Materi Kebijakan Publik

1. MODUL 2
MODEL/PENDEKATAN
KEBIJAKAN PUBLIK

2. • Telah dijelaskan oleh THOMAS R.
DYE (1978) manfaat penggunaan model/pendekatam untuk mempelajari kehidupan politik
adalah :
• mempermudah dan memperjelas pemikiran kita tentang pemerintah dan politik
• mengidentifikasikan kekuatan –kekuatan politik yang penting di dalam masyarakat
• mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan dengan kehidupan politik
• memberikan penjelasan tentang berbagai peristiwa politik dan dampaknya terhadap berbagai
pihak.
• Tujuan pembelajaran di modul 2 adalah :
1. beberapa macam model /pendekatan kebijakan publik
2. arus utama kebijakan publik yakni endekatan: deskriptif dan preskriptif
3. pendekatan kebijakan publik deliberatif

3. Kegiatan Pembelajaran 1
• FRANK FICCHER, et al menjelaskan tiga (3) karakteristik utama kebijakan publik antara
lain :
• 1. Problem oriented. kebijakan publik senantiasa “berorientasi kepada pemecahan masalah “
artinya bahwakajian kebijakan publik itu selalu dimulai dengan menemukan policy issues (
masalah besar yang hendak dipecahkan ) dan kemudian mencarikan
alternatif solusi pemecahannya dengan tepat. Setiap masalah berada dalam kontek tertentu
sehingga agar bisa dianalisis dengan tepat juga. Perlu dipilih model/pendekatan yang tepat
sehingga menghasilkan hasil secara efektif. Contohnya : “ Semakin Berkurangnya Sumber
daya Air “ dicoba diatasi dengan meningkatkan kegiatan reboisasi hutan-hutan yang telah
gundul.

4. • Multy – disiplinary kajian kebijakan publik bersifat multidisipliner, karana
hampir semua masalah sosial dan politik itu mempunyai komponen atau
dimensi yang snagat kompleksyang terkait langsung dengan berbagai disiplin
ilmu. Contohnya : agar kita bisa mengatasi kemiskinan maslah kemiskinan
secara tuntas maka masalah kemiskinan bersifat multidimensional itu perlu
didekati dengan pendekatan multidisiplin.
• Normative or value oriented kebijakan itu bersifat normatif dan
berorientasi pada nilai. Diakui masalah sosial dan pendekatan metodologis
sosial itu sarat nilai atau tidak bebas nilai. Oki : untuk bisa mengatasi maslah
sosial dengan baik maka komponen nilai ini harus diakui dan diperhatikan.
Contohnya : mengatasi maslah tenaga kerja kita, baik didalam maupun diluar
negeri maka pendekatan nilai-nilai martabat manusia yang harus diperhatikan .

5. Beberapa andangan tentang kebijakan publik tentang politik :
• Pandangan NICHOLAS HENRY ( 1975 ) yang membedakan kebijakan publik menjasdi
dua (2) kelompok : 1. Pendekatan kajian dari sudut “ Proces of public polysimaking “
proses pembuatan kebijakan publik pendekatan ini beristilah pendekatan “discriptive “ lebih
banyak menggambarkan perilaku politik para aktor kebijakan dalam membuat keijakan
publik . contoh pendekatan elit massa, kelompok.
• 2. Pendekatan kajian dari sudut “ outputs and effects or public policy “hasil dan dampak
kebijakan publik. Pendekatan ini dengan istilah pendekatan “ rescriptive “ karena lebih
banyak menilai hasil dan dampak kebijakan serta upaya proses kebijakan agar berkualitas
• Pandangan JAMES E. ANDERSON ( 1979) ia lebih suka menggunakan istilah pendekatan
teori terhadap roses pembuatan keputusan. Ia membedakan pendekatan menjadi lima (5)
macam : 1. Teori sistem, 2. Teori kelomok, 3. Teori elit, 4. Teori proses fungsionak, 5. Teori
institusional.

