha berasal dari hasil usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan juga
bukan anggota. Sisa hasil usaha pada koperasi bukan merupakan satu-satunya
alat pengukur bagi manfaat keanggotaan koperasi dan prestasi pengurus. Sisa
hasil usaha, dengan demikian, merupakan hasil dari aturan dan prosedur
akuntansi yang diterapkan dalam koperasi dan mencerminkan perubahan
kekayaan bersih yang dimiliki oleh anggota dan koperasi itu sendiri, yang berasal
dari transaksi, kejadian atau keadaan ekonomis yang timbul dari kegiatan usaha.
Pembagian laba dan transaksi modal tidak dimasukkan dalam perhitungan sisa
hasil usaha.
Keanggotaan pada koperasi tidak dapat dipindahtangankan dengan dalih
apapun. Kewajiban anggota untuk menanggung kerugian yang diderita koperasi
baik yang timbul pada penutupan tahun buku maupun pada saat pembubaran
dapat ditetapkan terbatas atau tidak terbatas. Dalam hal tanggungan anggota
ditetapkan terbatas, maka kerugian hanya dapat dibebankan pada kekayaan
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

11. koperasi (dalam bentuk cadangan yang telah dipupuk) dan kepada anggota
sebesar jumlah tanggungan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam kaitan
ini, sisa hasil usaha bukan merupakan perubahan kekayaan dari anggota.
D. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN KOPERASI
Laporan keuangan koperasi dapat menyediakan informasi yang berguna
bagi pemakai utama dan pemakai lainnya untuk:
a. Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi.
b. Mengetahui prestasi keuangan koperasi selama suatu periode dengan sisa
hasil usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran.
c. Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan
kekayaan bersih, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota
dan bukan anggota.
d. Mengetahui transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya
ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih, dalam suatu periode, dengan
pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota.
e. Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas
dan solvabilitas koperasi.
Informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan seperti berikut :
a. Sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi;
b. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh koperasi;
c. Kekayaan bersih yang dimiliki oleh anggota dan koperasi itu sendiri;
d. ransaksi, kejadian dan keadaan yang terjadi dalam suatu periode yang
mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih koperasi.
e. umber dan penggunaan dana serta informasi-informasi lain yang mungkin
mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.
Informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan koperasi
sedapat mungkin memisahkan antara aktivitas yang dilakukan dengan anggota
dan bukan anggota.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

12. F. LAPORAN KEUANGAN
1. Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi
a. Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggung-jawaban
pengurus kepada para anggotanya di dalam rapat anggota tahunan.
b. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca/laporan posisi keuangan,
laporan laba rugi dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan
secara komparatif.
c. Sesuai dengan posisi koperasi sebagai bagian dari sistem jaringan
koperasi, maka beberapa akun atau istilah yang sama akan muncul baik
pada kelompok aktiva maupun kewajiban/kekayaan bersih.
d. Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha
(SHU). Sisa hasil usaha koperasi dapat berasal dari usaha yang
diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. Sisa hasil usaha
yang dibagikan kepada anggota harus berasal dari usaha yang
diselenggarakan untuk anggota. Pada rapat anggota tahunan sisa hasil
usaha ini diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam undang-undang dan anggaran dasar koperasi.
Komponen pembagian SHU sesuai dengan undang-undang adalah
sebagai berikut:
Sisa hasil usaha yang berasal Sisa hasil usaha yang berasal dari :
anggota bukan anggota :
a. Cadangan koperasi a. Cadangan koperasi
b. Anggota sebanding dengan b. Dana pengurus
jasa yang diberikan
c. Dana pengurus c. Dana pegawai/karyawan
d. Dana pegawai/karyawan d. Dana pendidikan koperasi
e. Dana pendidikan koperasi e. Dana sosial
f. Dana sosial f. Dana pembangunan
g. Dana pembangunan daerah kerja daerah kerja
Komponen-komponen tersebut selama belum dicairkan,
disajikan dalam kelompok kewajiban lancar pada neraca, sedangkan
cadangan koperasi merupakan bagian sisa hasil usaha yang tidak dibagi
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

