Dokumen tersebut membahas prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023, meliputi pengembangan badan usaha milik desa, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan desa wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa, dan mitigasi bencana.
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi desa saat ini di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2024 yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATeguh Kristyanto
Buku tersebut membahas tentang tata cara pendaftaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama menurut peraturan terbaru. Dibahas pula perkembangan registrasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama serta simulasi pendaftaran untuk mempermudah pemahaman.
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi desa saat ini di Indonesia, kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, serta prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2024 yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATeguh Kristyanto
Buku tersebut membahas tentang tata cara pendaftaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama menurut peraturan terbaru. Dibahas pula perkembangan registrasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama serta simulasi pendaftaran untuk mempermudah pemahaman.
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
This document provides an overview of the village-level Sustainable Development Goals (SDGs) data collection process in Indonesia for 2023. It explains that village SDGs aim to integratively develop villages' economic, social, environmental, legal and governance aspects sustainably. The 18 village SDG goals and the data collection process at the village/hamlet, neighborhood, family and individual levels are described. The document also outlines the national, provincial, regency and village administration levels and their user dashboards and functions for adding, viewing and editing user and data entries in the online SDGs system.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang laporan kerja kepala desa sesuai peraturan pemerintah, termasuk jenis laporan, ruang lingkup, sistematika, dan pendanaannya.
2. Ada 4 jenis laporan yang harus dibuat kepala desa yaitu laporan akhir tahun, akhir masa jabatan, laporan kepada BPD, dan informasi untuk masyarakat.
3. Laporan-laporan
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa sesuai dengan Permendagri No 44 Tahun 2016. Dokumen menjelaskan definisi desa, asas-asas pengaturan desa, jenis-jenis kewenangan desa, dan kewenangan desa sebagai subjek pembangunan desa yang meliputi penyediaan pelayanan dasar, infrastruktur, dan kelembagaan ekonomi sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dokumen ini menjelaskan peran, fungsi, dan proses pemilihan KPMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas kebijakan Dana Desa tahun 2023, termasuk formula pengalokasian dan kriteria alokasi kinerja; (2) Total Dana Desa dari 2015-2023 mencapai Rp538,9 triliun dengan rata-rata per desa meningkat 3,2 kali lipat; (3) Dana Desa berperan dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan status desa.
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan musyawarah desa di Indonesia. Musyawarah desa merupakan forum diskusi antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk membahas hal-hal strategis di desa. Peraturan ini mengatur tata cara persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut musyawarah desa serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi (1) perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa, (2) pembentukan tim penyusun, (3) pencermatan pagu indikatif dan program masuk desa, (4) pencermatan RPJM Desa, (5) penyusunan rancangan RKP Desa, (6) musyawarah membahas rancangan RKP Desa, dan (7) pengajuan daftar usulan
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaTV Desa
PP 11/2021 mengatur tentang organisasi, modal, aset, dan operasional BUM Desa untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. BUM Desa diatur sebagai badan hukum terpisah dari pemerintah desa dengan organisasi terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
This document provides an overview of the village-level Sustainable Development Goals (SDGs) data collection process in Indonesia for 2023. It explains that village SDGs aim to integratively develop villages' economic, social, environmental, legal and governance aspects sustainably. The 18 village SDG goals and the data collection process at the village/hamlet, neighborhood, family and individual levels are described. The document also outlines the national, provincial, regency and village administration levels and their user dashboards and functions for adding, viewing and editing user and data entries in the online SDGs system.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang laporan kerja kepala desa sesuai peraturan pemerintah, termasuk jenis laporan, ruang lingkup, sistematika, dan pendanaannya.
2. Ada 4 jenis laporan yang harus dibuat kepala desa yaitu laporan akhir tahun, akhir masa jabatan, laporan kepada BPD, dan informasi untuk masyarakat.
3. Laporan-laporan
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa sesuai dengan Permendagri No 44 Tahun 2016. Dokumen menjelaskan definisi desa, asas-asas pengaturan desa, jenis-jenis kewenangan desa, dan kewenangan desa sebagai subjek pembangunan desa yang meliputi penyediaan pelayanan dasar, infrastruktur, dan kelembagaan ekonomi sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD adalah unsur masyarakat desa yang dipilih untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dokumen ini menjelaskan peran, fungsi, dan proses pemilihan KPMD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxdeivie rondonuwu
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas kebijakan Dana Desa tahun 2023, termasuk formula pengalokasian dan kriteria alokasi kinerja; (2) Total Dana Desa dari 2015-2023 mencapai Rp538,9 triliun dengan rata-rata per desa meningkat 3,2 kali lipat; (3) Dana Desa berperan dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan status desa.
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan musyawarah desa di Indonesia. Musyawarah desa merupakan forum diskusi antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk membahas hal-hal strategis di desa. Peraturan ini mengatur tata cara persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut musyawarah desa serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi (1) perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa, (2) pembentukan tim penyusun, (3) pencermatan pagu indikatif dan program masuk desa, (4) pencermatan RPJM Desa, (5) penyusunan rancangan RKP Desa, (6) musyawarah membahas rancangan RKP Desa, dan (7) pengajuan daftar usulan
Pokok Pikiran PP dan Peraturan menteri Tentang BUMDesaTV Desa
PP 11/2021 mengatur tentang organisasi, modal, aset, dan operasional BUM Desa untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. BUM Desa diatur sebagai badan hukum terpisah dari pemerintah desa dengan organisasi terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
REKAP KAMUS USULAN per OPD- versi 18 Maret 2021 17.36.pptxarisismatulloh1
Dokumen tersebut berisi daftar usulan kamus untuk hibah dan bantuan sosial (bansos) dari berbagai dinas pemerintah provinsi Jawa Barat untuk tahun 2022. Terdapat 100 kamus usulan dari 15 dinas yang meliputi bidang perumahan, lingkungan hidup, perindustrian dan perdagangan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, koperasi, pariwisata, pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan rakyat, pen
Dokumen tersebut merangkum peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 1-5 tahun 2015 tentang implementasi UU Desa. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pedoman kewenangan desa, tata tertib musyawarah desa, pendampingan desa, pengelolaan BUM Desa, serta prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dokumen tersebut membahas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu di provinsi tersebut. Dokumen ini menjelaskan sejarah, landasan hukum, dan peran Posyandu serta kebijakan dinas terkait pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi Posyandu.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pemerintahan desa, termasuk proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan oleh kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa."
Dokumen ini membahas tentang pendampingan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023. Dokumen ini juga menjelaskan penggunaan alokasi dana desa dan prioritas penggunaannya, serta penggunaan dana BHPD/BHRD dan beberapa tambahan dana khusus.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
6. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
6
b.
Pengembangan
Desa wisata
a.
Pendirian, pengembangan,
dan peningkatan kapasitas
pengelolaan badan usaha
milik Desa/badan usaha milik
Desa bersama
c.
Pengembangan usaha
ekonomi produktif yang
diutamakan dikelola oleh
badan usaha milik
Desa/badan usaha milik
Desa bersama
PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
7. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
7
PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
a.
Perbaikan dan konsolidasi
data SDGs Desa dan
pendataan perkembangan
desa melalui indeks desa
membangun b.
Ketahanan pangan
nabati dan hewani
c.
Pencegahan dan
penurunan stunting
d.
Peningkatan kualitas
sumber daya manusia
warga desa
e.
Peningkatkan keterlibatan
masyarakat secara menyeluruh
dalam pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat
desa f.
Perluasan akses layanan
kesehatan sesuai
kewenangan desa
g.
Dana operasional pemerintah
desa paling banyak 3 % (tiga
persen) dari pagu dana desa
setiap desa
h.
Penanggulangan kemiskinan
terutama kemiskinan
ekstrem
i.
Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa untuk mendukung
percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem
8. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
8
a.
mitigasi dan penanganan
bencana alam
b.
mitigasi dan penanganan
bencana nonalam
PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK MITIGASI BENCANA ALAM DAN NONALAM
17. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
17
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Pendirian, Pengembangan, dan Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan BUMDesa/ BUMDesa Bersama
01
03
02
mencakup: 04
18. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
18
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Pengembangan usaha ekonomi produktif
yang diutamakan dikelola BUMDesa/BUMDesa Bersama
mencakup:
bidang pertanian, perkebunan, peternakan
dan/atau perikanan yang difokuskan pada
pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau perdesaan;
01
kegiatan lainnya untuk mewujudkan
pengembangan usaha ekonomi produktif yang
diutamakan dikelola oleh badan usaha milik
Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa
07
04 pemanfaatan potensi wilayah hutan dan
optimalisasi perhutanan sosial;
pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah
objek reforma agraria untuk program
kesejahteraan masyarakat;
05
02
bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau
industri rumahan yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/atau perdesaan;
06 pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan; dan
03 bidang sarana dan prasarana pemasaran
produk unggulan Desa dan/atau
perdesaan;
19. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
19
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Pengembangan Desa Wisata
01 03 05
02 04 06
meliputi:
20. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
20
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Perbaikan dan Konsolidasi Data SDGs Desa dan
Pendataan Perkembangan Desa Melalui Indeks Desa Membangun
21. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
21
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani
22. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
22
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting
pelatihan kesehatan ibu dan anak
penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu
eksklusif, dan makanan pendamping air
susu ibu
pendidikan tentang pengasuhan anak
peningkatan kapasitas bagi kader
pembangunan manusia, kader posyandu dan
pendidik pendidikan anak usia dini
penyediaan air bersih dan sanitasi
kegiatan pencegahan dan penurunan stunting
lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa
23. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
23
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Desa
24. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
24
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Peningkatkan Keterlibatan Masyarakat secara Menyeluruh
dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Beberapa Contoh Kegiatan
25. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
25
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional
01
02
03
26. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
26
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya
27. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
27
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
penyuluhan, sosialisasi,
atau seminar tentang
bahaya narkoba
pagelaran, festival seni,
dan budaya untuk
pencegahan
penyalahgunaan
narkotika
olahraga atau aktivitas
sehat untuk pencegahan
penyalahgunaan
narkotika
kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
penyebaran informasi
untuk pencegahan
penyalahgunaan narkotika
melalui pencetakan
banner, spanduk, baliho,
poster, atau brosur/leaflet
28. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
28
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Pengembangan Pelayanan Kesehatan sesuai Kewenangan Desa
pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos
pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu
bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan
dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses
layanan kesehatan
insentif untuk kader kesehatan masyarakat
Kegiatan perluasan akses layanan kesehatan
lainnya yang dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa
29. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
29
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Operasional Pemerintah Desa
30. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
30
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Penanggulangan Kemiskinan Terutama Kemiskinan Ekstrem
04
03
02
01 05
31. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
31
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Bantuan Langsung Tunai
32. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
32
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam
02
03
04
06
07
33. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
33
Beberapa Contoh Kegiatan
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
untuk Mitigasi dan Penanganan Bencana Nonalam