1. Pemberantasan Korupsi di Negeri Tirai Bambu
M. Arief Fakhruddin
D IV Akuntansi Kurikulum Khusus BPKP, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan
Email: muhd.arief@gmail.com
Abstrak – Cina, Negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, merupakan Negara adidaya dalam hal ekonomi,
perkembangan ekonomi yang pesat juga menimbulkan dampak negative, diantaranya maraknya kasus korupsi.
Pemerintah Cina menerapkan sanksi tegas jika terdapat kasus korupsi yang ditemukan, bahkan sampai dengan
hukuman mati. Hukuman mati ini tidak efektif, karena masih banyak kasus korupsi di Negara Cina.
Kata Kunci – Korupsi, Cina, Hukuman Mati
I. Pendahuluan
Ekonomi China yang tumbuh pesat
memunculkan masalah-masalah baru bagi negeri
tersebut. Diantaranya adalah masalah korupsi.
Korupsi merupakan salah satu tantangan politik dan
ekonomi terbesar yang dihadapi oleh China di abad
ke-21.
Korupsi dianggap sebagai salah satu
masalah paling besar yang dihadapi China saat ini
karena di samping kerusakan ekonomi, sosial, dan
politik yang ditimbulkannya, sifat distribusi tindak
korupsi itu juga sudah sangat luas. Keberhasilan
pembangunan ekonomi China yang menakjubkan
semenjak dekade 1990-an, membuat beberapa ahli
merumuskan bahwa pada abad ke-21 ini merupakan
“the Chinese century”.
Meski demikian, pengamatan seksama
mengenai reformasi ekonomi menunjukkan bahwa
kecermerlangan ekonomi China ternyata tidak sebaik
seperti yang diduga. Hal ini dikarenakan ekonomi
China menghadapi masalah ketimpangan
pembangunan antara pantai timur dan selatan dengan
daerah tengah dan barat, jumlah pengangguran yang
tinggi, ketidakbecusan manajemen BUMN, lemahnya
sistem perbankan hingga masalah korupsi. Hal ini
tercermin dari data yang disampaikan Ross Terril
bahwa “Satu persen penduduk China memiliki 40%
kemakmuran, sebagian di antaranya didapatkan
melalui korupsi”
Terdapat beberapa usaha Cina dalam
usahanya memberantas korupsi yang akan dibahas
lebih lanjut.
II. Pembahasan
Korupsi di Cina sudah ada dan berakar sejak
ribuan tahun lalu, Kasus-kasus korupsi yang banyak
tercatat dalam sejarah China adalah korupsi yang
dilakukan oleh kasim istana. Para kasim istana
bertugas melayani selir kaisar dan memimpin urusan
rumah tangga. Mereka biasanya banyak mengetahui
rahasia dalam istana. Fungsi mereka juga menyebar
ke bidang lain termasuk kemiliteran.
Kaisar dimabukkan dengan segala
kenikmatan yang sengaja diciptakan oleh kasim
sehingga kasim dapat berlaku sebagai penguasa.
Korupsi menyebabkan kemerosotan efisiensi
pemerintahan. Pada umumnya hukuman bagi para

2. pelaku korupsi adalah dipecat dari jabatannya dan
sanksi hukuman penjara.
Pada era Mao Tse Tung (1949-1976), Cina
semakin terpuruk akibat korupsi, salah satu tindakan
yang dilakukan adalah dengan mengkampanyekan
Gerakan Lima Anti (wu fan). Gerakan ini ditujukan
untuk menumpas lima macam kejahatan: suap-
menyuap, tidak membayar pajak, pencurian uang
negara, menipu kontrak dengan pemerintah dan
mencuri informasi ekonomi milik negara. Sejak
adanya kampanye itu sangat sedikit orang yang
berani menggerogoti uang negara. Meskipun pada
akhirnya gerakan ini mengendur karena tidak adanya
standaryang jelas dalam penindakannya.
Pada era Zhu Rongji (1997-2002),
pemerintah Cina mulai secara tegas dalam
penindakan korupsi. Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) China mengatur mereka yang
menawarkan dan menerima suap bisa dihukum.
Hukuman mati bagi penerima suap dan hukuman
seumur hidup bagi pemberi suap.
Hukuman mati merupakan hukuman terberat
yang dapat diberikan kepada koruptor yang
diterapkan juga kepada pejabat tinggi negara, bukan
hanya kepada pejabat rendah atau orang-orang biasa
Pada Tahun 2007, pemerintah Cina
mengumumkan pendirian Biro Pencegahan Korupsi
Nasional (NBCP) yang akan bertugas untuk
memonitor jalur aset yang mencurigakan serta
aktivitas yang dicurigai merupakan hasil korupsi. Staf
NBCP akan mengumpulkan dan menganalisis
informasi dari sejumlah sektor termasuk di antaranya
dari perbankan, penggunaan lahan, pengobatan, dan
telekomunikasi. sehingga mampu memonitor alur
keuangan masuk dan keluar para pejabat dan
mendeteksi perilaku pihak-pihak yang dicurigai. Biro
ini nantinya akan melaporkan langsung temuannya
kepada dewan negara atau kabinet Ch ina. Meski
demikian, biro tersebut tidak akan terlibat dan tidak
memiliki wewenang dalam penyelidikan kasus
perseorangan. Biro tersebut juga bertugas
memberikan arahan pekerjaan anti-korupsi bagi
perusahaan, organisasi non-pemerintah, membantu
asosiasi perdagangan untuk menciptakan sistem dan
mekanisme disiplin sendiri, mencegah penyuapan
komersial, serta memperluas pencegahan korupsi
bagi organisasi pedesaan seperti halnya masyarakat
kota.
