BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan desa untuk mengelola usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tentang pendirian, pengelolaan, modal, pelaporan, pengawasan BUM Desa serta kategori dan pembubarannya.

1. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

2. DEFINISI
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut
BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan
oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna
mengelola usaha, memanfaatkan aset,
mengembangkan investasi dan produktivitas,
menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
menyediakan jenis usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

3. Ruang Lingkup
02
Pengurusan dan
Pengelolaan BUM Desa
08 Pembubaran BUM Desa
Dokumen Administrasi
Pokok BUM Desa
07
03
Permodalan, Jenis dan Hasil
Usaha serta Kepailitan BUM
Desa
04
Kategori BUM Desa
05
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pengelolaan BUM Desa
06 Pembinaan, Pengawasan dan
Audit
01
Pendirian BUM Desa

4. PENDIRIAN
BUM DESA

5. Pertimbangan Pendirian BUM
Desa:
● Prakarsa dan inisiatif pemerintah dan
masyarakat
● Potensi usaha ekonomi desa
● Sumber daya alam atau aset
Usaha-usaha pemberdayaan
Masayarakat yg telah dilakukan
BUMDesa Kab. Bogor
(berdasarkan hasil pengisian kuisioner)
● Pendampingan usaha, dan Membantu Pemasaran
● Membantu memasarkan produk UKM , Kelompok Tani dan dan
membantu pengelolaan sampah
● Pelatihan SDM
● Menyediakan lapangan kerja

6. Pendirian BUM Desa
sosialisasi tentang
pendirian BUM Desa;
01
penyusunan rancangan
Peraturan Desa; dan
04
pembentukan Tim Persiapan
Pendirian BUM Desa;
02
musyawarah desa terkait
pendirian BUM Desa.
05
pemetaan kelayakan usaha dan
penyusunan rancangan AD dan
ART BUM Desa; dan
03

7. BUM Desa Bersama
● Dalam rangka kerja sama
antar desa dan
pelayanan usaha antar
desa, 2 (dua) desa atau
lebih dapat membentuk
BUM Desa Bersama.
● Kerja sama antar desa
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam satu
kecamatan atau antar
kecamatan dalam 1
(satu) Daerah.
● Penggabungan BUM Desa Bersama
didirikan atas penggabungan aset, dan
unit usaha BUM Desa berskala lokal
oleh 2 (dua) desa atau lebih dalam
dalam wadah 1 (satu) BUM Desa
Bersama.

8. PENGURUSAN
DAN
PENGELOLAAN
BUM DESA

9. Pengurusan BUM Desa
Unit Usaha BUM Desa
BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang
berbadan hukum (berupa lembaga bisnis yang
kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan
masyarakat.
Organisasi Pengelola dan
Kepengurusan BUM Desa
Masa bakti kepengurusan pengelola BUM Desa selama 3 (tiga)
tahun dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa bakti
baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Unit Usaha yang dimaksud, sebagai berikut:
● Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal,
dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan
kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar
dimiliki oleh BUM Desa, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;
dan/atau
● Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa
sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang lembaga
keuangan mikro.
Susunan kepengurusan pengelola BUM Desa:
● Penasihat;
● pelaksana operasional; dan
● pengawas.
Pelaksana operasional:
● ketua;
● Sekretaris;
● Bendahara;
● kepala unit usaha; dan
● anggota.
Penasihat dijabat secara ex-officio oleh Kepala
Desa.
Susunan Pengawas:
● ketua;
● wakil ketua merangkap anggota;
● sekretaris merangkap anggota; dan
● anggota.

10. Pengelolaan
06
sustainabel
kegiatan usaha
harus dapat
dikembangkan dan
dilestarikan
partisipatif
semua komponen yang
terlibat harus bersedia
secara sukarela atau
diminta memberikan
dukungan dan
kontribusi
02
kooperatif
semua komponen
yang terlibat harus
mampu melakukan
kerja sama yang baik
01
akuntabel
seluruh kegiatan
usaha harus dapat
dipertanggungjawa
bkan
05
emansipatif
harus diperlakukan
sama tanpa
memandang
golongan, suku dan
agama,
03
transparan
aktivitas yang
berpengaruh terhadap
kepentingan masyarakat
umum harus dapat
diketahui oleh segenap
lapisan masyarakat
dengan mudah dan
terbuka;
04

11. PERMODALAN,
JENIS DAN HASIL
USAHA SERTA
KEPAILITAN BUM
Desa

12. Modal BUM Desa
Modal BUM
Desa
● Penyertaan modal desa;
dan
● Penyertaan modal
masyarakat desa
BUM Desa mendapatkan
modal awal untuk
melaksanakan kegiatan
usahanya dari APB Desa
Penyertaan
Modal Desa
● hibah dari pihak swasta;
● bantuan Pemerintah;
● kerjasama usaha dari
pihak swasta;
● aset desa yang
diserahkan kepada APB
Desa.
BUM Desa dapat
memperoleh
modal dari:
● bantuan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah;
● penyertaan modal pihak
ketiga
● pinjaman melalui lembaga
keuangan Perbankan
● anggota masyarakat Desa
yang bersangkutan; dan
● sumber lain yang sah

13. Jenis usaha
● bisnis sosial (social
business);
● bisnis penyewaan (renting)
barang;
● bisnis usaha perantara
(brokering);
● bisnis yang berproduksi
dan/atau berdagang
(trading);
● bisnis keuangan (financial
business); dan
● usaha bersama (holding).
Kepailitan
● Kerugian yang dialami BUM Desa
menjadi beban BUM Desa
● Dalam hal BUM Desa tidak dapat
menutupi kerugian dengan aset dan
kekayaan yang dimilikinya,
dinyatakan rugi melalui
musyawarah desa.
● Unit usaha milik BUM Desa yang
tidak dapat menutupi kerugian
dengan aset dan kekayaan yang
dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai kepailitan.
Hasil Usaha
● Hasil usaha BUM Desa
merupakan pendapatan
yang diperoleh dari hasil
transaksi dikurangi dengan
pengeluaran biaya dan
kewajiban pada pihak lain,
serta penyusutan atas
barang-barang inventaris
dalam 1 (satu) tahun buku.
● Pembagian hasil usaha
BUM Desa ditetapkan
berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam AD dan
ART BUM Desa.
Belanja Pegawai
Belanja pegawai BUM Desa,
meliputi:
● gaji pengelola operasional dan
karyawan;
● honor pengawas dan
penasihat; dan
● tunjangan pengurus BUM Desa
dan karyawan.

14. KATEGORI
BUM DESA

15. ● Dasar
● Berkembangan
● Maju
● Mandiri
Kategori BUM Desa
Skoring penilaian
perkembangan BUM Desa
Dasar Berkembang Maju
25-49 50-64 65-75 76 <
● Kelembagaan
● Legalitas BUM Desa
● Usaha BUM Desa
● Administrasi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
● Permodalan dan Aset
● Dampak BUM Desa untuk
masyarakat
Skoring penilaian
perkembangan BUM Desa
Mandiri

16. PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWAB
AN PENGELOLAAN
BUM DESA

17. Pelaporan Pertanggungjawaban
1
Unit usaha BUM Desa melaporkan
pelaksanaan kegiatan usaha kepada
pelaksana operasional setiap bulan berjalan.
2 Laporan paling sedikit memuat laporan
neraca dan perkembangan unit usaha.
3
Pelaksana operasional melaporkan pelaksanaan
BUM Desa kepada Penasihat yang secara
ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
4
Laporan paling sedikit terdiri dari laporan per semester
yang memuat perkembangan BUM Desa, jumlah
penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya
keuntungan yang diperoleh.
Pertanggungjawaban pelaksana operasional dalam
pengelolaan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan
tahun berkenaan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan
berakhir pada tanggal 31 Desember.
Laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat:
● laporan kinerja pengurus BUM Desa selama 1
(satu) tahun;
● kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan
usaha, upaya pengembangan, dan indikator
keberhasilan;
● laporan keuangan termasuk rencana pembagian
laba usaha; dan
● rencana-rencana pengembangan usaha yang
belum terealisasi.
Laporan pertanggungjawaban disampaikan
oleh pengurus BUM Desa paling lambat tanggal
31 Maret tahun berikutnya kepada Pemerintah
Desa dengan tembusan Kecamatan dan
Pemerintah Daerah melalui Dinas.

18. PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN
AUDIT

19. Pengawasan
● BPD melakukan pengawasan
terhadap kinerja Pemerintah Desa
dalam membina pengelolaan BUM
Desa.
● Pengawasan terhadap pengelolaan
BUM Desa secara internal dilakukan
oleh Pengawas BUM Desa.
● Pengawasan terhadap pembinaan
BUM Desa oleh Pemerintah Desa
secara eksternal dilakukan oleh
Inspektorat.
PEMBINAAN
Dinas melakukan pembinaan,
pendampingan, monitoring dan evaluasi
serta pelatihan teknis terhadap manajemen
BUM Desa.
Pembinaan oleh Dinas dapat berupa fasilitasi
dengan memberikan pedoman, bimbingan,
pelatihan, arahan dan supervisi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang dituangkan
dalam kegiatan yang dibiayai oleh APBD
dan/atau sumber lainnya yang sah.
Dalam pembinaan Dinas mengoordinasikan
Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga
Swadaya Masyarakat, Lembaga Keuangan, Sektor
Swasta lainnya untuk turut serta melakukan
pembinaan kepada BUM Desa.
Audit
Pemerintah Desa bersama BPD
dapat meminta auditor
independen untuk melakukan
audit terhadap pelaksanaan dan
pengelolaan BUM Desa yang
dilaksanakan secara berkala
setiap masa jabatan pelaksana
operasional dan/atau pada saat
diperlukan.

