Sesuatu yang disebut Perjuangan

1. Dinamika Good University Governance Dalam Pembentukan Intellectual Capital
Pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
TESIS
Diajukan sebagai salah satu syarat
Memperoleh derajat S-2 Magister Akuntansi
Nama : Magdalena Judika Siringoringo
NIM : 12030110400031
Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2012

2. ii
PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Magdalena Judika Siringoringo
NIM : 12030110400031
Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan dengan judul
“Dinamika Good University Governance dalam Pembentukan Intellectual Capital di
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro” ini adalah hasil karya
sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini
tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan
cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau gagasan atau
pendapat atau pemikiran dari penulis lain tanpa memberikan pengakuan penulis
aslinya.
Tesis ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam
tesis ini adalah tanggung jawab saya. Apabila saya melakukan hal yang bertentangan
dengan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dan bila kemudian terbukti
bahwa saya menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran
saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas akan dicabut
dari saya.
Semarang, 29 Mei 2012
Penulis,
Magdalena Judika S.

3. iii
Tesis Berjudul
DINAMIKA GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DALAM
PEMBENTUKAN INTELLECTUAL CAPITAL PADA FAKULTAS
EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO
yang dipersiapkan dan disusun oleh
Magdalena Judika Siringoringo
NIM: 12030110400031
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 Mei 2012
Dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima
Susunan Tim Penguji
Anggota Tim Penguji
Semarang, 25 Mei 2012
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Akuntansi
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Zulaikha, SE, M.Si, Akt
Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt
Penguji IIPenguji I
Prof. Drs. H. Arifin Sabeni, M.Com (Hons), Ph.D, Akt
Siti Mutmainah, SE, M.Si, Akt
Dr. H. Agus Purwanto, M.Si, Akt
Penguji III
Prof. Dr. H. Abdul Rohman, M.Si, Akt
Ketua Program

4. iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto
“To God be the Glory”
“Ora et Labora”
“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang
menaruh harapannya pada Tuhan”
(Yer 17:7)
PERSEMBAHAN:
 Alm. Papa terkasih, kenanganmu akan menjadi
keindahan hidupku.
 Mama, yang selalu setia mendukung dan
menguatkanku di dalam doa.
 Ito, yang selalu setia mengasihiku.
 Imelda, adikku tersayang yang selalu menjadi
pendengar dan menyemangati dalam
pergumulan studiku.

5. v
ABSTRACT
This paper aims to explore the phenomenon, regularity, and particularity of
a case using a case study approach. The study also expands the institutional theory
by Meyer (2010) which explained that higher education, as an institution, has led to
the needs and dynamics of the growth and the development of knowledge through
empowerment and the forming the intellectual capital was carried out by good
university governance. In addition to the dynamics of the intellectual capital by
good university governance, the study also explores Meyer (2004) ideas to show that
the forming of the intellectual capital was effectively implementable through the
dynamics of good university governance principles.
The type of this study is qualitative, and this research is done in the Faculty of
Economics and Bussiness Diponegoro University. Data is collected by depth interview,
observation, and documentation. Interview is done with the dean of Faculty of Economics
and Bussiness, lecturers, colleges, alumni, and the other side who represent.
Concerning observations and new findings, the following dynamic principals
of good university governance are implemented by the Faculty of Economics and
Business Diponegoro University; transparency, accountability, fairness, and
responsiveness. In addition to the process of forming intellectual capital through the
dynamics of good university governance, the Faculty of Economics and Business
attains the transformation of becoming a centre of academic excellence through
Darma Perguruan Tinggi. The intellectual capital in Faculty of Economics and
Business led to the internalization of vision, mission, RENSTRA, and policies which
have been implemented. Those policies cause the Faculty of Economics and
Business to transform itself to become the centre of academic excellence.
Consequently the essence of the intellectual capital in the process of this
achievement has been implemented through Darma Perguruan Tinggi. In summary,
Faculty of Economics and Business achieves both its vision and mission through the
following Tri Darma Perguruan Tinggi: Teaching, Research and Services.
Keywords: institutional theory, good university governance, intellectual capital,
centre of academic excellence, Tri Darma Perguruan Tinggi.

6. vi
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena, keteraturan dan
kekhususan kasus dengan menggunakan pendekatan case study. Penelitian ini juga
bertujuan untuk menyingkap institutional theory yang telah di-grounded oleh Meyer
(2010) yang menjelaskan bahwa perguruan tinggi sebagai suatu institusi menjawab
kebutuhan dan dinamika pertumbuhan dan pengembangan knowledge melalui
melalui pemberdayaan dan pembentukan intellectual capital yang dilaksanakan
melalui good university governance. Penelitian ini juga memperluas pernyataan
Meyer (2004) dalam menunjukkan bagaimana pembentukan intellectual capital
dilaksanakan melalui dinamika university governance melalui setiap prinsip
pengelolaan institusi yang baik dan efektif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan di
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Wawancara
dilaksanakan dengan melibatkan dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dosen,
mahasiswa, alumni dan sejumlah informan yang memiliki informasi mengenai
aktivitas dan objek penelitian.
Berdasarkan hasil observasi dan depth interview, dinamika good university
governance diselenggarakan melalui praktik prinsip-prinsip tata kelola yang baik
yaitu transparansi, akuntabilitas, kesetaraan dan kewajaran, dan kepedulian di
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Proses pembentukan
intellectual capital di Fakultas Ekonomika dan Bisnis melalui dinamika good
university governance juga sekaligus mencapai terwujudnya Fakultas Ekonomika
dan Bisnis sebagai centre of academic excellence melalui tri darma perguruan tinggi.
Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa intellectual capital di Fakultas
Ekonomika dan Bisnis mengarah pada internalisasi visi dan misi, RENSTRA dan
kebijakan yang ditetapkan fakultas dan sejalan dengan visi Fakultas Ekonomika dan
Bisnis untuk menjadi centre of academic excellence. Essensi intellectual capital di
dalam proses perwujudan Fakultas Ekonomika dan Bisnis sebagai centre of
academic excellence dilaksanakan melalui tri darma perguruan tinggi. Dengan
demikian, Fakultas Ekonomika dan Bisnis mewujudkan visi dan misi-nya yang
pengungkapannya tertuang melalui Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu darma
pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Keywords: institutional theory, good university governance, intellectual capital,
centre of academic excellence, Tri Darma Perguruan Tinggi.

7. vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, berkat dan anugerahNya
kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga pada akhirnya penulis dapat
menyelesaikan tesis dengan judul “Dinamika Good University Governance Dalam
Pembentukan Intellectual Capital Pada Fakultas Ekonomika Universitas
Diponegoro”. Tesis ini sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi pada
Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, saran serta masukan maka tesis
ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka pada kesempatan ini penulis
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:
1. Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt sebagai pembimbing Akademik I dan
Dosen yang dengan penuh keikhlasan dan semangat telah menyediakan
waktu bagi penulis untuk memberikan motivasi, arahan, masukan dan saran
sejak awal hingga terselesainya tesis ini.
2. Siti Mutmainah, SE, M.Si, Akt sebagai pembimbing Akademik yang telah
memberikan dukungan dan dengan penuh tanggung jawab member saran
perbaikan untuk tesis ini.
3. Seluruh staf Administrasi Program Studi Magister Akuntansi Universitas
Diponegoro yang yang telah dengan sabar dan sistematis membantu segala
keperluan administratif, baik yang terkait langsung dengan penyusunan tesis
ini maupun keperluan akademis lain.
4. Tim penguji yang telah bersedia menyempatkan waktu dalam mereview dan
memberikan komentar-komentar yang sangat berarti dalam proses
penyelesaian tesis ini, yaitu Prof. Drs. H. Arifin Sabeni, M.Com (Hons),
Ph.D, Akt., Dr. Raharja, M.Si, Akt., Dr. Zulaikha, M.Si, Akt dan Dr. H.
Agus Purwanto, M.Si, Akt.

8. viii
5. Ucapan terima kasih yang tulus kepada Prof. Arifin sebagai ketua Lembaga
Penjaminan dan Pengembangan Mutu Pendidikan (LP2MP) Universitas
Diponegoro, Dr. Suharnomo, M.Si sebagai Ketua Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas DIponegoro, Prof. Drs. H. Arifin
Sabeni, M.Com (Hons), Ph.D, Akt. sebagai Ketua Pendidikan Profesi
Akuntansi Universitas Diponegoro, dan Prof. Drs. Muhammad Nasir, M.Si,
Ph.D, Akt sebagai Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah
menyediakan waktu selama proses interview dan pengolahan data hingga
selesainya tesis ini.
6. Seluruh Staf Pengajar Program Studi Magister Akuntansi Universitas
Diponegoro yang memberikan bekal keilmuan yang bermanfaat bagi penulis
khususnya kepada Dra. Indira Januarti, M.Si, Akt (Cand. Dr), Nur
Cahyonowati, SE, M.Si, Akt dan Puji Harto, SE, M.Si, Ph.D, Akt yang telah
menyediakan waktu untuk diskusi dan memberikan saran selama proses
penyelesaian tesis ini.
7. Universitas HKBP Nommensen beserta jajarannya yang telah memberikan
kesempatan kepada penulis untuk menempuh, membiayai, dan
menyelesaikan pendidikan Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi
di Universitas Diponegoro.
8. Ir. Parulian Simanjuntak, M.A, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan
Drs. Victor H. Sianipar, M.SAc, Akt sebagai Ketua Jurusan Akuntansi
Universitas HKBP Nommensen yang telah memberikan kesempatan kepada
penulis untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan Pascasarjana
Program Studi Magister Akuntansi di Universitas Diponegoro.
9. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Universitas
Diponegoro yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis
hingga penyelesaian tesis ini.
10. Ucapan terima kasih dan syukur secara khusus penulis sampaikan kepada Ibu
tercinta R. Aritonang dan adik terkasih Brigadir Mangarade Dimpos
Situmorang, SH, Imelda Novita, SE, dan Benny Daniel Situmorang, SE yang

9. ix
dengan sabar dan penuh perhatian memberikan kekuatan doa, semangat
moril dan non-moril sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Penulis mengenang terkhusus juga buat Almarhum papa terkasih, St. J.A.
Siringoringo yang selalu menjadi kenangan terindah yang memberikan
warna di hati penulis.
Penulis menyadari bahwa dalam proses dan hasil disertasi ini masih terdapat
kekurangan dan kelemahan, maka besar harapan penulis akan masukan, kritik, saran
apapun guna perbaikan tesis maupun guna perbaikan diri penulis di masa yang akan
datang. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca
dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Semarang, 29 Mei 2012
Magdalena Judika Siringoringo

10. x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL....................................................................................... i
HALAMAN PERNYATAAN......................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... iv
ABSTRACT ..................................................................................................... v
ABSTRAKSI .................................................................................................. vi
KATA PENGANTAR..................................................................................... vii
DAFTAR ISI................................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiii
DAFTAR TABEL........................................................................................... xiv
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................ 9
1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................... 12
1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................... 13
1.5 Sistematika Penulisan Tesis .......................................................... 14
BAB II TELAAH PUSTAKA .................................................................. 16
2.1 Telaah Teori ................................................................................. 16
2.1.1 Institutional Theory .......................................................... 16

11. xi
2.1.2 Perguruan Tinggi Sebagai Suatu Institusi........................... 18
2.1.3 University Governance ..................................................... 22
2.1.4 Good University Governance di Indonesia ........................ 27
2.1.5 Intellectual Capital ........................................................... 31
2.1.6 Intellectual Capital Pada Institusi Perguruan Tinggi ......... 32
2.2 Telaah Penelitian Sebelumnya ...................................................... 34
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis ........................................................ 37
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................ 41
3.1 Metode Penelitian ........................................................................ 41
3.2 Paradigma Penelitian..................................................................... 42
3.3 Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif............................... 43
3.4 Data dan Sumber Data .................................................................. 46
3.4.1 Pengumpulan Data............................................................. 47
3.4.2 Sumber Data...................................................................... 48
3.4.3 Waktu Pencarian Data ....................................................... 49
3.5 Analisis Data ................................................................................ 49
3.5.1 Triangulasi Data ................................................................ 51
3.5.2 Mengorganisir Data .......................................................... 52
3.5.3 Data Reduction ................................................................. 53
3.5.4 Interpretasi ........................................................................ 53

