SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
SIKAP DAN NILAI-NILAI YANG
ADA DALAM ANALISA
PENDAHULUAN
• ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH PROSES
PENCIPTAAN PENGETAHUAN DARI DAN
DALAM PROSES PENCIPTAAN KEBIJAKAN.
CIRI
ANALISIS
KEBIJAKAN
MERUPAKAN KEGIATAN KOGNITIF
MERUPAKAN HASIL KEGIATAN KOLEKTIF
MERUPAKAN DISIPLIN INTELEKTUAL TERAPAN YANG BERSIFAT
REFLEKTIF, KREATIF, IMAJINATIF DAN EKSPLORATORI
BERKAITAN DENGAN MASALAH-MASALAH PUBLIK
PENGERTIAN
• William N. Dunn (20000
Suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam
metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan
memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga
dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan
masalah-masalah kebijakan.
• Weimer and Vining (1998)
Analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan
pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah
yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik
berkaitan dengan masalah tersebut, dan berbagai alternatif kebijakan
yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan
tujuan kebijakan.
Manfaat Mempelajari Kebijakan Publik
Menurut Dye Dan Anderson
1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan
2. Membantu Praktisi Memecahkan Masalah Publik
3. Berguna untuk Tujuan Politik
OBJEK ANALISIS KEBIJAKAN
Faktor Determinan
Utama
Isi Kebijakan Dampak Kebijakan
TIPE ANALISIS KEBIJAKAN
• Tipe analisis akademis
Berfokus pada hubungan antara faktor determinan utama
dengan isi kebijakan dan berusaha untuk menjelaskan
hakikat, karakteristik dan profil kebijakan dan bersifat
komparatif baik dari segi waktu maupun segi substansi
• Tipe analisis terapan
Memfokuskan diri pada hubungan isi kebijakan dengan
dampak kebijakan serta lebih berorientasi pada evaluasi
kebijakan dan bertujuan untuk menemukan alternatif
lebih baik dan bisa menggantikan kebijakan yang sedang
dianalisis.
GAYA ANALISIS KEBIJAKAN
ANALISIS DESKRIPTIF
ANALISIS ISI (CONTEST ANALYSIS)
merupakan definisi empiris
mengenai isi kebijakan terutama
pada maksud, definisi masalah,
tujuan dan orientasi sebuah
kebijakan.
ANALISIS SEJARAH (HISTORICAL
ANALYSIS)
lebih menekankan aspek evolusi isi
kebijakan dari awal pembentukan
hingga implementasinya bahkan
bersifat ekspansif dengan
membandingkan beberapa
kebijakan secara kronologis-
sinkronis.
• ANALISIS PROSES
Analisis proses tidak begitu berfokus pada isi
kebijakan, namun lebih memfokuskan diri pada
proses politik dan interaksi faktor-faktor
lingkungan luar yang kompleks dalam
membentuk sebuah kebijakan.
ANALISIS EVALUASI
EVALUASI LOGIKA,
dimensinya: konsistensi
internal tujuan kebijakan,
konsistensi tujuan dan
instrumen kebijakan, dan
perbedaan antara
konsekuensi yang
diharapkan dan yang tidak
diharapkan.
EVALUASI EMPIRIS,
mengukur apakah
kebijakan publik mampu
memecahkan masalah
dan menekankan teknik-
teknik untuk melihat
efisiensi dan efektivitas
sebuah kebijakan.
EVALUASI ETIS, yang
dalam analisisnya
mengacu pada etika,
norma, dan nilai (value)
dimana dalam evaluasi
yang lain sangat bersifat
bebas nilai.
PENDEKATAN DALAM ANALISIS
KEBIJAKAN
1. ANALISIS KEBIJAKAN (POLICY ANALYSIS)
a) Berfokus pada studi pembuatan keputusan (decision making) dan
penetapan kebijakan (policy formation).
b) Menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga keputusan yang
diambil benar-benar rasional.
c) Kurang realistis dalam dunia kebijakan dan politik.
2. KEBIJAKAN PUBLIK POLITIK (POLITICAL PUBLIC POLICY)
a) Lebih menekankan pada hasil dan outcome dari kebijakan publik.
b) Melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai
bidang seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan
lingkungan.

