Dokumen tersebut membahas tentang landasan hukum perpajakan Indonesia yang meliputi Pancasila, UUD 1945, asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dan falsafah hukum, sistem pemungutan pajak, teori-teori pembenaran pemungutan pajak, serta klasifikasi dan penggolongan pajak.

1. Landasan hukum,
asas-asas,
sistem pemungutan pajak,
teori pembenaran,
penggolongan pajak
1

2. Landasan Hukum Perpajakan :
1. Landasan Falsafah  Pancasila .
asas-asas dalam hukum perpajakan tidak
boleh bertentangan dengan sila-sila dari
Pancasila.
2. Landasan Konstitusional  UUD 1945 .
 pasal 23 A UUD 1945 : “pajak dan pungutan
lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
negara diatur dengan undang –undang .
2

3.  Pasal 27 (1) UUD 1945 :
Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecuali.
3

4. Asas- asas Pemungutan Pajak :
A. Asas – asas menurut Adam Smith
Adam Smith kelahiran Skotlandia (1723-1790)
termasuk dalam mashab klasik
mengemukakan dalam bukunya yang
berjudul “The Wealth of Nation”
(Kemakmuran Bangsa-bangsa , Th 1776),
ada 4 kaedah yang harus diperhatikan dalam
membuat undang-undang perpajakan . Four
maxim atau four canons , yaitu :
4

5. 1. Equality and equity : Kesamaan /
keseimbangan dan Keadilan ;
2. Certainty : Kepastian ;
3. Conveniency of Payment : pajak harus
dipungut pada saat yang tepat ;
4. Efficiency / Economic of collection : pajak
harus dipungut dengan biaya yang rendah.
5

6. B. Asas menurut Falsafah Hukum  pajak harus
mengabdi pada keadilan .
C. Asas Yuridis  pajak harus dapat memberikan
jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan
keadilan .
D. Asas Ekonomis  pajak tidak boileh menghambat
perekonomian rakyat .
E. Asas Financial  pengenaan pajak harus dilakukan
pada saat yang tepat .
6

7. Sistem Pemungutan Pajak
1. Official assessment system  kantor pajak ;
2. Self assessment system  wajib pajak ;
3. Withholding tax system  pihak ketiga
7

8. Teori Pembenaran Pemungutan Pajak
(Justifikasi Pemungutan Pajak )
Magdalena Siringoringo, SE, M.Si

9. 1. Teori Perjanjian Masyarakat (le contrat
social).
Dikemukakan oleh J.J.Rousseau (1712-1778).
Dalam naskah ‘Leges Fundamentalis’ 
penguasa akan melindungi dan mengurus
kepentingan warga masyarakatnya dan
masyarakat akan membayar biaya tersebut.

10. 2. Teori Asuransi
Menurut teori asuransi, fiskus berhak
memungut pajak dari penduduknya karena
negara dianggap sama dengan perusahaan
asuransi. Wajib pajak adalah tertanggung yang
wajib membayar premi dalam hal ini pajak.
Karena negara melindungi segenap
masyarakat

11. 3. Teori Kepentingan
Penduduk negara mempunyai kepentingan
kepada negara . Makin besar kepentingan
penduduk kepada negara , maka makin
besar pula perlindungan negara kepadanya.
Contoh : penduduk desa  perlu KTP,
Penduduk kota  KTP, Paspor,
surat keterangan untuk sekolah, SIM, surat
nikah, dll.

12. 4. Teori Bakti
Penduduk adalah bagian dari suatu negara ,
penduduk terikat pada keberadaan negara
sehingga penduduk wajib berbakti kepada
negara dengan membayar pajak.

13. 5. Teori Gaya Pikul
Pemerintah dalam memungut harus sesuai
dengan daya pikul dari wajib pajak. Wajib pajak
hanya membayar pajak sesuai dengan daya
pikulnya. Biaya untuk mempertahankan
hidupnya haruslah dikeluarkan terlebih dahulu
sebelum dikenakan tarif pajak.
Biaya yang dikeluarkan tersebut disebut
penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atau
minimum of subsistence.
 Delangen .

14. 6. Teori Daya Beli
 Dampak dari pemungutan pajak yaitu positif
karena akan tersedia dana untuk membiayai
keperluan umum negara .

15. 7. Teori Pembangunan
Dana yang dipungut dari pajak dipergunakan
untuk pembangunan yang akan membuat
rakyat menjadi adil, makmur, sejahtera lahir
maupun bathin . Jadi pemerintah diperbolehkan
memungut pajak .

16. Asas pengenaan pajak :
1. Asas tempat tinggal
2. Asas kebangsaan
3. Asas sumber

17. Stelsel penghitungan pemungutan pajak :
1.Stelsel nyata (riil stelsel)
2.Stelsel anggapan (fictive stelsel)
3.Stelsel campuran

18. Klasifikasi Hukum Pajak :
1. Hukum Pajak Formil : yaitu mengatur
mengenai cara melaksanakan hukum pajak
materil .
 diatur dalam undang-undang KUP ,
undang-undang PPSP dan undang -
undang Peradilan Pajak

19. 2. Hukum Pajak Materiel : hukum yang
mengatur subjek pajak, objek pajak,
tarif pajak, sanksi, hak dan kewajiban
wajib pajak .
 Diatur dalam undang-undang Pajak
Penghasilan , undang-undang Pajak
Pertambahan Nilai, undang-undang
Bea Meterai.

20. Penggolongan Pajak
• Pajak langsung
(direct tax)
• Pajak Subjektif
• Pajak Pusat
• Pajak tidak langsung
(indirect tax )
• Pajak Objektif
• Pajak Daerah
20

21. Terima kasih
Semoga bermanfaat