Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
BUMDesa
1. Mengenal :
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM Desa)
Disusun untuk kegiatan Sosialisasi BUM Desa
di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 (Syam)
BPMPD
Kabupaten Barito Selatan
2. Latar Belakang
2
Sejak krisis ekonomi 1997/1998, penanggulangan kemiskinan
diperdesaan menjadi isu strategis pembangunan.
BUM Desa telah dikonsepkan sejak tahun 2001, namun
bertahun-tahun disosialisasikan secara nasional, hingga saat ini
belum tampak semarak gaung keberhasilannya sebagai bagian
perekonomian desa yang strategis.
Regulasi BUM Desa dari UU 22/1999 hingga saat ini UU
No. 6/2014(+ PP 43/2014) semakin menguatkan keberadaan
BUM Desa.
Pasal 108 UU No. 22/1999 :
Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. 3
Dasar Hukum
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
UU No. 6 Tahun 2014
4. 4
Definisi
UU No. 6 Tahun 2014 (Pasal 1)
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya
disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.
8. Landasan Kelembagaan
1. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan
program-program pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa.
2. Sebagai lembaga perekonomian masyarakat
desa yang didirikan atas dasar inisiatif dan
kearifan lokal.
3. Sebagai intrumen peningkatan pendapatan desa
dan masyarakat.
9. Landasan Filosofis BUM Desa
1. Perwujudan peningkatan pelayanan publik bagi
pengembangan usaha mikro berdasarkan
kebutuhan masyarakat dan potensi desa untuk
kesejahteraan bersama.
2. Pengembangan sarana penciptaan lapangan
kerja dan media pemberdayaan ekonomi
kerakyatan.
3. Pengembangan wahana dalam perkuatan basis
pajak dan retribusi guna meningkatkan
pendapatan asli desa.
10. Karakteristik BUM Desa
10
1. Badan Usaha dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat
( 49%) melalui penyertaan modal.
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar
dari budaya lokal.
4. Usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil
informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui
kebijakan desa.
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama
14. Tujuan Pendirian BUM Desa
14
1.Meningkatkan Sumber PADes.
2.Memberikan Pelayanan terhadap Kebutuhan
Masyarakat.
3.Meningkatkan kesempatan berusaha dan
mengurangi pengangguran di Pedesaan.
4.Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa.
5.Mengurangi Kemiskinan.
15. Syarat Pembentukan BUM Desa
15
1. Atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat.
2. Ada potensi usaha ekonomi masyarakat.
3. Sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan,
terutama kekayaan desa.
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan
usaha.
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan
ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan
kurang terakomodasi.
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli
desa
20. 1. Mendesain struktur organisasi
2. Menyusun gambaran pekerjaan
3. Menetapkan sistem koordinasi.
4. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga.
5. Menyusun pedoman kerja.
6. Menyusun desain sistem informasi.
7. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan.
8. Melakukan proses rekruitmen.
9. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan.
(Lihat Halaman 15 – 17 )
20
Persiapan Pembentukan BUM Desa
21. Mekanisme Pembentukan BUM Desa
21
Musyawarah desa untuk menghasilkan
kesepakatan.
Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART.
Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft
peraturan desa.
Penerbitan peraturan desa.
23. Badan Hukum
Apakah BUM Desa merupakan Badan Usaha yang
berbadan Hukum?
BUM Desa merupakan usaha desa yang bercirikan
desa.
Pada pembentukannya, tidak diperlukan Badan
Hukum.
Badan hukum hanya diperlukan pada saat BUM
Desa memiliki usaha yang memerlukan.
23
25. 25
Kepengurusan BUM Desa
Pasal 132 (PP 43/2014)
1. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari
organisasi Pemerintahan Desa.
2. Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas:
a. penasihat; dan
b. pelaksana operasional( Direksi dan Kepala Unit Usaha)
3. Penasihat dijabat secara ex-officio oleh kepala Desa.
4. Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan
diberhentikan oleh kepala Desa.
5. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan
yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga
Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan
Desa.
30. 30
Hasil Usaha BUM Desa
Pasal 28(Permendagri No. 39/2010)
1. Pengembangan Usaha BUM Desa
2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa
dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin
melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana
bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran dan
Pendapatan Belanja Desa.
“Untuk besaran/prosentasi diatur
dalam AD/ART BUM Desa”
33. 33
Pertanggung Jawaban
1. Pelaksana Operasional atau direksi melaporkan
pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada
Kepala Desa.
2. Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUM
Desa kepada BPD melalui Musyawarah Desa.
34. 34
Pembinaan
1. Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi,
upaya pengembangan manajemen dan sumber daya
manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di
perdesaan.
2. Bupati dalam melaksanakan pembinaan, monitoring,
evaluasi sebagaimana dimaksud dapat melalui Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang membidangi
Pemberdayaan Masyarakat.
3. Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan
pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya.
35. 35
Pengawasan
1. BPD dan/ atau Pengawas Internal yang dibentuk melalui
musyawarah desa melakukan pengawasan atas
pengelolaan BUM Desa. Setiap bantuan yang bersifat
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa
akan disalurkan melalui BUM Desa.
2. Inspektorat Kabupaten Barito Selatan melakukan
pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.
36. 36
Penutup
1. Tidak ada kewajiban bagi pemerintah desa untuk
membentuk BUM Desa, tetapi BUM Desa sangat
dianjurkan. Karena dengan BUM Desa, Pemerintah
Desa dapat melakukan aktifitas untuk menambah PADes
2. Setiap bantuan yang bersifat pemberdayaan masyarakat
dan pembangunan desa akan disalurkan melalui BUM
Desa.
3. Selain untuk mencari keuntungan, BUM Desa juga
bersifat sosial, yakni memberikan sebagian hasil
usahanya untuk kesejahteraan masyarakat.
37. 37
Hal-hal yang masih belum jelas dapat menghubungi :
Bidang Ekonomi Masyarakat BPMPD Kabupaten Barito Selatan
Jl. Pahlawan Km. 3 No. 70 Buntok Telepon : 0525-21228
Atau :
Syamsul Bakhri, S.Sos, MT (Hp. 082351708288)
Ariwanto, SE (Hp. 085348228060)
