Recommended
More Related Content
Similar to M 3 STUDI IMPLEMENTASI
Similar to M 3 STUDI IMPLEMENTASI (20)
More from nurul khaiva
More from nurul khaiva (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
M 3 STUDI IMPLEMENTASI
- 1. M-3 Implementasi 22/09/2017 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji 2017
- 2. • Apa itu Implementasi Kebijakan?
- 3. • Implementasi kebijakan adalah: Putting Policy into Practice Menjadikan kebijakan menjadi nyata
- 4. • Formulasi dan Penerapan kebijakan adalah isu yang berbeda dalam istilah teoritis dan praktis. Pelaksanaannya mungkin merupakan proses yang rumit karena menyangkut masalah politik, keuangan dan administrasi, dan memerlukan motivasi, lobi yang tepat, dan dukungan teknis, profesional dan administratif.
- 5. • Perumusan kebijakan publik sering dipandang sebagai “sabuk berjalan” dimana isu-isu pertama kali dikenali sebagai masalah, tindakan alternatif dipertimbangkan, dan kebijakan diadopsi, diterapkan oleh personil agensi, dievaluasi, dan diubah.
- 8. • Beberapa isu berhasil masuk ke dalam agenda kebijakan namun tindakan tersebut seringkali merupakan hasil dari protes publik, krisis, dan upaya lobi dari kelompok kepentingan.
- 9. Komponen Isu Kebijakan Publik Kebijakan Publik Aktor Isu Kebijakan Isu Sosial
- 10. • Kebijakan Publik – Apakah sebuah kebijakan publik terlibat?
- 11. • Kondisi Sosial – Apakah kebijakan tersebut dimaksudkan dapat memberikan dampak pada kondisi sosial? Atau ada kondisi sosial yang ingin dirubah? (Kondisi sosial dapat berupa lingkungan fisik, tingkah laku dan kebiasaan masyarakat. Keadaan sosial biasainya dapat dinilai/dijelaskan oleh indikator ekonomi dan sosial)
- 12. • Aktor Kebijakan – Apakah para aktor kebijakan berselisih paham terhadap kebijakan atau kondisi sosial? (Aktor kebijakan dapat berupa individu, kelompok atau institusi yang bekerja untuk mempengaruhi kebijakan. Aktor kebijakan dapat ditunjuk atau dipilih secara resmi maupun seorang individu yang ingin merubah arah kebijakan)
- 14. • Apa itu masalah kebijakan? – Masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai-nilai atau kesempatan - kesempatan yang tidak terealisasi tetapi dapat dicapai melalui tindakan publik. Dunn, 2000. p. 210
- 15. • Sedangkan Anderson (1984) menyatakan bahwa untuk kepentingan kebijakan, secara formal, masalah dapat diartikan sebagai kondisi dan/atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan- ketidakpuasan pada rakyat yang perlu dicari cara-cara penanggulangannya.
- 16. Sifat-Sifat Masalah Kebijakan • Saling ketergantungan antar berbagai masalah – Masalah di satu bidang dapat mempengaruhi bidang lain • Subyektivitas dari masalah kebijakan – Masalah didefinisikan oleh subjektifitas individu/ kelompok berkepentingan • Sifat buatan dari masalah • Dinamika masalah kebijakan – Pemecahan masalah tergantung dari perspektif Dunn, 2000. p. 214
- 17. Kelompok Masalah Kebijakan Sederhana Moderat Rumit Dunn, 2000. p. 221
- 18. Elemen Sederhana Moderat Rumit Pengambilan Keputusan Satu/sedikit Satu/sedikit Banyak Alternatif Terbatas Terbatas Tidak terbatas Nilai Konsensus Konsensus Konflik Hasil Pasti Tidak pasti Tidak diketahui Kemungkinan Terhitung Tidak terhitung Tidak dapat dihitung
- 19. Kebijakan yang Cenderung Menghadapi Masalah
- 20. Kebijakan Baru • Ada beberapa alasan kenapa kebijakan baru sukar di implementasikan. – Saluran komunikasi – Tujuan yang ingin dicapai cenderung kabur – Cenderung menghadapi ketidak konsistenan petunjuk pelaksaaan – Cenderung mengalami kelangkaan sumber informasi – Cenderung tidak mendapat prioritas sumber daya – Memerlukan penanganan yang tidak lazim – Penyesuaian kebijakan baru ke SOP lama yang tidak sesuai
- 21. Kebijakan yang didesentralisasikan • Ada 2 permasalahan yang ditimbulkan: • Persoalan Komunikasi – Banyaknya aktor yang harus menerima perintah/pesan komunikasi sehingga cenderung terjadinya distorsi komunikasi. • Persoalan Pengawasan – Banyaknya staf/implementor sehingga dapat menyulitkan pengawasan.
- 22. Kebijakan Kontroversial • Suatu kebijakan yang berasal dari hasil perdebatan seringkali menghasilkan ketentuan- ketentuan yang kabur, karena kebijakan seperti ini harus mengkompromikan banyak kepentingan yang saling berseberangan. • Disamping itu, kebijakan yang kontroversial seringkali mendorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi para pelaksana sehingga menimbulkan petunjuk- petunjuk kebijakan yang tidak konsisten.
- 23. Kebijakan yang Kompleks • Kebijakan yang kompleks mempunyai unsur- unsur yang sama dengan kebijakan kontroversial. Kebijakan kompleks umumnya memiliki banyak tujuan dan karena kompleks, pembuat kebijakan juga seringkali tidak mengetahui bagaimana menetapkan kebijakan tersebut secara khusus. • Oleh karena kebijakan kompleks umumnya adalah kebijakan teknis, kondisi ini cenderung menyebabkan misinterpretasi kebijakan/ peraturan.
- 24. Kebijakan yang Berhubungan dengan Krisis • Krisis, yang terutama melibatkan negara lain, menimbulkan beban khusus dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam kondisi demikian tidak ada waktu untuk membuat saluran-saluran komunikasi yang baru.
Editor's Notes
- William N. Dunn. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Ke-2. Gadjah Mada University Press.