12. xii
BAB IV SETTING PENELITIAN SERTA GAMBARAN DAN
INTELLECTUAL CAPITAL DI FAKULTAS EKONOMIKA
DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO ........................... 54
4.1 Sejarah dan Latar Belakang Fakultas Ekonomika dan
Bisnis................................................................................ 54
4.2 University Governance di Fakultas Ekonomika dan Bisnis 56
4.3 Dinamika Good University Governance di Fakultas
Ekonomika dan Bisnis ...................................................... 57
4.4 Narasi Pembentukan Intellectual Capital di Fakultas
Ekonomika dan Bisnis ...................................................... 75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ........................................................................ 94
5.2 Implikasi Hasil Penelitian................................................... 95
5.2.1 Implikasi Teoritis.................................................... 95
5.2.2 Implikasi Praktis ..................................................... 97
5.3 Keterbatasan....................................................................... 98
5.4 Saran ................................................................................. 99
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 100
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... 105

13. xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Flexible governance model ...................................................... 26
Gambar 2.2 University Governance di Indonesia ........................................ 27
Gambar 2.3 Taxonomy of Organisational Assets ......................................... 33
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis ................................................... 40
Gambar 3.1 Triangulasi Data ...................................................................... 52
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis ................. 56
Gambar 4.2 Internalisasi Strategi Dengan Proses Pembentukan Intellectual
Capital ..................................................................................... 77
Gambar 4.3 Intisari Hasil Pembahasan......................................................... 93

14. xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Intellectual Capital di Universitas ............................................ 34
Tabel 4.1 Daftar Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomika dan Bisnis ................ 87

15. xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Daftar Pertanyaan..................................................................... 105
Lampiran II Hasil Interview di Fakultas Ekonomika dan Bisnis................... 107
Lampiran III Hasil Dokumentasi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis.............. 112
Lampiran IV Hasil Observasi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis................... 112
Lampiran V Daftar Nama Dosen Fakultas yang Menulis Buku ..................... 113

16. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Konsep good governance muncul dalam tataran korporasi dan publik yang
ditandai dengan terjadinya crisis of governance di Afrika pada tahun 1989. Good
governance berjalan seiring dengan perkembangan suatu Negara dan good
governance tersebut dinilai dari bentuk kekuatan untuk mengelola sumber daya
manajemen sosial dan ekonomi (World Bank, 1992). Dari aspek fungsional, good
governance dapat ditinjau dari sisi apakah pengelola telah berfungsi secara efektif
dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. World Bank
memberi definisi “the state power is used in managing economic dan social
resources for development of society”. United Nations Development Programs
(yang selanjutnya disingkat UNDP) dalam LAN dan BPKP (2000) memberikan
definisi “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage
a nation‟s affair at all level”. Menurut definisi dalam LAN dan BPKP (2000) ini ,
good governance memiliki tiga kaki (three legs), yaitu : economic, political, dan
administrative. Economic governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan
(decision-making process) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi dalam negeri dan
interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Economic governance mempunyai
implikasi terhadap equity, poverty dan quality of life. Political governance adalah
proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Administrative
governance adalah sistem implementasi proses kebijakan.

17. 2
Oleh karena itu, LAN dan BPKP (2000) juga menyebutkan bahwa good
governance meliputi tiga domain, yaitu : state (negara atau pemerintah), private
sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat) yang saling
berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing. State berfungsi menciptakan
lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Private sector berfungsi menciptakan
pekerjaan dan pendapatan. Society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi,
dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk
berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik, sehingga perkembangan
konsep good governance dalam dekade terakhir telah ditumbuhkan menjadi sebuah
konsep untuk dapat dipahami dalam konteks yang luas dan dijadikan dasar dalam
menyusun konsep-konsep baru untuk institusi-institusi tertentu dengan mengadopsi
prinsip-prinsip dasarnya.
Konsep good corporate governance sebenarnya merupakan turunan dari
konsep tata kelola kepemerintahan yang lebih umum good governance. Konsep
good corporate governance ini merupakan salah satu konsep yang saat ini sedang
menjadi mainstream dalam penyelenggaraan perusahaan publik. Sejalan dengan
pernyataan Aristo (2005), karena perguruan tinggi secara konsep ekonomi
pendidikan merupakan industri, maka konsep good governance dapat dan tepat
diterapkan pada perguruan tinggi. Konsep good governance merujuk pada
bagaimana tata kelola institusi yang baik. Good governance pada perguruan tinggi
diperlukan untuk mendorong terciptanya efisiensi, transparansi dan konsisten
dengan peraturan perundang-undangan.
Penerapan good governance perlu didukung oleh tiga pilar yang saling
berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha

18. 3
(termasuk perguruan tinggi) sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai
stakeholders dan pengguna produk/jasa dunia usaha (Kunami, 2007). Meskipun
demikian, pengelolaan sebuah institusi perguruan tinggi tidak mungkin disamakan
dengan pengelolaan sebuah perusahaan/institusi maupun korporasi. Ada koridor-
koridor tertentu yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur (values), baik dalam hal
akademik maupun social values yang harus dijaga didalamnya. Sementara hal-hal
lain dalam penyelenggaraannya harus ditempatkan sebagai means atau alat untuk
mendukung pencapaian tujuan dasar tersebut.
Berdasarkan konsep dasar dan pemahaman tersebut itulah yang kemudian
menimbulkan suatu wacana good university governance (GUG) dalam
penyelenggaraan sebuah institusi perguruan tinggi. Sejalan dengan Soaib (2009)
secara sederhana good university governance (GUG) dapat dipandang sebagai
penerapan prinsip-prinsip dasar konsep “good governance” dalam sistem dan proses
governance pada institusi perguruan tinggi. Penerapan prinsip-prinsip good
governance ini dilaksanakan pada berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan
nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi
secara khusus dan pendidikan secara umum melalui basis pada tujuan
pengembangan pendidikan dan keilmuan akademik serta pengembangan manusia
seutuhnya.
Prinsip-prinsip atau karakteristik dasar dari good governance masih relevan
untuk diterapkan dalam konsep good university governance. Dalam
penyelenggaraannya, sebuah institusi perguruan tinggi harus memenuhi prinsip-
prinsip partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif,
efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan

19. 4
penegakan/supremasi hukum (LAN dan BPKP, 2000). Yang berbeda adalah nilai
dan tujuan yang menjiwainya. Prinsip-prinsip manajerial tersebut hendaknya
diterapkan untuk mendukung fungsi-fungsi dan tujuan dasar pendidikan tinggi.
Pada dasarnya, pendidikan tinggi yang pada praktiknya dijalankan oleh
institusi perguruan tinggi dimaksudkan untuk dapat menjadi komunitas kaum
intelektual suatu bangsa. Sofian (2003) juga menyebutkan bahwa komunitas
intelektual ini kemudian diharapkan menjadi komunitas yang mampu menelurkan
inovasi-inovasi dan pemikiran-pemikiran dalam menghadapi permasalahan yang
dihadapi oleh bangsa itu. Komunitas pendidikan tinggi juga dijadikan sebuah garda
moral dan penjaga nilai-nilai luhur yang dianut oleh suatu bangsa, termasuk budaya,
adat istiadat dan sebagainya. Dengan peranan dan harapan yang besar inilah
kemudian anggota komunitas pendidikan tinggi kemudian mendapat posisi yang
terhormat di tengah masyarakat.
Istilah intellectual capital dapat dilihat pada berbagai literatur akuntansi,
yang secara umum diartikan sebagai knowledge assets oleh Lev (2001) yang tidak
hanya terbatas pada content publik atau perusahaan, namun memiliki cakupan
struktur yang kompleks. Intellectual Capital adalah kombinasi dari intangible
resources dan activities yang memberikan kewenangan bagi organisasi untuk
mentransform resources yang dapat menciptakan nilai bagi stakeholders (European
Commission, 2006, p. 4). Dalam PSAK Nomor 19 (Revisi 2000) tahun 2009 tentang
aktiva tidak berwujud, telah disebutkan bahwa komponen intellectual capital
merupakan bagian dari kategori intangible asset. Menurut PSAK No 19, aktiva tidak
berwujud adalah aktiva nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai
wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan

20. 5
barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif
(IAI, 2009).
Sejalan dengan itu, konsep human resource accounting juga menyebutkan
bahwa investasi terbaik ialah melalui sumber daya manusia. Sumber daya manusia
yang berkualitas akan memberikan value yang dapat menjaga citra sekaligus
memberikan benefit bagi organisasi. American Accounting Association dalam
Paresmewaran dan Jothi (2005) mendefenisikan human resource accounting sebagai
suatu proses identifikasi dan pengukuran data mengenai sumber daya manusia serta
pengkomunikasian informasi ini ke pihak-pihak yang berkepentingan.
Intellectual capital pada institusi perguruan tinggi terdiri atas human capital,
relational capital dan structural capital (Yolanda, Carmen dan Jose, 2007) yang
mengacu pada pengetahuan dan kemampuan mengetahui (knowing capability) dari
sebuah kolektifitas sosial. Intellectual capital ini pararel dengan konsep human
capital yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan kapabilitas yang
memungkinkan seseorang bertindak dengan cara baru sehingga intellectual capital
merupakan sebuah sumber daya penting dan sebuah kapabilitas untuk bertindak
berdasarkan pengetahuan dan kemampuan mengetahui. Jika demikian, maka konsep
human resource accounting sangat tepat di dalam menjelaskan pembentukan
intellectual capital di institusi perguruan tinggi karena menurut konsep human
resource accounting, investasi terbaik suatu organisasi adalah melalui sumber daya
manusia.
Keistimewaan institusi perguruan tinggi dibanding institusi lain terletak pada
fungsi dasarnya, yaitu dalam hal pendidikan, pengajaran dan usaha penemuan atau
inovasi (riset). Fungsi-fungsi inilah yang kemudian mendefinisikan peranan

21. 6
perguruan tinggi dalam masyarakat. Institusi perguruan tinggi berevolusi pada suatu
penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri sehingga pada
akhirnya institusi perguruan tinggi menjadi lebih comparable, fleksibel, transparan
dan competitive dalam hal pendidikan, pengajaran dan riset.
Goldsmith dan Berndtson (2002) menyatakan, “higher education is affected
today by a number of new challenges, which have already changed our way of
teaching and research.” Pernyataan ini didukung oleh Canibano dan Sanchez (2004)
yang menyatakan bahwa sasaran utama universitas adalah penyebaran pengetahuan
dan investasi dalam bentuk penelitian (research) dan sumber daya manusia (human
resources). Roberts (1999) menyatakan bahwa intellectual capital adalah mengenai
bagaimana knowledge yang terbentuk dalam suatu organisasi dapat menjadi value
sehingga dalam pencapaiannya akan membentuk competitive advantage bagi
organisasi tersebut.
Meskipun demikian, keberhasilan dalam pembentukan dan pemberdayaan
intellectual capital tidak dapat tercapai dengan sendirinya tanpa mempertimbangkan
bahwa ada unsur good university governance yang dapat mendukung
keberlangsungannya. Secara spesifik, intellectual capital sebagai wadah pusat
intelektual knowledge dan human resources tidak dapat terwujud dengan sendirinya
tanpa didukung oleh good university governance. Good university governance
menjadi fondasi atau pilar bagi perwujudan intellectual capital. Pernyataan ini
didukung oleh Keenan dan Aggestam (2001) yang menyatakan bahwa, “governance
is responsible for creating, developing and leveraging the intellectual capital
residing in the people, structures and processes of the firm” (Keenan and Aggestam,
2001, p. 259). Grant (1996) dalam penelitiannya juga memberikan bukti bahwa

22. 7
intellectual capital dan governance menjadi relevan dalam mencapai competitive
advantage.
Penelitian good university governance terhadap intellectual capital tidak
jauh berbeda dengan publik maupun corporate karena pada dasarnya ada prinsip-
prinsip yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraannya, dengan modifikasi-
modifikasi tertentu untuk mengakomodasi sifat-sifat dan tujuan dasarnya masing-
masing.
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjelaskan dinamika good
university governance terhadap pembentukan intellectual capital pada setting
institusi perguruan tinggi. Penelitian dengan topik sejenis jarang dilakukan
sebelumnya pada institusi perguruan tinggi di Indonesia. Secara spesifik, penelitian
yang akan dikembangkan oleh peneliti masih relevan dan credible di dalam
menjelaskan dinamika good university governance terhadap pembentukan
intellectual capital pada institusi perguruan tinggi.
Penelitian ini layak untuk dilaksanakan karena:
1. Penelitian ini tidak hanya mengkaji intellectual capital namun juga
menjelaskan dinamika dari good university governance terhadap
pembentukan intellectual capital pada setting perguruan tinggi.
2. Dimensi atau klasifikasi item-item good university governance yang
membentuk IC ialah pada unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, rule of
law, dan sebagainya sedangkan dimensi IC pada perguruan tinggi dinilai
pada klasifikasi human capital, relational capital dan relational capital
(Yolanda, Carmen dan Jose, 2011).