6. ◦ THOMAS R. DYE ( 1978) menyamakan pendekatan dengan istilah ( model- model
analisis kebijakan ) . ada tujuh (7) model kajian kebijakan publik
◦ Model institusional, 2. Model kelompok, 3. Model elit, 4. Model rasional, 5. Model inkremental,
6. Model ermaianan, dan 7. Model sistem
◦ KENT E. PORTNEY (1986) ia membedakan tiga (3) pendekatan kajian kebijakan publik : 1.
Pendekatan proses pembuatan kebijakan publik. ( lima tahap ; penetapan maslah, perumusan
kebijakan adopsi kebijakan, imlementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan ) 2. Pendekatan sebab
akibat kebijakan publik. 3. Pendekata preskriptif dimana pendekatan ini memanfaatkan
berbagai tehnik ekonomi, matematik ilmu komputrer dan riset operasi secara otomatis untuk
menjawab pertanyaan “ apa” tujuannya adalah : memperbaiki mutu atau kualitas kebijakan
publik.

7. Berbagai macam
pendekatan kajian
kebijakan publik.
• Kelembagaan
• Elit
• Kelompok
• Sistem
• Rasional
• Inkremental
• Permainan
• Proses
• Sebab akibat
• Preskriptif

8. 1. Kelembagaan : Pendekatan ini melihat lembaga pemerintah sebagai institusi yang sah
menerima, melaksanakan dan memaksakan berlakunya kebijakan publik. Pemerintah
mempunyai tiga ( 3 ) karakteristik terkait dengan kebijakan publik.
◦ Pemerintah memberikan keabsahan atau legalitas terhadap kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut
dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat
◦ Pemerintah memberikan sifat universal kepada kebijakan publik sehingga kebijakan itu bisa menjangkau
semua orang dalam masyarakat.
◦ Hanya organisasi pemerintah yang bisa memaksakan berlakunya kebijakan publik kepada seluruh
masyarakat dan memberikan sanksi kepada siapa saja yang tida mematuhi kebijakan tersebut, sedangkan
organisasi Non pemerintah tidak demikian. Lembaga eksekutif, legeslatif dan yudikatif adalah
organisasi formal dan legala atau sah penya kewenangan untuk memeutuskan, mengadopsi,
melaksanakan dan memaksakan berlakunya kebijakan publik. Pemerintah mempunyai hak
membuat kebijakan dan rakyat berkewajiaban untuk melaksanakannya kebijakan tersebut.
Ada ungkapan pemerintah membuat peraturan hukum dan rakyat mempunyai kewajiban
mutlak untuk mematuhinya hukum tersebut

9. ◦ 1. Pendekatan elit. :menurut perspetif teori elit: kebijakan publik itu tidak lain merupakan cerminan dari nilai
dan referensi elit yang sedang berkuasa. Argumentasi yang utama dari teori elitmenegaskan bahwa bukan rakyat
atau massa yang menetapkan kebijakan publi melainkan kebijakan pemerintah itu yang ditetapkan elit yang
berkuasa dan dilaksanakan oleh pegawai dan badan – badan pemerintah.
◦ Menurut THOMAS DYE dan HARMON ZEIGLER ( 1975 ) ( The irony of Demokrasi ) menyajikan
ringkasan sbb :
◦ Masyarakat berbagi kedalam sejumlah kecil orang yang memiliki kekuasaan dan jumlah yang besar orang tidak
punya kekuasaan
◦ . sejumlah kecil orang berkuasa bukanlah berasal dari massa yang dikuasai. Para elit diambil secara tidak tidak
proporsioanal dari strata masyarakat yang berada pada masyarakat tingkat ekonomi yang tinggi
◦ Perpindahan status dari kelan Non-elit kekelas elit dilakukan secara perlahan dan kontinew guna
mempertahankan stabilitas dan menghindari revolusi.
◦ Para elit berbagi konsensus tentang nilai-nilai dasar sistem sosial dan mempertahankannya.
◦ Kebijakan publik tidaklah mencerminkan apa yang menjadi tuntunan massa melainkan nilai-nilai utama elit.
Perubahan kebijakan publik dilakukan secara inkremental dan tidak revolusioner.
◦ Elit yang aktif mendapat pengaruh langsung yang sedikit dari massa yang apatis.

