SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Serial: BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Tabungan Masyarakat
dan/atau Simpanan
Masyarakat
APB Desa
Modal Awal BUM Desa
Penyertaan Modal
Masyarakat Desa
Penyertaan Modal Desa
a. Hibah dari pihak swasta/lembaga sosial ekonomi kemasyarakat-
an dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme
APB Desa
b. Bantuan PemerintahPusat/Pemerintah Daerah Provinsi/
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui
mekanisme APB Desa
c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi
kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan
sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui
mekanisme APB Desa
d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
Permendes No. 4/2014, Bab III Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Bagian Ketiga Modal BUM Desa, Pasal 17
Diolah dari:
Modal BUM Desa
Diolah dari:
Strategi Pengelolaan BUM Desa
(Bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dan inovasi yang dilakukan BUM Desa)
Sosialisasi
dan
Pembelajaran
BUM Desa
Analisis kelayakan usaha BUM Desa (usaha
perantara/usaha bersama/bisnis social/bisnis
keuangan/perdagangan/ penyewaan) yang
mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek
manajemen dan SDM, aspek keuangan,
aspek sosial budaya, ekonomi, politik,
lingkungan usaha dan lingkungan hidup,
aspek badan hukum, dan aspek
perencanaan usaha
Pengembangan kerjasama
kemitraan strategis dalam
bentuk kerjasama BUM Desa
antar Desa atau kerjasama
dengan pihak swasta,
organisasi sosial-ekonomi
kemasyarakatan, dan/atau
lembaga donor
Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan
Pokok Pembahasan:
a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan
kondisi ekonomi dan sosial
budayamasyarakat
b.Organisasi pengelola BUM Desa
c. Modal usaha BUM Desa
d.Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga BUM Desa.
Pendirian BUM Desa
yang menjalankan
bisnis sosial (social
business) dan bisnis
penyewaan (renting)
Diversifikasi usaha dalam
bentuk BUM Desa yang
berorientasi pada bisnis
keuangan (financial
business) dan usaha
bersama (holding)
Permendes No. 4/2014, Bab III Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Bagian Ketiga Modal BUM Desa, Pasal 25
Hasil Usaha
Hasil Usaha BUM Desa
Pendapatan
dari
hasil transaksi
Pengeluaran biaya dan
kewajiban pada pihak lain,
serta penyusutan atas
barang investasi dalam 1
(satu) tahun buku
Pembagian Hasil Usaha
Alokasi Pembagian Hasil Usaha
Ditetapkan berdasarkan ketentuan
yang diatur AD/ART BUM Desa
Dikelola melalui Sistem
Akuntansi Sederhana
dikurangi
Diolah dari:
Permendes No. 4/2014, Bab III Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Bagian Ketiga Alokasi Hasil Usaha BUM Desa, Pasal 26
Diolah dari:
Kepailitan BUM Desa
Kerugian BUM Desa
Kepailitan BUM Desa
BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian
dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya,
dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa
Unit Usaha BUM Desa tidak dapat menutupi
kerugian dengan aset dan kekayaan yang
dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan
Perundang-undangan mengenai Kepailitan
Permendes No. 4/2014, Bab III Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Bagian Keenam Kepailitan BUM Desa, Pasal 27
Pertanggungjawaban BUM Desa
Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban
pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara
ex-officio dijabat oleh Kepala Desa
BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah
Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa
Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas
pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang
disampaikan melalui Musyawarah Desa
Diolah dari:
Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Kedelapan Pertanggungajawaban Pelaksanaan BUM Desa, Pasal 31

More Related Content

What's hot

Skema Bisni Bumdes
Skema Bisni Bumdes Skema Bisni Bumdes
Skema Bisni Bumdes Roedy Rustam
 
09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desakeuangandesa
 
Bumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritimBumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritimibnu istiawan
 
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPMBUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPMSupriadi Asia
 
Kebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipitKebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipityuniarkowahyu
 
Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes   Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes Frans Dione
 
Sosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSyamsul Azha
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesibnu istiawan
 
Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) okaris gunawan
 
13. bum desa bersama
13. bum desa bersama13. bum desa bersama
13. bum desa bersamakeuangandesa
 
Pengelolaan hasil usaha, kepailitan dan kerjasama bumdes
Pengelolaan hasil usaha, kepailitan dan kerjasama bumdes Pengelolaan hasil usaha, kepailitan dan kerjasama bumdes
Pengelolaan hasil usaha, kepailitan dan kerjasama bumdes Frans Dione
 
Balap BUMDes Model Canvas
Balap BUMDes Model CanvasBalap BUMDes Model Canvas
Balap BUMDes Model CanvasSupriadi Asia
 
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu UtaraBUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu UtaraMukhrizal Effendi
 
Materi organisasi-bum desa
Materi organisasi-bum desaMateri organisasi-bum desa
Materi organisasi-bum desaLestari Nuri
 
Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa
Pendirian dan Pengelolaan BUMDesaPendirian dan Pengelolaan BUMDesa
Pendirian dan Pengelolaan BUMDesaUmi Arifah
 

What's hot (20)

Skema Bisni Bumdes
Skema Bisni Bumdes Skema Bisni Bumdes
Skema Bisni Bumdes
 
09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa
 
Bumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritimBumdes dalam mendukung poros maritim
Bumdes dalam mendukung poros maritim
 
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPMBUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
BUMDes Bersama Sebagai Badan Hukum Penerima DAPM
 
10. organisasi-bum-desa
10. organisasi-bum-desa10. organisasi-bum-desa
10. organisasi-bum-desa
 
BUMDes
BUMDesBUMDes
BUMDes
 
Kebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipitKebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipit
 
Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes   Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes
 
Sosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM Desa
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdes
 
Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) ok
 
13. bum desa bersama
13. bum desa bersama13. bum desa bersama
13. bum desa bersama
 
Pengelolaan hasil usaha, kepailitan dan kerjasama bumdes
Pengelolaan hasil usaha, kepailitan dan kerjasama bumdes Pengelolaan hasil usaha, kepailitan dan kerjasama bumdes
Pengelolaan hasil usaha, kepailitan dan kerjasama bumdes
 
Bumdes bs
Bumdes bsBumdes bs
Bumdes bs
 
Peran bumdes
Peran bumdesPeran bumdes
Peran bumdes
 
Balap BUMDes Model Canvas
Balap BUMDes Model CanvasBalap BUMDes Model Canvas
Balap BUMDes Model Canvas
 
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu UtaraBUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
 
Materi organisasi-bum desa
Materi organisasi-bum desaMateri organisasi-bum desa
Materi organisasi-bum desa
 
Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa
Pendirian dan Pengelolaan BUMDesaPendirian dan Pengelolaan BUMDesa
Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa
 
Panduan BUMDes
Panduan BUMDesPanduan BUMDes
Panduan BUMDes
 

Similar to 11. pengelolaan bum desa

PAPARAN BUM Desa.pptx
PAPARAN BUM Desa.pptxPAPARAN BUM Desa.pptx
PAPARAN BUM Desa.pptxSyafiiSiregar
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaFormasi Org
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxocta63
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxoctabangle3
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaYudhi Aldriand
 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPemdes Wonoyoso
 
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desaSpb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desaathursaja
 
Bumdes adart
Bumdes adartBumdes adart
Bumdes adartNinuk Hp
 
02.d) buku iii penatausahaan pkd
02.d) buku iii penatausahaan pkd02.d) buku iii penatausahaan pkd
02.d) buku iii penatausahaan pkdswanggie
 
Tahapan dan tata cara pendirian
Tahapan dan tata cara pendirianTahapan dan tata cara pendirian
Tahapan dan tata cara pendirianwedi2
 
PTT BUMDes.pptx
PTT BUMDes.pptxPTT BUMDes.pptx
PTT BUMDes.pptxSiusJag
 
Manajemen BUMDes ..ppt
Manajemen BUMDes ..pptManajemen BUMDes ..ppt
Manajemen BUMDes ..pptsuharman12
 
Perstujuan bpd
Perstujuan bpdPerstujuan bpd
Perstujuan bpdIsokuiki
 
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptMateri_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptswanggie
 
Perda bumdes
Perda bumdesPerda bumdes
Perda bumdesy d
 
Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf
Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdfBuku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf
Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdfWahyuSetiawan805309
 
04.-paparan-kemendes-eppy-lugiarti.pptx
04.-paparan-kemendes-eppy-lugiarti.pptx04.-paparan-kemendes-eppy-lugiarti.pptx
04.-paparan-kemendes-eppy-lugiarti.pptxIfan22
 
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaru
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaruContoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaru
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaruAndysyafran
 

Similar to 11. pengelolaan bum desa (20)

PAPARAN BUM Desa.pptx
PAPARAN BUM Desa.pptxPAPARAN BUM Desa.pptx
PAPARAN BUM Desa.pptx
 
Perdes bumdes 2020
Perdes bumdes 2020Perdes bumdes 2020
Perdes bumdes 2020
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desaSpb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
Spb 3.2 kebijakan pemberdayaan ekonomi desa melalui bum desa
 
Bumdes adart
Bumdes adartBumdes adart
Bumdes adart
 
12015886.ppt
12015886.ppt12015886.ppt
12015886.ppt
 
02.d) buku iii penatausahaan pkd
02.d) buku iii penatausahaan pkd02.d) buku iii penatausahaan pkd
02.d) buku iii penatausahaan pkd
 
Tahapan dan tata cara pendirian
Tahapan dan tata cara pendirianTahapan dan tata cara pendirian
Tahapan dan tata cara pendirian
 
PTT BUMDes.pptx
PTT BUMDes.pptxPTT BUMDes.pptx
PTT BUMDes.pptx
 
Manajemen BUMDes ..ppt
Manajemen BUMDes ..pptManajemen BUMDes ..ppt
Manajemen BUMDes ..ppt
 
Perstujuan bpd
Perstujuan bpdPerstujuan bpd
Perstujuan bpd
 
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptMateri_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
 
Perda bumdes
Perda bumdesPerda bumdes
Perda bumdes
 
Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf
Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdfBuku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf
Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf
 
04.-paparan-kemendes-eppy-lugiarti.pptx
04.-paparan-kemendes-eppy-lugiarti.pptx04.-paparan-kemendes-eppy-lugiarti.pptx
04.-paparan-kemendes-eppy-lugiarti.pptx
 
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaru
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaruContoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaru
Contoh peraturan bupati ttg pengadaan barang dan jasa di desa terbaru
 

More from keuangandesa

Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015keuangandesa
 
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015keuangandesa
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desakeuangandesa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desakeuangandesa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desakeuangandesa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desakeuangandesa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desakeuangandesa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desakeuangandesa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)keuangandesa
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhiankeuangandesa
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmikokeuangandesa
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakariakeuangandesa
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...keuangandesa
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhiankeuangandesa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...keuangandesa
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfokeuangandesa
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...keuangandesa
 

More from keuangandesa (20)

Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015
 
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa
 
21. hutan desa
21. hutan desa21. hutan desa
21. hutan desa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhian
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (9)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

11. pengelolaan bum desa

  • 1. Serial: BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
  • 2. Tabungan Masyarakat dan/atau Simpanan Masyarakat APB Desa Modal Awal BUM Desa Penyertaan Modal Masyarakat Desa Penyertaan Modal Desa a. Hibah dari pihak swasta/lembaga sosial ekonomi kemasyarakat- an dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa b. Bantuan PemerintahPusat/Pemerintah Daerah Provinsi/ Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. Permendes No. 4/2014, Bab III Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Bagian Ketiga Modal BUM Desa, Pasal 17 Diolah dari: Modal BUM Desa
  • 3. Diolah dari: Strategi Pengelolaan BUM Desa (Bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dan inovasi yang dilakukan BUM Desa) Sosialisasi dan Pembelajaran BUM Desa Analisis kelayakan usaha BUM Desa (usaha perantara/usaha bersama/bisnis social/bisnis keuangan/perdagangan/ penyewaan) yang mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan SDM, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan Pokok Pembahasan: a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budayamasyarakat b.Organisasi pengelola BUM Desa c. Modal usaha BUM Desa d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting) Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding) Permendes No. 4/2014, Bab III Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Bagian Ketiga Modal BUM Desa, Pasal 25
  • 4. Hasil Usaha Hasil Usaha BUM Desa Pendapatan dari hasil transaksi Pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang investasi dalam 1 (satu) tahun buku Pembagian Hasil Usaha Alokasi Pembagian Hasil Usaha Ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur AD/ART BUM Desa Dikelola melalui Sistem Akuntansi Sederhana dikurangi Diolah dari: Permendes No. 4/2014, Bab III Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Bagian Ketiga Alokasi Hasil Usaha BUM Desa, Pasal 26
  • 5. Diolah dari: Kepailitan BUM Desa Kerugian BUM Desa Kepailitan BUM Desa BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa Unit Usaha BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan Perundang-undangan mengenai Kepailitan Permendes No. 4/2014, Bab III Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa, Bagian Keenam Kepailitan BUM Desa, Pasal 27
  • 6. Pertanggungjawaban BUM Desa Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa Diolah dari: Permendes No. 4/2014, Bab III, Bagian Kedelapan Pertanggungajawaban Pelaksanaan BUM Desa, Pasal 31