13. dan dapat digunakan untuk memupuk modal sendiri dan menutup
kerugian.
e. Dengan adanya konsep sistem jaringan koperasi dan pengaturan
pemerintah, maka terdapat aktiva (sumber daya) yang dimiliki koperasi
tetapi tidak dikuasainya, dan sebaliknya terdapat aktiva (sumber daya)
yang dikuasai oleh koperasi tetapi tidak dimilikinya.
f. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan
konsolidasi dari koperasi-koperasi.
Posisi keuangan koperasi tercermin pada neraca, sedangkan sisa
hasil usaha tercermin pada perhitungan hasil usaha. Istilah perhitungan hasil
usaha sebagai pengganti istilah laporan laba rugi sangat dianjurkan
mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari laba,
tetapi lebih ditekankan pada manfaat bagi anggota. Oleh karena itu koperasi
tidak menggunakan istilah laba atau rugi melainkan hasil usaha.
Oleh karena rapat anggota tahunan memutuskan pembagian sisa
hasil usaha dan untuk itu diperlukan informasi tentang likuiditas, maka
seharusnya koperasi menyajikan laporan arus kas.
Oleh karena transaksi yang berhubungan dengan perubahan
kekayaan bersih sering terjadi, maka seharusnya laporan keuangan koperasi
dilengkapi dengan laporan perubahan kekayaan bersih sebagai laporan
keuangan tambahan.
Oleh karena kegiatan koperasi cenderung lebih banyak ditujukan
kepada kepentingan anggota baik sebagai pemilik maupun pelanggan, maka
seharusnya laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi dapat
menyajikan hak dan kewajiban anggota beserta hasil usaha dari dan untuk
anggota di samping yang berasal dari bukan anggota.
Seharusnya alokasi pendapatan dan beban pada perhitungan hasil
usaha kepada anggota dan bukan anggota, berpedoman pada perbandingan
manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota. Jika hal demikian
sulit dilaksanakan, alokasi dapat dilakukan dengan cara lain yang sistematik
dan rasional. Cara-cara yang diterapkan perlu diungkapkan dalam catatan
atas laporan keuangan.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

14. Penggabungan dua badan hukum koperasi dalam satu badan
hukum koperasi perlu memperhatikan nilai aktiva bersih yang riil dan
bilamana perlu melakukan penilaian kembali.
G. PENDAPATAN DAN BEBAN
1. Pendapatan
Pendapatan pada perhitungan hasil usaha sebuah koperasi, terdapat
beberapa karakteristik sebagai berikut:
a. Pendapatan yang timbul dari transaksi penjualan produk atau
penyerahan jasa kepada anggota dan bukan anggota.
b. Pendapatan tertentu yang realisasi penerimaannya masih tergantung
pada persyaratan/ketentuan yang ditetapkan.
Contoh: Beberapa jenis fee koperasi yang diperoleh dari penyaluran dan
pengadaan komoditi program.
Transaksi penjualan produk atau penyerahan jasa kepada anggota
merupakan transaksi usaha yang terjadi antar bagian dalam sistem jaringan
koperasi. Informasi tentang jumlah maupun nilai transaksi semacam ini
dalam suatu periode tertentu dapat merupakan salah satu petunjuk penting
tentang manfaat yang dapat diberikan koperasi kepada para anggotanya.
Oleh karena itu, pendapatan yang ditimbulkan dari transaksi semacam ini
perlu disajikan secara terpisah pada perhitungan hasil usaha sebagai
penjualan kepada anggota atau pendapatan dari anggota.
Pendapatan yang timbul sehubungan dengan penjualan produk
atau penyerahan jasa kepada bukan anggota dapat dipandang sebagai
pendapatan usaha sebagaimana lazimnya terdapat pada badan-badan
usaha lainnya. Sehubungan dengan alasan yang dikemukakan pada paragraf
02 di atas, maka pendapatan yang timbul dari transaksi semacam ini perlu
disajikan secara terpisah pada perhitungan hasil usaha sebagai penjualan
kepada bukan anggota atau pendapatan dari bukan anggota.
Pendapatan yang realisasi penerimaan uangnya masih tidak pasti~
dapat menimbulkan pengaruh yang terlalu optimistis bagi pembaca laporan
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

15. keuangan jika pendapatan tersebut diakui pada saat terjadinya transaksi.
Pengakuan terhadap pendapatan semacam ini perlu ditunda sampai terdapat
kepastian realisasinya, yaitu dengan cara mencatatnya sebagai pendapatan
ditangguhkan dalam kelompok kewajiban.
Pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk atau penyerahan
jasa kepada anggota dilaporkan secara terpisah pada perhitungan hasil
usaha sebagai penjualan kepada anggota atau pendapatan dari anggota.
Pendapatan sehubungan dengan transaksi penjualan produk atau
penyerahan jasa kepada bukan anggota disajikan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 tentang
Pendapatan.
Pendapatan yang realisasi penerimaannya belum pasti dicatat
sebagai pendapatan ditangguhkan dan disajikan dalam kelompok kewajiban.
Penjelasan secukupnya perlu diberikan dalam catatan atas laporan
keuangan.
2. Beban Pokok Penjualan dan Beban
Beberapa karakteristik beban pokok penjualan dan beban pada
koperasi adalah sebagai berikut:
a. Beban pokok penjualan produk kepada anggota dan bukan anggota.
b. Beban yang terjadi karena aktivitas koperasi dalam kaitannya dengan
program-program pemerintah.
c. Beban yang pada hakekatnya dapat dipisahkan menjadi beban untuk
kegiatan pelayanan kepada anggota dan beban untuk kegiatan
pelayanan kepada bukan anggota.
Sebagaimana halnya dengan pendapatan koperasi yang berasal
dari transaksi penjualan kepada anggota, maka beban pokok penjualan yang
berkaitan dengannya, sewajarnya disajikan secara terpisah pula agar dapat
diperoleh informasi yang jelas tentang hasil usaha kotor dari transaksi
dengan anggota.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

16. Beban pokok penjualan yang timbul sehubungan dengan penjualan
produk kepada bukan anggota dapat dipandang sebagai beban pokok
penjualan sebagaimana lazimnya pada badan-badan usaha lainnya.
Beban yang terjadi karena aktivitas koperasi dalam kaitannya
dengan program khusus merupakan beban usaha yang timbul sebagai akibat
wajar dari berbagai fasilitas pemerintah kepada koperasi. Oleh karena itu,
beban usaha semacam ini, dapat dipandang sebagai pengorbanan ekonomis
yang telah dimanfaatkan atau tidak akan mendatangkan manfaat ekonomis di
masa datang.
Agar sisa hasil usaha dapat dipisahkan menjadi bagian yang
berasal dari kegiatan pelayanan kepada anggota, dan bukan anggota, maka
beban usaha perlu dialokasikan menjadi beban anggota dan bukan anggota.
Sedapat mungkin alokasi didasarkan atas perbandingan jumlah manfaat
yang diterima. Tetapi, apabila hal demikian sulit dilaksanakan, maka alokasi
dapat dilakukan secara sistematik dan rasional. Metode alokasi tersebut
perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memperoleh
informasi yang lebih jelas tentang sisa hasil usaha koperasi.
Beban pokok penjualan yang timbul sehubungan dengan transaksi
penjualan produk kepada anggota disajikan secara terpisah pada
perhitungan hasil usaha koperasi. Beban pokok penjualan yang timbul
sehubungan dengan transaksi penjualan produk kepada bukan anggota
disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Beban yang terjadi karena aktivitas koperasi dalam kaitannya
dengan program khusus merupakan pengorbanan ekonomis yang telah
dimanfaatkan.
Beban harus disajikan secara terpisah antara beban usaha anggota
dan bukan anggota. Pengalokasian beban usaha tersebut sedapat mungkin
didasarkan atas perbandingan jumlah manfaat yang diterima. Dalam hal cara
demikian sulit dilaksanakan, maka alokasi dapat dilakukan secara sistematis
dan rasional. Metode alokasi yang digunakan harus diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

17. H. AKTIVA
1. Kas dan Bank
Dalam PSAK No. 9 tentang Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban
Jangka Pendek, menyatakan antara lain bahwa :
a. Yang dimaksud dengan kas ialah alat pembayaran yang siap dan bebas
digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan .
b. Yang dimaksud dengan bank ialah sisa rekening giro perusahaan yang
dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum
perusahaan.
Yang dapat dikategorikan sebagai akun bank dalam neraca sebuah
koperasi antara lain mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a. Rekening-rekening bank yang penggunaannya dibatasi untuk transaksi-
transaksi khusus. Pembatasan ini, pada umumnya, berdasarkan
ketentuan pemerintah sehubungan dengan program pengadaan dan
penyaluran yang memperoleh fasilitas dari pemerintah. Contoh rekening-
rekening semacam ini adalah: Rekening Pengadaan Pangan dan
Rekening Tebu Rakyat Intensifikasi.
b. Rekening-rekening bank yang dibuka oleh koperasi tetapi dananya
ditetapkan untuk koperasi lain, anggota atau gerakan. Dana yang
tersimpan dalam rekening ini ditetapkan bukan milik koperasi yang
membuka rekening tersebut. Contoh rekening semacam itu ialah:
Rekening Dana Pengembangan dan Rekening Dana Penyangga. Untuk
keperluan standar akuntansi ini, rekening tersebut di klasifikasikan
sebagai rekening atas nama koperasi (titipan).
c. Rekening-rekening bank, yang dananya menjadi milik koperasi, tetapi
wewenang penggunaannya dibatasi oleh ketentuan pemerintah. Contoh
rekening ini adalah : Rekening Fee Pengadaan Pangan dan Rekening
Over-Price Gula Pasir.
Adanya pembatasan-pembatasan tersebut di atas mengakibatkan
kriteria: "Siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum
perusahaan" seperti tercantum dalam PSAK No. 9 tidak terpenuhi.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

18. Pos kas dan bank dalam neraca koperasi dapat digolongkan menjadi:
a. Kas dan bank milik koperasi yang penggunaannya tidak dibatasi;
b. Kas dan bank milik koperasi yang wewenang penggunaannya dibatasi;
c. Kas dan bank atas nama koperasi (titipan) dan oleh karena itu wewenang
penggunaannya dibatasi.
2. Akun Piutang pada koperasi lazimnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa
kepada anggota, sehubungan dengan program penyaluran barang atau
dana kredit dari pemerintah maupun karena kegiatan usaha lainnya.
b. Piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa
kepada bukan anggota sehubungan dengan program penyaluran barang
atau dana kredit dari pemerintah maupun karena kegiatan usaha lainnya.
c. Piutang kepada koperasi lain yang timbul sehubungan dengan transaksi-
transaksi yang menyangkut program pemerintah di bidang pengadaan
dan penyaluran produk. Pencairan sebagian atau seluruh piutang ini di
luar wewenang koperasi yang berpiutang. Di samping itu, transaksi/dana
yang mengakibatkan timbulnya piutang ini dilakukan/disimpan oleh
koperasi lain. Piutang semacam itu lebih bersifat sebagai aktiva yang
dititipkan pada koperasi lain, yang pencairannya diatur pihak lain. Contoh
dari piutang semacam ini adalah piutang dana pengembangan.
d. Piutang yang timbul sehubungan dengan pembagian sisa hasil usaha
(SHU) dari koperasi lain yang pencairannya tergantung pada persyaratan
tertentu.
Transaksi penjualan produk atau penyerahan jasa kepada anggota
merupakan transaksi yang terjadi antar bagian dalam sistem jaringan
koperasi. Informasi tentang jumlah maupun nilai transaksi semacam ini
dalam suatu periode tertentu dapat merupakan salah satu petunjuk penting
tentang manfaat yang dapat diberikan kepada para anggotanya. Sehubungan
dengan hal tersebut, piutang yang ditimbulkan oleh transaksi semacam ini
dipandang perlu disajikan secara terpisah dalam neraca sebagai piutang
anggota.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

19. Piutang yang timbul sehubungan dengan penjualan produk atau
penyerahan jasa kepada bukan anggota dipandang sebagai piutang usaha
sebagaimana lazimnya yang terdapat pada badan-badan usaha lainnya, dan
oleh karenanya disajikan dalam neraca sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 9 tentang Penyajian
Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek.
Pembatasan pencairan -terhadap piutang seperti disebutkan dalam
di atas, mengakibatkan timbulnya ketidakpastian bagi koperasi tentang saat
maupun jumlah pencairan piutang. Oleh karenanya, piutang semacam ini
perlu dicantumkan secara terpisah dalam neraca sebagai Aktiva Dititipkan
dalam kelompok aktiva tidak lancar. Kepastian yang timbul di kemudian hari
menjadi dasar bagi penyajian piutang dan pengakuan pendapatan.
Penyisihan untuk piutang sangsi atau taksiran jumlah yang tidak
dapat diterima perlu ditentukan untuk piutang dari anggota, piutang dari
bukan anggota maupun piutang lain-lain sehingga piutang dalam neraca
mencerminkan secara wajar taksiran jumlah yang dapat diterima.
3. Persediaan
Beberapa karakteristik khusus sehubungan dengan akun
persediaan pada koperasi adalah sebagai berikut:
a. Persediaan pada koperasi dapat digolongkan menjadi persediaan
komoditi program dan komoditi umum (bukan program). Komoditi
program adalah komoditi yang memperoleh fasilitas dari pemerintah dan,
pada umumnya, mencakupi program pengadaan dan penyaluran.
b. Selain harga beli, jumlah kewajiban koperasi sehubungan dengan
transaksi untuk mendapatkan komoditi program mencakupi berbagai jenis
dana yang ditetapkan oleh pemerintah atau gerakan koperasi itu sendiri.
Di antara dana-dana tersebut, terdapat jenis dana yang akan
dikembalikan kepada koperasi yang bersangkutan.
Sesuai dengan konsep harga perolehan/harga pokok, seluruh
kewajiban koperasi sehubungan dengan transaksi perolehan komoditi
program, termasuk iuran-iuran yang ditetapkan oleh pemerintah dan gerakan
koperasi, dapat dipandang sebagai pengorbanan ekonomis, dan oleh karena
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

20. itu seluruh kewajiban tersebut merupakan unsur harga pokok. Dana-dana
yang akan diperoleh kembali dapat dipandang sebagai pendapatan lain-lain
pada saat penerimaan tersebut direalisasikan.
Persediaan komoditi program dinilai sebesar jumlah kewajiban
kepada pihak ketiga ditambah dengan dana-dana yang harus dibayar
menurut ketentuan pemerintah maupun gerakan koperasi. Dana-dana yang
diperoleh kembali pada kemudian hari dicatat sebagai pendapatan lain-lain
pada saat penerimaan tersebut direalisasikan. Persediaan komoditi umum
(bukan program) dinilai dan disajikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam PSAK No. 14 tentang Persediaan.
Penurunan nilai persediaan program yang disebabkan oleh
kerusakan fisik, susut atau sebab-sebab lain diperlakukan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 14.
4. Investasi
Investasi yang dilakukan koperasi dapat berupa : ( 1 ) investasi
pada koperasi lainnya dan (2) investasi pada badan usaha bukan koperasi.
Beberapa karakteristik yang terdapat dalam akun investasi pada koperasi
lainnya adalah sebagai berikut :
a. Penyertaan yang sifatnya permanen (jangka waktunya tidak terbatas) dan
tidak dapat diperjualbelikan. Contoh jenis penyertaan seperti ini adalah
simpanan pokok pada koperasi lain.
b. Penyertaan yang jumlahnya selalu bertambah dalam jangka waktu
tertentu dan umurnya tergantung pada ketentuan dalam anggaran
dasar/anggaran rumah tangga koperasi. Penyertaan semacam ini juga
tidak dapat diperjualbelikan. Contoh jenis penyertaan seperti ini adalah
simpanan wajib dan simpanan-simpanan khusus.
c. Penyertaan yang jangka waktunya tidak terbatas dan pencairannya di
luar wewenang koperasi yang memilikinya.
Wewenang pencairan pendapatan yang diperoleh dari penyertaan ini
juga berada di luar koperasi yang bersangkutan. Contoh jenis penyertaan
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

21. seperti ini adalah Simpanan khusus KUD di BUKOPIN yang berbentuk
sertifikat deposito.
d. Penyertaan yang dapat diambil sewaktu-waktu (pencairannya tidak
dibatasi) dan dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan dan tidak
dapat diperjualbelikan. Contoh jenis penyertaan seperti ini adalah
simpanan sukarela.
Beberapa karakteristik sehubungan dengan akun investasi suatu
koperasi pada koperasi lainnya dengan demikian dapat disimpulkan sebagai
berikut :
a. Investasi jangka pendek, dengan karakteristik sebagai berikut:
i. pencairannya tidak dibatasi umurnya relatif pendek,
ii. tidak dapat diperjualbelikan,
iii. dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan.
b. Investasi jangka panjang, dengan karakteristik sebagai berikut:
i. permanen (jangka waktu tidak dibatasi),
ii. umurnya tergantung pada ketentuan yang berlaku pada koperasi dan
relatif jangka panjang,
iii. tidak dapat diperjualbelikan,
iv. lebih dititikberatkan sebagai ikatan dalam sistem jaringan koperasi.
Karakteristik-karakteristik tersebut mengakibatkan kriteria menurut
PSAK No. 13 tentang Akuntansi Untuk Investasi tidak dapat diterapkan pada
koperasi.
5. Aktiva Tetap
Beberapa karakteristik sehubungan dengan aktiva tetap pada
koperasi adalah sebagai berikut :
a. Aktiva tetap yang diperoleh untuk keperluan menunjang program
pemerintah atau untuk keperluan usahanya sendiri.
b. Aktiva tetap dari pemerintah yang dikelola oleh koperasi atas dasar
revolving fund. Perolehan aktiva tetap ini menimbulkan kewajiban
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

22. menyetor sejumlah tertentu kepada pengelola revolving fund. Jumlah
yang disetorkan adalah sebesar keuntungan yang diperoleh dari
pengelolaan aktiva tetap tersebut. Apabila dari pengelolaan aktiva tetap
ini koperasi yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan maka
kewajiban menyetor dapat ditangguhkan. Contoh aktiva tetap semacam
ini adalah Mesin Pengolahan Padi (Rice Milling Unit) dari Kennedy
Round.
c. Aktiva tetap yang diperoleh dalam rangka program pemerintah.
Pelunasan kewajiban yang timbul dari aktiva tetap tersebut dikaitkan
dengan program pemerintah tertentu yang berlaku untuk semua koperasi
yang terlibat, baik yang menerima atau tidak menerima aktiva tetap
dimaksud. Contoh aktiva tetap semacam ini adalah Gudang Lantai Jemur
dan Kios (GLK) yang dibangun dengan kredit dari pemerintah.
Aktiva tetap dari pemerintah yang dikelola atas dasar revolving fund
merupakan bantuan (donasi) dari pemerintah kepada koperasi dan dicatat
sebesar harga perolehan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan
aktiva tetap tersebut akan merupakan bagian dari sisa hasil usaha koperasi
dan disisihkan untuk cadangan revolving. Penyetoran revolving fund dicatat
sebagai dana revolving. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan aktiva
tetap ini dihitung hanya terbatas pada pendapatan dan biaya langsung yang
berkaitan dengannya. Dengan perlakuan akuntansi seperti tersebut di atas,
laporan keuangan dapat lebih menggambarkan prestasi koperasi yang
bersangkutan.
Dasar yang dipakai adalah konsep substance over form, yang lebih
menekankan makna ekonomis suatu peristiwa / transaksi daripada bentuk
hukumnya. Aktiva tetap yang diperoleh dalam rangka program pemerintah
dan yang pelunasan kewajibannya dikaitkan dengan program tersebut dicatat
sebesar harga perolehan pada saat aktiva tersebut diterima, dengan
mengkredit kewajiban. Dana yang disisihkan dan disetor oleh koperasi yang
memperoleh aktiva tetap tersebut merupakan pelunasan kewajiban. Dana
yang disisihkan dan disetor oleh koperasi yang tidak menerima aktiva tetap
dimaksud atau oleh koperasi yang kewajiban pelunasannya telah selesai
dicatat sebagai beban. Dasar yang digunakan untuk perlakuan akuntansi
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

23. seperti tersebut di atas adalah adanya keterkaitan antara dana yang
disisihkan dengan aktiva tetap yang diterima. Perlakuan akuntansi demikian
akan mengakibatkan laporan keuangan dapat lebih mempunyai daya
banding.
I. KEWAJIBAN
Beberapa karakteristik sehubungan dengan akun kewajiban pada
koperasi adalah sebagai berikut:
a. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban kepada anggota dan
bukan anggota.
b. Kewajiban sehubungan dengan simpanan dari anggota yang sifatnya sukarela.
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, simpanan semacam ini
dikelompokkan dalam permodalan koperasi.
c. Kewajiban kepada koperasi lain atau anggota yang timbul sehubungan dengan
program pemerintah di bidang pengadaan dan penyaluran komoditi. Kewajiban
ini adalah bagian dari harga pertukaran yang menjadi hak koperasi lain atau
anggota tersebut.
d. Kewajiban berupa dana-dana koperasi yang timbul sehubungan dengan
pembagian sisa hasil usaha. Contoh kewajiban jenis ini adalah Dana Anggota,
Dana Pengurus, Dana Karyawan, Dana Pembangunan Daerah Kerja, Dana
Sosial.
e. Kewajiban kepada koperasi lain atau gerakan koperasi secara nasional yang
timbul sehubungan dengan program khusus di bidang pengadaan atau
penyaluran komoditi yang jatuh temponya ditetapkan oleh pemerintah. Contoh
kewajiban jenis demikian adalah Simpanan Khusus KUD dan Dana Cadangan
Modal KUD.
f. Kewajiban koperasi sebagai anggota koperasi lainnya untuk menanggung
kerugian yang diderita oleh koperasi lain tersebut, baik yang timbulnya pada
saat penutupan buku maupun pada saat pembubaran koperasi lain tersebut.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

24. g. Kewajiban koperasi sebagai anggota koperasi lainnya untuk menanggung
kewajiban sesama koperasi anggota yang tidak mampu untuk menanggung
kerugian koperasi.
Kewajiban yang timbul dari transaksi dengan anggota atau yang ada
keterkaitan dengan anggota perlu disajikan secara terpisah sebagai hutang
kepada anggota. Perlakuan demikian dianggap tepat oleh karena informasi
semacam ini dapat merupakan petunjuk penting tentang manfaat yang dapat
diberikan oleh koperasi kepada para anggotanya.
Kewajiban yang timbul sehubungan dengan transaksi pembelian produk
atau penerimaan jasa dengan bukan anggota dapat dipandang sebagai hutang
sebagaimana yang terdapat pada badan-badan usaha lainnya.
Kewajiban kepada koperasi lain atau anggota sehubungan dengan
program khusus di bidang pengadaan dan penyaluran komoditi seperti tersebut
pada Paragraf 1.c di atas berkaitan dengan aktiva titipan, sehingga kewajiban
semacam ini disajikan di neraca sebagai pengurang atas aktiva titipan yang
bersangkutan.
Simpanan sukarela dari anggota dianggap lebih bersifat sebagai
kewajiban daripada sebagai modal, walaupun dalam Undang-Undang No. 12
Tahun 1967 dikelompokkan dalam permodalan koperasi.
Kewajiban yang timbul sehubungan dengan pembagian sisa hasil usaha
dapat dianggap sebagai kewajiban lancar, atau karena terdapat ketentuan lain
kewajiban semacam ini diperlakukan sebagai kewajiban jangka panjang.
Kebijakan pemerintah yang bersifat membatasi, khususnya pembatasan
terhadap penggunaan, penguasaan maupun jatuh tempo kewajiban seperti
tersebut pada Paragraf 1 .d di atas perlu diungkapkan, atau kewajiban yang
bersangkutan disajikan secara terpisah.
Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban koperasi untuk
menanggung kerugian koperasi lainnya atau menanggung kewajiban sesama
koperasi anggota seperti tersebut pada Paragraf 1.e dan 1.f di atas, dalam suatu
sistem jaringan koperasi dianggap tidak dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban
bersyarat.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

25. Kewajiban yang timbul dari transaksi dengan anggota disajikan secara
terpisah sebagai hutang kepada anggota. Kewajiban yang timbul sehubungan
dengan transaksi dengan bukan anggota disajikan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Simpanan sukarela disajikan sebagai kewajiban lancar atau jangka
panjang sesuai dengan jatuh temponya.
Kewajiban yang timbul karena pembagian SHU disajikan sebagai
kewajiban lancar kecuali terdapat ketentuan lain yang menyatakan secara jelas
perlunya penyajian kewajiban semacam ini sebagai kewajiban jangka panjang.
Kewajiban sehubungan dengan dana titipan diperlakukan sebagai
kewajiban titipan dan disajikan sebagai pengurang terhadap aktiva titipan yang
bersangkutan.
Ketentuan tentang kewajiban koperasi sebagai anggota koperasi lainya
untuk menanggung kerugian koperasi lainnya tersebut atau sesama koperasi
anggota tidak dapat dianggap sebagai kewajiban bersyarat.
J. KEKAYAAN BERSIH
Beberapa karakteristik modal pada koperasi adalah sebagai berikut:
1. Modal yang berasal dari simpanan dan dapat berbentuk:
a. Simpanan pokok yaitu jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya
yang wajib diserahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi
anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang
bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
b. Simpanan wajib yaitu jumlah nilai uang tertentu yang harus dibayar oleh
anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib dapat
diambil kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan. Pembayaran
simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dapat dilakukan dengan
cara angsuran yang jumlah dan lamanya ditetapkan dalam anggaran
dasar atau ketentuan lainnya. Simpanan pokok dan simpanan wajib
tersebut dapat dikompensasikan dengan jasa modal dan/atau jasa usaha
dari bagian sisa hasil usaha anggota yang bersangkutan.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

26. c. Simpanan sukarela yaitu jumlah tertentu dalam nilai uang yang
diserahkan oleh anggota/bukan anggota terhadap koperasi atas
kehendak sendiri sebagai simpanan.
2. Modal yang berasal dari donasi dari pihak luar yang diterima oleh koperasi
baik dalam bentuk kas maupun bukan kas.
3. Modal yang dipupuk dari cadangan koperasi dan berasal dari:
a. Akumulasi pembagian sisa hasil usaha yang besarnya ditetapkan
menurut cara-cara yang diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan
lainnya. Cadangan ini dimaksudkan untuk pemupukan modal dan
menutup kerugian, sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota walau
pada waktu pembubaran sekalipun.
b. Penyisihan dana yang dilakukan sehubungan dengan program khusus di
bidang pengadaan dan penyaluran komoditi. Cadangan ini digunakan
untuk pemupukan modal dan pencairannya di luar wewenang koperasi
yang bersangkutan.
4. Modal yang berupa sisa hasil usaha tahun berjalan dan tahun (tahun)
sebelumnya yang belum dibagi. Kewajiban koperasi sehubungan dengan
pembagian sisa hasil usaha timbul pada saat pembagian tersebut telah
diputuskan oleh dan dalam rapat anggota tahunan.
Simpanan pokok dan simpanan wajib pada dasarnya adalah investasi
pemilik/anggota pada koperasi dan bersifat kekal. Dalam kaitan ini, simpanan
pokok dan simpanan wajib dapat dianggap sebagai bagian dari kekayaan bersih
koperasi. Oleh karena kewajiban menyetor simpanan pokok dikaitkan dengan hak
dan status anggota, maka penyajian simpanan pokok dalam laporan keuangan
harus dapat mengungkapkan besarnya simpanan pokok yang masih harus dibayar
anggota. Perlakuan yang sama perlu diterapkan untuk simpanan wajib mengingat
sifatnya sebagai bagian dari kekayaan bersih. Setiap bentuk balas jasa atas
simpanan pokok dan simpanan wajib, sesuai dengan alasan seperti tersebut di
atas, dengan demikian dianggap sebagai distribusi sisa hasil usaha kepada
anggota.
Mengingat sifat dan tujuan pembentukan cadangan koperasi adalah
untuk memupuk ekuitas maupun menutup kerugian koperasi dan dengan demikian
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI

27. dapat mengakibatkan perubahan kekayaan bersih koperasi, maka dianggap perlu
adanya laporan perubahan kekayaan bersih pada koperasi.
Kekayaan bersih koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib,
donasi, cadangan koperasi, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi. Setiap bentuk
balas jasa atas simpanan pokok dan simpanan wajib yang diberikan oleh koperasi
kepada anggota diperlakukan sebagai pembagian sisa hasil usaha kepada
anggota.
Simpanan pokok dan simpanan wajib disajikan di neraca sesuai dengan
jumlah uang yang telah menjadi kewajiban untuk disetorkan. Simpanan pokok dan
simpanan wajib yang belum disetor disajikan sebagai pengurang terhadap
simpanan yang bersangkutan.
Cadangan koperasi yang berasal dari pembagian sisa hasil usaha
disajikan sejumlah akumulasi pembagian sisa hasil usaha periode-periode lalu.
Cadangan yang berasal dari penyisihan dana dalam rangka program khusus,
disajikan sebesar jumlah yang menjadi hak koperasi.
Laporan perubahan kekayaan bersih perlu disajikan sebagai laporan
keuangan tambahan.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Afif Sulfa, SE MSi. Ak
SEMINAR AKUNTANSI