10. ◦ 2. Pendekatan kelompok/group
: kelompok merupakan ikatan bersama antar individu baik secara formal maupu informal ak
an memaksakan tuntutannya atau kepentingannya dalam pemerintah. Individu-
individu akan mempunyai arti penting dalam politik hanya bila merka bertindak sebagai bagia
n dari atau atas nama kepentingan kelompok.
◦ Maka menurut DYE ( 1978
) tugas sistem politik adalah menengani konflik tersebut dengan :
◦ 1. Menciptakan aturan main bagi semua kelompok dalam pergaulan kelompok
◦ 2. Mengatur kompromi dan menyeimbangkan kepentingan.
◦ 3. Mewujudkan kompromi dalam bentuk kebijakan publik
◦ 4. Memaksakan berlakunya kompromi.

11. ◦ 3. Pendekatan sistem. : sistem adalah : kestuan dari berbagai komponen yang memebentuk suatu
kebulatan yang utuh. Komponen sisten ialah subsistem. Dalam sebuah sistem politik terdiri dari
berbagai subsistem yaitu : 1. Masukan, 2. Proses, 3. Keluaran, 4. umpan balik dan 5. Lingkungan
◦ Pendekatan Rational : adalah kebijakan yang sangat efisien yaitu ; bila terdapat ratio antara nilai yang
dicapai dengan nilai yang dikorbankanadalh positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif
kebijakan lainnya.
◦ Menurut YEHEZKEL DROR (1968 ) yang kemudian juga dikutif oleh DYE ( 1978 ) untuk
merumuskan sebuah kebijakan publik yang rasional.
◦ Maka perumusan kebijakan harus : 1. Mengetahui semua nilai utama yang ada dalam masyarakat
mengetahui semua alternatif kebijakan yang tersedia 3. mengetahui semua konsekwensi yang ada
pada setiap alternatif kebijakan. 4. menghitung ratio antara nilai sosial yang akan diperoleh dengan
nilai yang dikorbankan untuk setiap alternatif. 5. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

12. ◦ 6. Pendekatan Inkremental adalah lawan pendekatan rasional kata Inkremental berarti memilih secara terbatas
atau mengubah sedikit demi sedikit.
◦ Menurut TERRY W. HARTLE (1980) karakter pendekatan Inkrementa afalah sbb :
◦ a. pembuat kebijakan tidak berupaya meneliti dan menilai secara komprehensif semua alternatif kebijakan
melainkan memusatkan perhatian hanya pada alternatif kebijakan yang berbeda sedikit demi sedikit (
inkremental ) dengan alternatif yang telah ada ( terdahulu
◦ b. hanya sejumlah kecil alternatif kebijakan yang dipertimbangkan
◦ c. setiap alternatif kebijakan, hanya sejumlah konsekuensi atau akibat yang penting saja dinilai
◦ d. setiap masalah yang menentang pembuat kebijakan secara terus menerus diredifikasi dan inkrementalisme
memeberi kesempatan penyesuaian antara tujuan dan cara antara cara dan tujuan yang tiada hentinya agar
maksud bisa dipermudah
◦ e. tidak ada keputusan atau pemecahan masalah yang dianggap” benar “ tetapi merupakan serangkaian seragam
yang tidak ada hentinya terhadap maslah yang ada melalui serangkaian analisis dan penelitian
◦ f. sehubungan dengan itu maka pembuatan kebijakan inkrementa digambarkan bersifat “ mengobati “
(remedial ) , telah diarahkan pada pemecahan masalah sosial yang kongkret yang ada sekarang,