More Related Content

What's hot

Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan ForecastingModul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecastingunitpublikasi
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Asep Sufyan Tsauri
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanunitpublikasi
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparYogi Suwarno
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Ahmad Syarif
 
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)Kim ijo
 
Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Erta Erta
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakanunitpublikasi
 
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset KebijakanModul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakanunitpublikasi
 
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran KebijakanModul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakanunitpublikasi
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakanunitpublikasi
 
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis KebijakanModul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakanunitpublikasi
 
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis KebijakanModul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakanunitpublikasi
 
Siklus kebijakan wati gunawan
Siklus kebijakan wati gunawanSiklus kebijakan wati gunawan
Siklus kebijakan wati gunawanIrika Widiasanti
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakanunitpublikasi
 
Modul 5. sub modul 1
Modul 5. sub modul 1Modul 5. sub modul 1
Modul 5. sub modul 1unitpublikasi
 
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikanalisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikAfif Alfianto
 
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder MappingModul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mappingunitpublikasi
 

What's hot (20)

Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan ForecastingModul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan
 
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
 
Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Meramal kebijakan
Meramal kebijakan
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
 
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset KebijakanModul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
 
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran KebijakanModul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
 
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis KebijakanModul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
 
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis KebijakanModul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan
 
Siklus kebijakan wati gunawan
Siklus kebijakan wati gunawanSiklus kebijakan wati gunawan
Siklus kebijakan wati gunawan
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
 
Pelatihan Pengenalan Analisis Kebijakan Publik
Pelatihan Pengenalan Analisis Kebijakan PublikPelatihan Pengenalan Analisis Kebijakan Publik
Pelatihan Pengenalan Analisis Kebijakan Publik
 
Modul 5. sub modul 1
Modul 5. sub modul 1Modul 5. sub modul 1
Modul 5. sub modul 1
 
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikanalisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
 
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder MappingModul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
 

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

10. sanksi administrasi
10. sanksi administrasi10. sanksi administrasi
10. sanksi administrasi
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
 
M 3 STUDI IMPLEMENTASI
M 3 STUDI IMPLEMENTASIM 3 STUDI IMPLEMENTASI
M 3 STUDI IMPLEMENTASI
 
M 1 STUDI IMPLEMENTASI
M 1 STUDI IMPLEMENTASIM 1 STUDI IMPLEMENTASI
M 1 STUDI IMPLEMENTASI
 
Uu no 32
Uu no 32Uu no 32
Uu no 32
 
9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
 

Similar to Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa

Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp editedPosdaya Solok
 
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021WiandhariEsaBBPKCilo
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Ibrahim Doru
 
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikanmakalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikanDIANTO IRAWAN
 
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdfPertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdfasepsobirin2
 
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptxAnalisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptxAdrianHanda2
 
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.ppt
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.pptAnalisis Kebijakan_MPI_S3_2019.ppt
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.pptIzzaRosyadi
 
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxEVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxSa'datul Ummah
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosTri Widodo W. UTOMO
 
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdfMateri Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdfAsroriAbuHammam
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikHimpunan Mahasiswa Islam
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraKasmiah Ali
 
Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1hoyin rizmu
 
analisis kebijakan.pptx
analisis kebijakan.pptxanalisis kebijakan.pptx
analisis kebijakan.pptxsunardi21
 

Similar to Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa (20)

Kebijakan publik
Kebijakan publik Kebijakan publik
Kebijakan publik
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
 
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
 
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikanmakalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
makalah mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
 
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdfPertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
Pertemuan 10_Konsep Evaluasi Kebijakan.pdf
 
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptxAnalisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
 
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.ppt
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.pptAnalisis Kebijakan_MPI_S3_2019.ppt
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.ppt
 
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptxEVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN - M. HARITS ARFAN - KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pptx
 
Makalah kebijakan
Makalah kebijakanMakalah kebijakan
Makalah kebijakan
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
 
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdfMateri Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
 
Bahan Tayang SANRI 5
Bahan Tayang SANRI 5Bahan Tayang SANRI 5
Bahan Tayang SANRI 5
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakan
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi Negara
 
Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1
 
analisis kebijakan.pptx
analisis kebijakan.pptxanalisis kebijakan.pptx
analisis kebijakan.pptx
 

More from nurul khaiva

Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)nurul khaiva
 
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)nurul khaiva
 
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)nurul khaiva
 
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)nurul khaiva
 
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)nurul khaiva
 
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politikPart 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politiknurul khaiva
 
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)nurul khaiva
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
 
Contoh analisis kebijakan penataan copy
Contoh analisis kebijakan penataan copyContoh analisis kebijakan penataan copy
Contoh analisis kebijakan penataan copynurul khaiva
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negaranurul khaiva
 
7. lembaga lembaga negara
7. lembaga lembaga negara7. lembaga lembaga negara
7. lembaga lembaga negaranurul khaiva
 
5. hubungan antara pemerintah pusat & daerah
5.  hubungan antara pemerintah pusat &  daerah5.  hubungan antara pemerintah pusat &  daerah
5. hubungan antara pemerintah pusat & daerahnurul khaiva
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negaranurul khaiva
 

More from nurul khaiva (20)

M 10
M 10M 10
M 10
 
M 9
M 9M 9
M 9
 
M 5, m-6, dan m-7
M 5, m-6, dan m-7M 5, m-6, dan m-7
M 5, m-6, dan m-7
 
M 4
M 4M 4
M 4
 
M 3
M 3M 3
M 3
 
M 2
M 2M 2
M 2
 
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
 
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
 
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
 
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
 
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
 
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politikPart 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
 
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
 
Contoh analisis kebijakan penataan copy
Contoh analisis kebijakan penataan copyContoh analisis kebijakan penataan copy
Contoh analisis kebijakan penataan copy
 
9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara
 
7. lembaga lembaga negara
7. lembaga lembaga negara7. lembaga lembaga negara
7. lembaga lembaga negara
 
5. hubungan antara pemerintah pusat & daerah
5.  hubungan antara pemerintah pusat &  daerah5.  hubungan antara pemerintah pusat &  daerah
5. hubungan antara pemerintah pusat & daerah
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara
 

Recently uploaded

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (8)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa

  • 1. SIKAP DAN NILAI-NILAI YANG ADA DALAM ANALISA
  • 2. PENDAHULUAN • ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH PROSES PENCIPTAAN PENGETAHUAN DARI DAN DALAM PROSES PENCIPTAAN KEBIJAKAN. CIRI ANALISIS KEBIJAKAN MERUPAKAN KEGIATAN KOGNITIF MERUPAKAN HASIL KEGIATAN KOLEKTIF MERUPAKAN DISIPLIN INTELEKTUAL TERAPAN YANG BERSIFAT REFLEKTIF, KREATIF, IMAJINATIF DAN EKSPLORATORI BERKAITAN DENGAN MASALAH-MASALAH PUBLIK
  • 3. PENGERTIAN • William N. Dunn (20000 Suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. • Weimer and Vining (1998) Analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.
  • 4. Manfaat Mempelajari Kebijakan Publik Menurut Dye Dan Anderson 1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 2. Membantu Praktisi Memecahkan Masalah Publik 3. Berguna untuk Tujuan Politik
  • 5. OBJEK ANALISIS KEBIJAKAN Faktor Determinan Utama Isi Kebijakan Dampak Kebijakan
  • 6. TIPE ANALISIS KEBIJAKAN • Tipe analisis akademis Berfokus pada hubungan antara faktor determinan utama dengan isi kebijakan dan berusaha untuk menjelaskan hakikat, karakteristik dan profil kebijakan dan bersifat komparatif baik dari segi waktu maupun segi substansi • Tipe analisis terapan Memfokuskan diri pada hubungan isi kebijakan dengan dampak kebijakan serta lebih berorientasi pada evaluasi kebijakan dan bertujuan untuk menemukan alternatif lebih baik dan bisa menggantikan kebijakan yang sedang dianalisis.
  • 7. GAYA ANALISIS KEBIJAKAN ANALISIS DESKRIPTIF ANALISIS ISI (CONTEST ANALYSIS) merupakan definisi empiris mengenai isi kebijakan terutama pada maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi sebuah kebijakan. ANALISIS SEJARAH (HISTORICAL ANALYSIS) lebih menekankan aspek evolusi isi kebijakan dari awal pembentukan hingga implementasinya bahkan bersifat ekspansif dengan membandingkan beberapa kebijakan secara kronologis- sinkronis.
  • 8. • ANALISIS PROSES Analisis proses tidak begitu berfokus pada isi kebijakan, namun lebih memfokuskan diri pada proses politik dan interaksi faktor-faktor lingkungan luar yang kompleks dalam membentuk sebuah kebijakan.
  • 9. ANALISIS EVALUASI EVALUASI LOGIKA, dimensinya: konsistensi internal tujuan kebijakan, konsistensi tujuan dan instrumen kebijakan, dan perbedaan antara konsekuensi yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. EVALUASI EMPIRIS, mengukur apakah kebijakan publik mampu memecahkan masalah dan menekankan teknik- teknik untuk melihat efisiensi dan efektivitas sebuah kebijakan. EVALUASI ETIS, yang dalam analisisnya mengacu pada etika, norma, dan nilai (value) dimana dalam evaluasi yang lain sangat bersifat bebas nilai.
  • 10. PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEBIJAKAN 1. ANALISIS KEBIJAKAN (POLICY ANALYSIS) a) Berfokus pada studi pembuatan keputusan (decision making) dan penetapan kebijakan (policy formation). b) Menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga keputusan yang diambil benar-benar rasional. c) Kurang realistis dalam dunia kebijakan dan politik. 2. KEBIJAKAN PUBLIK POLITIK (POLITICAL PUBLIC POLICY) a) Lebih menekankan pada hasil dan outcome dari kebijakan publik. b) Melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan.