ias 23

1. Mengenal IAS 23 Borrowing Costs
Pada dasarnya pengaturan dalam IAS 23 Borrowing Costs sebagian besar sudah sesuai dengan
Exposure Draft (ED) PSAK 26 Biaya Pinjaman (lihat tulisan saya sebelumnya : ED PSAK 26 (revisi 2008)
vs PSAK 26 (1997) tentang Biaya Pinjaman)
IAS 23 Borrowing Costs diterbitkan oleh International Accounting Standards Committee pada bulan
Desember 1993 yang menggantikan IAS 23 Capitalisation of Borrowing Costs (diterbitkan Maret 1984).
Selanjutnya, pada bulan Maret 2007, International Accounting Standards Board (IASB) menerbitkan revisi
IAS 23.
Berikut ini ikhtisar hal-hal pokok yang diatur dalam IAS 23 Borrowing Costs tersebut.
Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi
aset kualifikasian (qualifying aset) adalah bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman
lainnya diakui sebagai beban.
Kemudian, dalam bagian Ruang Lingkup (Scope) diatur antara lain bahwa entitas tidak perlu menerapkan
Standar ini untuk Biaya Pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan,
konstruksi atau produksi dari :
1. Aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar (fair value), misalnya aset biolojik (biological asset);
atau
2. Persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah banyak yang berulang (repetitive basis)
Pada bagian definisi, dijelaskan bahwa Biaya Pinjaman (Borrowing Costs) adalah bunga dan biaya lain
yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana.
Aset Kualifikasi (qualifying asset) adalah aset yang membutuhkan suatu periode waktu yang substansial
agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya.
Biaya Pinjaman dapat meliputi :
(a) Bunga cerukan bank (bank overdrafts) serta pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang;
(b) Amortisasi diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman;
(c) Amortisasi biaya yang terkait dengan perjanjian pinjaman;
(d) Beban keuangan sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan IAS 17 Leases; dan
(e) Selisih kurs pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai
penyesuaian atas biaya bunga
Tergantung keadaan, berikut ini bisa merupakan aset kualifikasian : (a) Persediaan, (b) Pabrik
Manufakturing, (c) Fasilitas Pembangkit Listrik, (d) Aset Tidak Berwujud, (e) Properti Investasi.

2. Aset keuangan (financial assets) dan Persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi selama periode waktu
yang pendek tidak termasuk aset kualifikasian. Demikian juga dengan aset yang siap untuk digunakan
atau dijual sesuai dengan maksudnya ketika diperoleh tidak termasuk aset kualifikasian.
Entitas harus mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan
perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut.
Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya.
(Paragraf ini menjelaskan bahwa biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya
perolehan aset adalah terbatas untuk aset yang memenuhi kriteria aset kualifikasian. Lihat kembali
definisi aset kualifikasian di atas)
Entitas harus mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan aset
kualifikasian pada awal tanggal (commencement date), yaitu tanggal ketika entitas pertama kali
memenuhi semua kondisi berikut :
(a) Terjadinya pengeluaran untuk aset;
(b) Terjadinya biaya pinjaman; dan
(c) Entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset untuk digunakan atau dijual
sesuai dengan maksudnya.
Entitas harus menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama perpanjangan periode dimana
dilakukan penghentian sementara pengembangan aset kualifikasian secara aktif (an entity shall suspend
capitalization of borrowing costs during extended periods in which it suspends active development of a
qualifying asset).
Entitas harus menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika selesainya secara substansial seluruh
aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset kualifikasian untuk digunakan atau dijual sesuai dengan
maksudnya (an entity shall cease capitalising borrowing costs when substantially all the activities
necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete).
IAS 23 mengatur ketentuan transisi sebagai berikut :
(1) Ketika penerapan Standar ini mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi, maka entitas harus
menerapkan Standar ini untuk biaya pinjaman yang berkaitan dengan aset kualifikasian untuk tanggal
awal kapitalisasi pada atau setelah tanggal efektif.
(2) Namun, entitas dapat menentukan tanggal tertentu sebelum tanggal efektif dan menerapkan Standar
ini untuk biaya pinjaman yang terkait dengan aset kualifikasian dimana awal tanggal kapitalisasi pada
atau setelah tanggal tertentu tersebut.
IAS 23 Borrowing Costs (revisi Maret 2007) ini berlaku untuk periode mulai atau setelah 1 Januari 2009.
Penerapan lebih dini diperkenankan, tetapi harus diungkapkan.
Standar ini menggantikan IAS 23 Borrowing Costs (revisi 1993).

