PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA

PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
1
Jawa Tengah, 14 Juli 2021
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
1) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi
BUMDes/BUMDesma (SDGs Desa 8)
2) penyediaan listrik Desa (SDGs Desa 7)
3) pengembangan usaha ekonomi produktif,
utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma
(SDGs Desa 12)
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
1) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya,
dan pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi (SDGs Desa 17)
2) Pengembangan Desa wisata (SDGs Desa 8)
3) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan
stunting di Desa (SDGs Desa 2)
4) Desa inklusif (SDGs Desa 5, 16, 18)
3. Adaptasi kebiasaan baru:
Desa Aman Covid-19 (SDGs Desa 1 dan 3)
3
STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAN
PENGGUNAAN DANA DESA
STRATEGI PEMULIHAN
EKONOMI DESA
Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa)
Digitalisasi Ekonomi Desa dengan
Menggandeng e-commerce Global
Ketahanan Pangan Masyarakat Desa
Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
(PERMENDESA 13/2020) - PENCAPAIAN SDGS DESA

SDGs DESA
Kelompok tertinggal di Indonesia berada di perdesaan, maka
SDGs harus bisa menjawab permasalahan perdesaan,
terutama kemiskinan dan ketertinggalan.
Melokalkan SDGs Global ke dalam SDGs Desa bertujuan agar
pembangunan desa benar-benar komprehensif, terukur
melalui indicator capaian yang menukik tajam menjawab
permasalahan.
Selain itu, SDGs Desa memastikan agar seluruh masyarakat
Desa menjadi partisipatif melalui proses musyawarah yang
menjadi panduan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa.
“Melokalkan tujuan global SDGs
ke dalam tujuan pembangunan desa
dan perdesaan melalui SDGs Desa”

KOMPONEN REVITALISASI UNTUK PENINGKATAN
PERANAN BUM DESA
Komponen Revitalisasi BUM Desa terdiri dari beberapa aspek, diantaranya:
1. Pendampingan : Rekayasa kelembagaan BUM Desa sebisa mungkin berangkat dari inisiasi
masyarakat, tugas pemerintah adalah menjadi pemacu dan memberikan
pendampingan untuk pengembangan BUM Desa. Pendampingan harus dilakukan
secara bertahap sesuai dengan tahapan pembangunan BUM Desa.
2. Dukungan Permodalan : Penambahan modal usaha bagi BUM Desa. Besaran penambahan akan berbeda
tergantung masalah BUM Desa tersebut.
3. Peningkatan Jaringan : Pengembangan super holding bagi BUM Desa untuk meningkatkan kapasitas.
Holding BUM Desa atau BUM Desa bersama akan menggabungkan usaha BUM
Desa dari sejumlah desa. Sehingga nantinya akan meningkatkan akses hingga
modal BUM Desa.
5. Faktor Koordinasi : Kerjasama dengan korporasi menjadi bagian penting untuk regulasi kebijakan
melalui strategi nasional revitalisasi BUM Desa, hal tersebut juga dapat
diimplementasikan melalui kelembagaan BUM Desa yang menjadi tanggung jawab
Kementerian/Lembaga.
4. Penguatan SDM : Penguatan SDM BUM Desa melalui pelatihan dan KKN Tematik bekerjasama
dengan Perguruan Tinggi

41.847 BUM Desa
- 502 BUM Desma
- 174 BUM Desma Transformasi

5
BUM Desa Sekapuk,
Desa Sukorejo Sidayu, Gresik
BUM Desa Lohjinawi,
Desa Galengdowo, Jombang
BUM Desa Sumber Sejahtera,
Desa Pujon Kidul, Malang
BUM Desa Bersinar Desaku,
Desa Muara Enggelam, Kutai
BUM Desa Talang Sakti, Desa
Talang Kemuning, Kerinci
PERANAN BUM DESA
Berdiri: Maret 2009.
Net Profit BUM Desa pada 2020
mencapai Rp4 Miliar dan
sebesar Rp1.5 Miliar masuk ke
PADes.
Unit usaha:
1. Pengelolaan Wisata Selo
Tirto Giri (Setigi /Bukit Air),
2. Produksi jajanan, dan
3. Catering.
Hampir 70% sumber pendapatan
masyarakat dari pemerahan sapi.
BUM Desa berperan sebagai
konsolidator menampung dan
mengelola secara mandiri hasil
peternakan susu sapi warga.
Anggota kelompok peternak akan
diberikan subsidi sebesar Rp
18JT dengan angsuran tanpa
bunga untuk pembelian sapi dan
hasil dari pemerahan akan dibeli
kembali oleh BUM Desa.
BUM Desa Sumber Sejahtera
memiliki 10 unit usaha,
diantaranya:
Air Meterisasi, Tabungan Warga,
Kredit Usaha Mikro, Cafe, Wisata
Edukasi, Pengolahan Sampah
Terpadu, Pertanian, & Guest
House.
BUM Desa menyerap 650 tenaga
kerja di unit Wisata Café Sawah
dan 30% pekerja diantaranya
berasal dari keluarga miskin.
BUM Desa Bersinar Desaku
mengelola usaha listrik komunal atau
KLIK-ME. Usaha ini mampu
memenuhi kebutuhan listrik
masyarakat Desa Enggelam Kukar.
Unit usaha KLIK-ME sudah berjalan
sejak 2015 dan dibina dibawah Dinas
ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara.
KLIK-ME melayani kebutuhan listrik
713 jiwa (174 KK) dengan daya
masing-masing 350 watt/rumah,
bertarif murah sebesar Rp 3.000
perhari.
BUM Desa bersama Kelompok
Tani Alam Sakti melakukan
proses penanaman, panen,
hingga pengolahan tanaman kulit
manis “Cinnamon”. BUM Desa
juga berperan dalam proses
packaging dan pemasaran.
Seluas 1.402 Ha perkebunan
kayu manis dikelola bersama dan
menghasilkan panen sebanyak
200 Ton/tahun.
Total terdapat 1.054 Anggota
Kelompok Petani Kayu Manis
Memberikan
keuntungan
bagi Desa
Mengkonsolidasi
produk-produk
usaha individu
kelompok
Stimulasi UEM
& menciptakan
lapangan kerja
Menyediakan
layanan yang belum
disediakan oleh
Pemerintah.
Memproduksi &
meningkatkan nilai
tambah produksi.
Contoh:
Contoh: Contoh: Contoh: Contoh:

