Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kebijakan publik, termasuk proses kebijakan publik seperti perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Juga dibahas mengenai nilai-nilai dasar dan kriteria kelayakan suatu masalah menjadi kebijakan publik.

1. Manajemen Kebijakan Publik (II)
Heru Syah Putra SE., MA
Course: Analisis Sistem Administrasi Negara
FISIP-UIN, 7 November 2017
Pertemuan 5

2. Review: Kebijakan Publik
?
Kebijakan publik (KP) adalah suatu proses
keputusan/seperangkat keputusan untuk menghadapi
situasi atau permasalahan yang mengandung nilai
teretntu, memuat ketentuan tentang kebijakan, cara, dan
sarana serta kegiatan untuk mencapaianya.
KP dilaksanakan oleh berbagai lembaga negara yang
berwenang menyelenggarakan negara dan
pembangunan bangsa

3. Review: Manajemen KP
?
Manajemen KP merupakan keseluruhan proses
pengelolaan kebijakan dalam berbagai tahapannya
(formulasi, implementasi dan evaluasi) termasuk
unsur/aspek yang terdapat dalam setiap tahapan (teknis,
subtantif, pelaku, dan kelembagaan), agar mampu
mengaktualisasi nilai dan prinsip kepemerintahan yang
baik.
Manajamen KP sebagai konsep dalam ranah publik,
ditempatkan sebagai kerangka pengelolaan (framework)
terhadap public debate yang ditandai dengan terdapatnya konflik
nilai, konflik kepentingan, aneka pilihan publik, akuntablitas
publik dan lingkung politis.

4. Stratifikasi Kebijakan
Stratejik
• Kebijakan ini berkaitan dengan penetapan politik dab stretgei
dasar negara yg menyentuh wewenang dan penyelenggaraan
tugas lembaga negara
Manajerial
• Sebagai penjabaran thdp politik dan strategi dasar negara
• Terdiri dari Kebijakan Umum dan Kebijakan Khusus
Teknis Op
• Sebaga acuan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran-saran
tertentu secara teknis dala rangka pelaksanaan kebijakan
Pemerintah pada umumnya
Berdasarkan Pendekatan Manajemen Pemerintahan

5. Stratifikasi Kebijakan (lanjutan)...
Nasional
Provinsi
Kab/Kota
Desa
Berdasarkan Tingkat Pemerintahan:
I
•UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945
II
•Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat
III
•Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
IV
•Peraturan Presiden
V
•Peraturan Daerah Provinsi/Kab/Kota
Berdasarkan Hirarki Peraturan:

6. NILAI-NILAI DASAR KEBIJAKAN PUBLIK
Demokratis
Desentralistik
Transparan
Partisipasi
Rasional/Profesional
Berskepastian hukum

7. PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
Pembuatan atau Perumusan Kebijakan
a. Penyusunan agenda kebijakan
b. Perumusan agenda kebijakan
Pelaksanaan atau implementasi kebijakan
* Tantangan monitoring
Evaluasi kinerja
* Tantangan evaluasi dampak (impact)

8. KRITERIA KELAIKAN MASALAH MENJADI KP
Issue yg setap tahun mengemuka
Ex; APBN/APBD
Issue yg tidak reguler muncul tp tetap ada
siklus
Ex; UMP
Issue baru, dengan syarat:
1. Kritis
2. Kekhususnsan
3. Wide impact