3. Masalah Kapitalisasi Biaya Pinjaman (Borrowing Cost)
Dalam praktek sehari-hari, sering ditemukan kerancuan perlakuan akuntansi atas biaya pinjaman seperti
misalnya biaya bunga yang timbul atas perolehan fasilitas kredit bank.
Berdasarkan PSAK No. 26 mengenai Biaya Pinjaman dalam paragraf 1 dinyatakan bahwa secara umum
pernyataan ini mengharuskan pembebanan segera biaya pinjaman pada saat terjadinya. Akan tetapi
untuk biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan, konstruksi, atau
produksi dari suatu qualifying asset, pernyataan ini mengharuskan kapitalisasi biaya pinjaman tersebut.
Borrowing costs should be recognized as an expense in the period in which they are incurred, except for
borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying
asset should be capitalized as part of the cost of that asset.
Pernyataan “kapitalisasi biaya pinjaman” tersebut kadang-kadang disalah-tafsirkan sehingga tidak jarang
ditemukan pencatatan biaya pinjaman tersebut sebagai Biaya Ditangguhkan di Neraca .
Perlakuan sebagai Biaya Ditangguhkan tersebut jelas tidak sesuai dengan PSAK No. 26. Dalam paragraf
10 dijelaskan bahwa Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan,
konstruksi atau produksi suatu Aset Tertentu harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan
Aset Tertentu tersebut. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tersebut harus ditentukan sesuai
dengan Pernyataan ini.
Jadi, menurut paragraf 10 PSAK No. 26, pengertian kapitalisasi biaya pinjaman bukan berarti
ditangguhkan pembebanannya sebagai Biaya Ditangguhkan, tetapi harus dikapitalisasi sebagai bagian
dari biaya perolehan Aset Tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan perkebunan memperoleh pinjaman
dari bank dalam bentuk fasilitas Kredit Investasi (KI) untuk tujuan pembangunan pabrik kelapa sawit.
Biaya bunga pinjaman yang timbul dari fasilitas KI tersebut harus dikapitalisasi menambah biaya
perolehan ataupun biaya pembangunan pabrik kelapa sawit tersebut.
Pengertian Biaya Pinjaman dan Qualifying Asset dijelaskan dalam paragraf 5. Biaya pinjaman adalah
bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan sehubungan dengan
peminjaman dana. Sedangkan aset tertentu yang memenuhi syarat (qualifying assets) adalah suatu aset
yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan
tujuannya.
Dalam paragaraf 6 dijelaskan bahwa yang dapat diklasifikasikan sebagai biaya pinjaman antara lain :
1. Bunga atas pengunaan dana pinjaman baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang (untuk
bunga pinjaman bank misalnya, yang memenuhi persyaratan kapitalisasi adalah bunga pinjaman Kredit
Investasi karena pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan aset, sedangkan
bunga pinjaman Kredit Modal Kerja tentu tidak bisa dikapitalisasi karena biasanya pinjaman tersebut
bukan untuk keperluan pembangunan aset);
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman (borrowings);
3. Amortisasi atas biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli
hukum, commitment fee, dan sebagainya;
4. Selisih kurs atas pinjaman dalam valuta asing (sepanjang selisih kurs tersebut merupakan
penyesuaian terhadap biaya bunga) atau amortisasi premi kontrak valuta berjangka dalam rangka
lindung nilai (hedging) dana yang dipinjamn dalam valuta asing.