23. 8
3. Penelitian ini menggunakan setting institusi perguruan tinggi yaitu Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro sebagai objek kajian peneliti.
Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah menjadi salah satu fakultas
Ekonomika dan Bisnis terkemuka dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan
tinggi yang responsif terhadap transformasi dan kapitalisasi pengetahuan.
Saat ini di Fakultas EKonomika dan Bisnis untuk program S-1 terdapat 3
jurusan, yaitu:
a. Jurusan Manajemen (Akreditasi A)
b. Jurusan IESP (Akreditasi A)
c. Jurusan Akuntansi (Akreditasi A)
Keunikan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro ialah
terletak pada peran fakultas yang sangat aktif di dalam penyelenggaraan
pendidikan akademik dan professional bidang ekonomi dan bisnis yang
menghasilkan lulusan yang berkemampuan IPTEKS, mandiri dan mampu
bersaing secara global. Selain itu, Fakultas Ekomika dan Bisnis juga
menghasilkan penelitian-penelitian yang responsif terhadap dinamika
lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya hasil-hasil penelitian
yang dilaksanakan oleh lulusan dijadikan bahan referensi dan rujukan untuk
pengembangan penelitian-penelitian sejenis, ketersediaan sistem informasi
yang baik untuk menunjang proses belajar-mengajar yang baik seperti
SIMAWEB, layanan laboratorium komputer dengan akses internet yang
dapat digunakan untuk kegiatan akademik seperti pengerjaan tugas kuliah,
pencarian jurnal online dan materi perkuliahan. Fakultas Ekonomika dan
Bisnis juga mengembangkan wawasan, kreativitas dan kemampuan setiap

24. 9
mahasiswa/i dengan cara melakukan berbagai seminar nasional maupun
internasional dan mengundang para pakar di bidangnya baik dari dalam
maupun luar negeri, mahasiswa/i juga turut berperan di dalam
memberdayakan budaya kondusif dan interaktif di lingkungan fakultas yaitu
dengan menggalakkan berbagai program seperti olahraga, pencarian bakat,
pelatihan SPSS, Myob serta program peduli lingkungan. Lulusan Fakultas
Ekonomika dan Bisnis banyak yang berkarir di bidang pemerintahan,
akademisi dan praktisi yang telah banyak memberikan sumbangsih bagi
terciptanya kemakmuran bangsa dan Negara.
4. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran
intellectual capital yang penting dalam perwujudan Fakultas Ekonomika dan
Bisnis sebagai centre of academic excellence.
1.2 Rumusan Masalah
Penelitian ini ingin menggali eksistensi kasus/fenomena intellectual capital
sebagaimana Goldsmith dan Berndtson (2002) menyatakan, “higher education is
affected today by a number of new challenges, which have already changed our way
of teaching and research.” Keistimewaan institusi perguruan tinggi dibanding
institusi lain terletak pada fungsi dasarnya, yaitu dalam hal pendidikan, pengajaran
dan usaha penemuan atau inovasi (riset) dan di dalam menghadapi transformasi
ekonomi, teknologi dan kondisi sosial yang sangat cepat, pendidikan tinggi dituntut
untuk lebih menyeimbangkan peranannya sebagai pusat intelektual sekaligus
menjaga agar tetap relevan dengan kondisi sosial di sekitarnya. Hal tersebut yang

25. 10
kemudian menjadikan intellectual capital essential dalam pencapaian tujuan
institusi perguruan tinggi sebagai academic excellence.
Keberhasilan dalam pembentukan dan pemberdayaan intellectual capital
tidak dapat tercapai dengan sendirinya tanpa mempertimbangkan bahwa ada unsur
good university governance yang dapat mendukung keberlangsungannya. Secara
spesifik, intellectual capital sebagai wadah pusat intelektual knowledge dan human
resources tidak dapat terwujud dengan sendirinya tanpa didukung oleh good
university governance. Keenan dan Aggestam (2001) dalam literatur review juga
menyebutkan bahwa good university governance menjadi fondasi atau pilar bagi
perwujudan intellectual capital dan konsep ini dudukung pula oleh Grant (1996)
dalam penelitiannya yang memberikan bukti bahwa intellectual capital dan
governance menjadi relevan dalam mencapai competitive advantage.
Sementara itu, American Accounting Association dalam Paresmewaran dan
Jothi (2005) mendefenisikan human resource accounting sebagai suatu proses
identifikasi dan pengukuran data mengenai sumber daya manusia serta
pengkomunikasian informasi ini ke pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam
konsep human resource accounting manusia dipandang sebagai asset yang bernilai
bagi organisasi, maka sumber daya manusia memiliki essensi dalam proses
pengambilan keputusan baik bagi manajerial maupun stakeholders (Parasmewaran
dan Jothi, 2005), sehingga pengungkapan komponen intellectual capital adalah
merupakan wujud implementasi dari prinsip university governance yaitu:
1. Transparansi (transparency), yang mensyaratkan bahwa perguruan tinggi
bertanggung jawab atas kewajiban keterbukaan informasi bagi stakeholders
sehingga posisi dan pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan visi, strategi

26. 11
dan kondisi riil perguruan tinggi. Ramirez (2011) menyebutkan bahwa
pengungkapan intellectual capital akan memberikan informasi akuntansi yang
tidak hanya reliable, namun juga sangat relevan dalam pengambilan keputusan
bagi user yang menggunakan informasi akuntansi tersebut. Pengungkapan atas
informasi intellectual capital di perguruan tinggi dituangkan dalam bentuk
informasi non-keuangan yang terdiri dari tiga hal yang fundamental seperti:
1) Visi, strategi dan sasaran institusi perguruan tinggi
2) Komponen intellectual capital
3) Proses pencapaian dan implementasi visi, strategi dan sasaran institusi
perguruan tinggi.
Informasi akuntansi mengenai pengungkapan intellectual capital secara
transparan akan menjamin penilaian stakeholders akan eksistensi dan image yang
dikembangkan oleh perguruan tinggi tersebut. Dengan demikian, pengungkapan
informasi intellectual capital menandai dan sekaligus menjadi keharusan bahwa
perguruan tinggi harus dikelola secara transparan. Oleh karena itu, praktik good
university governance melalui prinsip transparansi semakin penting dan semakin
kuat bagi perguruan tinggi.
2. Akuntabilitas (Accountability), sektor pendidikan dituntut untuk dikelola
secara accountable dengan menerapkan good governance. Secara substansial
institusi perguruan tinggi merupakan sektor yang melakukan pengelolaan
dan pelayanan publik, faktor inilah yang kemudian mendasari perlunya
prinsip akuntabilitas good university governance dan pentatakelolaan yang
baik.

27. 12
3. Kesetaraan dan kewajaran (fairnesss), merupakan salah satu prinsip tata
kelola yang mengharuskan setiap individu bertindak dan berbuat selaras
dengan tujuan organisasi (goal congruence).
4. Kepedulian (responsiveness), institusi perguruan tinggi dituntut untuk
bersikap tanggap dan merespon perkembangan akuisisi ilmu pengetahuan
dalam bentuk knowledge management.
Pemikiran tersebut memunculkan pertanyaan penelitian yaitu:
1. Bagaimana Good University Governance dapat membentuk Intellectual
Capital pada Fakultas Eknomika dan Bisnis?
2. Apa sajakah komponen intellectual capital di Fakultas Ekonomika dan
Bisnis?
3. Mengapa intellectual capital menjadi essential dalam perwujudan Fakultas
Eknomika dan Bisnis sebagai centre of academic excellence?
Pertanyaan tersebut akan berusaha digali lebih mendalam dan dieksplorasi
dengan berbagai teknik pencarian data serta analisis yang telah dibentuk.
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada bagian 1.2
perumusan masalah di atas dengan menggunakan pendekatan instrumental case
study (studi kasus instrumental). Studi atas kasus dilakukan untuk memahami secara
eksternal suatu fenomena, keteraturan, dan kekhususan kasus. Tujuan lebih lanjut
adalah institutional theory oleh Meyer (2010) sebagai teori yang akan di-grounded
untuk menyingkap bahwa perguruan tinggi sebagai suatu institusi yang dapat
menjawab kebutuhan dan dinamika pertumbuhan dan pengembangan knowledge

28. 13
melalui pemberdayaan dan pembentukan intellectual capital dengan dimoderasi oleh
adanya good university governance. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini
ialah:
1. Mendeskripsikan dan memberikan pemahaman mengenai dinamika Good
University Governance terhadap pembentukan Intellectual Capital pada
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Mengetahui komponen-komponen intellectual capital di lingkungan Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Menjelaskan keberadaan Intellectual Capital yang essential pada Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegorosebagai perwujudan centre of
academic excellence.
1.3 Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat teoritis bagi akademisi dan peneliti, penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi tentang peran good
university governance terhadap pengembangan dan pemberdayaan intellectual
capital pada institusi perguruan tinggi sehingga dapat memperkaya ilmu
pengetahuan di Indonesia dan dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
mendorong adanya penelitian dan pengembangan selanjutnya mengenai good
university governance dan pengaruhnya terhadap intellectual capital di institusi
perguruan tinggi. Sedangkan manfaat praktis bagi stakeholders, penelitian ini
diharapkan dapat dijadikan acuan dalam memberi informasi mengenai kekayaan
perguruan tinggi yang berupa intellectual capital dan bagaimana institusi perguruan
tinggi menjadikan intellectual capital sebagai perwujudan academic excellence.

29. 14
1.4 Sistematika Penulisan Tesis
Tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu:
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus dan perumusan masalah, tujuan
penelitian, perspektif, dan manfaat penelitian. Bab ini menjelaskan pentingnya
menggali dinamika good university governance dalam pembentukan intellectual
capital.
Bab II Telaah Pustaka
Bab ini membahas peranan good university governance dalam membentuk
intellectual capital.
Bab III Metode Penelitian
Bab ini berisi desain penelitian, konsep penggalian kasus dan
fenomena,metode/teknik penelitian, analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data
yang seluruhnya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik penelitian serta
kondisi institusi dalam kasus ini.
Bab IV Setting Penelitian dan Gambaran Good University Governance dalam
pembentukan Intellectual Capital.
Bab ini berisi tahapan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan/diskusi mengenai
pembentukan intellectual capital. Bahasan lebih luas dilakukan darihasil pencarian
data dan wawancara yang telah dilakukan dengan para subjekpenelitian. Bab ini juga
berisi pembahasan/diskusi mengenai dinamika good university governance yang

30. 15
terjadi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Tema yang muncul dari hasil wawancara
dibentuk dalam struktur cerita yang mendukung teori.
Bab V Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian lebih
lanjut seperti yang diharapkan pada awal pembahasan.

31. 16
BAB II
TELAAH PUSTAKA
1.1 Telaah Teori
2.1.1 Institutional Theory
Institutional theory menjadi suatu konsep teori yang telah banyak dipakai
dan mengalami banyak perubahan. Institutional theory telah berevolusi dan
diadaptasikan ke dalam berbagai multi disiplin ilmu seperti misalnya dalam ilmu
ekonomi, teori ini dikembangkan oleh para ahli ekonom seperti North (1990),
Alston dan Eggerston (1996) dan Khalil (1995) dan dalam ilmu sosiologi, teori ini
dikembangkan oleh DiMaggio dan Powell (1991) Scott, (1995) dan Zucker, (1987)
(dikutip oleh Scott, 2004). March dan Olsen (1984; 1989; 1996) (dikutip oleh Peters,
2000) dalam literaturnya menyatakan institutional theory melandasi suatu konsep
pemahaman bahwa setiap individu yang berada di lingkungan institusi atau
organisasi tertentu bertindak dan berperilaku sesuai dengan standar normatif institusi
tersebut. Artinya bahwa setiap individu mengikuti suatu standar, aturan, dan norma
yang telah ada dan diterima di lingkungan institusi itu. Standar normatif itu
merupakan nilai yang pada hakikatnya dijunjung tinggi dan diterima oleh individu
pada institusi tersebut.
March dan Olsen (dikutip oleh Peters, 2000) juga menemukan bahwa
institusi juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan atau bahkan sebaliknya. Artinya
bahwa institusi dapat bersifat adaptif bila struktur, interaksi dan perubahan dalam

32. 17
sistem lingkungan juga semakin kompleks. Meyer (2010) menyebutkan bahwa
Institutional theory dibagi ke dalam dua bentuk:
1. Old Institutional Theory, yang menekankan pada konsep bahwa ada aturan,
standard dan norma yang disepakati sebagai nilai yang dijunjung tinggi di
dalam suatu institusi. Pada teori ini, manusia dipandang sebagai bagian dari
bagian yang menyatu dan terikat dengan nilai yang terkandung pada institusi.
2. New Institutional theory, yang menekankan pada konsep bahwa ada interaksi
antara institusi dengan lingkungannya. Artinya bahwa, institusi dapat
mempengaruhi lingkungannya dan begitu juga sebaliknya. Pada teori ini,
institusi dan lingkungan saling berinteraksi sehingga setiap individu yang
ada pada individu merupakan actor yang rational.
Dalam literatur, DiMaggio and Powell‟s (1983) dalam Rachel et.al (2005)
menyebutkan bahwa organisasi menhadapi suatu tekanan untuk memenuhi setiap
bentuk dan proses yang terjadi di lingkungan organisasi tersebut demi memperoleh
suatu legitimate atau pengakuan. Mekanisme proses dan bentuk yang kerap dihadapi
oleh organisasi ini disebut sebagai „institutional isomorphism‟. DiMaggio dan
Powell (dalam kutipan Rachel et.al (2005)) mendefenisikan institutional
isomorphism ke dalam 3 bagian besar yaitu mimetic, coercive dan normative.
1. Mimetic adalah suatu bentuk mekanisme organisasi melalui proses meniru,
menyontoh atau menyamai sistem, struktur, dan aktivitas organisasi lain.
Abrahamson (1996) bahkan menyebutkan bahwa proses meniru dilakukan
oleh organisasi tanpa mempertimbangkan apakah proses mengadopsi
tersebut membawa perubahan yang baik bagi organisasi.

33. 18
2. Coercive adalah suatu bentuk mekanisme organisasi yang dipengaruhi oleh
adanya regulator, pemerintah maupun lembaga-lembaga lain. Regulator,
pemerintah dan lembaga ini menekankan bahwa organisasi diharuskan untuk
mengadopsi sistem maupun struktur yang dilegitimasikan oleh mereka.
Bentuk tekanan coercive dalam institutional theory menunjukkan bahwa ada
unsur pengaruh political pada setiap mekanisme yang terjadi di lingkungan
organisasi. Scott (1987, p. 502) dalam Rachel et.al. (2005) berpendapat
bahwa dari segi perspektif institusional, bentuk coercive legitimasi diperoleh
oleh organisasi hanya jika organisasi tersebut menyesuaikan diri terhadap
bentuk, pola dan struktur dari pihak yang berkuasa yaitu regulator.
3. Normative adalah suatu bentuk mekanisme organisasi melalui standar dan
pengaruh dari kalangan professional. Proses normative dilakukan oleh
organisasi melalui pembekalan dalam bentuk training dan edukasi yang
dimotori oleh lembaga professional sehingga adopsi proses normative ini
akan menghasilkan struktur dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan
organisasi.
2.1.2 Perguruan Tinggi Sebagai Suatu Institusi
Literatur empiris memberikan bukti bahwa sistem pendidikan adalah sama
dan selalu mengalami perubahan setiap waktu. Schofer dan Meyer (2005)
menemukan bukti bahwa pendidikan berkembang sangat pesat seiring dengan
kemajuan teknologi dan heterogenitas budaya, perguruan tinggi berevolusi menjadi
suatu institusi yang dapat menjawab kebutuhan dan dinamika pertumbuhan dan
pengembangan knowledge dan modernisasi. Sebagai institusi yang mendukung

34. 19
terwujudnya pengembangan dan pembentukan knowledge, perguruan tinggi
mendefinisikan dirinya menjadi suatu lembaga yang disebut sebagai “universitas”
yang dengan semangat dan dedikasi berpacu untuk memperoleh legitimasi melalui
setaiap upaya dan pencapaian yang dilakukan. Clark (1987) bahkan menyatakan
bahwa organisasi yang selalu dapat terus bertahan dalam pencapaian dan
eksistensinya ialah universitas.
Peranan institusi perguruan tinggi berfokus pada transfer atau konversi ilmu
pengetahuan (knowledge) dan diharapkan untuk menjadi komunitas yang memegang
teguh nilai-nilai (values) yang dianggap ideal atau dijunjung tinggi suatu bangsa
(Elena, 2004). Institusi perguruan tinggi diharapkan menjadi sebuah komunitas yang
mampu melindungi dirinya dari pengaruh nilai-nilai lingkungan diluarnya yang
mungkin korup atau mengandung keburukan (Warden, 2004). Menghadapi
transformasi ekonomi, teknologi dan kondisi sosial yang sangat cepat, perguruan
tinggi dituntut untuk lebih menyeimbangkan peranannya sebagai pusat intelektual
sekaligus menjaga agar tetap relevan dengan kondisi sosial di sekitarnya atau
kondisi sosial bangsa yang menaunginya. Output dari perguruan tinggi diharapkan
bukan hanya sumber daya manusia yang berkualitas dan siap kerja, tapi lebih dari
itu, menjadi agen-agen bangsa yang sanggup mengelola dan mengarahkan
perubahan di bangsa itu. Sejalan dengan institutional theory, konsep human
resource accounting juga menyebutkan bahwa dari segi perpektif manajerial,
manusia merupakan sumber daya yang bernilai bagi organisasi. Jika manusia
dipandang sebagai modal yang bernilai bagi organisasi, maka sumber daya manusia
memiliki essensi di dalam proses pengambilan keputusan baik bagi pihak manajerial
maupun stakeholders. Tujuan utama dari akuntansi sumber daya manusia ialah

35. 20
untuk membantu manajemen dalam merencanakan dan mengontrol sumber daya
manusia secara efisien dan efektif.
Penelitian mengenai human resource accounting dilakukan sekitar tahun
1960-an oleh Likert. Penelitian serupa juga dilanjutkan oleh para ekonom seperti
Becker, Lester, Mincer dan Schultz (dikutip oleh Parasmewaran dan Jothi, 2005)
yang mengembangkan gagasan Flamholtz mengenai teori human resource
accounting yang menyatakan bahwa:
1. Manusia merupakan sumber daya yang bernilai bagi suatu organisasi
2. Setiap informasi yang terkait dengan investasi dalam bentuk human capital
adalah berguna pada saat proses pengambilan keputusan.
Menurut Parasmewaran dan Jothi (2005), human resource accounting
mengarah kepada:
1. Peningkatan kesadaran manajerial terhadap nilai sumber daya manusia.
2. Penyedia sistem informasi di dalam pengambilan keputusan
3. Perwujudan akuntabilitas sebagai bagian dari manajemen sumber daya
manusia
4. Pengembangan ukuran-ukuran baru di dalam penggunaan tenaga kerja secara
efektif
5. Penyusunan perencanaan jangka panjang dan anggaran
6. Perencanaan sumber daya manusia secara lebih baik.
Oleh karenanya, perguruan tinggi memiliki peran yang penting dan strategis
sebagai agen pembangunan terkait dengan tanggung jawab untuk mempersiapkan
generasi masa depan yang berkualitas. Perguruan tinggi juga memiliki tugas sebagai
partner pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat yang diharapkan dapat

36. 21
menciptakan kehidupan dan dunia kerja yang lebih berkualitas. Perguruan tinggi
merupakan wadah yang mencerminkan perkembangan kemajuan pengetahuan,
wawasan berpikir, teknologi, dan berbagai aspek dalam kehidupan. Sebagai wadah
pengembangan dan perwujudan intellectual capital tersebut, maka berdasarkan
konsep institutional theory perguruan tinggi adalah sebagai institusi.
Pada awalnya, institutional theory lahir sebagai bentuk penolakan teori
Marxist yang pada kala itu mendominasi sosiologi America pada tahun 1970 an.
Studi mengenai perguruan tinggi sebagai institusi dikembangkan oleh Meyer dan
Rowan (2010) dengan menyimpulkan bahwa perguruan tinggi berdasarkan
institutional theory adalah institusi yang memegang peranan penting dalam
sosialitas dan modernisasi. Perguruan tinggi berperan di dalam struktur dan
interaksi sosial melalui proses perwujudan dan pencapaiannya sebagai pusat
pembentukan dan pengembangan pengetahuan, wawasan, kreativitas dan budaya.
Jika perguruan tinggi sebagai institusi pengembangan dan pembentukan intellectual
capital yang dalam hal ini ialah human capital, berarti setiap individu di lingkungan
perguruan tinggi adalah actor. Meyer (2010) menyebutkan bahwa “People are
naturally actors”. Sesuai dengan konsep fenomologi yang menyatakan bahwa:
1. Setiap actor di dalam lembaga dan struktur internal merupakan bagian dari
suatu sistem institusional.
2. Institusi terbentuk dari kompleksitas dan keberagaman fungsi, peran, dan
heterogenitas unsur yang menyatu di dalam suatu wadah, yang disebut
institusi.
3. Institusi menjadi suatu alat kontrol yang efektif bagi actor.

37. 22
2.1.3 University Governance
Pada dasarnya, pendidikan tinggi yang pada praktiknya dijalankan oleh
institusi perguruan tinggi dimaksudkan untuk dapat menjadi komunitas kaum
intelektual suatu bangsa. Perguruan tinggi merupakan wadah yang mencerminkan
perkembangan kemajuan pengetahuan, wawasan berpikir, teknologi, dan berbagai
aspek dalam kehidupan. Komunitas intelektual ini kemudian diharapkan untuk
menjadi komunitas yang mampu menelurkan inovasi-inovasi dan pemikiran-
pemikiran dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa itu.
Komunitas pendidikan tinggi juga dijadikan sebuah garda moral dan penjaga nilai-
nilai luhur yang dianut oleh suatu bangsa, termasuk budaya, adat istiadat dan
sebagainya.
University governance adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan
oleh suatu institusi perguruan tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan
unsur-unsur yang dimiliki secara optimal (Dikti-Depdiknas, 2004). Secara teknis
tata kelola dinyatakan sebagai upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai
tujuan organisasi, melalui fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
dan tindak lanjut peningkatan. Dengan demikian, university governance selain
melingkupi seluruh proses dan unsur-unsur tersebut, juga memiliki tujuan utama
yaitu peningkatan kualitas insitusi perguruan tinggi secara terus menerus untuk
mencapai visi dan misi yang ditetapkan.
Pengelolaan sebuah institusi perguruan tinggi tidak mungkin disamakan
dengan pengelolaan sebuah negara maupun korporasi. Ada koridor-koridor tertentu
yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur (values), baik dalam hal akademik maupun
social values yang harus dijaga didalamnya. Inilah yang menjadi dasar munculnya

38. 23
wacana university governance dalam penyelenggaraan sebuah institusi perguruan
tinggi. Secara sederhana, university governance sebagai penerapan prinsip-prinsip
dasar konsep “good governance” dalam sistem dan proses governance pada institusi
perguruan tinggi, melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-
nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara
khusus dan pendidikan secara umum. Basis pada tujuan pengembangan pendidikan
dan keilmuan akademik, pengembangan manusia seutuhnya. Yang lain ditempatkan
sebagai alat atau means, bukan tujuan dasar. Soaib (2009) menyatakan,
University governance is largely about guiding the university towards
achieving its vision and goals as an institution of professionalism,
scholarship, research, and knowledge advancement. University governance
must meet the demands of the many stakeholders, particularly the students,
academics, industries, and government. It is not about control; it is about
providing opportunities, facilities, and resources for ensuring its further
development and sustainability.
Sufean (1995) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa perguruan tinggi
telah mendukung tercapainya keberlangsungan pengembangan ilmu pengetahuan.
Good governance mensyaratkan 8 karakteristik umum/dasar, yaitu
partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif
dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan penegakan/supremasi
hukum. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing karakteristik :
1. Participation
Partisipasi oleh pria dan wanita adalah kunci good governance. Partisipasi
dapat langsung maupun melalui institusi perwakilan yang legitimate. Partisipasi
harus informatif dan terorganisir. Ini mensyaratkan adanya kebebasan berasosiasi

39. 24
dan berekspresi di satu sisi dan sebuahcivil society yang kuat dan terorganisir di sisi
lain.
2. Rule of law
Good governance memerlukan sebuah kerangka legal atau hukum dan
peraturan yang ditegakkan secara komprehensif. Good governance juga memerlukan
perlindungan penuh terhadap hak asasi manusia, terutama bagi kaum minoritas.
Proses enforcement hukum yang imparsial membutuhkan lembaga peradilan yang
independen dan kepolisian yang juga imparsial dan tidak korup.
3. Transparency
Transparansi mengandung arti bahwa pengambilan dan pengimplementasian
keputusan dilakukan dalam tata cara yang mengikuti hukum dan peraturan.
Transparency juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses
langsung oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi
yang tersedia haruslah dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti.
4. Responsiveness
Good governance memerlukan institusi dan proses didalamnya yang
mencoba untuk melayani semua stakeholders dalam kerangka waktu tertentu yang
sesuai.
5. Consensus oriented
Ada lebih dari satu aktor dan banyak sudut pandang dalam suatu komunitas.
Good governance memerlukan mediasi dari kepentingan-kepentingan yang berbeda
di masyarakat dalam rangka mencapai sebuah konsensus umum dalam masyarakat
yang merupakan kepentingan atau keputusan yang terbaik yang dapat dicapai untuk
seluruh masyarakat. Ini memerlukan perspektif luas dan jangka panjang mengenai

40. 25
apa yang diperlukan untuk pengembangan manusia secara berkesinambungan. Ini
hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang baik atas konteks historis, kultural
dan sosial di komunitas atau masyarakat tersebut.
6. Equity and inclusiveness
Keberadaan sebuah masyarakat bergantung pada proses memastikan bahwa
seluruh anggotanya merasa bahwa mereka memiliki kepentingan didalamnya dan
tidak merasa dikucilkan dari mainstream masyarakat tersebut. Ini memerlukan
semua kelompok, terutama yang paling lemah, memiliki kesempatan untuk
meningkatkan atau mempertahankan keberadaan mereka.
7. Effectiveness and efficiency
Good governance berarti bahwa output dari seluruh proses dan institusi tepat
sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping efisien dalam
pemanfaatan sumber daya untuk melakukannya. Konsep efisiensi dalam konteks
good governance juga mencakup penggunaan sumber daya alam dengan
memperhatikan kesinambungan dan perlindungan lingkungan.
8. Accountability
Akuntabilitas adalah salah satu kebutuhan utama dalam good governance.
Tidak hanya untuk institusi pemerintahan, melainkan juga sektor swasta dan
organisasi-organisasi civil society harus bisa diakun oleh publik dan stakeholders-
nya. Secara umum, sebuah organisasi atau institusi bertanggung jawab pada pihak-
pihak yang dipengaruhi oleh tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan mereka.
Akuntabilitas tidak mungkin ditegakkan tanpa adanya transparansi dan supremasi
hukum.

41. 26
Lapworth (2004) dalam penelitiannya menggambarkan model university
governance sebagai interaksi dan bukan hirarki kekuasaan, sehingga proses
governance dapat diarahkan demi mewujudkan visi dan misi universitas dalam
kerangka pemahaman institut perguruan tinggi. Gambar 1 akan menunjukkan
flexible governance model Lapworth.
Gambar 2.1: Flexible governance model
Sumber: Lapworth, (2004)
Johannes (2003) menyebutkan ada 4 organ utama pada bentuk university
governance di Indonesia yaitu:
1. Board of Trustee yaitu pihak penyelenggara tertinggi di perguruan
tinggi yang didalamnya termasuk Majelis Wali Amanat, Rektor, biro
dan jajarannya.
FACULTY
MANAGEMENT
BOARD
SENATE
STEERING
CODE

42. 27
2. University Senate yaitu badan normatif pada perwakilan tertinggi di
lingkungan fakultasyang memiliki wewenang untuk menjabarkan
kebijakan dan peraturan universitas .
3. Internal Auditor yaitu pihak yang tidak terkait langsung dengan
tugas-tugas akademis namun berperan dalam melakukan pengawasan
dan monitoring terhadap sistem pengendalian kinerja pada berbagai
program studi di universitas seperti lembaga penjaminan mutu, SP4.
4. University Executives yaitu pihak manajemen yang keterkaitannya
adalah dalam hal pendanaan maupun pembiayaan di universitas.
Gambar 2.2: University Governance di Indonesia
Gambar 2.2: Johannes, (2003).
2.1.4 Good University Governance di Indonesia
Prinsip-prinsip atau karakteristik dasar dari good governance masih relevan
untuk diterapkan dalam konsep good university governance. Dalam
BOARD
OF
TRUSTEE
UNIVERSITY
SENATE
INTERNAL
AUDITOR
UNIVERSITY
EXECUTIVES

43. 28
penyelenggaraannya, sebuah institusi perguruan tinggi harus memenuhi prinsip-
prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan responsif,. Prinsip-prinsip
manajerial tersebut hendaknya diterapkan untuk mendukung fungsi-fungsi dan
tujuan dasar pendidikan tinggi.
BPKP dan LAN (2000) mensyaratkan ada beberapa yang perlu diperhatikan
dalam penyelenggaraan good university governance di Indonesia dalam hal
penerapan prinsip-prinsip atau karakteristik dasarnya, yaitu:
1. Penentuan stakeholders. Inti dari proses governance yang baik adalah
bagaimana hubungan antar stakeholders didalamnya. Untuk itu, peneliti
terlebih dahulu perlu mendefinisikan siapa para stakeholders tersebut.
2. Pendefinisian peranan dan tanggung jawab masing-masing stakeholders. Hal
ini harus didahului dengan pembangunan kesadaran dalam diri seluruh
stakeholders bahwa setiap individu memiliki kepentingan dan karenanya
harus turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Partisipasi. Partisipasi atau pelibatan aktif dari seluruh stakeholders
merupakan sesuatu yang vital dalam penyelenggaraan governance yang
baik.
4. Penegakkan hukum. Pelaksanaan fungsi-fungsi perguruan tinggi tidak
mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum
atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan
itu, berikut sanksi-sanksinya, hendaknya merupakan hasil konsensus dari
stakeholders, untuk meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk
mematuhinya.

44. 29
5. Transparansi. Transparansi atau keterbukaan merupakan sebuah prasyarat
dasar untuk menunjang adanya partisipasi dan menjaga akuntabilitas
institusi. Proses partisipasi memerlukan ketersediaan informasi yang
memadai dan kemudahan bagi seluruh stakeholders dalam mengakses
informasi tersebut.
6. Responsivitas. Sifat responsif ini dapat dibagi dalam dua konteks. Pertama,
pihak penyelenggara perguruan tinggi (rektorat) harus mampu menangkap
isu-isu dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dinamika
penyelenggaraan tersebut. Yang kedua, dalam konteks yang lebih luas,
perguruan tinggi secara institusi harus mampu bersikap responsif terhadap
permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan mempu bertindak
atau berpartisipasi untuk menyikapinya.
7. Orientasi pada konsensus. Proses pengambilan segala keputusan atau
kebijakan dalam penyelenggaraan hendaknya mengutamakan konsensus atau
kesepakatan dari stakeholders.
8. Persamaan derajat dan inklusivitas. Seluruh prinsip-prinsip tadi hanya
mungkin terwujud apabila ada satu kesepahaman mengenai persamaan
derajat (equity) setiap entitas stakeholders. Artinya, paradigma yang dipakai
bukanlah hierarkikal atau ada satu kelompok yang derajatnya lebih tinggi
dibanding kelompok lain.
9. Efektifitas dan efisiensi. Output dari seluruh proses penyelenggaraan atau
program-program yang digariskan harus tepat sasaran (efektif) atau sesuai
dengan kebutuhan dan harapan stakeholders.

45. 30
10. Akuntabilitas. Institusi perguruan tinggi harus mampu
mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian proses penyelenggaraan
perguruan tinggi terhadap seluruh stakeholders, baik internal maupun
eksternal, terutama pada masyarakat umum.
11. Values yang harus dijunjung tinggi perguruan tinggi. Seluruh prinsip ini
harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan tujuan dasar
yang dianut dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan diterapkan untuk
menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi dasar perguruan tinggi. Perguruan
tinggi mengemban amanat dan harapan yang besar dari masyarakat, bangsa
dan negara, sehingga penyimpangan dari nilai-nilai ini merupakan sebuah
pengkhianatan terhadap amanat dan harapan itu.
Sesuai dengan pernyataan Direktorat Pembinaan Akademik dan
Kemahasiswaan Dikti-Depdiknas (2004) bahwa untuk mewujudkan institusi
perguruan tinggi di Indonesia menjadi academic excellence, maka suatu institusi
perguruan tinggi harus memenuhi tri darma perguruan tinggi yaitu pengajaran dan
riset (penelitian) dan pengabdian masyarakat dengan mengacu pada:
1. Pengembangan kurikulum dan silabus. Setiap program studi harus
menyesuaikan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan dan realita
di dunia kerja. Program studi juga diharuskan mampu untuk melakukan
evaluasi diri atas pengembangan kinerja pada tahun ajaran baru.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada setiap program studi baik
pada tingkat dekanat, dosen hingga pada karyawan untuk menjaga reputasi
perguruan tinggi.

46. 31
3. Peningkatan kerjasama pada berbagai universitas terkemuka di luar negeri
sebagai salah satu referensi untuk menunjang pendidikan dan penelitian di
perguruan tinggi.
4. Peningkatan penelitian yang mengarah pada pengembangan ataupun isu-isu
yang terkait dengan pembangunan nasional secara global maupun institusi
secara khusus.
5. Pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan partisipasi
akademisi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan pemberian penyuluhan atau
pelatihan-pelatihan khusus yang terkait dengan pengembangan keterampilan.
2.1.5 Intellectual Capital
Defenisi intellectual capital yang banyak digunakan adalah definisi yang
ditawarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD, 1999) yang menjelaskan intellectual capital sebagai nilai ekonomi dari dua
kategori aset tak berwujud: (1) organisational (structural) capital; dan (2) human
capital. Organisational (structural) capital mengacu pada hal-hal seperti sistem
software, jaringan distribusi, dan rantai pasokan. Human capital meliputi sumber
daya manusia di dalam organisasi (yaitu sumber daya tenaga kerja/karyawan) dan
sumber daya eksternal yang berkaitan dengan organisasi, seperti konsumen dan
supplier. Seringkali istilah tersebut diperlakukan sebagai sinonim dari aktiva tidak
berwujud. Meskipun demikian, definisi tersebut menyajikan cukup perbedaan
dengan meletakkan intellectual capital sebagai bagian terpisah dari dasar penetapan
intangible asset secara keseluruhan suatu perusahaan.

47. 32
Edvinsson dan Malone (1997) menyatakan bahwa intellectual capital
merupakan“hidden capabilities” yang dimiliki oleh suatu organisasi atau
merupakan knowledge based resources yang menciptakan keunggulan bersaing bagi
suatu perusahaan. Lev (2001) menggunakan istilah intangible assets, knowledge
assets and intellectual capital secara berubah-ubah dan menyatakan bahwa masing-
masing istilah itu digunakan secara berbeda tergantung pada konteks yang
mendasari pemakaian istilah tersebut. Luthy (1999) menyatakan bahwa konsep dasar
penting dalam definisi ini meliputi gagasan bahwa modal intelektual adalah sesuatu
yang berbasis pengetahuan, ditangkap dalam suatu bentuk dan dapat diidentifikasi,
serta berguna bagi organisasi. Modal intelektual tidak hanya mudah tersedia, namun
meliputi kemampuan otak manusia yang bebas. Definisi dan konsep dasar tersebut
memberikan dasar yang berguna dalam memahami modal intelektual.
2.1.6 Intellectual Capital Pada Institusi Perguruan Tinggi
Intellectual capital adalah kombinasi dari intangible resources dan activities
yang memberikan kewenangan bagi organisasi untuk mentransform resources yang
dapat menciptakan nilai bagi stakeholders (European Commission, 2006, p. 4). Marr
dan Ross (2005) menekankan bahwa ada interaksi yang dinamis antara intellectual
capital dan resource lainnya yang dimiliki organisasi yang kemudian akan
membawa arah yang baik bagi kinerja. Hal yang kemudian sering mengemuka
dalam penyelenggaraan perguruan tinggi kemudian adalah mengenai academic
excellence yang menjadikan institusi perguruan tinggi sebagai wadah pusat
intelektual yang mentransfer atau mengkonversi ilmu pengetahuan (knowledge).
Paradigma baru tersebut menjadikan intellectual capital menjadi essential dalam

48. 33
pencapaian tujuan institusi perguruan tinggi sebagai academic excellence. Gambar
2.3 berikut akan menyajikan interaksi intellectual capital dengan berbagai resources
yang dimiliki oleh organisasi.
Gambar 2.3. Taxonomy of Organisational Assets
Menurut beberapa peneliti seperti Edvinson dan Malone (1997); Stewart
(1997); Bontis (2001) dan Warden (2003), intellectual capital dapat dikelompokkan
ke dalam tiga subkategori, yaitu:
1. Human capital: Sebagai contoh, pendidikan staf, pelatihan,
pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan.
2. Structural capital: Mencakup struktur-struktur internal seperti
penelitian dan pengembangan (R&D), hak paten, proses-proses
manajemen.
3. Relational capital: Mencakup hubungan-hubungan eksternal seperti
hubungan pelanggan, merek dan reputasi.
PHYSICAL
CAPITAL
INTELLECTUAL
CAPITAL
MONETARY
CAPITAL
HUMAN
CAPITAL
RELATIONAL
CAPITAL
ORGANISATIONAL
CAPITAL
Sumber: Marr dan Roos (2005), p. 32.

49. 34
Komponen intellectual capital telah lama diketahui pada berbagai literatur
yaitu yang terdiri dari human capital, structural capital dan relational capital
(Edvinsson, 1997 dan Sveiby, 1997). Walaupun secara harafiah defenisi intellectual
capital lebih banyak terkait dengan konteks corporate dan organisational, namun
intellectual capital juga dapat dengan mudah diadaptasi kepada institusi perguruan
tinggi atau universitas. Tabel berikut akan menggambarkan elemen intellectual
capital pada universitas.
Tabel 2.1 Intellectual Capital di Universitas
Human Capital
Academic & Professional
qualifications
Mobility
Scientific Productivity
Teaching Quality
Structural Capital
Effort in Innovation &
Improvement
Intellectual Property
Management Quality
Relational Capital
University‟s image
Student satisfaction
Relations with the
business world
Collaboration with other
universities
Sumber: Yolanda Ramirez et.al (2011)
2.2 Telaah Penelitian Sebelumnya
Pendidikan tinggi yang pada praktiknya dijalankan oleh institusi perguruan
tinggi dimaksudkan untuk dapat menjadi komunitas kaum intelektual suatu bangsa.
Sofian (1995) memberikan bukti melalui review literatur yang menyebutkan bahwa
komunitas intelektual diharapkan menjadi komunitas yang mampu menelurkan
inovasi-inovasi dan pemikiran-pemikiran dalam menghadapi permasalahan yang
dihadapi oleh bangsa itu. Konsep human resource accounting juga menyebutkan
bahwa investasi terbaik ialah melalui sumber daya manusia. Sumber daya manusia
yang berkualitas akan memberikan value yang dapat menjaga citra sekaligus

50. 35
memberikan benefit bagi organisasi. Fenomena kasus tersebut menjadikan
intellectual capital menjadi essential dalam pencapaian tujuan institusi perguruan
tinggi sebagai academic excellence.
Namun hanya sedikit literatur yang membahas bagaimana keberhasilan
dalam pembentukan dan pemberdayaan intellectual capital dapat tercapai dengan
sendirinya tanpa mempertimbangkan bahwa ada unsur good university governance
yang dapat mendukung keberlangsungannya. University governance menjadi
fondasi atau pilar bagi perwujudan intellectual capital. Penekanan literatur
governance dan intellectual capital telah dilakukan oleh Assem, Dima dan Sarah
(2008) terutama dalam hubungan antara governance dan intellectual capital pada
institusi perguruan tinggi.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara
governance dan intellectual capital di lingkungan institusi perguruan tinggi di
Beirut. Mereka memberikan bukti bahwa governance memiliki hubungan yang
signifikan dalam menciptakan, mempertahankan dan memberdayakan intellectual
capital di perguruan tinggi Beirut. Mereka menyimpulkan jika physical asset dinilai
kurang baik karena kelalaian atau kegagalan dari tata kelola yang minim, maka
intellectual capital juga akan terpengaruh. Penelitian mereka didukung oleh review
Keenan dan Aggestam (dikutip dalam Assem, Dima dan Sarah (2008)) yang
menyatakan bahwa, “governance is responsible for creating, developing and
leveraging the intellectual capital residing in the people, structures and processes of
the firm”.
Namun penelitian mereka tidak dapat menjelaskan dinamika, fenomena
kasus yang menjawab bagaimana governance dapat membentuk intellectual capital

51. 36
di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, mereka menggunakan corporate
governance sebagai prinsip-prinsip dan karakteristik dasar dalam pembentukan
intellectual capital di institusi perguruan tinggi. Walaupun pada dasarnya prinsip-
prinsip atau karakteristik dasar dari good governance masih relevan untuk
diterapkan dalam konsep university governance, namun pengelolaan sebuah institusi
perguruan tinggi tidak mungkin disamakan dengan pengelolaan sebuah publik
maupun korporasi. Hal tersebut dikarenakan ada koridor-koridor tertentu yang
berkaitan dengan nilai-nilai luhur (values), baik dalam hal akademik maupun social
values yang harus dijaga di dalamnya yaitu prinsip partisipasi, akuntabilitas,
transparansi, responsif, dan kesetaraan dan kewajaran
UNDP dalam LAN dan BPKP (2000) menyatakan bahwa perguruan tinggi
secara konsep ekonomi, pendidikan merupakan industri, maka konsep good
governance dapat dan tepat diterapkan pada perguruan tinggi. Konsep good
governance merujuk pada bagaimana tata kelola institusi yang baik. Good
governance pada perguruan tinggi diperlukan untuk mendorong terciptanya
efisiensi, transparansi dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Dikti-
Depdiknas (2004) menyebutkan university governance adalah perilaku, cara atau
metode yang digunakan oleh suatu institusi perguruan tinggi untuk
mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal.
Soaib (2009) telah memberikan suatu review tentang literatur university
governance dan menyatakan bahwa university governance is largely about guiding
the university towards achieving its vision and goals as an institution of
professionalism, scholarship, research, and knowledge advancement. Peneliti
memberikan bukti bahwa university governance memiliki tujuan utama yaitu

52. 37
peningkatan kualitas insitusi perguruan tinggi secara terus menerus untuk mencapai
visi dan misi yang ditetapkan dengan tetap berbasis pada tujuan pengembangan
pendidikan dan keilmuan akademik, pengembangan manusia seutuhnya. Sufean
(1995) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa perguruan tinggi telah
mendukung tercapainya keberlangsungan pengembangan ilmu pengetahuan.
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis
Soaib (2009) menyatakan bahwa university governance menjadi pilar bagi
universitas demi mencapai visi dan tujuannya sebagai institusi pendidikan yang
unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, profesionalisme, riset dan
pengabdian kepada masyarakat. Penelitian ini didukung pula oleh hasil temuan
Sufean (1995) yang menyatakan bahwa perguruan tinggi telah mendukung
tercapainya keberlangsungan pengembangan ilmu pengetahuan.
Sama halnya dengan prinsip yang berlaku pada suatu organisasi, prinsip-
prinsip pada institusi perguruan tinggi juga mencakup nilai-nilai yang mendasari
terwujudnya tujuan dan manfaat yang akan dicapai. Prinsip pada institusi perguruan
tinggi disebut sebagai prinsip university governance yang dalam
penyelenggaraannya, institusi perguruan tinggi diharuskan untuk menerapkan
prinsip-prinsip atau karakteristik yang melekat pada fungsi dan nilai-nilai dasar
pendidikan. Dengan demikian, prinsip-prinsip good university governance menjadi
pilar terwujudnya fungsi dan tujuan dasar perguruan tinggi sebagai wadah sumber
pengetahuan dan kreativitas.
Untuk mewujudkan institusi perguruan tinggi di Indonesia menjadi academic
excellence, maka suatu institusi perguruan tinggi harus mampu

53. 38
mengimplementasikan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, riset
(penelitian), dan pengabdian masyarakat dengan mengacu pada:
1. Pengembangan kurikulum dan silabus. Setiap program studi harus
menyesuaikan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan dan realita
di dunia kerja. Program studi juga diharuskan mampu untuk melakukan
evaluasi diri atas pengembangan kinerja pada tahun ajaran baru.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada setiap program studi baik
pada tingkat dekanat, dosen hingga pada karyawan untuk menjaga reputasi
perguruan tinggi.
3. Peningkatan kerjasama pada berbagai universitas terkemuka di luar negeri
sebagai salah satu referensi untuk menunjang pendidikan dan penelitian di
perguruan tinggi.
4. Peningkatan penelitian yang mengarah pada pengembangan ataupun isu-isu
yang terkait dengan pembangunan nasional secara global maupun institusi
secara khusus.
5. Pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan partisipasi
akademisi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan pemberian penyuluhan atau
pelatihan-pelatihan khusus yang terkait dengan pengembangan keterampilan.
Implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi tersebut dapat terwujud jika ada
pengembangan yang serius dalam hal implementasi intellectual capital. Intellectual
Capital dapat dikelompokkan ke dalam tiga subkategori, yaitu:
1. Human capital: Sebagai contoh, pendidikan staf, pelatihan,
pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan.