AMANAH UU CIPTA KERJA
8
Pasal 117 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) diubah sebagai berikut:
(1) Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang
didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan
aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
menyediakan jenis usaha lainnya untuk
(2) Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
(2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat
kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha
berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(21, ayat (3), dan ayat (41 diatur dengan Peraturan Pemerintah

Badan hukum yang
untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.
didirikan oleh desa dan/atau
bersama desa-desa
• guna mengelola usaha,
• memanfaatkan aset,
• mengembangkan investasi dan
produktivitas,
• menyediakan jasa pelayanan,
• menyediakan jenis usaha lainnya
1
2
3
5 Tujuan utama
Pilihan
kegiatan usaha
BUM Desa/BUM
Desa bersama
Kepastian
Hukum
DEFINISI BUM DESA DALAM UU CIPTA KERJA
B U M D E S
9

ISU-ISU BARU
Akses Permodalan/ Pinjaman
BUM Desa/BUM Desa bersama dapat
mengajukan pinjaman dengan
ketentuan performansi dan kejelasan
aset yang akan dijaminkan.
Pembubaran BUM Desa
BUM Desa tidak dapat dibubarkan,
melainkan hanya boleh dihentikan
kegiatan usahanya.
Bantuan ke BUM Desa
BUM Desa dapat dibantu langsung
tanpa melalui APB Desa
Pajak/Retribusi BUM Desa
Memberikan ruang pengaturan pajak
secara tersendiri
Business Judgment Rules
Penasihat, pelaksana operasional dan
pengawas tidak serta merta dapat
dilaporkan ke APH. Ketiga organ ini
adalah pelaksana keputusan
Musdes/MAD.
Tranformasi & Integrasi
Pengelolaan Dana Bergulir
Masyarakat Eks PNPM-MPD harus
bertransformasi menjadi BUM Desa
bersama dengan tujuan memberikan
perlindungan pada aset masyarakat
yang dimanfaatkan untuk kegiatan
perguliran dana pengentasan
kemiskinan
% STOP
10

• Penambahan organ Bumdesa menjadi 4,
terdiri atas: (1) Musyawarah Desa/MAD; (2)
Penasihat; (3) Pelaksana Operasional; dan
(4) Pengawas.
• Wewenang dan tugas masing-masing organ
lebih terperinci.
• Pengambil keputusan tertinggi oleh BUM
Desa
Penguatan Organ BUM Desa
PENGUATAN BUM DESA DALAM PP 11/2021
Kelembagaan
- BUM Desa sebagai Badan Hukum
- BUM Desa bisa langsung menjalankan usahanya (Operating Company)
maupun menjadi induk bagi unit usaha (Investment Company) yang
berbadan hukum
Pembinaan dan
Pengembangan BUM Desa
- Mendapat pembinaan secara sinergis &
terkoordinasi dari semua K/L, BUMN &
Pemda
- treatment sesuai dengan kebutuhan
BUM Desa.
MODAL DAN ASET BUM Desa
- Penyertaan modal Desa berupa uang & barang selain tanah
dan bangunan
- Bantuan langsung menjadi modal / aset BUM Desa.
11

ORGAN BUM DESA
a. Musyawarah Desa/ MAD;
b. penasihat;
c. pelaksana operasional;
d. pengawas.
ORGAN BUMDESA
12
Musyawarah Desa/Antar Desa
Penasehat
Ex Officio
Kepala Desa
Pendiri
Pelaksana
Operasioanal
Orang Perorang
Pengawas
Prosesional,
keterwakilan
unsur
masyarakat
Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
diwujudkan dengan menempatkan Musyawarah
Desa/MAD sebagai organ tertinggi dalam
pengambilan keputusan. Hal ini sekaligus
memastikan bahwa tujuan utama BUM Desa adalah
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
bukan kesejahteraan individu.

KELEMBAGAAN USAHA
Kedudukan badan hukum unit
usaha terpisah dari BUM
Desa/BUM Desa bersama
BUM Desa/BUM Desa
bersama dapat memiliki
modal di luar unit
usahanya.
13
BUM Desa
Kegiatan-2 usaha
Unit-unit usaha
berbadan hukum
Investasi
BUM Desa bisa langsung
menjalankan usahanya
(Operating Company)
menjadi induk bagi unit usaha
yang berbadan hukum
(Investment Company)

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, & PINJAMAN
KEPEMILIKAN
MODAL
ASET
PINJAMAN
Seluruh atau sebagian besar
kepemilikan modal BUM Desa/BUM
Desa bersama dimiliki Desa dan/atau
bersama Desa-Desa.
Penyertaan modal Desa berupa:
a. uang;
b. barang selain tanah dan bangunan.
Aset desa berupa tanah dan bangunan
tetap dapat dikelola/dimanfaatkan BUM
Desa dengan skema kerja sama usaha.
Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari;
a. penyertaan modal;
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c. hasil usaha;
d. pinjaman; dan/atau
e. sumber lain yang sah.
Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama
dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.
Syarat pinjaman:
a. digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit
Usaha;
b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali dalam kurun waktu
yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 tahun berturut-
turut;
d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal. 14

Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah;
Penyusunan kebijakan, kolaborasi,
sinergi kegiatan, fasilitasi kegiatan bagi
masyarakat/kelompok di desa dan
perdesaan
BUMN/Himbara/Swasta ;
Penguatan Promosi, Investasi, Penguatan
Kelembagaan Bumdes/Bumdesma dan
sebagai Offtaker
Mitra Pembangunan
(UNDP, IFAD, NSCLIC, SURFAID)
Penguatan Ekonomi Desa dan Perdesaan
sesuai Karakteristik Desa
Akademisi/Pertides;
Kerjasama Pengembangan Kebijakan PEI, Merdeka
Belajar Proyek di Desa Pengawalan Penguatan
Kapasitas Pengelola Bumdes/Bumdesma
1
2
3
4
PENINGKATAN KEMITRAAN DALAM RANGKA
PEMBINAAN Jejaring Kemitraan Ditjen PEI DDTT, diantaranya:

PP YANG MENGAKOMODIR BUM DESA / BUM DESA BERSAMA
PERATURAN PERNYATAAN
PP Nomor 5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
BUM Desa / BUM Desa Bersama dapat mengelola usaha
menggunakan sumber daya air (Pasal 105)
BUM Desa / BUM Desa Bersama dapat berusaha
memanfaatkan bagian-bagian jalan non tol dan jalan tol
(Pasal 111)
tentang
Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
BUM Desa / BUM Desa Bersama sebagai pihak yang
berhak memiliki / menguasai kepemilikan objek
bangunan dan lahan untuk kepentingan umum
diantaranya waduk, bendungan, bending, terminal,
lahan parkir, pasar umum, fasiitas sosial, fasilitas umum,
dan ruang terbuka publik
tentang
Penyelenggaraan
Kehutanan
BUM Desa dan BUM Desa bersama berhak menjadi
pemegang persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan
Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan
Kawasan Hutan, seperti waduk, embung, fasilitas umum,
dsb (Pasal 99)
BUM Desa dan BUM Desa Bersama berhak melakukan
usaha dalam bidang Pengolahan Hasil
Hutan utamanya pengolahan kayu bulat menjadi produk
kayu gergajian dengan produksi kurang dari 2.000 m3
dan pengolahan hasil hutan skala kecil lainnya (Pasal
163)
PERATURAN PERNYATAAN
tentang
Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan
BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat
mengelola Pasar Rakyat
tentang
Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan
melakukan kerjasama uji tipe kendaraan bermotor
dengan Pemerintah Pusat melalui unit pelaksana
pengujian tipe kendaran bermotor (Pasal 17);
contoh kegiatan:
1. penyediaan fasilitas, peralatan pengujian, dan
tenaga penguji berkompetensi dengan unit
pelaksana uji tipe (Pasal 23)
2. perawatan dan perbaikan serta kalibrasi
kendaraan dengan unit pelaksana uji tipe
(Pasal 23)
BUM Desa dan BUM Desa bersama dapat
melakukan kerjasama pelaksanaan
penyelenggaraan terminal dalam bentuk
pemanfaatan daerah yang diperuntukkan bagi
fasilitas terminal (Pasal 36)
melakukan kerjasama pembangunan terminal dan
pengoperasian terminal (Pasal 40)

PENGALAMAN KEMITRAAN DALAM RANGKA PENGUATAN BUM DESA
17

KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAPASITAS /PELATIHAN
Catatan :
Semua Fase bisa diikuti
berbarengan oleh BUM Desa
BUM Desa.ID
BUM Desa.id merupakan salah
satu Perusahaan yang
bergerak di bidang layanan
pengembangan kapasitas
pengelolaan BUM Desa
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN ONLINE
REVITALISASI BUM DESA
Pertama Isi Form di
bit.ly/revitalisasiBUM Desa
Pilih salah satu Fase 1, 2 atau 3, sesuai
dengan keadaan BUM Desa
• Fase 1
Untuk BUM Desa yang belum berdiri
atau saat ini sebagian besar usahanya
mangkrak dan mau jalan pagi
• Fase 2
Untuk BUM Desa yang sudah berdiri,
usaha sudah jalan, tetapi belum
untung.
• Fase 3
Untuk BUM Desa yang Sudah Berdiri,
Usaha Sudah Jalan, Sudah Untung,
Omzet belum besar (belum di atas 400
juta per tahun)
Fase 1
Ikut jadwal Training Online “Peta jalan BUM Desa” di
tanggal terdekat kemudian pendampingan online 3 bulan
untuk dapat output :
1. Pemetaan Bentang
2. Perancangan model bisnis BUM Desa
3. Penyusunan Rencana Unit Usaha BUM Desa
4. Analisa Kelayakan Usaha BUM Desa
Fase 2
Ikuti jadwal Training Online “Tata kelola dan manajemen
BUM Desa” di tanggal terdekat, kemudian pendampingan
3 bulan untuk dapat output :
1. Rencana Strategis BUM Desa
2. Rencana Kegiatan dan Anggaran BUM Desa
3. Pedoman dan SOP BUM Desa
Fase 3
Ikuti jadwal Training Online “Akuntansi BUM Desa ” di
tanggal terdekat, kemudian pendampingan 3 bulan untuk
dapat output:
1. Anggaran vs Laporan Realisasi Anggaran
2. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan BUM Desa

Program Bumdesmart.di 2020
Program membuatkan toko online siap
pakai sekaligus memberikan training
cara mengelola toko online untuk BUM
DESA & UMKM Desa
Khusus untuk Bumdes, Bumdesma, Koperasi
dan UMKM Desa yang:
 Bisnis/usahanya sudah berjalan, sudah ada
omset-nya
 Bidang usaha Perdagangan, Desa Wisata dan
Persewaan
 Secara offline sudah melayani pelanggan
dalam desa,
kecamatan dan kota
 Koneksi internet cukup bagus untuk akses
web dan Whatsapp.
 Memiliki Smartphone yang memadai
Tahun 2020 telah terdapat 100 Bumdes dan
UMKM lokal yang memanfaatkan Toko Online
Bumdesmart
10 Bumdes
Desa Wisata
6 Bumdes Sarana
Produksi Pertanian
26 Bumdes
Agregator
Produk Lokal
13 Bumdes
Minimarket
16 Bumdes
Multi Produk
Campuran
30 UMKM Desa

Pembelajaran dari Program Bumdesmart 2020
 Beberapa Bumdes & UMKM yang proaktif memasarkan toko online-
nya telah menghasilkan transaksi online.
 Model bisnis pemasaran online hasil tani, hasil ternak & hasil
laut berpotensi menghasilkan transaksi online dan dapat
berkembang, karena pasar sudah terbentuk dan pasarnya
dapat dikembangkan.
 Model bisnis agregator produk lokal perlu dikembangkan dari
aspek pengembangan produk dan pemasaran.
 Melalui penggunaan toko online, model bisnis desa wisata berpotensi
dapat memberikan hasil dalam bentuk kunjungan wisata.
 Model bisnis minimarket perlu dikembangkan dari aspek supply
agar mempunyai nilai tambah dan dapat bersaing secara lokal.
 Beberapa Bumdes masih banyak yang belum fokus memilih kategori
bisnis tertentu, dan sangat memerlukan edukasi literasi bisnis dan
dapat disinergikan bersamaan dengan literasi digital.

MODEL KERJA SAMA BUM DESA DENGAN PERBANKAN UNTUK AKSES PERMODALAN
Unit Usaha Pertanian Permodalan untuk Badan Usaha
Pengajuan Proposal Akses Permodalan
Memiliki Rekening Bank
Profil Usaha
Susunan Kepengurusan
Akta /SK Pendirian Usaha
Legalitas Usaha
Laporan Keuangan 2 tahun terakhir
Rencana Usaha 2 tahun mendatang
Survey dan Penilaian Usaha
Pihak Perbankan akan melakukan survey dan menentukan
seberapa tinggi nilai usaha untuk disesuaikan dengan
besaran pinjaman modal yang akan diberikan.
Pengembalian Kredit (/bulan)
Terdapat program bagi hasil yang dilakukan dengan cara
perhitungan revenue sharing / realisasi usaha yang
dijalankan.
Unit Usaha Toko
Unit Usaha Ternak dan
Budidaya Perikanan
BUM DESA
Kredit Usaha Rakyat
KUR Mikro BNI
Kredit Tanpa Agunan
Modal Kelautan dan
Perikanan
Unit Usaha Produksi olahan
Revenue sharing
- Pinjaman Modal Usaha
- Konsultasi Pengelolaan
Keuangan dan Usaha
- Peningkatan Kapasitas
Pencatatan Laporan
Keuangan Hasil Usaha

Profil BUM Desa Talang Sakti
Desa Talang Kemuning, Kabupaten Kerinci
Komunitas Konservasi Indonesia WARSI dan Rikolto sebagai mitra BUM Desa
memberikan pendampingan, sertifikasi standar kualitas produk untuk lulus
Lembaga Sertifikasi Internasional, Control Union.
BUM Desa Talang Sakti bersama Kelompok Tani
Alam Sakti melakukan proses penanaman, panen,
hingga pengolahan tanaman kulit manis “Cinnamon”
PT. Mega Inovasi Organik merupakan perusahaan
yang bergerak dalam bidang agricultural. PT. MIO
berperan untuk melakukan pemasaran produk kayu
manis organik yang dihasilkan untuk target market
international di Expor ke luar negeri (Belgia).
MITRA JARINGAN PEMASARAN
MITRA PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
Target Sasaran
• Sertifikasi standar organic EU dan USDA/NOP dan standar SAN
(Sustainable Agriculture Network) untuk diekspor ke luar negeri
serta Memenuhi standar MPIG Kayu Manis Koerintji Jambi.
• Nilai tambah dari hasil produksi kayu manis jenis stick VAA Mix A,
Kayu Manis Bubuk dan Kayu Manis Broken & Clean
• Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan program
dengan memindahkan market share lebih besar di tingkat petani,
dari yang sebelumnya sebesar Rp 15.000 – 17.000/kg menjadi Rp
35.000 – 40.000/kg.
• 1.054 Anggota Kelompok Petani Kayu Manis
• 1.402 Ha perkebunan kayu manis
• 200 Ton/tahun hasil panen kayu manis
KERJA SAMA PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN

KERJA SAMA PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN DAN MANAJEMEN USAHA
23
Peran BUM Desa Bere-Bere:
• Memberikan alat tangkap
• Menerima hasil tangkapan rajungan mentah dari KUEMD
• Memasak rajungan
• Mengupas rajungan
• Menjual daging rajungan kepada offtaker
Peran PT Aruna sebagai Offtaker:
• Membeli daging rajungan
• Melaksanakan pelatihan Quality Control
• Melakukan sertifikasi pengolahan rajungan
• Melakukan pemasaran (termasuk ekspor
ke Hongkong, Cina, dan Singapura)
Peran Kelompok Nelayan Porimoi:
• Menerima alat tangkap
• Menangkap rajungan mentah
• Menyetorkan hasil tangkapan rajungan
mentah kepada BUM Desa
KUEMD
Kelompok Usaha Ekonomi
Masyarakat Desa
Nilai Tambah yang dihasilkan: Selain peningkatan fasilitas produksi berupa alat tangkap juga adanya peningkatan pengetahuan dan wawasan kelompok nelayan dan BUM
Desa terkait proses bisnis dari pengolahan rajungan itu sendiri. Selain itu, terdapat peningkatan dalam membangun kepercayaan pasar melalui proses peningkatan kapasitas
produksi, proses branding dan proses jaminan kualitas produk yang merupakan output dari pelatihan-pelatihan dan peningkatan kapasitas yang diberikan oleh PT Aruna.
Kemitraan model PIID PEL juga mendorong berkembangnya BUM Desa Bersama yang secara otomatis telah mendorong bertambahnya nelayan yang terlibat. BUM Desa
Bersama Porimoi saat ini telah mempunyai anggota sebanyak 30 nelayan yang berprofesi sebagai penangkap rajungan. Dengan adanya penambahan jumlah alat tangkap,
selain meningkatkan jumlah tangkapan nelayan yang sudah ada, BUM Desa Bersama Porimoi juga dapat mengarahkan nelayan-nelayan bergabung dengan BUM Desa untuk
terlibat dalam kemitraan pengolahan rajungan ini.
Sebelum PIID PEL Setelah PIID PEL
Nilai jual rajungan mentah: Rp 10.000/Kg Nilai jual rajungan mentah: Rp 30.000/Kg
Rajungan kupas dan kukus: Rp 300.000/Kg
Hasil tangkap (perorang): 1 Kg/hari Hasil tangkap (perorang): 5 Kg/hari
Jumlah nelayan terlibat: 70 Anggota Jumlah nelayan terlibat: 150 Anggota
Penyerapan tenaga kerja lokal: 30 Pekerja*
Keterlibatan nelayan kecil di seluruh
Kabupaten Pulau Morotai: 200 Nelayan
*Tenaga pengolahan lokal menyerap tenaga ibu-ibu untuk proses
pengupasan rajungan dan pemuda lokal untuk proses pengupulan,
pengemasan, dan pengiriman daging rajungan .
DESA BERE-BERE, KABUPATEN PULAU MOROTAI

BISNIS MODEL PENGELOLAAN, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN PERDESAAN
MELALUI EKOSISTEM DIGITAL
BUM Desa
BUM Desa
Petani
BUM Desa
Pengrajin
Nelayan
BUM Desa
Penjahit
Direct (apabila BUM Desa Bersama belum siap)
E-Commerce agregator
Indonesian Trade Promotion
Center
Pusat Logistik
Ekspor
1
Stockpoint
Transportation
& delivery
BUM Desa Bersama
Penyedia
Pergudangan
2
3
Konsolidasi
MARKETPLACE
OFFLINE
FAST MOVING
CONSUMERS GOODS
PASAR INDUK & EKSPOR
DEKRANASDA
Promosi
Kurasi
Edukasi
Fasilitasi
Administrasi