13. ◦ 7. pendekatan permaianan , pendekatan ini mengkaji pembuatan keputusan rasional di dimana ada dua atau lebih pihak yang terlibat dimana
mereka memiliki pilihan kebijakan masing-masing yang saling dipertandingkan diantara mereka dan saling tergantung satu sama lain terlibat
dalam menetapkan pilihan. Pemain ini bisa individu atau kelompok. Dan pendekatan permainan adalah konsepnya adalah strategi : yaitu
pembuatan-pembuatan rasional dimana serangkaian perubahan didesaian untuk mencapai hasil yang maksimal setelah mempertimbangkan
kemungkinana perubahan yang dilakukan oleh lawan mainnya.
◦ 8. Pendekatan proses : ( ANDERSON ) menyebutan serangkaian tindakan yang bertujuan yang dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor
yang berusaha untuk mengatasi sebuah masalah publik ) Di analisis dari sudut proses fungsional ANDERSON dengan mengutip pendapat
HORALD LASSWELL ( 1956) menyebut adanya tujuh (7) langkah dalam proses pembuatan kebijakan :
◦ a. Intellgency : proses mengumpulkan dan mengolah informasi tentang maslah kebijakan yang menarik perhatian pembuat kebijakan .
◦ b. Recommendation : proses memilih dan menyajikan alternatif kebijakan untuk mangatasi masalah.
◦ c. prescription: proses mengadopsi dan menindaklanjuti alternatif krbijakan.
◦ d. inocation : proses menetapkan perilaku mana yang sesuai dengan atau bertentangan dengan hukum atau kebijakan yang ada
◦ e. application : proses menerapan / mengaplikasikan kebijakan
◦ f. apprasial : proses menilai aplikasi kebijakan gagal dan berhasil
◦ g. termination: proses penetapan apakah kebijakan akan dilanjutkan atu dihentikan 9. proses sebab akibat :pendekatan ini memfouskan diri pada
“ hasil yang telah dicapai oleh pemerintah setelah melaksanakan kebijakan. Menurut KENT E. PORTNEY sesuai pandangan pendekatan ini
kebijakan publik tidaklah dilihat darai sudut “ proses “ tetapi dari sudut “hasil dan dampak “
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-NC-ND.

14. Kegiatan belajar 2
Pendekatan dalam Analisis Kebijakan Publik .
◦ Definisi analisis kebijakan darai WILLIAM N. DUNN ( 1981 )
◦ (Analisis kebijakan adalah : suatu disiplin ilmu sosial teraan yang dengan menggunakan berbagai macam
metode penelitian dan argumen untuk memproduksi dan memtranformasi informasi kebijakan yang relevan
yang dipakai dalam latar politik untuk memecahkan maslah kebijakan)
◦ Analysis of policy : analisis untuk memahami kebijakan publik.
◦ Studies of policy content : analisis kebijakan berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan secara umum dan
khusus terutama isi kebijakan dengan meneliti satu atau beberapa kasus. Contohnya : bagaimana suatu
kebijakan iti muncul, bagaimana kebijakan itu dilaksanakan dan apa hasilnya.
◦ Studies of policy out put : pengertian sama dengan diatas, tapi analisis lebih memusatkan diripada upaya
menjelaskan mengapa tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan berbeda-beda satu sama lain antar waktu,
negara, ataupun pemerintah daerah.

15. ◦ Studies of the policy process: analisis memusatkan perhatiannya pada bagaimanakah suatu kebijakan itu dibuat secara
nyata.
◦ Analysis for policy analisis yang ditujukan untuk meningkatkan mutu/kualitas kebijakan
◦ Evaluation : kajian evaluasi kebijakan merujuk kepada analisis dampak kebijakan terhadap masyarakat. Kajian bersifat
deskriptif ataupun preskriptif
◦ Informasi for policy making : informasi dikumpulkan untuk membantu pembuat kebijakan maupun membuat kebijakan
yang baik.
◦ Process advocacy analisis berusaha untuk meningkatkan mutu proses perumusan kebijakan dengan mengembangkan
sistem erencanaan atau pendekatan baru untuk menilai opsi atau alternatif kebijakan.
◦ Policy advocacy : para analis baik sendiri atau dibantu pihak lain. Misalnya kelomok penekan menyajikan opsi atau ide2
yang bagus yang diperjuangkan dengan keras dalam proses perumusan kebijakan.
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.