20. DOKUMEN
ADMINISTRASI POKOK
BUM DESA

21. BUM Desa dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat
menyurat wajib menggunakan kop surat dan stempel resmi.
➢ buku daftar pengelola/anggota BUM
Desa;
➢ buku notulen rapat;
➢ buku agenda surat masuk dan keluar;
➢ buku rekening bank khusus BUM Desa;
➢ buku bank;
➢ buku kas umum;
➢ buku kas pembantu pajak;
Buku administrasi pokok paling sedikit terdiri dari:
➢ laporan rugi laga;
➢ neraca keuangan;
➢ neraca perubahan modal;
➢ buku rencana kegiatan
BUM Desa;
➢ buku kegiatan BUM Desa;
➢ buku inventaris; dan
➢ buku tamu.
BUM Desa harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Khusus BUM Desa.
BUM Desa harus memiliki papan nama BUM Desa yang ditempatkan di halaman Kantor BUM Desa atau
Kantor Kepala Desa.

22. PEMBUBARAN
BUM DESA

23. Dalam hal BUM Desa mengalami kerugian berturut-turut
berdasarkan laporan auditor independen, dan dinyatakan tidak
lagi memiliki potensi untuk dilanjutkan, baik dibidang keuangan,
usaha, SDM, manajemen dan kebutuhan masyarakat, maka
pengelola BUM Desa dapat mengajukan permohonan
pembubaran BUM Desa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pembubaran BUMDesa
dilakukan melalui
musyawarah desa.
Musyawarah Desa membahas tentang
pembubaran BUM Desa, paling sedikit dihadiri
oleh 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur
Kepala Desa, pemilik modal, Perangkat Desa,
BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,
Pengurus BUM Desa, dan perwakilan tokoh
masyarakat.
Hasil pembahasan dalam musyawarah desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
dasar BUM Desa dibubarkan atau tidak
dibubarkan.
Dalam hal hasil pembahasan, menyimpulkan
pembubaran BUM Desa, maka ditetapkan Peraturan
Desa tentang Pembubaran BUM Desa.
Segala aset BUM Desa sebagai
akibat dari pembubaran BUM
Desa menjadi milik Pemerintah
Desa.

24. BUMDesa Kab.Bogor

25. KABUPATEN BOGOR
Berjarak 40 km sebelah selatan DKI Jakarta (Ibukota
Negara RI). Kabupaten Bogor terdiri dari 40
Kecamatan, 19 Kelurahan dan 416 desa. Berdasarkan
data BPS (2021) tercatat sebanyak 5,427 juta jiwa
penduduk. Kabupaten Bogor memiliki posisi strategis
dalam konteks Jabodetabek sebagai daerah pemukiman,
penyediaan lahan Pertanian dan perlindungan tata air.
Luas Wilayah

26. Sumber: Berdasarkan pendataan CEO BUM Desa oleh
DPMD Provinsi Jawa Barat

27. TARGET PEMERINGKATAN KAB.BOGOR

28. Pemeringkatan BUM Desa Kab. Bogor
sesuai Perbub Nomor 79 Tahun 2018

29. Pemeringkatan BUM Desa Kab. Bogor
2021
sesuai Permendes No. 3 Tahun 2021

30. JENIS USAHA
Jenis Usaha BUMDesa “Maju” Tahun 2021
No Kecamatan Desa Jenis Usaha
1 Gunung Putri Bojong Kulur Unit Pengelolaan Pasar, wisata
2 Cisarua Tugu Utara Sarana Air Bersih Sistem Meterisasi
3 Klapanunggal Ligarmukti Perdagangan Dan Jasa
4 Pamijahan Purwabakti
Perdagangan, Jasa, Pertanian,
Perikanan, Peternakan, Wisata
5 Megamendung Cipayung Hotel
6 Sukamakmur Sirnajaya Agro Wisata Kopi Rawa Gede
7 Megamendung Sukamanah Sarana Air Bersih
Jenis Usaha BUMDesa Kab.Bogor

31. Status Pendaftaran Badan Hukum

32. DESA SUKAMANAH - KEC. MEGAMENDUNG
BUM DESA MANDIRI SUKAMANAH didirikan 26 Oktober 2010 dan memiliki unit usaha pengelolaan
pasar desa dan Sarana Air Bersih (SAB). Pasar Desa Mempunyai Kios berjumlah 153 Kios, Retribusi yang
di pungut meliputi Retribusi Kios, Retribusi Angkot, Retribusi Ojeg, dan Retribusi parkir. SAB mempunyai
pelanggan sebanyak 630 Kepala Keluarga dengan jumlah 3,000 Jiwa Pengguna air bersih.
Tahun Deviden Setoran APBDES
Tahun 2016 Rp.55,680,000
Tahun 2017 Rp .67,610,000
Tahun 2018 Rp.110,406,000
Tahun 2019 Rp.46,283,000
Tahun 2020 Rp.67,549,580
Tahun 2021 Rp.81,118,000
Tahun 2022 RP.71,453.000
SERAPAN TENAGA KERJA
Jumlah tenaga kerja : 16 orang
Jumlah tenaga kerja luar Desa : 1 orang

33. DESA SIRNAJAYA, BOGOR (WISATA PERHUTANAN)
BUM Desa Sinar Makmur didirikan tahun 2018 dan memiliki unit usaha
pengelolaan perhutanan sekaligus agro wisata kopi Rawa Gede yang
bermitra dengan Poktan & LMDH serta CV Titan De Cremana.
PERAN PARA PELAKU BISNIS DALAM KEMITRAAN DAN RANTAI PASOK
Kelompok Lembaga
Masyarakat Desa Hutan
(LMDH) & POKTAN
• Penanaman kopi
• Kegiatan panen hingga
menghasilkan green bean
BUM Desa Sinar Makmur
• Pengolahan (roasting,
grinding)
• Packaging (green bean,
roasted bean, bubuk kopi)
• Wisata kopi (kedai kopi,
outbound, wisata edukasi
kopi)
CV Titan De Cremana
• Offtaker green bean dan
roasted bean
• Memasarkan Agrowisata Kopi
Rawa Gede melalui jaringan
komunitas kopi dan digital
Perkebunan kopi dan danau seluas 300 Ha; 230 Ha kebun
kopi robusta sepenuhnya dikelola oleh warga desa, 70 Ha
kebun kopi Arabica dikelola oleh pengusaha bekerja sama
dengan warga desa dengan sistem bagi hasil.
Omset BUM Desa
±200 Juta (2018)
Menyerap 15 tenaga
kerja, dan 25 unit tempat
kuliner.

34. BEBERAPA BUMDES YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP PADES
KECAMATAN DESA NAMA BUMDES
KONTRIBUSI
PADES JENIS USAHA TENAGA KERJA
MEGAMENDUNG SUKAMANAH BUM DESA MANDIRI SUKAMANAH Rp71,453,000 PASAR DESA DAN SAB 17
GUNUNG PUTRI BOJONG NANGKA BUM DESA BASIC KARYA USAHA BOJONG NANGKA
Rp46,637,510
Sentra Niaga, Wifi , Bumdespay 5
GUNUNG PUTRI BOJONG KULUR BUM DESA BOJONG KULUR TELADAN MANDIRI BOJONG KULUR
Rp38,070,287
Pengelolaan Pasar Desa 21
MEGAMENDUNG CIPAYUNG BUM DESA CIPAYUNG CIPAYUNG Rp26,926,079 Hotel dan Resort 15
GUNUNG PUTRI GUNUNG PUTRI BUM DESA MITRA MAJU SEJAHTERA GUNUNG PUTRI Rp15,000,000 perdagangan dan jasa 5
CIAWI CITAPEN BUM DESA BERKARYA CITAPEN Rp5,000,000 HOLDING,RENTING DAN KEUANGAN 3
CIAMPEA CIBANTENG BUM DESA BAROKAH CIBANTENG Rp3,248,000 pengolahan sawah 2
CIAWI BITUNGSARI BUM DESA MAWANGI BITUNGSARI Rp3,000,000 PAM DESA 6
MEGAMENDUNG SUKAGALIH BUM DESA GALIH MUKTI SUKAGALIH Rp2,810,000 Penyewaan Alat Pesta 5
LEUWILIANG KAREHKEL BUM DESA KAREHKEL CERIA KAREHKEL Rp961,807 JASA PPOB 2

35. Kegiatan DPMD

36. Program Kegiatan DPMD untuk pengembangan BUM Desa
Pelatihan
Pembinaan
Rapat Koordinasi
(monitoring, menghadirkan pihak ke 3 dan
universitas)
Forum BUM Desa

37. Terima Kasih