Korupsi dan penipuan merupakan masalah serius di Indonesia. Dokumen ini membahas berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi, seperti peningkatan pendidikan masyarakat, pengawasan lembaga swadaya masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas oleh lembaga seperti KPK. Dokumen ini juga menjelaskan contoh-contoh kasus korupsi yang diungkap oleh KPK dan

1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
CORRUPTION FRAUD
Dibuat oleh :
Serafinus Octavia Puspitasari
55117110074
Mata Kuliah :
Business Ethic and Good Governance
Dosen :
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Magister Management
Universitas Mercu Buana
Jakarta
2017

2. FORUM
Korupsi yang ada di indonesia sudah merajalela dan mengalami perkembangan dari masa
kemasa. Bicara tentang korupsi seakan tiada habisnya, Semua itu terjadi karena adanya
wewenang dan kekuasaan yang besar tanpa pertanggung jawaban yang jelas. Untuk
mendapatkan kekuasaan, para pejabat atau calon-calon pejabat banyak yang melakukan
korupsi dan berlomba-lomba menikmati harta Negara dengan semaunya sendiri. Entah dari
skala yang terkecil sampai skala yang terbesar.
Lemahnya hukum di Indonesia yang kurang tegas menyebabkan para koruptor tiada henti
melakukan tindakan korupsi. Dalam hal ini peran masyarakat juga sangat di butuhkan yaitu
dengan mengawasi apa saja yang akan di lakukan oleh para pejabat. Derngan adanya
pengawasaan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan. Para pemberantas korupsi
(KPK) juga harus menegakkan perundang-undangan (hukum) bagi orang yang telah
melakukan tindakan korupsi itu.
Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam mengurangi tindak korupsi di Indonesia,
antara lain sebagai berikut :
a. Upaya pencegahan (preventif).
b. Upaya penindakan (kuratif).
c. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.
d. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
Upaya Pencegahan (Preventif)
a. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian
pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
b. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.

3. c. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung
jawab yang tinggi.
d. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa
tua.
e. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
f. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi
dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.
g. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
h. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan mela-lui
penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.
Upaya Penindakan (Kuratif)
Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan
diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Beberapa
contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK :
a. Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik
Pemda NAD (2004).
b. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melekukan
pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
c. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta
(2004).
d. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuang-an
negara Rp 10 milyar lebih (2004).
e. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito
dari BI kepada PT Texmaco Group melalui BNI (2004).
f. Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK (2005).
g. Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).
h. Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo.

4. i. Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus
korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar
(2004).
Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa
a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait
dengan kepentingan publik.
b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
c. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga
ke tingkat pusat/nasional.
d. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan peme-
rintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
e. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam
setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.
Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
a. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang meng-
awasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari
sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui
usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW la-hir di
Jakarta pd tgl 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki
pemerintahan pasca Soeharto yg bebas korupsi.
b. Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan
memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba
sekarang menjadi organisasi non pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang
demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global.
Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2004
menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, disusul Surabaya,

5. Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005, Indonesia berada di
posisi keenam negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan
Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya dan Usbekistan, serta hanya lebih baik dari
Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar.
Sedangkan Islandia adalah negara terbebas dari korupsi.

6. KUIS
1. Pengertian tantang corruption dan fraud
Fraud merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk
merugikan orang lain atau suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya
perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan
pribadi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991 (KBBI) korupsi berarti busuk; palsu; atau suap.
Dalam kamus hukum, korupsi adalah buruk; rusak; suka menerima uang sogok;
menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan
menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau penyelewengan atau
penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk
keuntungan pribadi atau orang lain.
2. Kondisi pada lingkungan kerja dan bagaimana cara perusahaan mengatasinya.
Di tempat saya bekerja perna ada kasus penggelapan sejumplah unit barang yang nilainya
cukup merugikan perusahaan sebagai contoh seperti berikut :
Karyawan yang tidak jujur dan juga melakukan pencurian dengan skema pembelian dan
penerimaan barang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, semisal barang yang diterima
sebesar 1.000 unit, namun hanya dicatat sebanyak 900 unit. Selanjutnya 100 unit yang tersisa
dicuri sebagai milik pribadi. Yang menjadi masalah bahwa pemasok tetap menagih sebesar
1.000 unit. Oleh karenanya karyawan yang tidak jujur tersebut menyampaikan dokumen
tanda terima ke bagian pembayaran hutang sebesar 1.000 unit. Lazimnya bagian
pembayaran hutang tidak melakukan crosscheck dengan bagian pencatatan persediaan,
karena dianggap bahwa barang yang diterima adalah 1.000 unit. Pelaku yang lazim
melakukan hal ini adalah bagian pembelian dan penerimaan atau adanya sekelompok
karyawan yang berkaitan dengan penugasan tersebut.

7. Perusahaan sendiri mengatasinya dengan diadakanya tim audit pada setiap tiga bulan sekali
dan penindakantegas pada karyawan yang dirasa merugikan perusahaan, dengan cara
membayar seluruh kerugian perusahaan dan juga akan di potong gaji secara berkala, jika
karyawan tidak sanggup membayarkan kerugian yang telah di perbuat maka pihak
perusahaan akan mempidana atau melewati jalur hukum.

8. Daftar Pustaka
Hapzi Ali, Prof. Dr. Ir. H. Pre-Msc.MM.CMA. Corruption & Fraud. Universitas Mercu Buana.
Deviana Putri, 2016. https://www.kompasiana.com/depina/upaya-menanggulangi-korupsi-di-
indonesia_5852bd67b07e61292f17f5f5
Fandi Adhitya, 2012. http://wawasanfadhitya.blogspot.co.id/2012/08/upaya-pemberantasan-
korupsi-di-indonesia.html
Anonim 1, 2013. http://accounting-media.blogspot.co.id/2013/06/fraud-dan-korupsi.html