16. ◦ Ada sembilan (9) macam pendekatan analis kebijakan
sebagaimana diuraikan oleh pakar JAMES P. , LASTER &
JOSEP STEWART Jr ( 2000 )
◦ The process approach :
◦ The substantif approach
◦ The logical- positivis approach
◦ The econometric approach
◦ The phenomenological ( postpositif ) approach
◦ The participatory approach
◦ The normative or prescriptive approach
◦ The ideological approach
◦ The historiscal approach

17. Kegiatan belajar 3
Kajian kebijakan publik deliberatif.
◦ Pelibatan publik secara deliberatif adalah sebuah pendekatan yang berbeda dari yang lain tentang pelibatan
warga dalam pembuatan keputusan ia berbega dengan dengan pendekatan pelibatan warga dalam pembuatan
keputusan. Ia berbeda dengan pendekatan pelibatan warga yang karena memberikan waktu kepada warga untuk
mempertimbangkan dan mendiskusikan suatu maslah secara mendalam sebelum mereka sampai pada sebuah
kesepakatan pandangan yang diterima.
◦ Deliberation diartikan sebagai dialog atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
◦ O’ FLYNN menegaskan bahwa demokrasi deliberatif sekarang ini telah menjadi mapan sebagai salah satu teori
demokrasi kontemporer yang paling penting. Alasannya memurut O’ FLYNN adalah : 1. Ahli teori demokrasi
tidak puas dan menolak terhadap pandangan yang menyatakan bahwa demokrasi membutuhkan bnyak waktu
dan perhatian dari warga untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik sehingga diserahkan saja
kepada elit politik yang terpilih dalam pemilu.

18. ◦ 2. Menghidupkan kembali nilai deliberatif yang didorong oleh adanya keinginan untuk
memperoleh pendapat ( suara ) yang lebih besar dari individu atau kelompok yang terpinggirkan (
termarginalisasikan ) 3. Teoritisi demokrasi mencari cara baru untuk menyampaikan tingkat
ketidak puasan politik yang semakin besar dari rakyat bisa terhadap model elitisi yang tidak
memberikan kesempatan rakyat terlibat dalam proses politik.
◦ Menurut K. A. GRAHAM dan S. D. PHILLIPS ( 1998 ) aktivitas utama warga adalah partisipasi
dalam upaya pencapaian tujuan kolektif bukan pada pilihan tujuan individu.
◦ Pandangan STEPHEN TYLER ( 1996 ) deliberasi multi-aktor adalah upaya publik secara kolektif
dan kolaboratif untuk mengkaji sebuah masalah dari berbagai sudut pandang berbeda sebelum
keputusan diambil. Proses deliberasi bisa memperkuat perencanaan kebijakan dengan membangun
pengakuan terhadap nilai, komitmen dan masalah yang munculmbersama-sama serta dengan
menyajikan pemahaman hubungan sebab akibat yang komprehensif

19. ◦ Menurut pandangan THE JEFFERSON CENTER ( 2004 ) dengan pendekatan deliberatif ( mereka
menamakan dengan istilah “ The Citizens Jury ) para embuat kebijakan diberi ruang yang seluas-luasnya
untuk mendengarkan suara warga/rakyat.
◦ Agar sebuah proses analisis kebijakan disebut “ deliberatif “ harus mencakup tiga ( 3 ) hal (lihat NCC-
UK2008) :
◦ Adanya diskusi interaktif antar partisipan yang didesain untuk memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi
partisipan untuk memperoleh informasi baru dan mendiskusikan secara mendalam
implikasiinformasi tersebut terhadap sikap, nilai dan pengalaman.
◦ Dialog dan diskusi dilakukan oleh orang banyak dan dan dilengkapi dengan sumber-sumber informasi yang
cukup termasuk sumber-sumber informasi, bukti data dan pandangan-pandangan, latar belakang dan
kepentingan yang berbeda-beda.
◦ Adanaya tugas dan tujuan yang jelas yang hendak dicapai baik dalam bentuk keputusan, kebijakan, proyek
ataupun program.
◦ Selain itu juga agar proses analisis kebijakan publik deliberatif dapat berjalan secara efektif maka harus
dipenuhi sembilan prinsip menurut NCC-UK 92009) :

20. SELESAI