SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Pajak Penghasilan (PPh) Badan
Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar
penghitungan untuk menentukan
besarnya pajak penghasilan yang
terutang.
PENGHASILAN KENA PAJAK
PKP BAGI
WAJIB PAJAK
DALAM NEGERI
PKP BAGI
WAJIB PAJAK YG DIHITUNG DGN
NORMA
PKP BAGI
WP BUT
PKP BAGI WP ORANG PRIBADI DN
YG KEWAJIBAN
PAJAK SUBJEKTIFNYA < 1
TAHUN YG TERUTANG PAJAK DLM
BAG.THN PAJAK
PENGHASILAN DIKURANGI
DENGAN BIAYA YANG
DIPERKENANKAN,
KOMPENSASI KERUGIAN,
UNTUK WP ORANG PRIBADI
DIKURANGI DGN PTKP,
DIHITUNG DENGAN NORMA
PENGHITUNGAN DAN
DIKURANGI PTKP
PENGHASILAN DIKURANGI
DGN BIAYA YG DIPERKENANKAN ,
KOMPENSASI KERUGIAN
DIHITUNG
SESUAI PENGHASILAN NETO
DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK
YANG DISETAHUNKAN
PENGHASILAN KENA PAJAK
PEREDARAN BRUTO Rp 300.000.000
HPP & BIAYA (3M) PENGHASILAN Rp 255.000.000
LABA USAHA/PENGH. NETO USAHA Rp 45.000.000
PENGH. LAINNYA Rp 5.000.000
BIAYA (3M) PENGH. LAINNYA Rp 3.000.000
LABA USAHA DARI PENGH. LAINNYA Rp 2.000.000
JML SELURUH PENGH. NETO Rp 47.000.000
KOMPENSASI KERUGIAN (Rp 2.000.000)
PKP BAGI WP BADAN Rp 45.000.000
*
CONTOH PENGHITUNGAN PKP
BAGI WP DALAM NEGERI DAN BUT
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
Pajak terhutang atau pajak yang harus
dibayar adalah Penghasilan Kena Pajak
dikalikan tarif pajak yang berlaku
PENGHITUNGAN PAJAK
TERHUTANG
• Berdasarkan Pasal 17 UU PPh, tarif pajak untuk
diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak WP Badan
sebesar :
a) 28% dan sejak 2010 menjadi 25%
b) WP DN yang berbentuk PT terbuka ( go public )
yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di
bursa efek di Indonesia dan memenuhi syarat
tertentu dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah
dari tarif normal
TARIF PAJAK PENGHASILAN
 Berdasarkan Pasal 31 E UU PPh, khusus WP Badan
Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai
dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa
pengurangan tarif 50% dari tarif normal yang
dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian
peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000
PENGURANGAN TARIF PAJAK
PENGHASILAN
• Contoh Penghitungan :
1. Apabila omzet di bawah Rp 4.800.000.000
Peredaran Usaha PT Nusantara tahun 2011 sebesar Rp 4
M dan penghasilan Kena Pajak Rp 500 juta.
PPh terutang = 25% x 50% x Rp 500 juta
= Rp 62.500.000
PENGURANGAN TARIF PAJAK
PENGHASILAN
2. Apabila omzet antara 4,8 M – 50 M
Peredaran Usaha PT Nusantara tahun 2011 sebesar Rp 40 M
dan penghasilan Kena Pajak Rp 5 M.
PKP yg dapat fasilitas = 4,8/40 x Rp 5 M = Rp600 juta
PKP yg tdk dpt fasilitas = Rp 5 M – Rp 600 juta = Rp 4,4 M
PPh Terutang :
25% x 50% x Rp 600 jt Rp 75 juta
25 % x Rp 4,4 M Rp 1,1 M
Total PPh terutang Rp1.175.000.000
PENGURANGAN TARIF PAJAK
PENGHASILAN
Kredit Pajak adalah sejumlah pajak yang sudah dibayar
oleh wajib pajak dan berguna untuk mengurangi beban
pajak di akhir tahun pajak.
Kredit Pajak berasal dari :
1. Dipotong / Dipungut Pihak Lain
2. Dibayar Sendiri
KREDIT PAJAK
Dipotong / Dipungut Pihak Lain
1. PPh 21 : Pemotongan PPh dari pekerjaan,jasa dan
kegiatan lain, honorarium ( khusus Orang Pribadi )
2. PPh 22 : Pemungutan PPh dari kegiatan di bidang
impor atau kegiatan usaha di bidang lain
3. PPh 23 : pemotongan PPh dari dividen, bunga,
royalti, sewa, hadiah, penghargaan, dan imbalan
atas jasa.
4. PPh 24 : Pajak yg dibayar atau terutang atas
penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan
Kredit Pajak
Kredit pajak yang dibayar sendiri :
1. PPh 25 : Angsuran PPh tiap bulan dalam tahun pajak berjalan yang
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
 Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP sebesar
Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
a) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
b) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang
boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun
pajak.
Kredit Pajak
Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 th 2012 adalah:
 PPh terutang tahun 2011 Rp. 30 jt
 Pengurangan: ( PPh dipotong pihak lain di tahun 2011 )
PPh Ps 22 Rp. 4 jt
PPh Ps 23 Rp. 5 jt
PPh Ps 24 Rp. 3 jt
Total Kredit Pajak Rp. 12 jt
 Dasar perhitungan PPh Ps 25 th 2012 Rp. 18 jt
 Besarnya PPh Ps 25 per bulan untuk tahun pajak 2012:
Rp. 18 jt / 12 bulan = Rp. 1.500.000,-
Contoh Penghitungan Angsuran
PPh 25
 Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP
untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak
Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian
SPT Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak
untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
 Contoh:
Tuan Dias menyampaikan SPT PPh 2011 pada Maret 2012.
Angsuran PPh Desember 2011 adalah Rp 1.000.000. Maka,
besarnya angsuran PPh ps 25 untuk bulan Januari dan
Februari 2012 masing-masing adalah Rp 1.000.000.
PPh 25 sebelum SPT Tahunan
disampaikan
 Contoh penghitungan Pelunasan PPh :
 PPh TERUTANG WP BADAN Rp 80.000.000
 KREDIT PAJAK :
 A. PPh YG DIPUNGUT PIHAK LAIN.
 1. PPh Pasal 22 Rp 10.000.000
 2. PPh Pasal 23 Rp 10.000.000
 3. PPh Pasal 24 Rp 15.000.000
 B. DIBAYAR SENDIRI OLEH WP
 PPh PaSaL 25 Rp 20.000.000
 JUMLAH PPh YG DPT DIKREDITKAN Rp 55.000.000
 PPh YG MASIH HARUS DIBAYAR ( PPh 29 ) Rp 25.000.000
Pelunasan PPh
 Peredaran Usaha Bruto Rp 30 M
 Diskon Dan Retur Rp 1 M
 Peredaran Usaha Netto Rp 29 M
 HPP Rp 16 M
 Biaya Usaha Rp 10 M
 Koreksi Fiskal Positif Rp 2,5 M
 Koreksi Fiskal Negatif Rp 1,5 M
 Hitung PPh terhutang
SOAL
 Peredaran Usaha Bruto Rp 52 M
 Diskon Rp 1 M
 Peredaran Netto Rp 51 M
 HPP Rp 26 M
 Biaya Usaha Rp 20 M
 Koreksi Fiskal Postif Rp 1 M
 Koreksi Fiskal Negatif Rp 2 M
 PPh 23 yg dipotong Rp 400 juta
 PPh 25 yang disetor ( Jan – Des ) Rp 480 juta
 Hitung PPh 29
 Hitung PPh 25 tiap bulan tahun berikutnya
SOAL

More Related Content

What's hot

02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanjaAli Mashduqi
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAMahyuni Bjm
 
REKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptxREKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptxSitiNurza
 
Perencanaan-Perpajakan-Pertemuan-1.pptx
Perencanaan-Perpajakan-Pertemuan-1.pptxPerencanaan-Perpajakan-Pertemuan-1.pptx
Perencanaan-Perpajakan-Pertemuan-1.pptxAbdMuhaeminNabir
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
pph pasal 24
pph pasal 24pph pasal 24
pph pasal 241l2j3n
 
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...Lutfi Ardhani
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAMahyuni Bjm
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa KonstruksiPengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa KonstruksiNony Saraswati Gendis
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
 
Kel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakKel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakanisa93
 
Ch10 11.ppt revisi_IND_accounting Intermediate
Ch10 11.ppt revisi_IND_accounting IntermediateCh10 11.ppt revisi_IND_accounting Intermediate
Ch10 11.ppt revisi_IND_accounting IntermediateMaiya Maiya
 
Laporan keuangan konsolidasi-metode harga perolehan
Laporan keuangan konsolidasi-metode harga perolehanLaporan keuangan konsolidasi-metode harga perolehan
Laporan keuangan konsolidasi-metode harga perolehanahmad aniq azharoni
 

What's hot (20)

02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
02.kebijakan akuntansi-beban-&-belanja
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
REKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptxREKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptx
 
PPh 26
PPh 26PPh 26
PPh 26
 
Perencanaan-Perpajakan-Pertemuan-1.pptx
Perencanaan-Perpajakan-Pertemuan-1.pptxPerencanaan-Perpajakan-Pertemuan-1.pptx
Perencanaan-Perpajakan-Pertemuan-1.pptx
 
PPh 23
PPh 23PPh 23
PPh 23
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
pph pasal 24
pph pasal 24pph pasal 24
pph pasal 24
 
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
Tax planning dan pengendalian atas unsur unsur objek withholding tax (selain ...
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Laporan keuangan konsolidasi
Laporan keuangan konsolidasiLaporan keuangan konsolidasi
Laporan keuangan konsolidasi
 
Laporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan PublikLaporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan Publik
 
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa KonstruksiPengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
 
Kel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajakKel 1. subjek & objek pajak
Kel 1. subjek & objek pajak
 
Hubungan kantor pusat dan cabang
Hubungan kantor pusat dan cabangHubungan kantor pusat dan cabang
Hubungan kantor pusat dan cabang
 
Ch10 11.ppt revisi_IND_accounting Intermediate
Ch10 11.ppt revisi_IND_accounting IntermediateCh10 11.ppt revisi_IND_accounting Intermediate
Ch10 11.ppt revisi_IND_accounting Intermediate
 
19. pph pasal 25
19. pph pasal 2519. pph pasal 25
19. pph pasal 25
 
Laporan keuangan konsolidasi-metode harga perolehan
Laporan keuangan konsolidasi-metode harga perolehanLaporan keuangan konsolidasi-metode harga perolehan
Laporan keuangan konsolidasi-metode harga perolehan
 

Similar to Slide acc-203-slide-p ph-badan

Contoh kasus p_ph_25_dan_ppn
Contoh kasus p_ph_25_dan_ppnContoh kasus p_ph_25_dan_ppn
Contoh kasus p_ph_25_dan_ppnanisa93
 
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki ArdoniRiki Ardoni
 
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIAkuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIRiki Ardoni
 
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.pptCesiliaArum1
 
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013Ainia Mila
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANYABES HULU
 
Ppt perpajakan
Ppt perpajakanPpt perpajakan
Ppt perpajakanUNISBA
 
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptxKelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptxKM5SDNegeri3Katerban
 
PERTEMUAN 4-5 PPH 24 DAN 25 .ppt
PERTEMUAN 4-5 PPH 24 DAN 25 .pptPERTEMUAN 4-5 PPH 24 DAN 25 .ppt
PERTEMUAN 4-5 PPH 24 DAN 25 .pptAtomeFinance
 
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptxMATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptxfaridamaya2
 
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptxdebee4
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumDharaniKassapa
 
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanPerhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanBbe Mee
 

Similar to Slide acc-203-slide-p ph-badan (20)

Pph 25
Pph 25Pph 25
Pph 25
 
Contoh kasus p_ph_25_dan_ppn
Contoh kasus p_ph_25_dan_ppnContoh kasus p_ph_25_dan_ppn
Contoh kasus p_ph_25_dan_ppn
 
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki ArdoniPajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Pasal 25 - Riki Ardoni
 
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONIAkuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
Akuntansi Pajak Penghasilan - RIKI ARDONI
 
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
10- Pajak Penghasilan Pasal 25.ppt
 
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
SPT Tahunan Badan dan OP Kategori PP No. 46 Tahun 2013
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADAN
 
Ppt perpajakan
Ppt perpajakanPpt perpajakan
Ppt perpajakan
 
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptxKelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
Kelompok 4_PPh Pasal 25 & Pasal 4 Ayat 2.pptx
 
P ph pasal 25
P ph pasal 25P ph pasal 25
P ph pasal 25
 
PERTEMUAN 4-5 PPH 24 DAN 25 .ppt
PERTEMUAN 4-5 PPH 24 DAN 25 .pptPERTEMUAN 4-5 PPH 24 DAN 25 .ppt
PERTEMUAN 4-5 PPH 24 DAN 25 .ppt
 
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptxMATERI 3.7 KELAS 11.pptx
MATERI 3.7 KELAS 11.pptx
 
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
7.PPh-25-Pajak-1-01 July 22 (1).pptx
 
Pph 25
Pph 25Pph 25
Pph 25
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
 
Akunt pajak i iii
Akunt pajak i iiiAkunt pajak i iii
Akunt pajak i iii
 
2
22
2
 
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanPerhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
 
Pengertian PPN
Pengertian PPNPengertian PPN
Pengertian PPN
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 

Recently uploaded

Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 

Recently uploaded (17)

Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 

Slide acc-203-slide-p ph-badan

  • 2. Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. PENGHASILAN KENA PAJAK
  • 3. PKP BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI PKP BAGI WAJIB PAJAK YG DIHITUNG DGN NORMA PKP BAGI WP BUT PKP BAGI WP ORANG PRIBADI DN YG KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFNYA < 1 TAHUN YG TERUTANG PAJAK DLM BAG.THN PAJAK PENGHASILAN DIKURANGI DENGAN BIAYA YANG DIPERKENANKAN, KOMPENSASI KERUGIAN, UNTUK WP ORANG PRIBADI DIKURANGI DGN PTKP, DIHITUNG DENGAN NORMA PENGHITUNGAN DAN DIKURANGI PTKP PENGHASILAN DIKURANGI DGN BIAYA YG DIPERKENANKAN , KOMPENSASI KERUGIAN DIHITUNG SESUAI PENGHASILAN NETO DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK YANG DISETAHUNKAN PENGHASILAN KENA PAJAK
  • 4. PEREDARAN BRUTO Rp 300.000.000 HPP & BIAYA (3M) PENGHASILAN Rp 255.000.000 LABA USAHA/PENGH. NETO USAHA Rp 45.000.000 PENGH. LAINNYA Rp 5.000.000 BIAYA (3M) PENGH. LAINNYA Rp 3.000.000 LABA USAHA DARI PENGH. LAINNYA Rp 2.000.000 JML SELURUH PENGH. NETO Rp 47.000.000 KOMPENSASI KERUGIAN (Rp 2.000.000) PKP BAGI WP BADAN Rp 45.000.000 * CONTOH PENGHITUNGAN PKP BAGI WP DALAM NEGERI DAN BUT MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
  • 5. Pajak terhutang atau pajak yang harus dibayar adalah Penghasilan Kena Pajak dikalikan tarif pajak yang berlaku PENGHITUNGAN PAJAK TERHUTANG
  • 6. • Berdasarkan Pasal 17 UU PPh, tarif pajak untuk diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak WP Badan sebesar : a) 28% dan sejak 2010 menjadi 25% b) WP DN yang berbentuk PT terbuka ( go public ) yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi syarat tertentu dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah dari tarif normal TARIF PAJAK PENGHASILAN
  • 7.  Berdasarkan Pasal 31 E UU PPh, khusus WP Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 PENGURANGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN
  • 8. • Contoh Penghitungan : 1. Apabila omzet di bawah Rp 4.800.000.000 Peredaran Usaha PT Nusantara tahun 2011 sebesar Rp 4 M dan penghasilan Kena Pajak Rp 500 juta. PPh terutang = 25% x 50% x Rp 500 juta = Rp 62.500.000 PENGURANGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN
  • 9. 2. Apabila omzet antara 4,8 M – 50 M Peredaran Usaha PT Nusantara tahun 2011 sebesar Rp 40 M dan penghasilan Kena Pajak Rp 5 M. PKP yg dapat fasilitas = 4,8/40 x Rp 5 M = Rp600 juta PKP yg tdk dpt fasilitas = Rp 5 M – Rp 600 juta = Rp 4,4 M PPh Terutang : 25% x 50% x Rp 600 jt Rp 75 juta 25 % x Rp 4,4 M Rp 1,1 M Total PPh terutang Rp1.175.000.000 PENGURANGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN
  • 10. Kredit Pajak adalah sejumlah pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak dan berguna untuk mengurangi beban pajak di akhir tahun pajak. Kredit Pajak berasal dari : 1. Dipotong / Dipungut Pihak Lain 2. Dibayar Sendiri KREDIT PAJAK
  • 11. Dipotong / Dipungut Pihak Lain 1. PPh 21 : Pemotongan PPh dari pekerjaan,jasa dan kegiatan lain, honorarium ( khusus Orang Pribadi ) 2. PPh 22 : Pemungutan PPh dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain 3. PPh 23 : pemotongan PPh dari dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, penghargaan, dan imbalan atas jasa. 4. PPh 24 : Pajak yg dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan Kredit Pajak
  • 12. Kredit pajak yang dibayar sendiri : 1. PPh 25 : Angsuran PPh tiap bulan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak  Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan: a) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; b) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Kredit Pajak
  • 13. Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 th 2012 adalah:  PPh terutang tahun 2011 Rp. 30 jt  Pengurangan: ( PPh dipotong pihak lain di tahun 2011 ) PPh Ps 22 Rp. 4 jt PPh Ps 23 Rp. 5 jt PPh Ps 24 Rp. 3 jt Total Kredit Pajak Rp. 12 jt  Dasar perhitungan PPh Ps 25 th 2012 Rp. 18 jt  Besarnya PPh Ps 25 per bulan untuk tahun pajak 2012: Rp. 18 jt / 12 bulan = Rp. 1.500.000,- Contoh Penghitungan Angsuran PPh 25
  • 14.  Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.  Contoh: Tuan Dias menyampaikan SPT PPh 2011 pada Maret 2012. Angsuran PPh Desember 2011 adalah Rp 1.000.000. Maka, besarnya angsuran PPh ps 25 untuk bulan Januari dan Februari 2012 masing-masing adalah Rp 1.000.000. PPh 25 sebelum SPT Tahunan disampaikan
  • 15.  Contoh penghitungan Pelunasan PPh :  PPh TERUTANG WP BADAN Rp 80.000.000  KREDIT PAJAK :  A. PPh YG DIPUNGUT PIHAK LAIN.  1. PPh Pasal 22 Rp 10.000.000  2. PPh Pasal 23 Rp 10.000.000  3. PPh Pasal 24 Rp 15.000.000  B. DIBAYAR SENDIRI OLEH WP  PPh PaSaL 25 Rp 20.000.000  JUMLAH PPh YG DPT DIKREDITKAN Rp 55.000.000  PPh YG MASIH HARUS DIBAYAR ( PPh 29 ) Rp 25.000.000 Pelunasan PPh
  • 16.  Peredaran Usaha Bruto Rp 30 M  Diskon Dan Retur Rp 1 M  Peredaran Usaha Netto Rp 29 M  HPP Rp 16 M  Biaya Usaha Rp 10 M  Koreksi Fiskal Positif Rp 2,5 M  Koreksi Fiskal Negatif Rp 1,5 M  Hitung PPh terhutang SOAL
  • 17.  Peredaran Usaha Bruto Rp 52 M  Diskon Rp 1 M  Peredaran Netto Rp 51 M  HPP Rp 26 M  Biaya Usaha Rp 20 M  Koreksi Fiskal Postif Rp 1 M  Koreksi Fiskal Negatif Rp 2 M  PPh 23 yg dipotong Rp 400 juta  PPh 25 yang disetor ( Jan – Des ) Rp 480 juta  Hitung PPh 29  Hitung PPh 25 tiap bulan tahun berikutnya SOAL