54. 39
2. Structural capital: Mencakup struktur-struktur internal seperti
penelitian dan pengembangan (R&D), hak paten, proses-proses
manajemen.
3. Relational capital: Mencakup hubungan-hubungan eksternal seperti
hubungan pelanggan, merek dan reputasi.
Komponen intellectual capital telah lama diketahui pada berbagai literatur
yaitu yang terdiri dari human capital, structural capital dan relational capital
(Edvinsson, 1997 dan Sveiby, 1997). Intellectual capital pada institusi perguruan
tinggi terdiri atas human capital, structural capital dan relational capital yang
mengacu pada pengetahuan dan kemampuan mengetahui (knowing capability) dari
sebuah kolektifitas sosial. Intellectual capital ini pararel dengan konsep human
capital yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan kapabilitas yang
memungkinkan seseorang bertindak dengan cara baru. Dengan demikian,
intellectual capital, merupakan sebuah sumber daya penting dan sebuah kapabilitas
untuk bertindak berdasarkan pengetahuan dan kemampuan mengetahui. Setiap
upaya yang diberlakukan institusi di dalam pencapaiannya diungkapkan ke dalam
suatu bentuk laporan non-keuangan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar
pengambilan keputusan bagi stakeholders institusi tersebut dan sekaligus untuk
memperoleh legitimasi akan citra, image maupun kualitas institusi sebagai wadah
pembentukan intellectual capital.
Untuk membantu memahami bagaimana university governance terhadap
intellectual capital pada institusi perguruan tinggi, maka diperlukan suatu kerangka
pemikiran dan sesuai dengan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka
kerangka teoritis disusun sebagai berikut:

55. 40
Gambar 2.4:
Kerangka Pemikiran Teoritis
Intellectual
Capital
Tri Darma
Perguruan
Tinggi
Feedback process
Prinsip
University
Governance:
Transparancy
Accountability
Fairness
Responsiveness

56. 41
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus instrumental tunggal
(single instrumental case study) yaitu studi kasus yang berusaha menggali lebih
dalam satu kasus/fenomena tentang dinamika university governance dalam
pembentukan intellectual capital di Fakultas. Pendekatan studi kasus dalam
penelitian ini sangat berguna dalam mendefinisikan secara intensif satu unit kasus
tunggal dengan tujuan memahami jumlah kasus sejenis yang lebih besar. Pendekatan
tersebut dilakukan untuk memahami secara lebih baik dan mendalam tentang
dinamika university governance dalam pembentukan intellectual capital di institusi
perguruan tinggi dengan cara mengelompokkan isu yang ada dan memberikan
makna atas isu tersebut sesuai pandangan orang tersebut. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif karena:
1. Penelitian ini tidak menggunakan angka-angka sebagai indikator variabel
penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian.
2. Penelitian ini berada dalam satu setting tertentu yang bermaksud untuk
menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi
dan bagaimana terjadinya serta bertujuan memahami suatu situasi sosial,
peristiwa, peran, interaksi dan kelompok.

57. 42
3. Tidak semua nilai, perilaku, dan interaksi antara social actors dengan
lingkungannya dapat dikuantifikasi. Hal ini disebabkan persepsi seseorang
atas sesuatu sangat tergantung pada nilai-nilai, budaya, pengalaman dan lain-
lain yang dibawa individu tersebut.
Pemilihan pendekatan kualitatif pada penelitian ini adalah murni dari
keinginan peneliti. Creswell (2003) berpendapat bahwa pilihan personal adalah
sebuah legitimasi dan alasan yang tepat dalam pemilihan pendekatan penelitian.
3.2 Paradigma Penelitian
Pendekatan interpretif berasal dari filsafat Jerman yang menitikberatkan pada
peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman di dalam ilmu sosial. Pendekatan ini
memfokuskan pada sifat subjektif dari social world dan berusaha memahaminya dari
kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Jadi fokusnya pada arti individu
dan persepsi manusia pada realitasbukan pada realitas independen yang berada di
luar mereka. Manusia secara terus menerus menciptakan realitas sosial mereka
dalam rangka berinteraksi dengan yang lain. Tujuan pendekatan interpretif tidak lain
adalah menganalisis realita sosial semacam ini dan bagaimana realita sosial itu
terbentuk.
Untuk memahami sebuah lingkungan sosial yang spesifik, peneliti harus
menyelami pengalaman subjektif para pelakunya. Penelitian interpretatif tidak
menempatkan objektivitas sebagai hal terpenting, melainkan mengakui bahwa demi
memperoleh pemahaman mendalam, maka subjektivitas para pelaku harus digali
sedalam mungkin hal ini memungkinkan terjadinya trade-off antara objektivitas dan
kedalaman temuan penelitian.

58. 43
Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif dikarenakan realitas
terbentuk dari ekspresi dari dalam pikiran seseorang dan pada dasarnya realitas
tersebut bersifat subjektif atau interpretatif. Pendekatan interpretatif sesuai dengan
penelitian dikarenakan: (1) pemahaman muncul melalui interaksi karena pada
penelitian ini, peneliti merupakan figur utama dalam pengumpulan data yang
mempengaruhi dan membentuk pengetahuan.; (2) memahami konteks dengan
menggali dinamika yang dilakukan melalui prinsip-prinsip university governance
selama proses pembentukan intellectual capital di Fakultas Ekonomika dan Bisnis
tersebut.; (3) bagaimana memahami pengalaman informan (4) bagaimana informan
membuat dan membagi pemahaman. Selain itu paradigma interpretif
memperbolehkan peneliti untuk terlibat secara subjektif dengan partisipan dalam
penelitian. Peneliti interpretif percaya bahwa realita dibentuk lewat interpretasi dan
interaksi sosial (Hines, 1998; Miller, 1994; Morgan, 1998; Munro, 1998 dalam
Chariri, 2006).
3.3 Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif
Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik
pemeriksaan. Creswell (2007, p. 202-220) menyebutkan bahwa terdapat beberapa
perspektif dan kondisi dalam validitas dan reliabilitas kualitatif. Salah satunya
adalah perpektif yang menggunakan kondisi yang lebih menerapkan kebenaran
natural, yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985). Bahasa yang digunakan
adalah kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas
atau internal validity merupakan penjaminan keabsahan data melalui validitas

59. 44
internal yang dilakukan dengan menggunakan beberapa criteria teknik pengujian,
yaitu:
1. Melakukan prosedur cek ulang (re-checking) secara cermat.
Dalam prosedur ini dilakukan verifikasi dan falsifikasi. Verifikasi dilakukan
dengan cara pengecekan apakah data yang diungkapkan oleh informan telah sesuai
dengan situasi konkret yang dilakukan di lapangan. Falsifikasi dilakukan dengan
cara pengecekan ulang jawaban pertanyaan wawancara untuk mengetahui seberapa
jauh data yang ditemukan tersebut dapat diuji kebenarannya.
2. Melakukan teknik penggalian data yang bervariasi dan komprehensif.
Apabila diperlukan, dilakukan perluasan teknik pengumpulan dan penggalian
data, misal dengan melakukan wawancara berkali-kali sebanyak yang
dimungkinkan, menggali data dengan campuran metode lain sebanyak yang
dimungkinkan sehingga reliabilitas dapat dengan mudah diperoleh. Hal ini
tergantung kepada kompetensi subjek yang dalam penelitian ini dirasa sudah cukup.
3. Menambah jumlah subjek dan informan penelitian.
Semakin banyak subjek, semakin banyak data dan perspektif sehingga dapat
memperkaya temuan di lapangan serta hasil analisis temuan. Apabila masih
diinginkan, mahasiswa maupun security dapat menjadi tambahan sumber informasi
lain dari sisi pemberi informasi.
Transferabilitas atau external validity merupakan tuntutan untuk
menghasilkan penelitian yang dapat mendeskripsikan rekonstruksi realita secara
lengkap dan detil sebagaimana dikonstruksikan oleh subjek penelitian. Dengan
deskripsi yang jelas akan memungkinkan orang lain untuk mengenali situasi lokasi
penelitian baru yang memiliki kesamaan dengan situasi lokasi penelitian saat ini.

60. 45
Setting penelitian di Fakultas Ekonomika dan Bisnis serta verbatim hasil
wawancara dengan subjek penelitian dan observasi dalam penelitian ini
dideskripsikan dengan jelas pada Lampiran. Dependabilitas atau
keterandalan/reliability merupakan kesamaaan esensi hasil jika dua atau beberapa
kali penelitian diulang dengan fokus masalah yang sama. Fakultas Ekonomika dan
Bisnis yang dipilih merupakan fokus dalam penelitian ini, karena studi kasus atas
dinamika university governance dalam membentuk intellectual capital sebenarnya
dapat dilakukan pada fakultas-fakultas lain di lingkungan Universitas Diponegoro.
Informan yang dipilih sebagai subjek penelitian merupakan perwakilan dari seluruh
populasi informan yang bersifat homogen. Pengujian atas reliabilitas dapat
dilakukan dengan memeriksa proses penelitian secara keseluruhan.
Sedangkan konfirmabilitas atau objectivity bermakna sebagai proses kerja
yang dilakukan dalam rangka mencapai kondisi objektif. Dalam penelitian ini
wawancara dengan para subjek penelitian yaitu informan dilakukan dalam tempat
dan waktu yang berbeda. Meskipun terdapat wawancara yang dilakukan di antara
observasi sepanjang periode penelitian, hal tersebut tidak mempengaruhi jawaban
para subjek penelitian selama wawancara. Hubungan peneliti dengan para subjek
penelitian merupakan hubungan formal namun penuh kepercayaan, sehingga tidak
ada pihak yang saling mempengaruhi opini dalam wawancara.
Tujuan dari pemeriksaan keabsahan data adalah untuk meningkatkan atau
mengoptimalkan rigor penelitian. Lincoln dan Guba, 1985 dalam Herdiansyah
(2010, p.194-206) mendefinisikan rigor sebagai tingkat atau derajat dimana hasil
temuan dalam penelitian kualitatif bersifat autentik dan memiliki interpretasi yang
dapat dipertanggungjawabkan. Sedang strategi untuk meningkatkan kekakuan

61. 46
(rigor) atau menjaga agar rigor tetap optimal dilakukan teknik triangulasi. Sumber
data atau subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan individu yang kompeten
sesuai dengan tema wawancara yang dilakukan sehingga diharapkan dapat
menghasilkan jawaban pertanyaan yang cukup valid.
3.4 Data dan Sumber Data
Data yang digunakan berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang
kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori. Data terdiri dari jenis berikut:
1. Data Primer: data ini berupa teks hasil wawancara yang diperoleh melalui
wawancara.
2. Data Sekunder: data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan
dapat diperoleh dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan.
Termasuk dalam kategori data tersebut ialah:
a. Data bentuk teks yaitu dokumen berupa:
1. Buku Pedoman Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
2. Salinan Buku Kontrol Absensi Pegawai di lingkungan Fakultas
Ekonomika dan Bisnis.
3. Sertifikat Akreditasi BAN PT Program Studi Manajemen
4. Sertifikat Akreditasi BAN PT Program Studi Akuntansi
5. Sertifikat Akreditasi BAN PT Program Studi IESP
6. Kebijakan Sistem Pengendalian Mutu Internal Universitas Diponegoro
b. Kombinasi teks, suara, dan lain-lain yang dianggap penting untuk
dikumpulkan.

62. 47
3.4.1 Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dengan beberapa cara berikut yaitu:
1) Wawancara Mendalam (In-depth Interview)
Teknik wawancara yang digunakan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu (1)
wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (informal conversational
interview), (2) wawancara umum yang terarah (general interview guide approach),
dan (3) wawancara terbuka yang standar (standardized open-ended interview).
(Patton, 1990:280-290 dikutip oleh Marshal dan Rossman, 1995, p.80). Bentuk
wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi-terstruktur yang isinya tertulis
pada pedoman wawancara berupa topik-topik pembicaraan yang mengacu pada satu
tema sentral yang telah ditetapkan yaitu university governance dalam membentuk
intellectual capital kepada pemberi informasi yaitu fungsionaris, anggota senat,
karyawan baik itu pada tingkat administrasi dan akademik, fungsionaris atau pejabat
fakultas yang berkedudukan di fakultas pada periode sebelumnya, serta dosen,
mahasiswa dan alumni.
2) Observasi
Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik
kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang
diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal
observasi dilakukan secara umum yaitu informasi umum Fakultas Ekonomika dan
Bisnis. Tahap selanjutnya adalah melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai
menyempitkan data atau informasi mengenai dinamika good university governance
dalam membentuk intellectual capital di fakultas.

63. 48
3) Kajian Dokumen
Kajian dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian.
Dokumen-dokumen dipelajari sehingga didapat pengenalan bahkan penggalian lebih
lanjut mengenai dinamika university governance dalam membentuk intellectual
capital.
3.4.2 Sumber Data
Pemilihan Fakultas Ekonomika dan Bisnis dilakukan setelah melalui
beberapa tahap proses pencarian subjek penelitian. Proses tersebut adalah pertama,
mencari informasi mengenai keunggulan serta keunikan yang dimiliki oleh Fakultas
Ekonomika dan Bisnis dan dari hasil pencarian tersebut ditemukan hasil bahwa
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro memiliki wujud sebagai
wadah pengembangan intellectual capital. Kedua, memenuhi seluruh prosedur
perijinan yang telah dibuat oleh fakultas, selanjutnya mengikuti tata cara dan
persyaratan melakukan penelitian di lingkungan fakultas tersebut. Ketiga, menyusun
daftar pertanyaan untuk dipelajari yang kemudian akan memudahkan fokus terhadap
informan terkait yang sesuai untuk diwawancara lebih lanjut. Dari susunan
pertanyaan tersebut wawancara dapat dikembangkan menjadi pertanyaan
pertanyaaan lanjutan yang lebih luas. Keempat, mendatangi perusahaan untuk
melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan jadwal yang telah
ditentukan sebelumnya. Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki komitmen kuat
terhadap penelitian dengan memberikan perhatian yang besar dan kesediaan untuk
memberikan informasi yang dibutuhkan.

64. 49
Penelitian yang dilaksanakan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis akan
melibatkan sejumlah informan yang meliputi fungsionaris pejabat, anggota senat,
karyawan baik itu pada tingkat administrasi dan akademik maupun pada badan
penjaminan mutu, serta dosen, mahasiswa dan alumni. Penelitian ini juga
melibatkan sejumlah informan yang pada periode sebelumnya telah menjabat baik
itu sebagai fungsionaris fakultas maupun dekanat. Hal ini ditujukan adalah demi
untuk memperoleh informasi yang valid dan mendukung kredibilitas dari penelitian
yang diselenggarakan. Pemilihan para informan tersebut di atas dilakukan
berdasarkan kriteria bahwa informan merupakan individu yang telah cukup lama dan
intensif menyatu dengan kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran penelitian.
3.4.3 Waktu Pencarian Data
Wawancara dan observasi dilakukan pada tempat yang berbeda. Untuk itu
waktu pertemuan dan panjang waktu menyesuaikan tempat serta kebutuhan konteks
isi wawancara. Wawancara dengan setiap subjek penelitian yang dilakukan
berdurasi sekitar satu sampai tiga jam setiap pertemuan. Wawancara serta observasi
perusahaan dilakukan antara bulan Maret sampai dengan April 2012. Seperti halnya
snow ball yang biasa terjadi dalam penelitian kualitatif, jangka waktu serta jumlah
subjek dan sumber data/informan dapat bertambah seiring kondisi lapangan.
3.5 Analisis Data
Analisis data bersifat induktif dan berkelanjutan dengan tujuan akhir
menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep dan pembangunan suatu teori
baru, contoh dari model analisis kualitatif ialah analisis domain, analisis taksonomi,

65. 50
analisis komponensial, analisis tema kultural, dan analisis komparasi konstan
(grounded theory). Teknik analisis data yang digunakan dalam studi kasus ini adalah
teknik analisis data model interaksi yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman
(1994).
Teknis analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman (1994,
p.10-12) terdiri dari empat tahap yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah
pengumpulan data yang berisi serangkaian proses pengumpulan data yang sudah
dimulai ketika awal penelitian, baik melalui wawancara maupun studi pre-eliminary.
Setelah data dikumpulkan, tahap yang dilakukan adalah reduksi data (data
reduction) dan interpretasi (interpretation) yang merupakan proses penggabungan
dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan
(script) yang akan dianalisis.
Hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi diubah menjadi bentuk
tulisan sesuai format masing-masing. Tahap display data berisi tentang pengolahan
data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan yang sudah memiliki
alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang
sudah dikelompokkan dan dikategorikan. Dalam tahap display data tema-tema
tersebut dipecah ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana atau subtema
dengan menggunakan coding dan grouping yang diakhiri dengan pemberian kode
dari subtema tersebut sesuai dengan verbatim wawancara yang telah dilakukan
sebelumnya. Tahap kesimpulan/verifikasi merupakan tahap terakhir. Kesimpulan
menjurus kepada jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan serta
mengungkapkan “apa” dan “bagaimana” temuan penelitian. Narasi akhir diharapkan
menjadi tambahan bagi teori yang di-grounded yang telah ada selama ini. Chariri

66. 51
(2006, p.163) menyatakan, dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak dapat
dipisahkan dari proses pengumpulan data. Ketika data utama diperoleh dari sumber
wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data secara langsung dilakukan
dalam menentukan pengumpulan data berikutnya.
Pendekatan analisis data yang digunakan berdasar pada asumsi sifat dasar
penyelidikan dimana fokus utama serta tujuan proses analisis adalah melakukan
analisis percakapan. Berelson dan Robson (dikutip dalam Ritchie dan Lews (2003,
p.200-232)) menyatakan bahwa analisis percakapan memfokuskan pada struktur
percakapan dan mengklasifikasikan interaksi dalam sistem linguistik kunci, seperti
pergantian pembicara. Dalam penelitian ini, penguasaan akan bahasa responden
merupakan hal penting yang digarisbawahi dalam analisis data. Proses ini meliputi
penguasaan sebanyak mungkin kata-kata yang digunakan oleh subjek penelitian
selama wawancara.
3.5.1 Triangulasi Data
Triangulasi merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk
mendapatkan gambaran menyeluruh tentang suata fenomena yang akan diteliti.
Seperti check ulang jawaban kedua kelompok subjek penelitian yaitu
membandingkan konsistensi jawaban antar subjek penelitian. Jenis triangulasi lain
yang akan dilakukan adalah: triangulasi dalam metode pengumpulan data terutama
hasil wawancara dengan observasi dan studi dokumentasi.
Gambar 3.1 berikut akan menguraikan model triangulasi yang akan
digunakan dalam penelitian ini.

67. 52
Gambar 3.1
Triangulasi Data
Sumber: Yin 2003 hal 99
3.5.2 Mengorganisir Data
Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara
terstruktur, dimana data tersebut direkam dengan digital recorder (sejenis tape
recorder) dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkipnya dengan
mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis. Data yang
telah didapat dibaca berulang-ulang oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar peneliti
mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan. Data dari interview
(wawancara) pada penelitian ini ditranskripkan dan disusun secara sistematis.
Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih jauh data
tersebut.
Sementara itu, data dari analisis catatan organisasi (arsip) pada penelitian ini
diorganisir ke dalam format yang sama dengan hasil wawancara, hal ini dilakukan
Archival
record
Observation
Document
Focus
Interview
Open-ended
interview
Structure
Interview
and Survey
Fact

68. 53
untuk mendukung data interview. Narasi (deskripsi) yang telah diorganisir dapat
dikelompokkan kedalam tema tertentu, dengan menggunakan code.
3.5.3 Data Reduction
Setelah mengorganisir data, data yang didapatkan kemudian disederhanakan
dalam bentuk pengurangan data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat
diproses ke langkah selanjutnya. Pengurangan data pada penelitian ini dikarenakan,
data yang diperoleh oleh peneliti yaitu berupa simbol, statement, kejadian, dan
lainnya sehingga akan timbul masalah karena data masih mentah, jumlahnya sangat
banyak dan bersifat non-kuantitatif (sangat deskriptif) sehingga tidak dapat
digunakan secara langsung untuk analisis. Data reduksi merupakan proses analisis
untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta
mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.
3.5.4 Interpretasi
Hasil interpretasi dari pemahaman hasil yang didapatkan dari coding data
pada penelitian ini kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretrasi
tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Dalam melakukan
interpretasi, penelitian ini juga tidak terlepas dari kejadian yang ada pada setting
penelitian. Penelitian ini juga menyertakan kutipan, narasi dan gambar untuk
menggambarkan interpretasi dan pandangan organisasi terhadap dinamika good
university governance dan intellectual capital dalam penyelenggaraannya.

69. 54
BAB IV
SETTING PENELITIAN SERTA GAMBARAN GOOD UNIVERSITY
GOVERNANCE DAN INTELLECTUAL CAPITAL DI FAKULTAS
EKONOMIKA DAN BISNIS
4.1 Sejarah dan Latar Belakang Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu:
1. Bagaimana Good University Governance membentuk Intellectual Capital
pada Fakultas Eknomika dan Bisnis?
2. Apa sajakah komponen intellectual capital di Fakultas Ekonomika dan
Bisnis?
3. Mengapa intellectual capital menjadi essential dalam perwujudan Fakultas
Eknomika dan Bisnis sebagai centre of academic excellence?
Pembahasan berikut ini merupakan hasil analisis dan pembahasan berkaitan
dengan tema hasil penelitian yang menggunakan setting institusi perguruan tinggi
yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro sebagai objek kajian
peneliti. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro lahir pada tanggal
14 Maret 1960 sebagai salah satu fakultas di lingkungan Universitas Diponegoro
pada waktu itu sedang mempersiapkan diri menjadi Universitas Negeri. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1961 Universitas Diponegoro dinyatakan sebagai
Universitas Negeri terhitung mulai tanggal 15 Oktober 1960. Tanggal ini yang
kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi (Dies Natalis) Universitas Diponegoro.
Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada awalnya dengan nama Fakultas Ekonomi, dan

70. 55
berubah nama menjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro pada tanggal 21
Juni 2011 No. 347/SK/UN7/2011 tentang penetapan perubahan nama Fakultas
Ekonomi Universitas Diponegoro menjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro. Pengembangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Diponegoro ditetapkan berdasarkan satu antisipasi masa depan. Hal ini dibenarkan
oleh Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang menjelaskan bahwa:
Saya hanya berpikir pada saat itu…, bahwa untuk menjadi world class
faculty, Fakultas Ekonomi harus terwadahi dengan baik. Oleh karenanya,
Fakultas Ekonomi merubah nama menjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
yang berarti bahwa… Fakultas Ekonomika dan Bisnis mewadahi 3 bidang
ilmu yaitu Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi.
Dengan berubahnya nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomika
dan Bisnis, maka setiap upaya dan kebijakan yang ditetapkan fakultas mengarah
kepada visi untuk menjadi world class faculty. Adapun visi fakultas Ekonomika dan
Bisnis yaitu:
“Tahun 2020, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Univeristas Diponegoro
menjadi salah satu fakultas Ekonomika dan Bisnis terkemuka dalam
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik pada tingkat nasional
dan internasional serta mengakar di masyarakat lingkungannya.”
Lebih lanjut Dekan memberikan keterangan bahwa:
Kami (Fakultas) berupaya mengajukan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
untuk diakreditasi di skala internasional.
Sejalan dengan visi yang akan dicapai, maka salah satu misi fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro ialah turut serta mendorong
terwjudnya tata kelola organisasi yang baik. Berdasarkan visi dan misi tersebut,
maka Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah sebagai wadah bagi pembentukan