4. Selanjutnya, dalam paragraf 17 diatur bahwa kapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya
perolehan suatu aset dimulai ketika :
1. pengeluaran untuk aset tersebut telah mulai dilakukan
2. biaya pinjaman sedang terjadi
3. aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pembangunan atau memproduksi aset tertentu
sedang berlangsung.
Paragraf 20 mengatur bahwa kapitalisasi biaya pinjaman harus dihentikan apabila dalam suatu periode
yang cukup lama perusahaan menangguhkan atau menunda aktivitas perolehan, pembangunan ataupun
produksi.
Dalam paragraf 21 diatur lebih jauh kondisi-kondisi yang memenuhi persyaratan paragraf 20, yaitu :
Biaya pinjaman mungkin saja tetap ada selama perusahaan menunda atau memberhentikan utuk
sementara waktu aktivitas untuk memperoleh, membangun, atau memproduksi aset tertentu, namun
biaya pinjaman selama masa ini tidak boleh dikapitalisasi.
Namun, dalam keadaan tertentu, kapitalisasi biaya pinjaman tetap berlangsung, yaitu dalam hal :
1. terjadinya penundaan atau pemberhentian sementara dari aktivitas konstruksi fisik karena menunggu
penyelesaian dari pekerjaan teknik atau administrasi yang sedang berlangsung
2. dalam proses memperoleh, membangun, atau memproduksi secara teknik diharuskan atau dibutuhkan
penundaan aktivitas.
Dalam proses pembangunan jembatan misalnya, jika kegiatan konstruksi fisik harus dihentikan
sementara karena permukaan air sungai sedang pasang, dalam keadaan ini kapitalisasi biaya pinjaman
tetap berlangsung hanya apabila di daerah tersebut naiknya permukaan air merupakan hal yang wajar.
Sedangkan dalam paragraf 22 diatur bahwa kapitalisasi biaya pinjaman harus diakhiri apabila aktivitas
untuk memperoleh, membangun atau memproduksi Aset Tertentu sesuai dengan tujuannya secara
substansial telah selesai.
Suatu aset biasanya siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya apabila kegiatan
konstruksi fisik yang dibutuhkan telah selesai, walaupun mungkin masih dibutuhkan kegiatan administratif
tertentu yang berkaitan dengan aset tersebut. Dalam keadaan ini biaya pinjaman tidak boleh
dikapitalisasi lagi.
Paragraf 24 mengatur bahwa apabila pembangunan atau konstruksi suatu aset dapat diselesaikan
perbagian di mana bagian yang telah selesai dapat segera digunakan sementara bagian lainnya masih
dalam penyelesaian, maka jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah untuk bagian yang belum
selesai.
Untuk suatu area perkantoran yang di dalamnya terdapat beberapa gedung maka, masing-masing
gedung dapat dianggap sebagai aset tertentu tersendiri, karena apabila gedung pertama telah selesai
dapat langsung digunakan, dijual atau disewakan sesuai dengan tujuannya tanpa harus tergantung
dengan penyelesaian gedung kedua. Dalam hal ini, kapitalisasi biaya pinjaman untuk gedung yang telah
selesai harus dihentikan. Biaya pinjaman yang timbul selanjutnya harus langsung dibebankan dalam
laporan laba rugi tahun berjalan. Cuman, dalam PSAK ini tidak mengatur dengan jelas bagaimana cara
pengalokasian biaya pinjaman untuk masing-masing gedung tersebut sehingga bisa diketahui nilai

5. kapitalisasi biaya pinjaman untuk masing-masing gedung. Jadi, saya mengasumsikan bahwa
pengalokasian biaya pinjaman untuk masing-masing gedung dilakukan secara proporsional.
Berbeda dengan pembangunan suatu pabrik yang melibatkan beberapa tahapan proses produksi,
pembangunan pabrik ini baru dianggap selesai, bila seluruhnya selesai karena bagian yang lebih dulu
secara fisik telah selesai tetap tidak dapat digunakan apabila bagian terakhir dari pembangunan pabrik
belum selesai.
Jadi, jelas bahwa kapitalisasi biaya pinjaman harus dihentikan jika sekiranya aktiva tertentu yang
dibangun telah siap untuk digunakan (Hrd).
Posted by Hardi Cheng at Saturday,