SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Oleh :
MERINAWATI
NIM : 14103103
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
RAJA HAJI
TANJUNGPINANG
2017
MODEL DAN PENDEKATAN DALAM ANALIS KEBIJAKAN PUBLIK
SERTA MASALAH PUBLIK
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Tugas Mata Kuliah Kebijakan Publik (AUI739)
Dosen Pengajar Shahril Budiman, MPM Semerter Pendek Pada Sekolah Tinggi Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang
“MODEL PENDEKATAN DALAM
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK”
Kebijakan adalah “Arah Tindakan
yang mempunyai tujuan yang
diambil oleh seorang aktor atau
sejumlah aktor dalam mengatasi
suatu masalah atau persoalan”
1
• Model Normatif : Tujuan : Menjelaskan atau memprediksi
penyebab atau konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan
2
• Model Deskriptif : Tujuan : menjelaskan atau memprediksi,
menyediakan aturan-aturan
3
• Model Keras (Hard Model) : Fenomena aktual yang
disimbolkan
4
• Model Halus (Soft Model) : Masalah hipotesis konseptual
TIPE TIPE MODEL KEBIJAKAN
Model-model dalam analisis kebijakan
•Menurut C. Wright Mill dalam
Budi winarno (2012:46) dalam
bukunya The power Elit,
mengatakan bahwa semua
kebijakan besar dan penting
ditentukan oleh sekelompk elit
individu, yang memiliki
kedudukan sangat kuat.
Model Elitis
Lanjut…
• Menurut Robert Dahl dan David
Truman dalam Budi Winarno (2012
: 49-50) pandangan pluralis dapat
dirangkum dalam uraian berikut :
Model Pluralis
1. Kekuasaan merupakan atribut individu
2. Hubungan kekuasaan tidak perlu tetap berlangsung
3. Tidak ad perbedaan yang tetap
4. Kepemimpinan bersifat cair
5. Terdapat pusat kekuasaan diantara komunitas
6. Kompetisi berada diantara pemimpin
Menurut Letser dan Stewart dalam Budi Winarno (2012 : 41-70)
ada 9 Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan :
Pendekatan kelompok : pembentukan kebijakan
hasil dari perjuangan antara kelompok-
kelompok dalam masyarakat
Pendekatan proses fungsional : Harold
Lasswell dalam Budi Winarno (2012 : 54)
mengemukakan tujuh analisis yang dapat
digunakan sebagai dasar bagi pembahasan
teori fungsional
Pendekatan kelembagaan (institusionalisme) :
kegiatan individu dan kelompok yang diarahkan
kepada lembaga pemerintah
Pendekatan peran serta warganegara :warga
negara memiliki struktur dan fungsi
Pendekatan psikologis : hubungan antar pribadi
antara perumus dan pelaksana kebijakan
Pendekatan proses :isu-kebijakan yang
ditetapkan-implementasi- evaluasi
Lanjut ….
Pendekatan substantif : pengetahuan
untuk memahami dan menginterpretasi
penemuan-penemuan empirik dari
seorang peneliti.
Pendekatan logical-positivist : pendekatan
perilaku atau pendekatan keilmuan
Pendekatan ekonometrik : dinamakan pendekatan
pilihan publik atau pendekatan ekonomi politik
Lanjut…
Pendekatan fenomologik (postpositivist) :
pendekatan ini dinamakan dengan naturalistik
yaitu intuisi lebih penting dari pada
pendekatan keilmuan.
Pendekatan partisipatori : perhatian besar dan
nilai-nilai dari berbagai stakeholder dalam
proses pembuatan kebijakan
Pendekatan ideologik : suatu pandangan yang
tertanam dalam analisis kebijakan
Pendekatan historis atau sejarah : pendekatan
yang dilakukan dengan meneliti kebijakan
publik dalam kurun waktu yang panjang.
MASALAH PUBLIK
MASALAH PUBLIK
Menurut Mark E Rushefky dalam Budi Winarno
(2012 : 76) ada dua proses penting dalam
mengidentifikasi masalah, yakni persepsi dan
definisi.
Persepsi : penerimaan dari suatu peristiwa
Definisi : intepretasi dari peristiwa-peristiwa
Lowi dalam Budi Winarno (2012 : 75) menyatakan bahwa
kategori masalah publik dapat dibedakan yaitu :
1. Masalah Distributif : mencakup sejumlah kecil
orang dan dapat ditanggulangi satu persatu.
Contoh :
permintaan masyarakat menyangkut proyek-
proyek pengendalian banjir dan industri-industri
untuk konsensi tarif.
Lanjut …
2. Masalah redistributif : masalah-masalah yang
mengkehendaki perubahan sumber-sumber
antara kelompok atau kelas dalam masyarakat.
Contoh :
ketidaksetaraan pendapatan sebagai masalah
publik seringkali menuntut pajak-pajak
pendapatan yang dibagi dari lapisan masyarakat
kaya ke lapisan masyarakat miskin.
Dalam bukunya Dunn dalam Budi Winarno (2012 : 77) dalam
bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, ada empat
ciri pokok masalah kebijakan yaitu :
Saling ketergantungan:
masalah kebijakan satu
bidang memengaruhi
masalah kebijakan lainnya.
Subyektuvitas : suatu
permasalahan yang
dijelaskan, didefinisikan,
diklasifikasikan, dan
dievaluasi secara kolektif.
Sifat buatan : masalah
kebijakan dipahami,
dipertahankan, dan diubah
secara sosial.
Dinamika masalah
kebijakan : ada banyak
solusi yang ditawarkan
untuk memecahkan
masalah
Masalah dikarakteristikkan
oleh adanya perhatian
kelompok dan warga kota
yang terorganisasi yang
bertujuan untuk melakukan
tindakan
Dan Masalah tersebut tidak
dapat dipecahkan secara
individual/pribadi
TIPE-TIPE MASALAH PUBLIK
Charles O. Jones dalam Budi Winarno (2012 : 79)
membuat dua tipe-tipe masalah-masalah publik
yaitu :
SEKIAN
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparYogi Suwarno
 
Model dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publikModel dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publik09417144006
 
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikanalisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikAfif Alfianto
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
 
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)nurul khaiva
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanunitpublikasi
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
 
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANTAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANEDIS BLOG
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanZakiah dr
 
Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)
Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)
Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)Flavia Solution
 
Teknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakanTeknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakanvirmannsyah
 
Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1hoyin rizmu
 
Kebijakan Publik (An Introduction of The Public Policy Concept)
Kebijakan Publik (An Introduction of The Public Policy Concept)Kebijakan Publik (An Introduction of The Public Policy Concept)
Kebijakan Publik (An Introduction of The Public Policy Concept)Raja Matridi Aeksalo
 

What's hot (20)

Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosialPertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
 
Model dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publikModel dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publik
 
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publikanalisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
 
Kebijakan pablik
Kebijakan pablikKebijakan pablik
Kebijakan pablik
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
 
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Modul 1 sub modul 1
Modul 1 sub modul 1Modul 1 sub modul 1
Modul 1 sub modul 1
 
Modul 1 sub modul 2
Modul 1 sub modul 2Modul 1 sub modul 2
Modul 1 sub modul 2
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
 
W hat is public policy
W hat is public policyW hat is public policy
W hat is public policy
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
 
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANTAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
 
Perumusan kebijakan
Perumusan kebijakanPerumusan kebijakan
Perumusan kebijakan
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)
Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)
Kebijakan Publik (Definisi & Implementasi)
 
Teknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakanTeknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakan
 
Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1
 
Kebijakan Publik (An Introduction of The Public Policy Concept)
Kebijakan Publik (An Introduction of The Public Policy Concept)Kebijakan Publik (An Introduction of The Public Policy Concept)
Kebijakan Publik (An Introduction of The Public Policy Concept)
 

Similar to ANALISIS MODEL PENDEKATAN KEBIJAKAN PUBLIK

TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politikTEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politikYafiAlghifari
 
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021WiandhariEsaBBPKCilo
 
Presentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptxPresentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptxPoinid
 
Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)
Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)
Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)nurul khaiva
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosTri Widodo W. UTOMO
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraKasmiah Ali
 
Public Policy
Public Policy Public Policy
Public Policy Nur Asda
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Kasmiah Ali
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp editedPosdaya Solok
 
analisis-kebijakan-publik.ppt
analisis-kebijakan-publik.pptanalisis-kebijakan-publik.ppt
analisis-kebijakan-publik.ppttaufik821412
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESListiana Nurwati
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Tugas Perumusan Masalah Kebijakan Publik.pptx
Tugas Perumusan Masalah Kebijakan Publik.pptxTugas Perumusan Masalah Kebijakan Publik.pptx
Tugas Perumusan Masalah Kebijakan Publik.pptxnaila449385
 
Aminuddin%20 bakry
Aminuddin%20 bakryAminuddin%20 bakry
Aminuddin%20 bakryNoerman Syah
 

Similar to ANALISIS MODEL PENDEKATAN KEBIJAKAN PUBLIK (20)

Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politikTEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
TEORI-KEBIJAKAN-PUBLIK-2018 dalam ilmu politik
 
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
 
Presentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptxPresentasi kebijakan publik.pptx
Presentasi kebijakan publik.pptx
 
Politik dan kebijakan publik
Politik dan kebijakan publikPolitik dan kebijakan publik
Politik dan kebijakan publik
 
Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)
Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)
Part ii & iii (kebijakan & mslh publik)
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi Negara
 
Public Policy
Public Policy Public Policy
Public Policy
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
 
analisis-kebijakan-publik.ppt
analisis-kebijakan-publik.pptanalisis-kebijakan-publik.ppt
analisis-kebijakan-publik.ppt
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
 
Makalah kebijakan
Makalah kebijakanMakalah kebijakan
Makalah kebijakan
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
 
Tugas Perumusan Masalah Kebijakan Publik.pptx
Tugas Perumusan Masalah Kebijakan Publik.pptxTugas Perumusan Masalah Kebijakan Publik.pptx
Tugas Perumusan Masalah Kebijakan Publik.pptx
 
Aminuddin%20 bakry
Aminuddin%20 bakryAminuddin%20 bakry
Aminuddin%20 bakry
 
konsep paradigma.pptx
konsep paradigma.pptxkonsep paradigma.pptx
konsep paradigma.pptx
 

More from nurul khaiva

Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)nurul khaiva
 
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)nurul khaiva
 
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)nurul khaiva
 
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)nurul khaiva
 
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)nurul khaiva
 
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politikPart 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politiknurul khaiva
 
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)nurul khaiva
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
 
Contoh analisis kebijakan penataan copy
Contoh analisis kebijakan penataan copyContoh analisis kebijakan penataan copy
Contoh analisis kebijakan penataan copynurul khaiva
 
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisaSikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisanurul khaiva
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negaranurul khaiva
 
7. lembaga lembaga negara
7. lembaga lembaga negara7. lembaga lembaga negara
7. lembaga lembaga negaranurul khaiva
 

More from nurul khaiva (20)

M 10
M 10M 10
M 10
 
M 9
M 9M 9
M 9
 
M 5, m-6, dan m-7
M 5, m-6, dan m-7M 5, m-6, dan m-7
M 5, m-6, dan m-7
 
M 4
M 4M 4
M 4
 
M 3
M 3M 3
M 3
 
M 2
M 2M 2
M 2
 
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
 
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
 
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
 
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
 
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
 
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politikPart 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
 
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
 
Contoh analisis kebijakan penataan copy
Contoh analisis kebijakan penataan copyContoh analisis kebijakan penataan copy
Contoh analisis kebijakan penataan copy
 
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisaSikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa
 
Uu no 32
Uu no 32Uu no 32
Uu no 32
 
9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara
 
7. lembaga lembaga negara
7. lembaga lembaga negara7. lembaga lembaga negara
7. lembaga lembaga negara
 

Recently uploaded

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (8)

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

ANALISIS MODEL PENDEKATAN KEBIJAKAN PUBLIK

  • 1. Oleh : MERINAWATI NIM : 14103103 PROGRAM STUDI SOSIOLOGI SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2017 MODEL DAN PENDEKATAN DALAM ANALIS KEBIJAKAN PUBLIK SERTA MASALAH PUBLIK Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Tugas Mata Kuliah Kebijakan Publik (AUI739) Dosen Pengajar Shahril Budiman, MPM Semerter Pendek Pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang
  • 3. Kebijakan adalah “Arah Tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan”
  • 4. 1 • Model Normatif : Tujuan : Menjelaskan atau memprediksi penyebab atau konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan 2 • Model Deskriptif : Tujuan : menjelaskan atau memprediksi, menyediakan aturan-aturan 3 • Model Keras (Hard Model) : Fenomena aktual yang disimbolkan 4 • Model Halus (Soft Model) : Masalah hipotesis konseptual TIPE TIPE MODEL KEBIJAKAN
  • 5. Model-model dalam analisis kebijakan •Menurut C. Wright Mill dalam Budi winarno (2012:46) dalam bukunya The power Elit, mengatakan bahwa semua kebijakan besar dan penting ditentukan oleh sekelompk elit individu, yang memiliki kedudukan sangat kuat. Model Elitis
  • 6. Lanjut… • Menurut Robert Dahl dan David Truman dalam Budi Winarno (2012 : 49-50) pandangan pluralis dapat dirangkum dalam uraian berikut : Model Pluralis 1. Kekuasaan merupakan atribut individu 2. Hubungan kekuasaan tidak perlu tetap berlangsung 3. Tidak ad perbedaan yang tetap 4. Kepemimpinan bersifat cair 5. Terdapat pusat kekuasaan diantara komunitas 6. Kompetisi berada diantara pemimpin
  • 7. Menurut Letser dan Stewart dalam Budi Winarno (2012 : 41-70) ada 9 Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan : Pendekatan kelompok : pembentukan kebijakan hasil dari perjuangan antara kelompok- kelompok dalam masyarakat Pendekatan proses fungsional : Harold Lasswell dalam Budi Winarno (2012 : 54) mengemukakan tujuh analisis yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pembahasan teori fungsional Pendekatan kelembagaan (institusionalisme) : kegiatan individu dan kelompok yang diarahkan kepada lembaga pemerintah
  • 8. Pendekatan peran serta warganegara :warga negara memiliki struktur dan fungsi Pendekatan psikologis : hubungan antar pribadi antara perumus dan pelaksana kebijakan Pendekatan proses :isu-kebijakan yang ditetapkan-implementasi- evaluasi
  • 9. Lanjut …. Pendekatan substantif : pengetahuan untuk memahami dan menginterpretasi penemuan-penemuan empirik dari seorang peneliti. Pendekatan logical-positivist : pendekatan perilaku atau pendekatan keilmuan Pendekatan ekonometrik : dinamakan pendekatan pilihan publik atau pendekatan ekonomi politik
  • 10. Lanjut… Pendekatan fenomologik (postpositivist) : pendekatan ini dinamakan dengan naturalistik yaitu intuisi lebih penting dari pada pendekatan keilmuan. Pendekatan partisipatori : perhatian besar dan nilai-nilai dari berbagai stakeholder dalam proses pembuatan kebijakan Pendekatan ideologik : suatu pandangan yang tertanam dalam analisis kebijakan Pendekatan historis atau sejarah : pendekatan yang dilakukan dengan meneliti kebijakan publik dalam kurun waktu yang panjang.
  • 12. MASALAH PUBLIK Menurut Mark E Rushefky dalam Budi Winarno (2012 : 76) ada dua proses penting dalam mengidentifikasi masalah, yakni persepsi dan definisi. Persepsi : penerimaan dari suatu peristiwa Definisi : intepretasi dari peristiwa-peristiwa
  • 13. Lowi dalam Budi Winarno (2012 : 75) menyatakan bahwa kategori masalah publik dapat dibedakan yaitu : 1. Masalah Distributif : mencakup sejumlah kecil orang dan dapat ditanggulangi satu persatu. Contoh : permintaan masyarakat menyangkut proyek- proyek pengendalian banjir dan industri-industri untuk konsensi tarif.
  • 14. Lanjut … 2. Masalah redistributif : masalah-masalah yang mengkehendaki perubahan sumber-sumber antara kelompok atau kelas dalam masyarakat. Contoh : ketidaksetaraan pendapatan sebagai masalah publik seringkali menuntut pajak-pajak pendapatan yang dibagi dari lapisan masyarakat kaya ke lapisan masyarakat miskin.
  • 15. Dalam bukunya Dunn dalam Budi Winarno (2012 : 77) dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, ada empat ciri pokok masalah kebijakan yaitu : Saling ketergantungan: masalah kebijakan satu bidang memengaruhi masalah kebijakan lainnya. Subyektuvitas : suatu permasalahan yang dijelaskan, didefinisikan, diklasifikasikan, dan dievaluasi secara kolektif. Sifat buatan : masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial. Dinamika masalah kebijakan : ada banyak solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah
  • 16. Masalah dikarakteristikkan oleh adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan Dan Masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individual/pribadi TIPE-TIPE MASALAH PUBLIK Charles O. Jones dalam Budi Winarno (2012 : 79) membuat dua tipe-tipe masalah-masalah publik yaitu :