KERJA SAMA PENGEMBANGAN SKALA USAHA
BUM DESA MANDIRI, DESA
GEGERBITUNG
KABUPATEN SUKABUMI
• Didirikan pada 26 Mei 2011
dengan modal awal Rp 16 juta
kemudian memproduksi telur
asin.
• Permintaan telur asin mencapai
25.000 butir /minggu, namun
baru bisa dipenuhi sekitar 1.400
butir /minggu.
POKTAN OWNER GEGERBITUNG
• Didirikan pada tanggal 30
Desember 2016
• Usaha pokok ternak bebek
populasi awal yaitu sekitar
3.610 ekor dari 10 kelompok
usaha tani.
660.000
butir/th
660.000 butir/th
Telur Asin
Telur Asin Bakar
Saus Telur Asin
1.050 kg/th
Tepung Telur Asin
DAPUR P’ETO
• Didirikan tahun 2010 oleh Ir. Tito Indarto.
• Bergerak di bidang industri olahan makanan, mulai dari
cemilan hingga telur asin.
• Pemasaran: Seluruh Indonesia hingga Korea, Jepang,
Hongkong.

KERJA SAMA PENGEMBANGAN USAHA PELAYANAN MASYARAKAT
BUM Desa Unit
Usaha Air Bersih
Tahapan dan Mekanisme Kerjasama
Pengajuan Proposal Kerjasama
oleh kepada PT Pakar Cipta Karya
Survey dan Identifikasi Lokasi
mempertimbangkan kondisi
ketersediaan potensi sumber air
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
Penandatanganan MoU dan menyusun Petunjuk
Teknis Operasional (PTO)
Pembangunan Sarana Penyediaan Air Bersih
melalui padat karya tunai Desa melibatkan
masyarakat berpenghasilan rendah
Uji Coba Sistem
Produksi air minum
dalam kemasan
(AMDK)
Penyediaan air bersih yang terjangkau
dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa
yang belum memiliki akses air bersih
- Pengelolaan iuran warga
- Gaji karyawan
- Manajemen pemeliharaan
- Quality control
- Pendampingan usaha
- Pelatihan dan peningkatan
kapasitas karyawan produksi
Sharing profit

TRANSFORMASI DIGITAL 2 BUM DESA DAN 3 UMKM DI PROVINSI NTT
BUM DESA AU WULA
Desa Detusoko Barat
Kabupaten Ende
Kategori usaha:
 Hasil pertanian
 Hasil olah pangan
BUM DESA TUJUH MARET
Desa Hadakewa
Kabupaten Lembata
Kategori usaha:
 Hasil laut
 Wisata & Cafe
UMKM AFRO
Desa Baumata Timur
Kabupaten Kupang
Kategori usaha:
 Ternak ayam organik
 Solusi ternak organik
UMKM GS ORGANIK
Desa Penfui Timur
Kabupaten Kupang
Kategori usaha:
 Pertanian organik
 Olah pangan organik
TIMOR MORINGA
Desa Penfui Timur
Kabupaten Kupang
Kategori usaha:
 Pengolahan daun kelor
& pemberdayaan
TUJUAN:
MEMBANGUN SHOWCASE TRANSFORMASI DIGITAL BUM DESA & UMKM DESA MELALUI
 TRANFORMASI DIGITAL MODEL BISNIS
 TRANFORMASI DIGITAL OPERASIONAL USAHA
 TRANFORMASI DIGITAL LAYANAN PELANGGAN
5

BUM DESA AU WULA
Desa Detusoko Barat, Kabupaten Ende
Kategori usaha:
 Hasil pertanian
 Hasil olah pangan
 Dari ritel online produk desa sendiri ingin berkembang menjadi Agregator
produk hasil pertanian dari desa-desa sekitar, dari beberapa desa di 4
kabupaten. Berkembang menjadi multi supplier dan multi produk.
 Perluasan pasar dari 2 kabupaten (Ende dan Maumere) ingin melayani
total 4 kabupaten (Ende, Sikka, Sabu Raijua dan Nagekeo).
 Menjadi role model Bumdes mampu menjadi marketplace agregator
produk lokal hasil pertanian dari desa untuk dipasarkan ke kota.
Kabupaten Ende
Kabupaten Sikka
Kabupaten Sabu Raijua
Kabupaten Nagekeo
Menjadi marketplace
agregator produk lokal hasil
pertanian dari beberapa desa
untuk dijual di 4 kabupaten.
PasarFlores.id
Berawal dari toko online
pemasaran hasil pertanian
petani Desa Detosoko Barat ke
pelanggan di kota Ende
https://dapurkita.bumdesmart.id
Transformasi Digital
Model Bisnis
PROFIL BUM DESA BENTUK TRANSFORMASI DIGITAL

BUM DESA TUJUH MARET
Desa Hadakewa, Kabupaten Lembata
Kategori usaha:
 Hasil laut Teri Hadakewa
 Wisata Pantai Hadakewa
 Café Tujuh Maret
 Meningkatkan pemasaran dan layanan pelanggan untuk usaha Bumdes di
wisata Pantai Hadakewa, Café Hadakewa dan Teri hadakewa melalui channel
digital.
 Meningkatan layanan dengan digitalisasi operasional usaha dan transaksi di
usaha Wisata, Café & Teri
 Mendapatkan penguatan pemasaran, peningkatan order lokal dan order
ke kota Kupang, serta solusi logistik ke Kupang.
 Menjadi role model sukses transformasi digital Bumdes dalam mengelola
usaha wisata, café dan penjualan produk lokal.
pemasaran hasil laut Teri
Hadakewa ke pelanggan lokal
dan kota lain
https://hadakewa.bumdesmart.id
Operasional Usaha
Peningkatan koneksi internet di
tempat usaha
Layanan order pelanggan wisata,
café & produk teri melalui website
dan social media
Layanan transaksi usaha melalui
aplikasi kasir dan pembayaran
digital
PROFIL BUM DESA BENTUK TRANSFORMASI DIGITAL

UMKM AFRO
Desa Baumata Timur Kabupaten Kupang
Kategori usaha:
 Hasil ternak ayam lokal organik
 Mesin penetas telur
 Pakan ayam organik
 Peluang usaha ternak ayam lokal organik
 Mendapatkan penguatan pemasaran online untuk peningkatan
order untuk hasil ternak – karkas & ayam hidup di beberapa kota
selain kota Kupang.
 Mendapatkan solusi publikasi online untuk pengembangan bisnis
Layanan Peluang Usaha Ternak Organik melalui website edukasi
peluang usaha ternak organik, agar bisa mengedukasi masyarakat
secara online di di kota-kota lain di NTT
 Menjadi role model sukses pemasaran produk unggulan lokal
hasil ternak ayam organik dan penciptaan peluang usaha ternak
organik melalui channel digital.
pemasaran hasil ternak dan
peluang usaha ternak di
Kupang
https://afro.bisnislokal.id
Layanan Pelanggan
(Mitra & Konsumen)
AFROFARM Pemasaran online hasil ternak dan
layanan order – ayam karkas dan
ayam hidup – dari semua mitra
peternak ke kota-kota terdekat
Website edukasi peluang usaha
ternak ayam lokal organik untuk
mengajak masyarakat berternak
ayam secara komersial
Mitra Peternak
PROFIL UMKM BENTUK TRANSFORMASI DIGITAL

UMKM GS ORGANIK
Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang
Kategori usaha:
 Hasil pertanian organik
 Hasil olah pangan organik
 Dari ritel online produk pertanian organik ingin berkembang menjadi
Agregator produk hasil pertanian organik dari kota-kota lain.
 Meningkat dari satu supplier menjadi multi supplier, multi lokasi dan multi
produk organik.
 Penguatan dan penguasaan pasar organik di kota Kupang melalui aktivasi
digital marketing dan layanan pelanggan online.
 Menjadi role model sukses marketplace agregator produk lokal hasil
pertanian organik
pemasaran hasil budidaya
sayur & buah organik di
Kupang
https://gsorganik.bisnislokal.id
Layanan Pelanggan
(Mitra & Konsumen)
GSORGANIK
Pemasaran online dan layanan
order hasil pertanian organik dari
semua mitra petani ke kota-kota
terdekat
Website edukasi online peluang
usaha pertanian organik untuk
mengajak masyarakat bertani
organik secara komersial
Mitra Petani

TIMOR MORINGA
Soe & Kupang Jakarta
Kategori usaha:
 Hasil budidaya daun kelor
 Hasil olah pangan daun kelor
 Dari ritel online produk hasil pengolahan daun kelor ingin berkembang
menjadi Agregator produk hasil budidaya dan olahan daun kelor dari kota-
kota lain di NTT.
 Meningkat dari satu supplier menjadi multi supplier, multi lokasi dan multi
produk olahan daun kelor.
 Penguatan dan penguasaan pasar produk turunan daun kelor dipasar
nasional melalui penempatan produk di gudang Jakarta dan melalui aktivasi
digital marketing dan layanan pelanggan online.
Kewirausahaan sosial melalui
produk olahan daun kelor dan
pemberdayaaan petani daun
kelor di NTT
https://www.timormoringa.com
Layanan Pelanggan
(Mitra & Konsumen)
Pemasaran online dan layanan
order produk hasil olahan daun
kelor dari semua mitra petani ke
kota terdekat dan pasar nasional
melalui penempatan produk di
Jakarta
Edukasi online peluang usaha
budidayadan pengolahan daun
kelor melalui konsep
kewirausahaan sosial
pemberdayaan petani
Pemberdayaan
Mitra Petani
Kewirausahaan Sosial

PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG BUM DESA
POKOK PIKIRAN
NO 11 TAHUN 2021
33

CAKUPAN PENGATURAN
KETENTUAN UMUM
ANGGARAN DASAR & ANGGARAN
RUMAH TANGGA
ORGANISASI & PEGAWAI
PENDIRIAN
KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, &
PINJAMAN
RENCANA KERJA
UNIT USAHA
BAB I
BAB III
BAB IV
BAB II
BAB VI
BAB V
BAB VII
PENGADAAN BARANG/JASA
KERJA SAMA
BAB VIII
BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN
KERUGIAN
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA
PEMBAGIAN HASIL USAHA
PENDATAAN, PEMERINGKATAN,
PEMBINAAN, & PENGEMBANGAN
PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB X
BAB XII
BAB XIII
BAB XI
BAB XV
BAB XIV
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
BAB XVII
BAB XVIII
34

Tujuan• - melakukan kegiatan
usaha ekonomi
• - melakukan kegiatan
pelayanan umum
• - memperoleh laba
bersih untuk
peningkatan
pendapatan asli Desa,
dan mengembangkan
sebesar-besarnya
manfaat atas sumber
daya ekonomi
masyarakat Desa;
• - pemanfaatan aset
desa;
• - mengembangkan
ekosistem ekonomi
digital di Desa.
Landasan
Semangat:
• kekeluargaan;
• kegotongroyongan;
Prinsip:
• profesional;
• terbuka dan
bertanggung jawab;
• partisipatif;
• prioritas sumber
daya lokal;
• berkelanjutan;
Fungsi
- konsolidasi produk;
- produksi;
- penampung, pembeli,
pemasar;
- inkubasi usaha masyarakat;
- stimulasi dan dinamisasi
usaha masyarakat;
- pelayanan kebutuhan dasar
dan umum;
- peningkatan kemanfaatan
dan nilai ekonomi kekayaan
budaya, religiusitas, dan s-
umber daya alam;
- Peningkatan nilai tambah
atas Aset Desa dan
pendapatan asli Desa.
KETENTUAN UMUM
BAB I
35

PENDIRIAN (pasal 7 – 10)
BAB II
BUM Desa 1 Desa
Musyawarah
Desa
BUM Desa
bersama
2 Desa atau
lebih
Musyawarah
Antar Desa
Peraturan
Desa
Peraturan
Bersama
Kepala Desa
JENIS PENDIRI FORUM PENETAPAN
JENIS PENDIRI FORUM PENETAPAN
BUM Desa 1 Desa
Musyawarah
Desa
Peraturan
Desa
BUM Desa
bersama
2 Desa atau
lebih
Musyawarah
Antar Desa
Peraturan
Bersama
Kepala Desa
36
(Pasal 8)
BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya
sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

Pengajuan
Nama
Persetujuan
Nama
NAMA BARU/
PERUBAHAN
Pengisian formulir
elektronik di sistem
informasi Desa, meliputi:
a. nama yang diajukan;
b. jenis BUM Desa;
c. nama desa;
d. alamat kedudukan.
YAKIN / EDIT DATA
Mengisi pernyataan
elektronik:
a. nama BUM Desa
telah sesuai
ketentuan;
b. bertanggung jawab
penuh terhadap
nama yang diajukan.
SUBMIT
memenuhi ketentuan:
keluar persetujuan
Menteri secara
elektronik, dengan
output dokumen yang
memuat:
a. nomor pengajuan
nama;
b. nama yang dapat
dipakai;
c. nama pemohon;
d. tanggal pengajuan;
e. tanggal
kedaluwarsa.
tidak memenuhi
ketentuan: ditolak
secara elektronik.
MD/MAD
output:
Perdes/Permakades+AD
Pendaftaran
BUM Desa
Pengisian formulir elektronik di
sistem informasi Desa, meliputi:
a. nomor pengajuan nama yang
sudah didapat;
b. nama BUM Desa;
c. jenis BUM Desa;
d. nama administratif Desa
pendiri;
e. bidang usaha.
Unggah data pendukung:
a. Berita acara Musdes
b. Perdes
c. AD & ART
d. Proker
YAKIN / EDIT DATA
Mengisi pernyataan elektronik:
a. dokumen pendukung lengkap;
b. isian formulir dan dokumen
pendukung sesuai ketentuan
c. bertanggung jawab penuh
terhadap isian dan dokumen
pendukung
SUBMIT
muncul
otomatis
Penerbitan Sertifikat
Pendaftaran Badan
berdasarkan data dari Kemendes,
Kemenkumham menerbitkan
sertifikat pendaftaran badan
hukum BUM Desa secara
elektronik
ALUR PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUM DESA
(BERDASARKAN PP 11 TAHUN 2021 DAN PERMEN DESA PDTT 3 TH 2021)
Data
terintegrasi
secara
otomatis
1 2 3 4 5
Pengajuan
Nama
Persetujuan
Nama
MD/MAD
Pendaftaran
BUM Desa
Penerbitan Sertifikat
Pendaftaran Badan Hukum
37

Anggaran Rumah Tangga dibahas dan
disepakati dalam rapat bersama antara
penasihat, pelaksana operasional, dan
pengawas.
BAB III
Anggaran Dasar dan
perubahannya dibahas
dan ditetapkan dalam
Musyawarah
Desa/Musyawarah Antar
Desa.
AD (pasal 1) / ART (pasal 13)
38
Anggaran Dasar paling sedikit memuat:
a. nama; b. tempat kedudukan; c. maksud dan tujuan
pendirian; d. modal; e. jenis usaha di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum; f. nama dan jumlah
penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas; g.
hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang
serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan
pemberhentian penasihat, pelaksana operasional,
dan/atau pengawas; dan h. ketentuan pokok
penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan
pemanfaatan hasil usaha.
Anggaran rumah tangga paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban
pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama; b. tata cara rekrutmen dan
pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama; c. sistem dan
besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama; d. tata laksana kerja
atau standar operasional prosedur; dan e. penjabaran terperinci Anggaran
Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUM
BUM DESA /BUM DESA BERSAMA
BUM Desa
/BUM Desma
Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha
Unit Usaha Berbadan
Hukum
BUM Desa /BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum
pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik
dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia.
Dalam hal BUM Desa /BUM Desa bersama
memiliki Unit Usaha BUM Desa /BUM Desa
bersama, kedudukan badan hukum unit usaha
tersebut terpisah dari BUM Desa /BUM Desa
bersama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Pasal 8 (1) PP No. 11 Tahun 2021:

BAB IV
ORGAN BUM DESA
a. Musyawarah Desa/ MAD;
b. penasihat;
c. pelaksana operasional;
d. pengawas.
ORGANISASI & PEGAWAI Pasal 14 - 36
40
Musyawarah Desa/Antar Desa
Penasehat
Ex Officio
Kepala Desa
Pendiri
Pelaksana
Operasioanal
Orang Perorang
Pengawas
Prosesional,
keterwakilan
unsur
masyarakat
Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
diwujudkan dengan menempatkan Musyawarah
Desa/MAD sebagai organ tertinggi dalam
pengambilan keputusan. Hal ini sekaligus
memastikan bahwa tujuan utama BUM Desa adalah
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
bukan kesejahteraan individu.

Pelaksana operasional menyusun rencana
program kerja yang memuat:
BAB V RENCANA KERJA (pasal 37 - 38
• sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan,
dan program kerja/kegiatan;
• anggaran yang dirinci atas setiap
anggaran program kerja/kegiatan; dan
• hal lain yang memerlukan keputusan
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar
Desa.
41

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, & PINJAMAN (Pasal 39 – 48)
BAB VI
KEPEMILIKAN
MODAL
ASET
PINJAMAN
Seluruh atau sebagian besar
kepemilikan modal BUM Desa/BUM
Desa bersama dimiliki Desa dan/atau
bersama Desa-Desa.
Penyertaan modal Desa berupa:
a. uang;
b. barang selain tanah dan bangunan.
Aset desa berupa tanah dan bangunan
tetap dapat dikelola/dimanfaatkan BUM
Desa dengan skema kerja sama usaha.
Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari;
a. penyertaan modal;
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c. hasil usaha;
d. pinjaman; dan/atau
e. sumber lain yang sah.
Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama
dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.
Syarat pinjaman:
a. digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit
Usaha;
b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali dalam kurun waktu
yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 tahun berturut-
turut;
d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal. 42

UNIT USAHA (Pasal 49 – 52)
BAB VII
Kedudukan badan hukum unit
usaha terpisah dari BUM
Desa/BUM Desa bersama
BUM Desa/BUM Desa
bersama dapat memiliki
modal di luar unit
usahanya.
43
BUM Desa
Kegiatan-2 usaha
Unit-unit usaha
berbadan hukum
Investasi
menjalankan usahanya
(Operating Company)
menjadi induk bagi unit usaha
yang berbadan hukum
(Investment Company)

PENGADAAN BARANG/JASA (pasal 53)
BAB VIII
Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa
bersama memperhatikan prinsip: transparansi, akuntabilitas,
efisiensi, dan profesionalitas.
Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM
Desa/BUM Desa bersama dipublikasikan melalui media yang
dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.
44

KERJA SAMA (pasal 54 – 57)
KERJA SAMA USAHA
KERJA SAMA NON USAHA
• Seperti: kerja sama dengan pemerintah
Desa dalam bidang pemanfaatan Aset
Desa.
• dilarang menjaminkan atas Aset Desa
yang dikerjasamakan.
Seperti: transfer teknologi, ilmu
pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan
peningkatan kapasitas sumber daya
manusia.
BAB IX
• Pemerintah Pusat
• Pemerintah Daerah
• Pemerintah Desa
• dunia usaha atau koperasi
• lembaga nonpemerintah
• lembaga pendidikan
• lembaga sosial budaya
• BUM Desa/BUM Desa bersama lain
STAKEHOLDER KERJASAMA
45

PERTANGGUNGJAWABAN (pasal 58 - 59
BAB X
LAPORAN
BERKALA
a. laporan keuangan semesteran dan
perhitungan laba rugi;
b. rincian masalah selama 1 semester.
a. laporan keuangan akhir tahun buku dan
perhitungan laba rugi;
b. laporan keuangan dan perhitungan laporan
laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha;
c. laporan keadaan dan jalannya BUM Desa
serta hasil yang telah dicapai;
d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa
bersama dan perubahannya;
e. rincian masalah selama tahun buku;
f. laporan tugas pengurusan, pengawasan, dan
pemberian nasihat.
LAPORAN
SEMESTERAN
TAHUNAN
46

HASIL USAHA UNTUK
PENYERTA MODAL
HASIL USAHA
UNTUK PADes
PEMBAGIAN HASIL USAHA (Pasal 60)
BAB XI
Pembagian hasil usaha yang
diserahkan kepada Desa menjadi
PADes yang prioritas
penggunaannya dapat ditetapkan
secara khusus dalam Musyawarah
Desa/Musyawarah Antar Desa.
Ketentuan mengenai pembagian
hasil usaha kepada masing-masing
penyerta modal diatur dalam
Anggaran Dasar.
47

KERUGIAN (pasal 61- 63 )
Terhadap laporan keuangan, dilakukan pemeriksaan/audit
oleh pengawas.
Pelaksanaan pemeriksaan/audit dapat dilakukan dengan
menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
Organ BUM Desa tidak dapat dipertanggungjawabkan
atas kerugian apabila dapat membuktikan:
• kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;
• telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan
iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desadan/atau
berdasarkan keputusan Musyawarah
Desa/Musyawarah Antar Desa;
• tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
maupun tidak langsung atas tindakan yang
mengakibatkan kerugian; dan
• telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian tersebut.
BAB XII
48

SEBAB
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA (Pasal 64 – 69)
Sebab penghentian kegiatan usaha:
a. mengalami kerugian terus menerus;
b. mencemarkan lingkungan;
c. dinyatakan pailit; dan
d. sebab lain yang sah.
Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban
dan pembagian harta atau kekayaan hasil
penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM
Desa bersama ditunjuk penyelesai melalui
Musyawarah Desa
penghentian kegiatan usaha tidak berakibat
pada penghapusan entitas BUM Desa sebagai
badan hukum.
BUM Desa dapat dioperasionalisasikan
kembali melalui:
a. penyertaan modal baru;
b. penataan organisasi;
c. pembentukan usaha baru;
d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan.
BAB XIII
PENYELESAI
BADAN HUKUM
AKTIVASI
49

PERPAJAKAN & RETRIBUSI (pasal 70)
BAB XIV
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah memberikan
insentif dan kemudahan
perpajakan serta retribusi bagi
BUM Desa/BUM Desa bersama
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
50

PENDATAAN, PEMERINGKATAN,
PEMBINAAN, & PENGEMBANGAN
(Pasal 71 – 72)
BAB XV
PENDATAAN
PEMBINAAN &
PENGEMBANGAN
Menteri Desa melakukan pendataan dan pemeringkatan
BUM Desa sebagai dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan
pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan oleh:
a. Menteri Desa untuk pembinaan dan pengembangan umum;
b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk
pembinaan dan pengembangan teknis;
51

KETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 73 – 74)
BAB XVI
Pengelola kegiatan DBM eks
PNPM-MPD wajib dibentuk
menjadi BUM Desa bersama
paling lama 2 tahun terhitung
sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.
Aset yang dikelola pengelola
kegiatan DBM eks PNPM-MPD
dihitung sebagai modal yang
dimiliki masyarakat secara
bersama.
Keuntungan yang diperoleh dari
BUM Desa bersama hasil
transformasi digunakan sebesar-
besarnya untuk penanggulangan
kemiskinan.
Pelaksanaan program dan/atau
kegiatan dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan pihak lain yang
melibatkan masyarakat Desa dan
memiliki dampak, potensi dan
kelembagaan yang terkait dengan
pengembangan BUM Desa/BUM
Desa bersama, berkoordinasi
dengan BUM Desa/BUM Desa
bersama.
52

KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 75)
BAB XVII
BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ada, wajib
menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling
lama 1 tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.
Pelaksana operasional dan pengawas tetap menjabat
sampai berakhirnya masa jabatan.
53
BAB XVIII PENUTUP (Pasal 76-78)

BOOKs GALLERY
TOKO BUKU ONLINE LENGKAP BERKUALITAS https://www.tokopedia.com/booksgalery
• Bagi yang membutuhkan buku-buku terkait pengembangan desa, BOOKs GALLERY menyediakan :
• BUKU MANAJEMEN KEMITRAAN MULTISTAKEHOLDER https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-manajemen-kemitraan-
multistakeholder
• BUKU BERKUALITAS MANAJEMEN USAHA KECIL https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-berkualitas-manajemen-usaha-kecil
• BUKU BERKUALITAS MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-
berkualitas-manajemen-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah
• BUKU BERKUALITAS MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-berkualitas-
manajemen-badan-usaha-milik-desa
• BUKU MANAJEMEN PELATIHAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA – FC : https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-
manajemen-pelatihan-pengurangan-risiko-bencana-fc
• BUKU MEMBANGUN PARIWISATA DARI DESA DESA WISATA WARISAN BUDAYA https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-
membangun-pariwisata-dari-desa-desa-wisata-warisan-budaya
• BUKU MEDIA MASA DAN PARIWISATA PERDESAAN https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-media-masa-dan-pariwisata-
perdesaan
• BUKU STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA EDUKASI DI KOTA YOGYAKARTA – ORI
https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-strategi-pengembangan-pariwisata-edukasi-di-kota-yogyakarta-ori
• BUKU LITERASI PARIWISATA DARI LOKAL HINGGA GLOBAL https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-literasi-pariwisata-dari-
lokal-hingga-global
• BUKU AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF INDONESIA – ORIGINAL https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-
agrowisata-sebagai-pariwisata-alternatif-indonesia-original
• Dan masih banyak buku-buku lainnya. Dapatkan semua buku-buku di: https://www.tokopedia.com/booksgalery
55

PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA

Similar to PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA (20)

More from Teguh Kristyanto

More from Teguh Kristyanto (12)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA