Dokumen tersebut membahas konsep evaluasi kebijakan, fungsi, kriteria, pendekatan dan metode evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi secara sistematis. Terdapat berbagai pendekatan dan metode evaluasi seperti evaluasi pra-pelaksanaan, selama pelaksanaan, pasca-pelaksanaan, serta metode seperti riset dampak

1. Konsep Evaluasi Kebijakan
Konsep Evaluasi Kebijakan
Wahyu Gito Putro, S.KM., M.Kes.
Wahyu Gito Putro, S.KM., M.Kes.

2. O U T L I N E
Konsep evaluasi kebijakan;
Fungsi evaluasi kebijakan;
Kriteria evaluasi kebijakan;
Pendekatan evaluasi kebijakan;
Metode evaluasi kebijakan.
1.
2.
3.
4.
5.

3. Konsep Evaluasi Kebijakan
Konsep Evaluasi Kebijakan

4. Evaluasi Kebijakan
"Policy Evaluation is the systematic collection and analysis of information to judge contexts,
activities, characteristics, or outcomes of one or more domain(s) of the Policy Process. The
evaluation may inform and improve policy development, adoption, implementation, and
effectiveness and build policy interventions' evidence base."
“Evaluasi Kebijakan adalah pengumpulan dan analisis informasi
yang sistematis untuk menilai konteks, kegiatan, karakteristik, atau
hasil dari satu atau lebih domain Proses Kebijakan. Evaluasi dapat
menginformasikan dan meningkatkan pengembangan kebijakan,
adopsi, implementasi, dan efektivitas dan membangun basis bukti
intervensi kebijakan."
(Centers for Disease Control and Prevention, 2015)

5. Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan efisiensi (sejauh mana efek
optimal dicapai dengan biaya sesedikit mungkin dan efek samping yang
tidak diinginkan) dan efektivitas (sejauh mana tujuan kebijakan
diwujudkan melalui penggunaan instrumen kebijakan yang diperiksa) dari
kebijakan (Ministry of Finance of The Netherlands, 2018)
Evaluasi berarti penilaian menggunakan pengumpulan dan analisis data
yang sistematis dari satu atau lebih program, kebijakan, dan organisasi
yang dimaksudkan untuk menilai efektivitas dan efisiensinya (United
Nations 11th Congress, 2019)
Evaluasi adalah pengumpulan dan analisis bukti yang sistematis dan
netral untuk menilai kelayakan. Evaluasi menginformasikan pengambilan
keputusan, perbaikan, inovasi dan akuntabilitas. Evaluasi biasanya
berfokus pada program, kebijakan, prioritas, memeriksa pertanyaan yang
terkait dengan relevansi, efektivitas dan efisiensi. Tergantung pada
kebutuhan pengguna. Bagaimanapun evaluasi juga dapat memeriksa unit
lain, tema dan masalah termasuk alternatif untuk intervensi yang ada.
Evaluasi umumnya menggunakan metode penelitian ilmu sosial (Canada
Treasury Board, 2016)

6. Why Is Policy Evaluation Important?
Evaluasi kebijakan memberikan kontribusi mendasar bagi tata kelola
publik yang sehat termasuk pada sektor kesehatan. Ini dapat membantu
pemerintah meningkatkan desain dan implementasi kebijakan publik yang
ada.
Selanjutnya, dapat mengarah pada kemakmuran bagi negaranya dan
kesejahteraan bagi warga negaranya. Evaluasi kebijakan berkontribusi
untuk mempromosikan akuntabilitas publik, pembelajaran dan
peningkatan efektivitas sektor publik melalui pengambilan keputusan yang
lebih baik.

7. Fungsi Evaluasi Kebijakan
Fungsi Evaluasi Kebijakan

8. Fungsi Evaluasi Kebijakan (Dunn, 2003)
Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat
dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu
seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan
telah dapat dicapai melalui tindakan publik;
Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan
kritik terhadap nilainilai yang mendasari pemilihan
tujuan dan target;
Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi
metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk
perumusan masalah dan rekomendasi.

9. Fungsi Evaluasi Kebijakan (Putra, 2003)
memberi informasi yang valid tentang kinerja
kebijakan;
untuk menilai kepasan tujuan atau target dengan
masalah yang dihadapi;
untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain
terutama segi metodologinya.

10. Fungsi Evaluasi Kebijakan (Agustino, 2006)
Memberi informasi yang valid dan dipercaya
mengenai kebijakan;
Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik
terhadap nilai-niai yang mendasari pemilihan tujuan
dan target;
Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode
analisiskebijakan lainnya, seperti perumusan
masalah dan rekomendasi kebijakan.

11. Kriteria Evaluasi Kebijakan
Kriteria Evaluasi Kebijakan

12. Menurut Dunn, 2003
1) Efektivitas (effectiveness)
berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang
diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2) Efisiensi (efficiency)
berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat
efektivitas tertentu.
3) Kecukupan (adequacy)
berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan
kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

13. Menurut Dunn, 2003
4) Kesamaan (equity)
erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada
distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam
masyarakat;
5) Responsivitas (responsiveness)
berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan
kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6) Ketepatan (appropriateness)
adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas
substantif, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan
dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-
sama.

14. Pendekatan Evaluasi
Pendekatan Evaluasi
Kebijakan
Kebijakan

15. Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam
pelaksanaannya kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yaitu :
1) Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan sebelum
ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan
menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai
tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
2) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi yang dilakukan pada
saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan
pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya;

16. Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam
pelaksanaannya kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yaitu :
3) Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post), yaitu evaluasi yang dilakukan
setelah pelaksanaan berakhir, yang diarahkan untuk melihat pencapaian program
dalam mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini
digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) atau manfaat (dampak terhadap
kebutuhan) program.

17. Metode Evaluasi Kebijakan
Metode Evaluasi Kebijakan

18. 5 (lima) metode evaluasi kebijakan menurut Peter S. Rossi
dalam bukunya “Evaluation: A Systematic Approach”, adalah:
Riset Perencanaan dan Pengembangan Program (Research for Program Planning
and Development) bertujuan untuk merancang kebijakan seoptimal mungkin
berdasar informasi dan pengetahuan yang diperoleh untuk memecahkan
masalah;
Riset Pemantauan dan Evaluasi Proyek (Project Monitoring and Evaluation
Research) bertujuan untuk menguji dan menilai secara sistematis apakah
kebijakan dilaksanakan sesuai rencana atau rancangannya dan telah mencapai
sasaran atau target kebijakan.
Evaluasi Dampak (Effect Evaluation) bertujuan untuk menguji efektivitas
kebijakan, mengukur sejauh mana kebijakan menimbulkan dampak yang
diharapkan dan membandingkan beberapa kebijakan berbeda dan menguji
upaya-upaya baru untuk memecahkan masalah dalam masyarakat.

19. 5 (lima) metode evaluasi kebijakan menurut Peter S. Rossi
dalam bukunya “Evaluation: A Systematic Approach”, adalah:
Evaluasi Kesangkilan Ekonomi (Economic Efficiency Evaluation) bertujuan untuk
menghitung kesangkilan ekonomis kebijakan dan menghitung tingkat
kesangkilan harga dari beberapa tindakan untuk menghasilkan outcome yang
diharapkan.
Evaluasi Komprehensif (Comprehensive Evaluation) bertujuan untuk menentukan
perlu tidaknya pelaksanaan kebijakan, program, tindakan atau intervensi yang
telah ditentukan, menilai apakah kebijakan yang dilaksanakan menghasilkan
perubahan sesuai dengan outcome yang ditetapkan dan menilai apakah
kesangkilan dana yang digunakan.