Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui penjelasan mengenai dasar pembentukan, organisasi pengelolaan, dan pengurusan BUMDes sesuai peraturan perundang-undangan."

1. PENINGKATAN KAPASITAS
MANAJEMEN BUMDESA

2. SEKILAS TENTANG
Badan Usaha Milik Desa
( BUMDesa )

3.  APA,
 BAGAIMANA
 SIAPA
BUMDES

4. DASAR PENDIRIAN BUMDes
(Ps. 4 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa
tentang Pendirian BUM Desa
 Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:
a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
b. potensi usaha ekonomi Desa;
c. sumberdaya alam di Desa;
d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk
pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk
dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
(Ps. 1 angka 2 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya
disebut BUM Desa, adalah :
 badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

6. MAKSUD PENDIRIAN BUMDes
(Ps. 2 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 sebagai upaya menampung seluruh
kegiatan di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum yang dikelola oleh Desa
dan/atau kerja sama antar-Desa.

7. TUJUAN PENDIRIAN BUMDes
(Ps. 3 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
a. meningkatkan perekonomian Desa;
b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan
Desa;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi
Desa;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan
pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan
layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan
umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

8. DASAR HUKUM BUMDes
1. UU 6/2014 ttg Desa
2. PP 43/2014 ttg Peraturan Pelaksana UU 6/2014 ttg
Desa
3. Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi 4/2015 ttg Pendirian, Pengurusan &
Pengelolaan, & Pembubaran BUMDes
4. Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi 2/2015 ttg Pedoman Tata Tertib &
mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

9. Peraturan Desa
(Ps. 1 angka 7 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 Peraturan Desa adalah
 peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas
dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

10. ANGGARAN DASAR
 Permen Desa, PDT & Transmigrasi 4/2015 tidak
menetapkan standar minimum isi AD & ART BUMDes
 Anggaran dasar BUMDes memuat paling sedikit :
1. rincian nama,
2. tempat kedudukan,
3. maksud dan tujuan,
4. kepemilikan modal,
5. kegiatan usaha, dan
6. kepengurusan.

11. USULAN UNTUK STANDAR MINIMAL ISI DARI
ANGGARAN DASAR BUMDes
Ps 1 : NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN & CABANG/PERWAKILAN
Ps 2 : JANGKA WAKTU
Ps 3 : MAKSUD, TUJUAN & KEGIATAN
Ps 4 : MODAL & KETENTUANNYA
Ps 5 : ketentuan ORGAN-ORGAN dalam Badan
Ps 6 : Keuangan & Pembukuan
Ps 7 : penggabungan (bila ada);
Ps 8 : Peleburan (bila ada);
Ps 9 : Pemisahan (bila ada)
Ps 10 : Kepailitan
Ps 11 : Pembubaran & Likuidasi
Ps 12 : Ketentuan Penutup
(+) susunan “PEMILIK MODAL” & anggota ke”PENGURUS”an dalam badan.

12.  Anggaran Rumah Tangga BUMDes memuat :
1. hak dan kewajiban pengurus,
2. masa bakti kepengurusan,
3. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus,
4. penetapan operasional jenis usaha, dan
5. sumber permodalan.
ANGGARAN RUMAH TANGGA

13. KETUA
PENASEHAT
KETUA KETUA KETUA
PENGAWAS
STRUKTUR BADAN USAHA MILIK DESA
PENGELOLA PENGELOLA PENGELOLA
PENGAWAS KETUA

14. BENTUK ORGANISASI BUMDes
(Ps. 7 & Ps. 8 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang
berbadan hukum, dapat berupa lembaga bisnis
yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM
Desa dan masyarakat.
 Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit
usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi
BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa
tentang Pendirian BUM Desa.

15. PENDIRIAN BUMDes BERSAMA
(Ps. 6 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 Dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan pelayanan usaha Antar Desa dapat
dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
 Pendirian BUM Desa bersama disepakati melalui Musyawarah Antar Desa yang
difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar Desa yang terdiri dari:
a. Pemerintah Desa;
b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
c. lembaga kemasyarakatan Desa;
d. lembaga Desa lainnya; dan
e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
 Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
Permen Desa, PDT & Transmigrasi 2/1015 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
pendirian BUM Desa bersama.
 BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang
Pendirian BUM Desa bersama.

16. Peraturan Desa
Akta Notaris
Akta Penegasan
Pendirian BUMDes
Pengumuman dalam
BERITA DESA
oleh Sekretaris Desa
Pemberitahuan kepada
BUPATI
BERITA ACARA
Musyawarah Desa
POKOK BAHASAN dalam
MUSYAWARAH DESA
Ps. 5 (2) Permen Desa, PDT &
Transmigrasi 4/2015
a. pendirian BUMDes
sesuai dengan kondisi
ekonomi dan sosial
budaya masyarakat;
b. organisasi pengelola
BUMDes;
c. modal usaha BUMDes; &
d. AD & ART BUMDes
Alur Pendirian
Badan Usaha Milik Desa
?
MUSYAWARAH DESA
Ps. 6 Permen Desa, PDT & Transmigrasi
4/2015 Jo Permen Desa, PDT &
Transmigrasi 2/2015
Peserta :
Ps 5 Permen Desa, PDT&Transmigrasi
2/2015 :
1. Pemerintah Desa,
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa), 3.
unsur masyarakat, terdiri atas :
a. Tokoh Adat
b. Tokoh Agama
c. Tokoh Masyarakat
d. Tokoh Pendidik
e. Perwklan Klmpk Tani
f. Perwklan Klmpk Nelayan
g. Perwklan Klmpk Perajin
h. Perwklan Klmpk Perempuan
i. Perwklan Klmpk Pemerhati &
Perlindungan anak
j. Perwklan Klmpk Masyarakat Miskin

17. KERJASAMA
ANTAR DESA
Difasilitasi oleh Badan
Kerjasama Antar Desa
Ps. 6 Permen Desa, PDT &
Transmigrasi 4/2015 Jo
Permen Desa, PDT &
Transmigrasi 2/2015
Diputuskan dlm
Musyawarah Antar Desa,
Peserta :
a. Pemerintah Desa;
b. anggota Badan
Permusyawaratan Desa;
c. lembaga kemasyarakatan
Desa;
d. lembaga Desa lainnya; &
e. tokoh masyarakat dengan
mempertimbangkan
keadilan gender.
Peraturan
Bersama Desa Akta Notaris
Akta
Penegasan Pendirian
BUMDes
Pengumuman dalam
BERITA DESA
oleh Sekretaris Desa
Pemberitahuan kepada
BUPATI
BERITA ACARA
Musyawarah Antar Desa
POKOK BAHASAN
dalam
MUSYAWARAH
ANTAR DESA
Ps. 5 (2) Permen Desa, PDT
& Transmigrasi 4/2015
a. pendirian BUMDes
sesuai dengan kondisi
ekonomi dan sosial
budaya masyarakat;
b. organisasi pengelola
BUMDes;
c. modal usaha BUMDes; &
d. AD & ART BUMDes
Alur Pendirian
Badan Usaha Milik Desa Bersama
?
MUSYAWARAH
ANTAR DESA
Ps. 6 Permen Desa,
PDT & Transmigrasi
4/2015 Jo Permen Desa,
PDT & Transmigrasi
2/2015
Peserta
Musyawarah Desa :
Ps 5 Permen Desa, PDT
& Transmigrasi 2/2015 :
1. Pemerintah Desa,
2. BPD (Badan
Permusyawaratan
Desa), dan
3. unsur masyarakat,
terdiri atas :
a. Tokoh Adat
b. Tokoh Agama
c. Tokoh Masyarakat
d. Tokoh Pendidik
e. Perwklan Klmpk Tani
f. Perwklan Klmpk
Nelayan
g. Perwklan Klmpk
Perajin
h. Perwklan Klmpk
Perempuan
i. Perwklan Klmpk
Pemerhati &
Perlindungan anak
j. Perwklan Klmpk
Masyarakat Miskin

18. ORGANISASI PENGELOLAAN BUMDes
(Ps. 9 & Ps. 10 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi
Pemerintahan Desa.
 Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa
terdiri dari:
a. Penasihat;
b. Pelaksana Operasional; dan
c. Pengawas.
 Penamaan susunan kepengurusan organisasi tersebut di
atas dapat menggunakan penyebutan nama setempat
yang dilandasi semangat kekeluargaan dan
kegotongroyongan.

19. PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
BUMDes
(Ps. 16 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 Susunan kepengurusan BUM Desa dipilih oleh :
 masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa.

20. PENASEHAT DLM BUMDes
(Ps. 11 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 Penasihat BUMDes dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang
bersangkutan.
 Penasihat BUMDes berkewajiban:
a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam
melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang
dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
 Penasihat BUMDes berwenang:
a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai
persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat
menurunkan kinerja BUM Desa.

21. TUGAS & KEWAJIBAN
PENGELOLA OPERASIONAL BUMDes
(Ps. 12 ayat (1) & ayat (2) Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 Tugas Pelaksana Operasional BUMDes :
 mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 Kewajiban Pelaksana Operasional BUMDes :
a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa
agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan
ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat
Desa;
b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha
ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Desa; dan
c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga
perekonomian Desa lainnya.

22. KEWENANGAN
PENGELOLA OPERASIONAL BUMDes
(Ps. 12 ayat (3) & Ps. 13 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa
setiap bulan;
b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM
Desa setiap bulan;
c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa
kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-
kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
d. dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang
usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi
usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
e. Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan
kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan
dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian
kerja lainnya.

23. PERSYARATAN MENJADI
PELAKSANA OPERASIONAL BUMDes
(Ps. 14 ayat (1) Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa
wirausaha;
b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan
perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah
Aliyah/SMK atau sederajat;

24. PEMBERHENTIAN
PELAKSANA OPERASIONAL BUMDes
(Ps. 14 ayat (2) Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan
alasan:
a. meninggal dunia;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM
Desa;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik
sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM
Desa;
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai
tersangka.

25. SUSUNAN, TUGAS & MASA BAKTI
PENGAWAS BUMDes
(Ps. 15 (1) (2) & (5) Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota;
d. Anggota.
 Tugas Pengawas adalah :
 mewakili kepentingan masyarakat.
 Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

26. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMDes
(Ps. 31 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban
pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara
ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
 BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja
Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM
Desa.
 Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas
pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang
disampaikan melalui Musyawarah Desa.

27. PEMBINAAN & PENGAWASAN BUMDes
(Ps. 32 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan
kriteria BUM Desa.
 Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis
tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan
serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan
pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.
 Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan
evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan
sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

28. MODAL BUMDes
(Ps. 17 & Ps. 18 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 Modal awal BUM Desa :
 bersumber dari APB Desa.
 Modal BUM Desa terdiri atas:
1. penyertaan modal Desa, terdiri atas :
a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau
lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan
dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan
disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
2. penyertaan modal masyarakat Desa, berasal dari :
- tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

29. KLASIFIKASI USAHA BUMDes
(Ps. 19 s/d Ps. 24 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
1. BISNIS SOSIAL (SOCIAL BUSINESS) SEDERHANA
(Ps. 19 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
2. BISNIS PENYEWAAN (RENTING) BARANG
(Ps. 20 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
3. USAHA PERANTARA (BROKERING)
(Ps. 21 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
4. BISNIS PRODUKSI & ATAU DAGANG
(Ps. 22 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
5. BISNIS KEUANGAN (FINACIAL BUSINESS)
(Ps. 23 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
6. USAHA BERSAMA (HOLDING)
(Ps. 24 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)

30. 1. BISNIS SOSIAL (SOCIAL BUSINESS) SEDERHANA
(Ps. 19 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial (social
business) sederhana :
 yang memberikan pelayanan umum(serving) kepada masyarakat
dengan memperoleh keuntungan finansial.
 Unit Usaha dalam BUMDes dapat memanfaatkan sumber
daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
a. air minum Desa;
b. usaha listrik Desa;
c. lumbung pangan; dan
d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal
diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

31. 2. BISNIS PENYEWAAN (RENTING) BARANG
(Ps. 20 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang
untuk :
 melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh
Pendapatan Asli Desa.
 Unit Usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha
penyewaan meliputi:
a. alat transportasi;
b. perkakas pesta;
c. gedung pertemuan;
d. rumah toko;
e. tanah milik BUM Desa; dan
f. barang sewaan lainnya.

32. 3. USAHA PERANTARA (BROKERING)
(Ps. 21 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara
(brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada
warga.
 Unit Usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan
kegiatan usaha perantara yang meliputi:
a. jasa pembayaran listrik;
b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang
dihasilkan masyarakat; dan
c. jasa pelayanan lainnya.

33. 4. BISNIS PRODUKSI & ATAU DAGANG
(Ps. 22 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi
dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu :
 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan
pada skala pasar yang lebih luas.
 Unit Usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan
kegiatan perdagangan (trading) meliputi:
a. pabrik es;
b. pabrik asap cair;
c. hasil pertanian;
d. sarana produksi pertanian;
e. sumur bekas tambang; dan
f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

34. 5. BISNIS KEUANGAN (FINACIAL BUSINESS)
(Ps. 23 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 BUM Desa dapat menjalankan bisnis
keuangan (financial business) :
 yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala
mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha
ekonomi Desa.
 Unit Usaha dalam BUM Desa dapat :
 memberikan akses kredit dan peminjaman
yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

35. 6. USAHA BERSAMA (HOLDING)
(Ps. 24 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) :
 sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik
dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
 Unit-Unit Usaha dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara
sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
 Unit Usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha bersama
meliputi:
a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi
nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
b. DesaWisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok
masyarakat;dan
c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal
lainnya.

36. STRATEGI PENGELOLAAN BUMDes
(Ps. 25 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 bersifat bertahap dengan mempertimbangkanperkembangan dari
inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:
1. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
2. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan
tentang BUM Desa;
3. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social
business) dan bisnis penyewaan (renting);
4. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk
kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan
pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan,
dan/atau lembaga donor;
5. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi
pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama
(holding).

37. 6. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada :
a. usaha perantara (brokering),
b. usaha bersama (holding),
c. bisnis sosial ( (social business),
d. bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading),
e. bisnis penyewaan (renting),
mencakup aspek-aspek :
a. teknis dan teknologi,
b. manajemen dan sumberdaya manusia,
c. keuangan,
d. sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan
hidup,
e. badan hukum, dan
f. perencanaan usaha.

38. ALOKASI HASIL USAHA BUMDes
(Ps. 26 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang
diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan
pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta
penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1
(satu) tahun buku.
 Pembagian hasil usaha BUM Desa ditetapkan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
 Alokasi pembagian hasil usaha dapat dikelola melalui
sistem akuntansi sederhana.

39. KEPAILITAN BUMDes
(Ps. 27 Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi 4/2015)
 Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM
Desa.
 Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian
dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan
rugi melalui Musyawarah Desa.
 Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi
kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya,
dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

40. SEKIAN &
TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT