RPJMDES merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat desa untuk periode 6 tahun. Dokumen ini memuat visi, misi, dan program-program pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi dan masalah di desa. Penyusunan RPJMDES melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui tim penyusun dan musyawarah des
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Sistem perencanaan pembangunan desa melalui pendataan SDGs dan Indeks Desa Membangun,usulan dari bawah yg sudah terdata dan dari desa yang sudah di identifikasi,jadi pembangunan dapat ditentukan dari pendataan kondisi ekonomi,sarana prasarana,kesehatan ,pendidikan,soaial budaya,masyarakat diwilayah desa,sehingga pemerintah pusat,daerah dapat menentukan apa yang memang sangat dibutuhkan oleh desa,dan desa dapat melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran ,waktu,manfaat dan tidak mubazir
PENGARUH PIJAT BAYI TERHADAP PENINGKATAN BERAT
BADAN BAYI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MALIGANO
KECAMATAN MALIGANO KABUPATEN MUNA
PERIODE JULI 2016
Karya Tulis
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
3. Apa RPJMDES ?
Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen
perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Dalam menyusun RPJM Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan
musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif
4. Muatan RPJMDES
RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota, yang memuat visi dan
misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan
masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa
RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan
prioritas pembangunan kabupaten/kota
5. Jangka Waktu RPJMDES
Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM
Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun; dan
Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja
Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak pelantikan kepala Desa
6. Tujuan RPJMDES
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Desa Sesuai Dengan Kebutuhan
Masyarakat Dan Keadaan Setempat;
Menciptakan Rasa Memiliki Dan Tanggungjawab Masyarakat Terhadap
Program Pembangunan Di Desa;
Memelihara Dan Mengembangkan Hasil-hasil Pembangunan Di Desa;
Menumbuhkembangkan Dan Mendorong Peran Serta Masyarakat Dalam
Pembangunan Di Desa.
7. Acuan Penyusunan RPJMDES
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
8. Tahapan Penyusunan
1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
2. Penyelarasan Arah Kebijakan Kabupaten/Kota
3. Pengkajian Keadaan Desa
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa
5. Penyusunan Rancangan RPJM-Desa
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa
7. Penyempurnaan dan Penetapan Rancangan RPJM-Desa
9. Tim Penyusunan RPJMDES -RKP
Pembina ( Kepala Desa )
Ketua( Sekretaris Desa
Sekretaris ( Ketua LPM )
Anggota :
Aparatur Desa
Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Kader Pemberdayaan Masyarakat
Tokoh Masyarakat
Unsur Perempuan
10. Tugas Tim Penyusun RPJMDES
Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
Pengkajian keadaan desa;
Penyusunan rancangan RPJM desa;
Penyempurnaan rancangan RPJM desa.
12. 4 BIDANG KEWENANGAN DESA
Bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa
• penetapan dan
penegasan batas Desa;
• pendataan Desa;
• penyusunan tata ruang
Desa;
• penyelenggaraan
musyawarah Desa;
• pengelolaan informasi
Desa;
• penyelenggaraan
perencanaan Desa;
• penyelenggaraan
evaluasi tingkat
perkembangan
pemerintahan Desa;
• penyelenggaraan
kerjasama antar Desa;
• pembangunan sarana
dan prasarana kantor
Desa; dan
• kegiatan lainnya sesuai
kondisi Desa
Bidang pelaksanaan
pembangunan Desa
• pembangunan,
pemanfaatan dan
pemeliharaan infrasruktur
dan lingkungan Desa
• pembangunan,
pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan
• pembangunan,
pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan dan
kebudayaan
• Pengembangan usaha
ekonomi produktif serta
pembangunan,
pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan
prasarana ekonomi
• pelestarian lingkungan
hidup
Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
• pembinaan lembaga
kemasyarakatan;
• penyelenggaraan
ketentraman dan
ketertiban;
• pembinaan kerukunan
umat beragama;
• pengadaan sarana dan
prasarana olah raga;
• pembinaan lembaga adat;
• pembinaan kesenian dan
sosial budaya
masyarakat; dan
• kegiatan lain sesuai
kondisi Desa
Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
• pelatihan usaha ekonomi
• pelatihan teknologi tepat
guna
• pendidikan, pelatihan,
dan penyuluhan
• peningkatan kapasitas
masyarakat
13. Sistematika
COVER
PERATURAN DESA TENTANG RPJM-DESA
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud Dan Tujuan
14. BAB II : PROFILE DESA
2.1. Kondisi Desa
2.1.1. Sejarah Desa
2.1.2. Demografi
2.1.3. Keadaan Sosial
2.1.4. Keadaan Ekonomi
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1. Pembagian Wilayah
2.2.2. Struktur Organisasi Desa
15. BAB III : MASALAH DAN POTENSI
3.1. Masalah
3.2. Potensi
16. BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
4.1. Visi Dan Misi
4.1.1. Visi Desa
4.1.2. Misi
4.2. Kebijakan Pembangunan
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
4.2.2 Potensi Dan Masalah
4.2.3 Program Pembangunan Desa
4.2.4 Strategi Pencapaian
BAB V : PENUTUP
17. LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kab. Yang masuk desa
2. Daftar SDA
3. Daftar SDM
4. Daftar SD Pembangunan
5. Daftar SD Sosial Budaya
6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
7. Daftar gagasan dusun/Kelompok
8. Potret desa (peta sosial)
9. Daftar Masalah & Potensi
10. Kalender musim
11. Daftar masalah & potensi
12. Diagram kelembagaan
18. LAMPIRAN-LAMPIRAN
13. Daftar masalah dan potensi
14. Pengelompokan masalah dan potensi
15. Pemeringkatan masalah dan potensi
16. Kajian tindakan masalah
17. Penentuan peringkat tindakan
18. Rekapitulasi program yang disusun dalam RPJMDes
19. Rekapitulasi program yang menjadi RKPDes
20. Berita Acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa
21. Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa
22. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes
23. Rancangan RPJMDes 2015 - 2020
24. Formulir RPJMDes 2015 – 2020
25. Berita Acara Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes 2015 – 2020