APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas bersama oleh pemerintah desa dan BPD. APB Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pelaksanaan APB Desa meliputi penyusunan, persetujuan, pelaporan realisasi, dan evaluasi. Terdapat dua jenis swakelola yaitu swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya yang dilaksanakan ole

1. APB DesaProsesdanPelaksanaanMateriUntuk BPD dan RTKec. SesayapIlir, Kab. TanaTidungHeruSuprapto, Se.,M.Si

2. PengertianAPBDesaAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (APBDesa) adalah rencanakeuangantahunan pemerintahan desa yg.dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa.SIKLUS KEUANGAN DESA (ANGGARAN)APB Desa (2)PendapatanBelanjaPembiayaanPembukuandanPerhitungan (3)PenyusunanAnggaran(1)Pelaporan (perhitunganRealisasiAnggaran (4)

3. Siklus APB Desa(Perbup 03 Th 2010 TtgpedomanPengelolaanKeuanganDesa)DibahasBersama : Kades dg BPDDijabarkanDalamMusren-bangdesDijabarkanDalamMusren-bangdesVisi& MisiKadesTerpilihRaperdesAPB DesaPersetujuanRaperdesAPB DesaRKP Desa(Keputu-san Kades)RPJM Desa (Perdes)Disam-paikanKeBupatiKepalaDesaMenyusunKadesdanSekdesMenyusunSekdesMenyusun

4. LanjutanPerdesAPB DesaSesuaiDisam-paikanKeBupatiEvaluasiRAPBDesOlehBupatiLebih Dr 20 HariKerjaDitindak-lanjuti/ DiperbaikiDikembalikanMenggu-nakanPagu APB DesaThSebelum-nyaTidakSesuaiTidakDitindak-lanjuti

5. Struktur APB Desa(Perbup)APB Desa

6. PenjelasanStruktur APB DesaPendapatanDesa, meliputisemuapenerimaanuangmelaluirekeningdesa yang merupakanhakdesadalam 1 (satu) tahunanggaran yang tidakperludibayarkembaliolehdesa.Belanjadesa, meliputisemuapengeluarandarirekeningdesa yang merupakankewajibandesadalam 1 (satu) tahunanggaran yang tidakakandiperolehpembayarannyakembaliolehdesa.Belanjatidaklangsung, merupakanbelanja yang dianggarkantidakterkaitsecaralangsungdenganpelaksanaankegiatan.Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.Pembiayaandesa, meliputisemuapenerimaan yang perludibayarkembalidan/ataupengeluaran yang akanditerimakembali, baikpadatahunanggaran yang bersangkutanmaupunpadatahun-tahunanggaranberikutnya.

7. Pendapatan DesaPendapatanDesa

8. Belanja DesaBelanjaDesa

9. PembiayaanDesaPembiayaanDesa

10. Formula apbdesa Total Pendapatanxxxx Total Belanja ( xxxx ) Surplus/(Defisit) xxxx Total PembiayaanxxxxSiLPAxxxx

11. PelaksanaanAPBDesa(Perbup No 4 Th 2010)Pasal 37Pelaksanaan pengadaan barang/jasa/kegiatan sesuai dengan:prioritas kebutuhan masyarakat desa; program dankegiatan; urusan/kewenangan desa; dankemampuan keuangan desa.Pelaksanaan pengadaan barang/jasa/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan;Pelaksanaan pengadaan barang/jasa/kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diswakelolakan dilakukan dengan mekanisme pengadaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;Adapun jenis kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :swakelola pemerintah desa;swakelola padat karya.Swakelola pemerintah adalah kegiatan yang direncanakan dan dikerjakan sendiri oleh pemerintah desa. Sedangkan swakelola padat karya adalah kegiatan produktif yang mempekerjakan atau menyerap tenaga kerja dari desa setempat;

12. Pasal 38SehubungandenganpelaksanaankegiatanswakelolapemerintahdesadanswakelolapadatkaryasebagaimanadimaksuddalamPasal 37 ayat (4) dibentuktimpengadaandantimpengawaskegiatanpadapemerintahandesauntuksatutahunanggaranSusunantimpengawaskegiatansebagaimanadimaksudayat (2) berjumlahmaksimal 5 (lima) orang, terdiridari:Ketua BPD sebagaikoordinatorsekaliguspenanggungjawab;Anggota BPD sebagaianggotapengawas.

13. SwakelolaPadatKaryaPasal 39Pelaksanaan kegiatan swakelola padat karya dilaksanakan oleh lembagakemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagai pelaksana kegiatan, yang mana hak dan kewajibannya diatur dalam surat perjanjian kerja (SPK).Pada tingkat lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan swakelola padat karya dibentuk panitia pelaksana kegiatan.Besaran honorarium panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 4% (empat per seratus) dari total anggaran kegiatan yang tertera dalam surat perjanjian kerja (SPK) dan pembagiannya sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja dalam kepanitiaan; dengan maksimal jumlah kepengurusan panitia pelaksana kegiatan adalah 3 orang. Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klausal tentang pelibatan masyarakat desa setempat pada pelaksanaan kegiatan.

14. SwakelolaMekanismePengadaanJenisPelaksanaPengawasSWAKELOLAPADAT KARYAPEMERINTAH DESATim PengadaanBarangdanjasaDesaLembagaKemasyarakatan (LPM, RT, PKK, dll)B P D

15. Mekanismepelaksanaan kegiatanSwakelolaKepaladesamenetapkanSekretarisDesasebagaiKoordinatorPTPKDes;KepalaDesamenetapkankepalaurusansebagaiPTPKDesberdasarkanbidangurusanmasing-masing :KepalaurusanumumditetapkansebagaiPTPKDes yang berkaitandenganbidangurusanumum;KepalaurusanpemerintahanditetapkansebagaiPTPKDes yang berkaitandengankegiatanPemerintahan;Kepalaurusan Pembangunan ditetapkansebagaiPTPKDes yang berkaitandengankegiatan Pembangunan, danseterusnya;KepalaDesamenetapkanTim PengadaandanTim PengawasKegiatan.

16. SWAKELOLA (Psl 39 Ayat (3) Kepres 80/2003, Konsolidasi) Perpres No 54 Th 2010Pekerjaan yang dapatdilakukandenganswakelolapekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintahDesa yang bersangkutan; dan/ataupekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukanpartisipasimasyarakatsetempat; dan/ataupekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasiataupembiayaannyatidakdiminatiolehpenyediabarang/jasa; dan/ataupekerjaan yang secararinci/detail tidakdapatdihitung/ditentukanterlebihdahulu, sehinggaapabiladilaksanakanolehpenyediabarang/jasaakanmenanggungresiko yang besar; dan/atau.

17. SWAKELOLA (Psl 39 Ayat (3) Kepres 80/2003, Konsolidasi) PerpresNo 54 Th 2010e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, ataupenyuluhan; dan/atauf. pekerjaanuntukproyekpercontohan (pilot project) yang bersifatkhususuntukpengembanganteknologi/metodakerja yang belumdapatdilaksanakanolehpenyediabarang/jasa; dan/ataug. pekerjaankhusus yang bersifatpemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;h. pekerjaan yang bersifatrahasiabagiinstansiPejabatPembuatKomitmen yang bersangkutan.

18. Operasionalisasi pengadaan barang/jasa oleh PemerintahDesaUntukpengadaanbarang/jasa yang bernilaitidaklebihdariRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapatdibeli/diadakanlangsungkepadapenyediabarang/jasaolehPanitiaPengadaantanpapenawarantertulisdaripenyediabarang/jasa yang bersangkutan, danbuktiperikatannyacukupberupakuitansipembayarandenganmateraisecukupnya.Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaidiatasRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapatdilakukandenganpenunjukanlangsungkepada1 (satu) penyediabarang/jasaolehPanitiaPengadaanmelaluipenawarantertulisdaripenyediabarang/jasa yang bersangkutan, danbuktiperikatannyaberupaSuratPerintahKerja (SPK) denganmateraisecukupnya.Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaidiatasRp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dilakukanolehPanitiaPengadaandengancaramemintadanmembandingkansekurang-kurangnya 3 (tiga) penawarandari 3 (tiga) penyediabarang/jasa yang berbedasertamemilihpenawarandenganhargaterendah, danbuktiperikatannyaberupaSuratPerintahKerja (SPK) denganmateraisecukupnya.KetentuanpengadaanNomor 1 sampainomor 3 dilaksanakantidakbolehmemecahkegiatanataumenggabungkankegiatan. Dilaksanakansesuaidengan RKA dan DPA.

19. AlurPelaksanaanKegiatanSwakelolaPemerintahDesa< 5 JtNPPDSPDSPPBarang/JasaDPAUangBelanjaKurangdariRp 5 JutaBuktiPengeluaranKasbermeteraiKuitansibermeterai / NotaBarangSSP

20. AlurPelaksanaanKegiatanSwakelolaPemerintahDesa 5 s.d <15 Jt (dg penunjukanlangsung 1 penyediabarang/ jasa)DPANPPDSPDSPPBarang/JasaUangDPABarang/ jasaBuktiPengeluaranKasbermeteraiBelanja 5 sd 15 jtSSPKuitansibermeterai/ NotaSuratPemesananBarangSuratperintahKerjaSSPBeritaAcaraPemeriksaanBarangBeritaAcaraSerahterimabarangSPB + SPK + BAPB+BASTB

21. AlurPelaksanaanKegiatanSwakelolaPemerintahDesa 15 sd < 50 jt (dg PemilihanLangsungsetelahmembandingkan 3 penyediaBarang/ jasa)DPANPPDSPDSPPBarang/JasaUangDPABarang/ jasaBuktiPengeluaranKasbermeteraiBelanja 15 sd 50 jtSSPKuitansibermeterai/ NotaSuratPemesananBarangSuratperintahKerjaSSPBeritaAcaraPemeriksaanBarangBeritaAcaraSerahterimabarangSPB + SPK + BAPB+BASTB

22. PEMBAYARAN SWAKELOLA PEMERINTAH DESAPembayaranswakelolapemerintahdesa : Suratperjanjiankerja (SPK) yang mengaturhakdankewajibankeduabelahpihakataulebih. Suratpemesananbarang (SPB) Beritaacarapemeriksaaanbarang. Berita acara serah terima dengan pihak penerima manfaat; Kwitansidan nota pengadaanbarang/jasa.PPh + PPnDokumentasidanfoto-fotobarang yang telahdibeli.

23. Swakelola-PadatkaryaSwakelola-PadatkaryaadalahKegiatanPemerintahDesa yang dilaksanakanolehlembagakemasyarakatan (LPM, LembagaAdat, KarangTaruna, RT/ RW, PKK sertaKelompokmasyarakat) danlembagakemasyarakatanlainnya.

24. Perludiperhatikanhal-halberikut 1Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dapat dilaksanakan oleh orangperseorangan, termasukkelompokmasyarakatmelaluiswakelolaadalahpekerjaan yang menggunakanteknologisederhanadanmempunyairesikokecil, dalamartipekerjaankonstruksiyang pelaksanaannyatidakmembahayakankeselamatanumum, hartabenda, menggunakanalatkerjasederhana, dantidakmemerlukantenagaahli. Apabilatidaksederhana, makapekerjaantersebutharusdilakukanolehpenyediajasayang berbentukbadanusaha.Dibuatperencanaanteknisberupagambarteknis, spesifikasiteknis, dan Rencana Anggaran Biaya dari pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Untuk pelaksanaan perencanaan teknis dapat dibantutenaga yang ditunjuk dari dinas setempat yang membidangi pekerjaan umum atau tenaga ahli (konsultan) perseorangan.Reff: AdopPedum PNPM 41-43

25. Perludiperhatikanhal-halberikut 2DalamrangkapelaksanaankegiatankonstruksiPelaksanaKegiatandapatdibantutenaga yang ditunjukdaridinasteknissetempat yang membidangipekerjaanumumatautenagaahli (konsultan) perseorangan.Untuk pelaksanaan pekerjaan menggunakan pekerja (tenaga tukang danmandor) yang pembayarannyadilakukansecaraharianberdasarkandaftarhadirpekerjaataudengancaraupahborongan.Untuk pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan, selain dilakukan oleh BPD dapatdibantutenaga yang ditunjukdaridinassetempat yang membidangipekerjaanumumatautenagaahli (konsultan) perseorangan.

26. Operasionalisasi pengadaan barang/jasa oleh Lembaga/kelompok masyarakat 1Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaitidaklebihdariRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapatdibeli/diadakanlangsungkepadapenyediabarang/jasaolehPanitiaPengadaanatauLembaga/kelompokmasyarakattanpapenawarantertulisdaripenyediabarang/jasa yang bersangkutan, danbuktiperikatannyacukupberupakuitansipembayarandenganmateraisecukupnya.Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaidiatasRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dapatdilakukandenganpenunjukanlangsungkepada1 (satu) penyediabarang/jasaolehPanitiaPengadaanatauLembaga/kelompokmasyarakatmelaluipenawarantertulisdaripenyediabarang/jasa yang bersangkutan, danbuktiperikatannyaberupaSuratPerintahKerja (SPK) denganmateraisecukupnya.

27. Operasionalisasi pengadaan barang/jasa oleh Lembaga/kelompok masyarakat 2Untukpengadaanbarang/jasa yang bernilaidiatasRp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukanolehPanitiaPengadaanatauLembaga/kelompokmasyarakatdengancaramemintadanmembandingkansekurang-kurangnya 3 (tiga) penawarandari 3 (tiga) penyediabarang/jasa yang berbedasertamemilihpenawarandenganhargaterendah, danbuktiperikatannyaberupaSuratPerintahKerja (SPK) denganmateraisecukupnya.KetentuanpengadaanNomor 1 sampainomor 3 merupakan item / komponendarijenisbelanjasebagaimanadirincikandalamanggaranbelanjakegiatan (RAB)

28. Persiapan SWK PadatKarya DPA

29. SK Tim PengadaanPengumumanPendaftaran SWK PdtKaryaPersyaratanAdministrasiPendaftaranPeserta& Pengambilan RKSProposalPenjelasanRencanaKerja& Syarat-SyaratPengajuan ProposalSeleksiRapatpanitiaSuratPerjanjianKerja (SPK, 2 rangkap)BeritaAcaraPelaksanaPdtKarya &

30. SK penunjukanPelaksana SWK PdtKryDokumen SPK2

31. Pelaksanaan SWK PdtKaryaDok. NPPDDokumen SPK1DPADok. SPPMelaksanakanPekerjaanNPPDUangKuitansi, Nota, buktitransaksiLaporanPenyelesaianPekerjaanBuktiPengeluarankasBeritaAcaraserahterimakegiatanLaporanPenyelesaianPekerjaanKuitansi, Nota, buktitransaksiBeritaAcarapemeriksaan BPD

32. Tugas Tim PengadaanDlmSwakelolaPdtkarya 1Mengumumkan seluruh kegiatan pemberdayaan (swakelola-padatkarya) kepada Lembaga/ Organisasimasyarakat sesuai DPA;Mengumumkan syarat-syarat lembaga / Organisaiskemasyarakatan (LPM, Lembaga Adat, Karang Taruna, RT/ RW, PKK serta Kelompok masyarakat) di desa yang dapat menjadi pelaksana kegiatan pemberdayaan (swakelola- padatkarya);

33. Tugas Tim PengadaanDlmSwakelolaPdtkarya2Menyeleksi dan menetapkan lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang berminat dan mampu dalam pengadaan kegiatan swakelola padat karya. Adapun kriteria penyeleksian adalah:Pelaksana kegiatan diutamakan lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang bertempat tinggal terdekat dengan lokasi kegiatan atau lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat.Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.Tingkat efisiensi dalam anggaran yang disanggupi oleh calon pelaksana kegiatan dengan pagu yang ada dalam DPA-Desa (APB Desa).Setiap lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat dapat menjadi pelaksana kegiatan swakelola-padatkarya dibatasi 3 (tiga) kegiatan dalam satu tahun anggaran.

34. Tugas Tim PengadaanDlmSwakelolaPdtkarya3Menyeleksi dan menetapkan panitia pelaksana kegiatan atau lembaga kemasyarakatan / kelompok masyarakat yang mengerjakan kegiatan.Menyiapkan dokumen-dokumen sehubungan dengan kegiatan swakelola padat karya.RAB (jikabelumadadi DPA)MenyusunHargaPerhitungansendiri (HPS) berdasarkanhargapasarsetempat.Perhitungan penyisihan/pemotongan pajakGambarKonstruksiJadwal pelaksanaan PekerjaanRencanaKerjadanSyarat-syaratSurat Perjanjian Kerja (SPK)

35. PENDAFTARAN DAN SELEKSILembaga/ OrganisasiKemasyarakatanmengambilsuratpernyataanminat (Suratpendaftaranpeserta) Lembaga/ OrganisasiKemasyarakatanmengambilRencanakerjadanSyarat-syaratTim Pengadaanmenjelaskanrencanakerjadansyarat-syaratLembaga / organisasikemasyarakatanmengajukan proposal penawaranTim pengadaanmelakukanevaluasi proposal, terdiri:EvaluasiAdministrasiEvaluasiTeknisEvaluasi Harga

36. KriteriaEvaluasi1. EvaluasiAdministrasi, meliputi :Penilaianterhadap data administrasisesuai yang disyaratkandalam RKS iniPenawarandinyatakangugurapabilasalahsatupersyaratanadministrasi yang dimintatidakterpenuhi.Penawaran yang lulus administrasidilanjutkandenganevaluasiteknis2. EvaluasiTeknismeliputi ;Unsur – unsurpokok yang dinilaiadalah proposal teknis,

37. Kemampuanmenyediakantenagakerjasebagaimana yang dibutuhkan3. Evaluasi HargaEvaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;Berdasarkanhasilevaluasiharga, Tim Pengadaanmembuatdaftarurutanpenawaran yang dimulaidariurutanhargapenawaranterendahdanmengusulkanpenawarterendahsebagaicalonpemenang

38. TUGAS TIM PENGAWAS 1. BPD sebagai Tim Pengawasdengankomposisi: a. Koordinator : Ketua BPD/ WakilKetuab. Anggota : WakilKetua, SekretarisdanAnggota BPD 2. Tim Pengawasdapatdibentuksatuataubeberapa Tim sesuaidenganbidangkomisi. 3. Tugas Tim Pengawasmeliputi : Mengawasisecararutinpelaksanaansetiapkegiatansesuaidenganjadwal ; MemastikanbahwapelaksanaandanhasilkegiatantelahsesuaidenganSuratPerjanjianKerja (SPK). Masalah yang berhubungandenganAdministrasiKegiatandiluarkewenanganPengawasan BPD; Setelahkegiatanselesai, Koordinator Tim PengawasbersamaPelaksanakegiatanmenandatanganiberitaacarahasilpengawasankegiatan, yang diketahuiKepalaDesa

39. PEMBAYARAN SWAKELOLA PADAT KARYAPembayaranswakelola-padatkarya : SuratPerjanjianKerja (SPK) yang mengaturhakdankewajibankeduabelahpihakataulebih. Kwitansidan nota belanjabarang. DaftarpekerjadanAbsensi yang terlibatsebagaipelaksanakegiatan; Beritaacarapemeriksaanhasilpekerjaan (up-name) Oleh BPD.Dokumendanfoto-fotohasilpekerjaan.

40. LANGKAH PEMBAYARAN KepalaUrusansebagaiPTPKDesmembuat NPPD kepadaBendaharaDesa. BendaharaDesamembuat SPP (rekapitulasi NPPD) kepadaKepalaDesa. BendaharadesamemungutpajakPelaksanaanKegiatan yang dilaksanakansecaraSwakelolaSwakelola-PadatkaryasesuaidenganPeraturanperundangan-undangantentangPerpajakan; Bendaharadesamembayardengan transfer bank danataupembayarantunai. Pembayarandilakukansesuaidenganpersentasekemajuanpelaksanaankegiatan yang telahditetapkandalamsuratperjanjiankerja (SPK)