Tugas NBCP antara lain adalah:
- Bertanggung jawab terhadap pengharmonisasian,
perencanaan, formulasi kebijakan dan pengujian
serta supervisi dari pemberlakuan anti korupsi di
Cina
- Pengkoordinasian dan pengarahan untuk
pencegahan kerja di bidang swasta, sektor
public, kelompok sosial, dan organisasi sosial
lainnya
- Bertanggung jawab untuk kerjasama
internasional dalam hal pencegahan korupsi
Hasil dari pembentukan NBCP adalah
beberapa pejabat terbukti melakukan korupsi dan
dijatuhi hukuman mati. Beberapa pejabat yang
menerima hukuman mati, diantaranya adalah Wakil
Walikota Hangzhou, Xu Maiyong yang terbukti
menerima suap $22,4 juta, Pejabat Kota Suzhou,
Jiang Renjie yang terbukti menerima suap $46 juta,
Pejabat Bank, Xiao Hongbo juga terbukti menerima
suap Rp3,9 miliar (sebelum era NBCP), Pejabat
Provinsi Jiangxi, Hu Chang-qing divonis hukuman
mati karena menerima suap Rp5 miliar (sebelum era
NBCP), bahkan pejabat partai komunis sendiri jika
terbukti korupsi, juga akan menerima hukuman yang
sama, dalam hal ini Cheng Kejie, yang menerima
suap $5 juta.

3. Hukuman keras dan tegas yang diterapkan
pemerintahan Cina, diharapkan mampu mengurangi
korupsi, namun efektif dan efisienkah hukuman mati
ini? Indeks Pemberantasan Korupsi (IPK) Cina dari
tahun 2002 hingga 2012 rata-rata berkutat di sekitar
angka 3, tidak jauh dari skor indeks persepsi korupsi
Indonesia, yang menurut Transparency International
masuk dalam kategori buruk.
Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan
Negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati
dalam pemberantasan korupsi, namun berada di
peringkat atas dalam IPK. Dengan skor IPK yang
tidak bergerak jauh dari skor 3, efektivitas dan
efisiensi pemerintah Cina menerapkan hukuman mati
dalam pemberantasan Cina perlu dipertanyakan.
Hukuman mati pasti akan menimbulkan efek jera,
namun tidak cukup hanya hukuman mati untuk dapat
memberantas korupsi, karena terbukti masih banyak
pejabat yang korupsi meskipun sudah tersedia
hukuman mati yang menunggu mereka bila
melakukan korupsi.
Beberapa penyebab kenapa korupsi masih
merajalela di Cina adalah adanya tradisi guanxi
(koneksi) yang begitu mengakar di kalangan
masyarakat China merupakan salah satu penyebab
begitu meluasnya korupsi di negeri ini. Bagi mereka,
tanpa guanxi maka bisnis tidak akan berjalan dan
seseorang akan hampir tidak dapat mencapai apa
yang menjadi kehendaknya.
Selain itu, dengan Adanya reformasi
ekonomi. Posisi tradisi guanxi diperkuat dengan
pandangan tentang uang yang berubah di China,
bahwa reformasi memperbolehkan masyarakat untuk
menjadi lebih kaya, dan memiliki lebih banyak uang
tidak lah lagi dilarang sehingga mendorong
masyarakatnya untuk mengejar kemakmuran
perseorangan.
III. Kesimpulan
Korupsi sudah ada di Cina dari ribuan tahun
lalu, dan dibutuhkan usaha keras untuk
memberantasnya. Pemerintah Cina yang berpaham
komunis dan otoriter, dapat menerapkan hukuman
yang sangat berat untuk pelaku tindak pidana korupsi.
Namun efektifitas dan efisiensinya masih
dipertanyakan, karena ternyata meskipun
menimbulkan efek jera, korupsi masih terus ada,
bahkan angkanya cenderung membesar. Perlu ada
alternative hukuman tambahan lain selain hukuman
mati. Diantara penyebab kenapa korupsi masih terus
ada di Cina adalah adanya tradisi guanxi, dan
keinginan masyarakat Cina untuk mengejar
kemakmuran perseorangan,, imbas dari adanya
reformasi ekonomi.
SUMBER REFERENSI
[1] Ross Terril, What Does China Want?,
http://www.gees.org/documentos/Documen-
01262.pdf
[2] Perbandingan pemberantasan korupsi, singapore,
china, dan Indonesia
http://allaboutadministration.blogspot.com
[3] Tahukah Anda Cara Negara Cina Memberantas
Korupsi http://tahukah-andaa.blogspot.com
[4] Korupsi di China, perspektif historis,
http://staff.uny.ac.id
[5] National Bureau of Corruption Prevention of
China
http://www.nbcp.gov.cn/article/English/Comprehensi
veInfomation/
[6] Transparency International, Corruption
Perception Index 2012,
http://www.ti.or.id/media/documents/2012/12/12/m/a
/map_and_country_result_1.pdf.